Asasi Maret - April 2012.cdr - Elsam

Penyelesaian Pelanggaran 

HAM Masa Lalu: 

Konsisten dengan 

Komitmen Awal 

atau Mencari Jalan Baru? 

ASASI EDISI MARET-APRIL 2012 

www.elsam.or.id

daftar isi 

Masa lalu adalah lembaran sejarah dan terselip sebuah 

ingatan yang hendak selalu mengantarkan kita untuk 

bisa duduk bersama saling menemani dan memahami, 

kemudian untuk dapat meletakkannya dan merefleksikan 

atas apa yang telah terjadi. 

(http://taman65.wordpress.com) 

Kolom 

daerah 18-20 

Sumbangsih Tenaga Tapol Tanpa 

Pengakuan Rezim Soeharto 

Kekuasaan pemerintahan otoriter ditandai sejumlah 

hal: dukungan ideologi militerisme menindas, tidak 

mentolerir perbedaan pendapat, pendekatan 

kekerasan, dan gemar bertindak bengis terhadap 

rakyatnya sendiri; di samping pemerintahan yang 

korup. Ringkasnya, pemerintahan tidak ramah HAM 

karena gemar menabrak hukum-hukum HAM. 

internasional 21 

Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran: 

Suatu Kemajuan 

Diratifikasinya Konvensi Pekerja Migran merupakan 

puncak 13 tahun proses perjuangan Pemerintah dan 

masyarakat sipil Indonesia dalam upaya mencapai 

pemahaman yang sama. Konvensi ini mengatur 

sejumlah jaminan, baik bagi tenaga kerja sendiri, 

maupun negara untuk mengeluarkan guideline 

perlindungan terhadap tenaga kerja lokalnya. 

resensi 22-23 

Langkah Berharga Pemda Sanggau 

Terkait HAM 

Di tengah maraknya kemunculan perda diskriminatif di 

sejumlah daerah, inisiatif Setda Kabupaten Sanggau, 

Kalimantan Barat, menerbitkan Manual Penyusunan 

Perda Berbasis HAM patut diapresiasi. Pada manual 

ini terdapat pedoman yang berlaku bagi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) atau legal drafter seluruh 

instansi yang ada di Kabupaten Sanggau dalam 

menyusun/merancang peraturan daerah di tingkat lokal. 

profil elsam 24 

editorial 04 

Mengapa Harus (Membela) Korban 

Tutur mereka mengenai serangkaian perbuatan yang tak 

manusiawi, mulai dari narasi penyiksaan yang kejam selama 

pemeriksaan yang kadang tak jelas legal atau ilegal karena tak 

jelas dari otoritas mana mereka berasal tentu bukanlah isapan 

jempol. Narasi yang sama saya dengar pula dari beberapa korban 

penculikan tahun 1998 yang berhasil kembali dan meneruskan 

kehidupan mereka. 

laporan utama 5-14 

Dinamika Penyelesaian Pelanggaran HAM 

Masa Lalu: Konsisten dengan Komitmen 


Berbagai upaya dan inisiatif telah dilakukan untuk terus mendorong 

adanya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, yang terus 

disuarakan oleh masyarakat sipil dan para korban. Inisiatif-inisiatif 

korban dan masyarakat sipil di tingkat lokal justru memberikan 

dampak yang positif kepada para korban. Gugatan hukum, 

memorialisasi, pengungkapan kebenaran oleh masyarakat, terus 

terjadi di tengah kemacetan proses penyelesaian oleh negara. 

Kembang dan Tembang untuk Korban 

bagi korban, waktu empat dekade itu berarti waktu ketidakjelasan 

mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hilang. Mereka 

menggunakan masa penantian dengan terus menagih janji 

Pemerintah untuk mengungkap kejahatan, sembari merawat memori 

dengan metode apapun. 

Lika-Liku Ingatan dan Modal Sosial Taman 65 

Sejarah kelam tragedi pembunuhan orang-orang yang dituduh PKI 

pada akhir 1965 menjadi noktah bagi rumah tua dan penghuninya. 

Pada kenyataannya memang ada anggota keluarga yang dihilangkan 

di sini. Itu sebabnya orang-orang yang tinggal dan, terutama anakanak 

muda yang sering berkunjung ke Taman 65, sangat antusias 

membicarakan tragedi itu. 

Ketika Walikota Minta Maaf Kepada Korban 

Pada momentum peringatan hari hak korban pelanggaran HAM atas 

kebenaran dan keadilan pada 24 Maret 2012 dalam rangkaian hari 

ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-48 tahun. Walikota 

menyampaikan permintaan maaf kepada korban. Pada intinya 

walikota menegaskan bahwa yang terjadi pada masa lalu adalah 

sebuah kesalahan. 

nasional 15-17 

Omah Tani dan Politik Hak Asasi Manusia di Batang 

Omah Tani merupakan organisasi petani Batang yang berdiri sejak 

2008. Di Batang, persoalan representasi politik yang buruk, dan 

usaha untuk memperbaikinya, telah menjadi perhatian gerakan 

masyarakat sipil terutama dimotori oleh Omah Tani.

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA 


surat pembaca 

www.elsam.or.id 

Redaksional 

Penanggung Jawab: 

Indriaswati Dyah Saptaningrum 

Pemimpin Redaksi: 

Otto Adi Yulianto 

Redaktur Pelaksana: 

Widiyanto 

Dewan Redaksi: 

Widiyanto, Indriaswati Dyah Saptaningrum, 

Zainal Abidin, Wahyu Wagiman 

Redaktur: 

Indriaswati DS, Otto Adi Yulianto, Triana 

Dyah, Wahyu Wagiman,Wahyudi Djafar, Andi 

Muttaqien, Ester Rini Pratsnawati, Paijo 

Sekretaris Redaksi: 

Triana Dyah 

Sirkulasi/Distribusi: 

Khumaedy 

Surat Terbuka Kepada Pak Menteri 

Kepada Bapak Menteri yang Berkuasa, 

Kami paham bahwa politisasi terhadap agama akan 

menjerumuskan negara ini ke kubangan kekerasan tiada akhir. 

Dan kita bisa simak deretan kekerasan yang mengatasnamakan 

agama kerap terjadi di penjuru nusantara. 

Barangkali menuduh korban dan lembaga advokasi bagi Anda 

merupakan cara paling mudah untuk lari dari tanggung jawab 

ketimbang bersikap tegas terhadap para gerombolan intoleran. 

Kami tahu banyak pejabat negara yang tidak memiliki sikap 

kenegarawanan. 

Kami tidak tahu apakah Anda termasuk salah satunya. 

Wiwid-Depok 

Desain & Tata Letak: 

alang-alang 

Penerbit: 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 

(ELSAM) 

Penerbitan didukung oleh: 

UNI EROPA 

Alamat Redaksi: 

Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar 

Minggu, Jakarta 12510, 

Telepon: (021) 7972662, 79192564 

Faximile: (021) 79192519 

E-mail: 

office@elsam.or.id, asasi@elsam.or.id 

Website: 

www.elsam.or.id. 

Redaksi senang menerima tulisan, saran, 

kritik dan komentar dari pembaca. Buletin 

ASASI bisa diperoleh secara rutin. Kirimkan 

nama dan alamat lengkap ke redaksi. Kami 

juga menerima pengganti biaya cetak dan 

distribusi berapapun nilainya. Transfer ke 

rekening 

Tulisan, saran, kritik, dan komentar dari teman-teman dapat 

dikirimkan via email di bawah ini: 

asasi@elsam.or.id 

ELSAM Bank Mandiri Cabang Pasar 

Minggu No. 127.00.0412864-9 


03


editorial 

Mengapa Harus (Membela) Korban 

Saya, seperti kebanyakan generasi yang lahir 

di era 1970an, sebenarnya hampir tak 

memiliki memori visual apapun mengenai 

tragedi kemanusiaan yang mengiringi 

naiknya Orde Baru ke tampuk kekuasaan di 

Indonesia, yang lantas mengisi tiga puluh lima tahun 

periode kekuasaannya dengan represif. Bahkan 

berbagai tragedi kekerasan yang berlatar belakang 

politik lainnya yang terjadi jauh sebelum atau 

sesudahnya seperti Gulag Pulau Buru dan 

Plantungan, pembunuhan Talangsari, Tanjung Priok, 

rangkaian kekerasan yang merenggut sejumlah 

besar korban diAceh dengan pemberlakukan Operasi 

Militer, hanya karena mereka hampir tak pernah 

tersebut dalam buku-buku pelajaran. Mungkin nasib 

yang sama juga dialami oleh generasi-generasi yang 

lahir belakangan, karena hanya sedikit perubahan 

yang ada dalam kasanah narasi resmi mengenai 

sejarah bangsa ini, khususnya yang secara resmi 

dipergunakan sebagai buku rujukan di sekolahsekolah 

baik SD, SMP maupun setingkat SMA. 

Mungkin seperti kebanyakan generasi seusia 

saya yang lainnya, perbincangan mengenai hal 

tersebut hampir tak ditemukan dalam obrolan seharihari 

di rumah. Rasanya sulit mempercayai kedua 

orang tua saya tak mengetahui apa yang terjadi di 

waktu-waktu itu, tapi seperti kebanyakan keluarga 

lain, mungkin mereka memilih menutup rapat-rapat 

perbincangan itu, seperti takut akan adanya hantu 

yang tiba-tiba muncul bila hal itu diperbincangkan. 

Alhasil, narasi-narasi itu selama bertahun-tahun 

terpendam rapat-rapat dari generasi-generasi seusia 

saya atau pun yang lebih muda. 

Seperti kebanyakan generasi seusia saya 

yang tak terafiliasi dengan ormas-ormas yang terkait 

atau sering dikaitkan dengan Tragedi 1965 atau 

tragedi-tragedi lain yang terjadi sesudahnya, sulit 

menakar kedekatan emosi pada perdebatan 

mengenai tarik ulur kepentingan dan konteks politik 

yang melingkupi peristiwa-peristiwa tersebut seperti 

tergambar dalam debat antara Magnis Suseno (24/3) 

dan Sulastomo (31/3) di Harian Kompas. 

Meskipun demikian, satu yang realitas yang 

tak terbantahkan adalah kehadiran para korban dan 

seluruh narasinya. Mereka adalah realitas yang 

faktual, manusia yang hidup, beberapa diantaranya 

renta dimakan usia, punya alamat tinggal yang jelas 

dan diakui sebagai warga negara karena rata-rata 

memiliki KTP. Sebagian kecil ada yang beruntung tak 

memiliki kesulitan ekonomi, tapi sebagian besar 

lainnya hidup dalam situasi yang sulit bertahan hidup 

dengan kondisi yang memprihatinkan. 

Tutur mereka mengenai serangkaian 

perbuatan yang tak manusiawi, mulai dari narasi 

penyiksaan yang kejam selama pemeriksaan yang 

kadang tak jelas legal atau ilegal karena tak jelas dari 

otoritas mana mereka berasal tentu bukanlah isapan 

jempol. Narasi yang sama saya dengar pula dari 

beberapa korban penculikan tahun 1998 yang 

berhasil kembali dan meneruskan kehidupan mereka. 

Kekerasan seksual seperti maaf- menusuk 

kemaluan dengan batang kayu seperti diungkap dari 

data forensik Marsinah, maupun tuturan langsung 

para ibu-ibu yang menjadi tahanan politik paska 

tragedi 1965 jelas menghentak kesadaran 

kemanusiaan, apalagi jika Anda perempuan. Tak 

hanya membuat bergidik, narasi ini jelas terlalu jauh 

dari fantasi yang mungkin terbayangkan. Bagi 

generasi seusia saya, sosok mereka jauh lebih nyata, 

senyata fakta bahwa atas alasan apapun perlakuan 

yang mereka alami tak bisa dibenarkan oleh akal 

sehat kemanusiaan manapun, atau berdasar agama 

atau kepercayaan apapun. Apalagi bila merujuk pada 

klaim prinsip dan norma hak asasi manusia yang jelas 

telah menjadi jaminan konstitusional di negeri ini. 

Bila demikian adakah alasan lain yang masuk 

akal untuk tidak membela keinginan mereka yang 

sederhana, supaya narasinya didengar dan diakui? 

Adakah alasan yang lebih kuat bagi Pemerintah 

(baca-negara) untuk menganggap seolah mereka 

tidak ada? Sekecil apapun langkah konkrit harus 

segera diwujudkan, justru karena tak lagi ada alasan 

tersisa untuk Pemerintah untuk tidak berbuat apaapa, 

dan terus berdiam seolah tak terjadi apa-apa. 

Indriaswati D. Saptaningrum 

Direktur Eksekutif ELSAM 

04 

ASASI EDIS MARET-APRIL 2012


laporan utama 

Dinamika Penyelesaian 

Pelanggaran HAM Masa Lalu: 

Konsisten dengan Komitmen Awal 


Oleh Zainal Abidin 

(Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM (PSDHAM) ELSAM) 

Pengantar 

Lebih dari satu dekade agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tak juga tuntas. 

Komitmen penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tampak surut di tengah arus besar transaksi 

politik dan kekuasaan yang saat ini terjadi. Kerangka hukum penyelesaian pelanggaran HAM 

masa lalu telah ada melalui dua jalur, baik melalui pengadilan HAM ad hoc maupun Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), mandeg tak jelas ujungnya. 

Berbagai upaya dan inisiatif telah dilakukan untuk terus mendorong adanya penyelesaian 

pelanggaran HAM masa lalu, yang terus disuarakan oleh masyarakat sipil dan para korban. 

Inisiatif-inisiatif korban dan masyarakat sipil di tingkat lokal justru memberikan dampak yang positif 

kepada para korban. Gugatan hukum, memorialisasi, pengungkapan kebenaran oleh masyarakat, 

terus terjadi di tengah kemacetan proses penyelesaian oleh negara. 

Respon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan retorikanya tampak 

memberikan “angin segar” penyelesaian, dengan menugaskan Menkopolhukam dan 

memandatkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang hukum dan HAM 

untuk mencari format penyelesaian. Namun, ada kekuatiran bahwa upaya presiden ini keluar dari 

komitmen dan konsensus bangsa yang telah disepakati. 

Proses penyusunan konsep tanpa adanya arah yang jelas dan kontrol publik yang luas, 

akan berdampak pada pilihan penyelesaian yang menjauhkan dari prinsip-prinsip HAM, dan 

memaksa para korban terus “bernegosiasi” dengan posisi yang tak setara. Pada titik ini, 

perumusan konsep, yang dimaksudkan untuk menerobos kebuntuan penyelesaian, harus 

beranjak maju untuk memastikan terpenuhinya hak-hak para korban. 

Kerangka Penyelesaian dan Implementasi 

Kerangka penyelesaian berdasarkan pada berbagai 

produk hukum yang dibentuk berpijak dalam dua jalur, 

yakni pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi melalui 

pembentukan KKR dan penghukuman kepada pelaku 

melalui pengadilan HAM ad hoc. 

Pembentukan KKR mendapatkan basis 

legalnya dalam Ketetapan MPR No. V Tahun 2000 

tentang tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan. 

Dalam Tap tersebut telah jelas dinyatakan bahwa pada 

masa lalu telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan 

pelanggaran hak asasi manusia yang perlu untuk 

diungkapkan demi menegakkan kebenaran, dan 

merekomendasikan untuk memutuskan untuk 

membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 

Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang bertugas 

untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan 

Korban pelanggaran HAM berat mencari keadilan. Sumber: www.tempo.co 


05


penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi 

manusia pada masa lampau dan melaksanakan 

rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama 

1 

sebagai bangsa. 

Pada tahun yang sama, negara membentuk UU 

No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang 

mengatur tentang pemeriksaan perkara-perkara 

pelanggaran HAM yang berat yaitu kejahatan genosida 

2 

dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Terhadap 

kejahatan-kejahatan yang masuk kategori pelanggaran 

HAM yang berat yang terjadi sebelum tahun 2000, 

3 

dilakukan melalui Pengadilan HAM ad hoc. UU juga 

menyebut bahwa pelanggaran hak asasi manusia berat 

yang terjadi sebelum berlakunya UU ini, tidak menutup 

kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh KKR yang 

4 

dibentuk melalui UU. 

Pada tahun 2001, melalui UU No. 21 tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus Papua, negara juga berjanji 

kepada rakyat Papua akan mempertanggungjawabkan 

berbagai bentuk pelanggaran HAM melalui dua 

instrumen, yaitu Pengadilan HAM dan KKR. UU tersebut 

menyatakan menyatakan KKR dilakukan untuk 

“melakukan klarifikasi sejarah dan merumuskan serta 

menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi” dalam rangka 

5 

menjaga persatuan bangsa. 

Baru pada tahun 2004, mandat untuk 

membentuk KKR semakin jelas, dengan terbentuknya 

UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi. UU ini mengatur tentang pengungkapan 

kebenaran pelanggaran HAM masa lalu, mekanisme 

penyelesaian di luar pengadilan dan rehabilitasi kepada 

Korban. DPR dan Pemerintah pada saat itu, setelah 

melalui perdebatan yang panjang selama kurang lebih 16 

6 

bulan, akhirnya mengesahkan RUU KKR menjadi UU, 

meski disadari adanya kelemahan dalam 

7 

pengaturannya. Namun, dalam periode 2004-2006 

pembentukan KKR sangat lambat, dan Pemerintah 

8 

hanya berhasil melakukan proses seleksi anggota KKR. 

Pada tahun 2006, terjadi tiga peristiwa penting 

terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa 

lalu. Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan 

UU KKR karena dianggap bertentangan dengan 

Konstitusi, Hukum HAM Internasional dan Hukum 

Humaniter Internasional, dan MK kemudian 

merekomendasikan untuk membentuk UU KKR baru 

sesuai dengan UUD 1945, hukum humaniter dan hukum 

9 

hak asasi manusia internasional. Kedua, komitmen 

untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu juga 

dinyatakan dalam konteks pelanggaran HAM yang berat 

di Aceh melalui UU No. 11 tahun 2006 tentang 

Pemerintah Aceh, yakni tentang pembentukan 

10 

Pengadilan HAM dan pembentukan KKR di Aceh. 

Ketiga, terbit UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban, yang diantaranya juga memberikan 

penguatan pengaturan tentang Kompensasi dan Restitusi, 

termasuk hal atas bantuan medis dan rehabilitasi 

11 

psikososial kepada korban pelanggaran HAM yang berat. 

Dari kerangka hukum penyelesaian 

pelanggaran HAM masa lalu tersebut, tidak banyak 

kemajuan. Dari sisi pengadilan, tercatat hanya kasus 

pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur pada tahun 

1999 dan Tanjung Priok tahun 1984 yang dibawa ke 

pengadilan HAM ad hoc. Dari dua peradilan tersebut, 

pengadilan bisa dikatakan gagal memberikan keadilan 

kepada korban dengan gagalnya melakukan 

penghukuman kepada pelaku dan melakukan pemulihan 

12 

kepada korban. Hak-hak korban terkait dengan reparasi 

dan pemulihan tak kunjung terjadi, justru sejumlah 

inisiatif korban dan masyarakat sipil melalui jalur 

13 

pengadilan maupun upaya lainnya yang lebih maju. 

Komnas HAM sendiri, terkait dengan 

pelanggaran HAM masa lalu, setidaknya telah 

melakukan penyelidikan terhadap kasus Talangsari 

1989, Kasus Trisaksi, Semanggi, dan Mei 1998, dan 

Kasus Penghilangan Paska 1997-1998 yang sampai 

sekarang belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung 

dan Pemerintah. Kejaksaan Agung berdalih belum ada 

rekomendasi DPR dan masih ada berbagai hal yang 

14 

harus dilengkapi oleh Komnas HAM. 

Namun, alasan-alasan Kejaksaan Agung tidak 

konsisten. Misalnya, dalam kasus yang telah 

mendapatkan rekomendasi DPR untuk membentuk 

Pengadilan HAM ad hoc untuk Kasus Penghilangan 

Paksa Tahun 1997-1998, juga tidak dilaksanakan hingga 

saat ini. Padahal, pada 28 Oktober 2009, DPR 

merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk 

Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Penghilangan 

15 

Paksa 1997-1998. 

Sementara pembentukan KKR hingga kini 

belum jelas. Paska pembatalan UU KKR oleh MK, 

memang muncul inisiatif kembali untuk membentuk UU 

KKR melalui Kementerian Hukum dan HAM. Setelah 

sekian tahun draft ini dirumuskan, pada November 2010, 

Kementerian Hukum dan HAM akhirnya menyelesaikan 

Naskah Akademis dan RUU KKR, yang kemudian 

diserahkan kepada Presiden. 

RUU KKR sempat menjadi RUU prioritas dalam 

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2011. 

Namun, Presiden tidak juga menyerahkan RUU KKR ke 

DPR untuk dibahas pada tahun 2011, dan hingga kini 

16 

tidak ada kejelasan mengenai nasib RUU tersebut. 

Selama tahun 2011, penyelesaian pelanggaran HAM 

masa lalu berjalan di tempat, dan tidak ada kebijakan 

17 

yang dihasilkan oleh Pemerintah. 

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan 

berbagai pernyataan dan komitmen Presiden Susilo 

06 


laporan utama 


Bambang Yudhoyono yang akan menyelesaian 

Pelanggaran HAM masa lalu. Pada bulan Mei 2011, 

Presiden SBY telah bertemu Komnas untuk membahas 

penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dimana 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Komnas HAM 

sepakat untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus 

pelanggaran HAM di masa lalu. 

Tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah 

menugaskan kepada Menko Polhukam untuk bertemu 

dengan Komnas HAM membicarakan lebih detil tentang 

18 

kasus masa lalu. Presiden kemudian meminta Menko- 

Polhukam untuk membentuk Tim Kecil penyelesaian 

kasus-kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu, dengan 

mandat kerja diantaranya untuk mencari "format terbaik 

19 

penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu”. 

Dalam konteks mendorong penyelesaian 

pelanggaran HAM masa lalu tersebut, Wantimpres 

bidang Hukum dan HAM juga mempunyai agenda untuk 

20 

merumuskan format penyelesaian. Sejumlah pertemuan 

untuk merumuskan penyelesaian pelanggaran HAM 

dengan berbagai pihak telah dilakukan oleh Wantimpres. 

Namun, hingga kini hasil akhir tentang usulan format 

penyelesaian tampaknya belum diselesaikan. 

Mencari “Format Terbaik Penyelesaian”? 

Konteks politik saat ini tampaknya menjadikan 

Pemerintah, khususnya Presiden SBY, gamang dalam 

melaksanakan upayanya dalam mendorong 

penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Kekuatiran 

bahwa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu bisa 

21 

menimbulkan “kegaduhan politik”, menjadikan 

konsensus penyelesaian yang disepakati terpinggirkan 

22 

dan memperlambat upaya-upaya penyelesaiannya. 

Inisiatif untuk merumuskan kembali format 

penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, pada satu sisi 

menunjukkan komitmen, namun disisi lain bisa dicurigai 

sebagai upaya untuk memperlambat penyelesaian. Tim di 

Menkopolhukam, setelah hampir setahun dibentuk tidak 

juga mampu merumuskan format penyelesaian. Terdapat 

problem mendasar dalam Tim tersebut mengenai 

kerangka kerja, jangka waktu kerja, dan proses 

perumusan. Inisiatif ini juga berpotensi menjadikan 

penyelesaian mendegradasi sistem hukum yang ada dan 

23 

mengkanalisasi persoalan agar bisa dimoderasi. Tim 

Menkopolhukam tidak begitu terbuka dalam proses 

penyusunan rumusan penyelesaian. 

Sementara inisiatif dari yang dilakukan Dewan 

Pertimbangan Presiden bidang hukum dan HAM justru 

terlihat lebih maju dan terbuka dalam perumusan 

konsepnya. Dalam berbagai kesempatan, Albert 

Hasibuan, salah satu anggota Wantimpres, 

menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun 

rancangan (draft) konsep penyelesaian pelanggaran 

HAM berat di masa lalu, diantaranya terkait dengan 

proses rehabilitasi, restitusi, dan pemberian 

kompensasi, pembentukan sebuah badan yang 

menangani kasus HAM berat di masa lalu, dan batasan 

24 

yang disebut pelanggaran HAM berat. 

Selain itu, publik juga sempat diberi angin 

segar dengan adanya keinginan Presiden SBY untuk 

25 

meminta maaf. Wacana ini justru yang mendapat 

respon luas dari publik. Di satu sisi, banyak pihak yang 

mendukung langkah tersebut, namun banyak pula yang 

mengkritisi, khususnya mengenai konteks, landasan 

dan formatnya. Sejumlah usulan tentang konteks 

permintaan maaf Presiden juga bermunculan, dan 

berharap Presiden tidak hanya meminta maaf, tetapi 

harus dilakukan tindakan-tindakan kongkrit lainnya. 

Keinginan Presiden SBY untuk minta maaf 

perlu dilanjutkan dengan adanya dengan segera 

membentuk Pengadilan HAM ad hoc dan dengan 

menggerakkan semua institusi negara penegak hukum 

untuk mengusut tuntas semua pelanggaran HAM pada 

masa lalu, sehingga seluruh kasus pelanggaran HAM 

yang berat pada masa lalu dapat diselesaikan 

26 

berdasarkan hukum. Permintaan maaf juga harus 

dilakukan dengan adanya pengungkapan kebenaran, 

dimana pemulihan korban mustahil dilakukan tanpa 

pengungkapan kebenaran tentang peristiwa yang 

terjadi. Presiden tidak bisa hanya meminta maaf, tanpa 

jelas apa peristiwa yang menjadi alasan presiden 

meminta maaf, dan mengungkap kebenaran peristiwa 

27 

adalah kunci utama. 

Penutup 

Upaya atau insiatif penyelesaian pelanggaran HAM 

masa lalu, pada satu sisi perlu diapresiasi, namun pada 

sisi lain harus diletakkan kembali dalam “jalur” yang 

sebenarnya. Meski upaya penyelesaian dilakukan 

dalam berbagai konteks dan tujuan yang berbeda-beda, 

misalnya kepentingan sebagai bangsa di masa depan, 

tujuan utama penyelesaian adalah untuk melaksanakan 

kewajiban negara berdasarkan konstitusi dan hukum 

HAM internasional terkait dengan pelanggaran HAM 

yang telah terjadi. Kewajiban negara itu diantaranya 

memberikan hak-hak korban yang mencakup hak atas 

kebenaran (the right to know the truth), hak atas 

keadilan (the right to justice), maupun hak atas 

pemulihan (the rights to reparations). 

Pilihan atas berbagai jalur penyelesaian, atau 

pentahapan proses penyelesaian tampaknya harus 

dirumuskan secara lebih serius, untuk mampu 

menerobos kebuntuan yang selama ini terjadi. Pilihan 

atas pembentukan komite/badan khusus dengan 


07


kebijakan Presiden, dapat dilakukan dalam konteks 

membuka ruang pengungkapan kebenaran, atau 

mempercepat proses-proses penyelesaian pelanggaran 

HAM masa lalu. Dalam pengalaman sejumlah negara 

yang menghadapi masalah pelanggaran HAM masa lalu 

dan mengalami transisi, pengungkapan kebenaran tidak 

jarang dilakukan berlandaskan pada kebijakan 

kepresidenan. 

Dalam konteks upaya untuk meminta maaf oleh 

Pemerintah, upaya ini bisa dilakukan dengan landasan 

yang jelas, terkait dengan permintaan maaf dalam 

konteks apa, untuk siapa, dan dalam kasus mana saja. 

Meski permintaan secara umum dimungkinkan, hal ini 

tetap memerlukan kejelasan tentang apa yang terjadi di 

masa lalu, kenapa terjadi, dan apa dampaknya terhadap 

korban sehingga negara harus meminta maaf. Hal 

tersebut dimaksudkan agar permintaan maaf tersebut 

mempunyai dampak pembelajaran kepada bangsa 

bahwa yang terjadi di masa lalu merupakan kesalahan 

dan tidak boleh terulang. 

Berbagai harapan korban harus menjadi 

landasan utama dalam merumuskan kebijakan yang 

hendak disusun. Kondisi korban yang saat ini semakin 

sedikit karena meninggal dunia dan sebagainya, harus 

menjadi pertimbangan tentang kepastian jangka waktu 

penyelesaian perumusan. Terus tertundanya 

penyelesaian konsep, yang berimplikasi pada 

penundaan pelaksanaannya, akan kembali mengulangi 

pengabaian negara atas pelanggaran HAM yang terjadi, 

dan menghilangkan kesempatan negara untuk 

melakukan koreksi atas kesalahan masa lalu. 

Keterangan 

1. Lihat Ketetapan MPR No. V/2000. 

2. Lihat pasal 7, 8 dan 9 UU No. 26/2000. Untuk melengkapi landasan 

hukum pengadilan HAM, pada tahun 2002, pemerintah menerbitkan 2 

Peraturan Pemerintah (PP); 1) PP No. 2/2002 tentang Tata Cara 

Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM yang Berat 

dan PP No. 3/2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi 

terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat. 

3. Lihat Pasal 43 UU No. 26/2000. 



6. Tercatat dalam pembahasan RUU KKR ini, DPR mengundang sekitar 

50 pihak baik organisasi mapun individu untuk memberikan pandangan 

tentang KKR. Lihat Progress Report, “Pembentukan Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi”, ELSAM, 27 Januari 2006. 

7. Sejumlah organisasi masyarakat sipil memandang ada kelemahan 

dalam UU KKR, yakni kurang sesuai dengan prinsip-prinsip 

berdasarkan hukum HAM internasional. 

8. Lihat Progress Report, “Pandangan Elsam atas Pembentukan KKR 

Terlambat Dua Tahun; Penundaan Pembentukan KKR: Pengingkaran 

atas Platform Nasional dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM di 

Masa Lalu”, ELSAM, 2006. 

9. Lebih lengkap tentang argumen MK dan respon ELSAM atas 

keputusan tersebut bisa dilihat di Briefing Paper, “Making Human 

Rights A Constitutional Rights, A Critique of Constitutional Court's 

Decision on the Judicial Review of the Truth and Reconciliation 

Commission Act and Its Implication for Settling Past Human Rights 

Abuses”, ELSAM, 2007. 

10. Lihat pasal 228 dan 229 UU No.11/2006. 

11. Lihat pasal 5 dan pasal 7 UU No. 13/2006. Kemudian juga muncul PP 

No. 44/2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan 

Kepada Saksi dan Korban. 

12. Analisis terhadap hasil pengadilan perkara Timor-Timur dapat dilihat 

dalam Laporan David Cohen, Intended to Fail , The Trial Before the Ad 

Hoc Human Rights Court in Jakarta, ICTJ, July, 2004. Lihat juga laporan 

yang berjudul “unfilfiled Promises, Achieving Justice for Crimes Against 

Humanity in East Timor”, Open Society Justice Initiative dan Coalition 

for International Justice (OIJ), November 2004. Elsam juga telah 

menerbitkan sejumlah laporan tematik tentang pengadilan HAM adhoc 

untuk kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok, selengkapnya bisa dilihat 

di www.elsam.or.id. Lihat juga laporan “Pengadilan Yang Melupakan 

Korban”, Laporan Pemantauan, Kelompok Kerja Pemantau, 

Pengadilan Hak Asasi Manusia , Elsam KontraS PBHI, 24 Agustus 

2006. 

13. Lihat catatan Elsam, “Pemetaan Singkat Kebijakan Reparasi dan 

Implementasinya di Indonesia”, 3 Oktober 2011. 

14. Mengenai perdebatan tentang Pembentukan Pengadilan HAM dapat 

dilihat dalam Jurnal Dignitas, “HAM dan Realitas Transisional”, Elsam, 

2011. 

15. Terdapat 4 rekomendasi dari DPR yaitu yaitu pembentukan Pengadilan 

HAM ad hoc untuk menangani kasus orang hilang, memberikan 

kompensasi kepada keluarga korban, pencarian 13 orang hilang yang 

belum ditemukan dan ratifikasi Konvensi HAM PBB tentang 

penghilangan orang secara paksa. Lihat juga Kertas Posisi Keadilan 

Transisional, “Menyangkal Kebenaran, Menunda Keadilan: 

Berlanjutnya Penyangkalan Negara atas Hak-Hak Korban, Mandegnya 

Penuntasan Kasus Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997- 

1998”, Elsam, 17 Februari 2011. 

16. Lihat Bulletin Asasi dalam Edisi “Tentang Masa Lalu”, dalam Artikel 

“Memetakan Dukungan Politik Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa 

Lalu”, Elsam, MaretApril 2011. 

17. Lihat Laporan HAM Elsam tentang Kondisi HAM Tahun 2011, “Menuju 

Titik Nadir Perlindungan HAM”, Desember 2011. 

18. Antaranews.com., “Presiden dan Komnas Percepat Penyelesaian 

Kasus HAM”, Jumat, 13 Mei 2011 12:48 WIB. Sumber : 

http://www.antaranews.com/berita/1305265699/presiden-dankomnas-percepat-penyelesaian-kasus-ham. 

19. Lihat Siaran Pers, “Mempertanyakan Kemampuan Menkopolhukam 

dalam Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat”, KontraS, 23 

Februari 2012. 

20. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu merupakan salah fokus 

yang akan dirumuskan oleh Wantimpres bidang Hukum dan HAM yang 

akan disampaikan kepada Presiden SBY. Lihat 

www.medanbisnisdaily.com., “Albert Hasibuan Gantikan Jimly di 

Watimpres”, 11 Jan 2012. Sumber: http://www.medanbisnisdaily 

.com/news/read/2012/01/11/75665/albert_hasibuan_gantikan_jimly_ 

di_watimpres/#.T7YHVNOgSuI. 

21. Vivanews.com, “Menteri HAM: Usut Orang Hilang, Politik Gaduh”, 

Rabu, 12 Mei 2010. Sumber: http://nasional.vivanews.com/ 

news/read/150623-usut_kasus_orang_hilang_bisa_gaduhkan_politik. 

22. Lihat Kertas Posisi Keadilan Transisional, “Menyangkal Kebenaran, 

Menunda Keadilan: Berlanjutnya Penyangkalan Negara atas Hak-Hak 

Korban, Mandegnya Penuntasan Kasus Penghilangan Orang secara 

Paksa Periode 1997-1998”, Elsam, 17 Februari 2011. 

23. Lihat Laporan HAM Kontras, “Compang-Camping Hak Asasi 

Sepanjang 2011”, Kontras, 2012. 

24 www. Tempo.co., “Badan Kasus HAM Berat Segera Dibentuk”, Kamis, 

26 April 2012 | 01:16 WIB. Sumber: http://www.tempo.co/read/news 

/2012/04/26/063399781/Badan-Kasus-HAM-Berat-Segera-Dibentuk. 

25. www.hukumonline.com., “SBY Bersedia Minta Maaf”, Kamis, 26 April 

2012. Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/ 

baca/lt4f98c115c6c91/sby-bersedia-minta-maaf. 

26. www.tempo.co., “Minta Maaf Presiden Perlu Berlanjut Tindakan 

Konkret”, Kamis, 26 April 2012 | 23:49 WIB. Sumber: 

http://www.tempo.co/read/news/2012/04/26/063400054/Minta-Maaf- 

Presiden-Perlu-Berlanjut-Tindakan-Konkret. 

27. www.setara-institute.org., “Permintaan Maaf Harus Didahului 

Pengungkapan Kebenaran”, 25-04-2012. Sumber: http://setarainstitute.org/en/content/permintaan-maaf-harus-didahuluipengungkapan-kebenaran 

08 



Kembang dan Tembang untuk Korban 

Oleh Ester Rini Pratsnawati 

(Staf Senior Pelaksana Program Bidang Pengembangan Jaringan) 

laporan utama 

Lila tukekeng praloyo 

Mangka tumbal mbenjang raharjaning nagri 

Turta katha cacahipun 

Tan kaprah mungguhing jalma 

Pinitenah tan cetha dununging luput 

Baya karsaning jawata 

Panengraning jaman sisip 

Samangkya wus katon cetha 

Saya ardha ngrembaka kang lampah sisip 

Kawula sru sambatipun 

Rinegem hing dubriksa 

Mung kanistan myangkara murka kang thukul 

Sirna utamaning jalma 

Duh sukma welasaona mami 

Yata ingkang mungguhing swarga 

Para suksma tinompo ngarseng hyang widi 

Suka tyasing jawata gung 

Samya sinung sugata 

Katrimo kinadaton swarga gung 

Mbenjang tumrun ngarcapada 

Akarnya hayuning nagri 

Bait-bait gending di atas menceritakan para 

korban tragedi kemanusiaan 1965. 

Terjemahannya kurang lebih seperti ini: 

dengan rasa ikhlas menemui ajalnya, 

mereka menjadi korban untuk kemakmuran negeri di 

masa depan, mereka sangat banyak jumlahnya, 

mereka adalah korban rekayasa dan tidak jelas apa 

kesalahannya, atau mungkin ini sudah menjadi 

kehendak Tuhan, sebagai pertanda dimulainya jaman 

kegelapan. 

Sekarang sudah jelas kelihatan, makin kuat 

bertumbuhnya perilaku-perilaku kikir, masyarkat 

mengaduh mengerikan, dikuasai oleh jiwa-jiwa 

tamak, hanya kekikiran dan kemurkaan yang tumbuh 

pesat, musnah sudah budi pekerja baik manusia, Ya 

Tuhan kasihanilah kami. 

Syahdan yang berada di surga, para arwaharwah 

diterima di hadirat Tuhan, sangatlah senang 

hati Tuhan, dikabulkan apa yang menjadi 

permintaannya, diterima dan ditempatkan di surga, 

besuk ketika kembali ke dunia, akan mampu 

menyelamatkan negara ini. 

Empat puluh tahun bukan waktu yang pendek 

untuk sebuah penantian. Bagi korban kemanusiaan 

tahun 1965, waktu penantian tersebut dapat mereka 

gunakan untuk menunjukkan bakti seorang anak 

kepada orang tuanya, istri kepada suami, cinta cucu 

kepada nenek atau kakeknya, dan kepada orangorang 

yang mereka cintai. 

Tapi bagi korban, waktu empat dekade itu 

berarti waktu ketidakjelasan mengenai keberadaan 

anggota keluarga mereka yang hilang. Mereka 

menggunakan masa penantian dengan terus 

menagih janji Pemerintah untuk mengungkap 

kejahatan, sembari merawat memori dengan metode 

apapun. 

Para keluarga korban yang tinggal di sekitar 

Solo punya cara sendiri untuk mengenang hilangnya 

keluarga mereka akibat dituduh menjadi simpatisan 

Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka membentuk 

paguyuban keluarga korban. Pada 2 Oktober 2005, 

mereka mengadakan upacara sandranan di Kreteg 

Bacem, yang terletak di Selatan Kota Solo, Grogol, 

Sukoharjo. Kreteg dalam Bahasa Indonesia berarti 

jembatan yang melintang di atas sungai. 

Sadranan berlangsung sehari pada bulan 

Ruwah, satu bulan sebelum datangnya bulan puasa 

dalam sistem kalender Jawa. Bagi masyarakat Jawa, 

tradisi sadranan adalah saat keluarga-keluarga 

mengingat leluhur yang telah meninggal, saat yang 

tepat untuk mengirim doa, menabur bunga dan 

menunjukkan bakti dan cintanya untuk orang tua, 

sanak kerabat yang telah tiada. Biasanya sebelum 

pergi ke makam, masyarakat setempat mengadakan 

kenduri, membuat nasi ketan, kolak pisang dan ketela 

rambat, serta kue apem untuk dibagi-bagikan kepada 

sanak keluarga dan para tetangga dekat. 

Bagi warga Solo, Kreteg Bacem merupakan 

tempat bersejarah bagi keluarga yang anggota 

keluarganya hilang sejak Oktober 1965 dan sampai 

sekarang belum kembali. Di atas Sungai Bacem inilah 

empat puluh tujuh tahun yang lalu orang-orang PKI, 

atau orang yang dituduh PKI, dibunuh dan mayatnya 

dibuang di sungai itu. 

Salah seorang saksi sejarah tempat 

pembuangan mayat di Kreteg Bacem adalah Pak 

Bibit. Dia tinggal tak jauh dari jembatan itu. Pak Bibit 

ingat betul hampir tiap malam bunyi letusan pistol 

terus menyalak. Waktu eksekusi biasanya mulai 

tengah malam, selama tiga jam. Bahkan kata Pak 

Bibit, seringkali bunyi senjata menyalak tak berhenti 

sejak malam hingga subuh. Itu terjadi selama dua 

tahun, 1966-1967. 

Menurut Pak Bibit, banyaknya letusan pistol 

menandakan jumlah orang yang dibunuh. Jika pistol 

menyalak lima kali, berarti lima orang yang dibunuh. 

Bila letusan berbunyi puluhan kali, itu artinya puluhan 

Komunis telah dibunuh. Pak Bibit mengaku bahwa dia 

sering diajak oleh para Hanra untuk menyaksikan 

warga dieksekusi tentara dan gerombolan terorganisir 

anti-PKI. Hanya saja dia enggan. Dirinya merasa miris 

menyaksikan rakyat dibantai seperti itu. 


09


organisasi persatuan kepala desa yang berada di 

bawah PKI. Lurah tersebut adalah ketua 

organisasinya. Dia lalu dikejar-kejar oleh aparat dan 

tentara karena dituding terlibat dalam PKI. Dia 

sempat menyelamatkan diri dan bersembunyi. 

Pada suatu hari sang lurah pulang rumah. 

Istrinya menyarankan supaya dia menyerahkan diri 

saja. Lurah itu pun menuruti saran istrinya walau 

mereka tahu bahwa tidak ada kejelasan nasib setelah 

itu. Dia kemudian mendatangi kecamatan untuk 

menyerahkan diri. Sejak saat itu lurah tersebut tak 

kunjung kembali. 

Dalam upacara sadranan, Mbah Lurah 

datang dengan dengan dandanan yang gandes, 

memakai kain jarit, berkebaya hitam, dengan 

selendang di pundaknya. Mbah Lurah datang 

bersama anak perempuan serta adik perempuannya 

yang suaminya juga hilang. 

Dalam kesempatan sadranan, anak 

perempuan Mbah Lurah menulis sebuah surat untuk 

bapaknya. Surat itu dihanyutkan bersama dengan 

surat-surat yang lainnya. 

Sumber: langit perempuan.com 

Pernah sekali waktu Pak Bibit dengan terpaksa 

menyaksikan mayat-mayat bergelimpangan di 

Sungai Bacem itu. Ceritanya, pada suatu pagi buta 

seperti biasa, dengan membawa gerobak kuda, 

dirinya melintasi Kreteg Bacem hendak membeli 

bekatul. Tepat di ujung jembatan telah berdiri dua 

orang bertubuh kecil, berambut gondrong, 

berpakaian loreng dengan tanda 'Siaga' dililitkan di 

pangkal lengan, menghentikan lajunya. 

Kedua orang itu lantas memaksa Pak Bibit 

untuk menghanyutkan mayat-mayat yang tersangkut 

rerumputan liar dan kotoran di tepian sungai. Supaya 

bila hari telah siang, tidak ada orang yang melihat 

mayat-mayat itu teronggok, seolah tidak terjadi 

pembunuhan di situ. Jika Pak Bibit menolak, maka 

dua orang bersenjata itu akan membunuhnya. 

Sebagaimana diungkapkan dalam buku 

Kidung untuk Korban, keterpaksaan Pak Bibit kelak 

menimpanya berulang kali. Dia sering dipaksa 

melakukan korve menghanyutkan mayat-mayat di 

sekitar Kreteg Bacem pada hari-hari berikutnya. Hal 

sama ternyata juga menimpa warga lain, seakan 

menghanyutkan mayat telah menjadi prasyarat bagi 

setiap orang yang hendak melintasi jembatan pada 

pagi buta. 

Salah satu warga yang jasadnya diduga 

dibuang di Kreteg Bacem adalah seorang lurah 

setempat. Istrinya akrab disebut Mbah Lurah. 

Sebelum terjadi pembunuhan massal sekitar Oktober 

1965, kepala desa setempat bergabung dalam 

Pak, ini saya anakmu datang bersama dengan 

simbok istrimu dan cucu-cucumu datang kesini 

untuk menunjukkan cinta kami kepada mu. 

Pak, semoga arwah bapak diterima di sisi 

Tuhan, kami anak dan cucumu akan 

meneruskan perjuanganmu. Dari istri, anak 

dan cucu-cucumu. 

Acara sandranan ini tidak hanya melibatkan 

keluarga korban tapi juga masyarakat setempat. 

Mereka membantu panitia dengan membersihkan 

tempat untuk upacara, mempersiapkan tempat parkir 

kendaraan, membuat teh untuk ibu-ibu yang akan 

menyadran. 

Sadranan dipimpin oleh Ki Dalang Sri Joko 

Raharjo. Acara diawali dengan sambutan dari 

Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba) dan pesan 

perdamaian oleh Rm. Mardi dan Imam Aziz dari 

Syarikat Indonesia, lalu dibuka dengan suluk oleh Ki 

dalang Sri Joko Raharjo, yang dilanjutkan dengan 

gending ladrang layung-layung. Gending ini adalah 

gending untuk orang yang telah meninggal. 

Setelah gending ladrang, disusul dengan 

gending dudo kasmaran, gending mijil layu-layu dan 

diteruskan dengan gending ayak-ayakan tluntur. 

Sementara gending mengalun, sebuah gethek yang 

ditumpangi dua orang datang dari arah barat. Gethek 

perlahan mendekat bekas jembatan lama. Ibu-ibu 

keluarga korban menaburkan bunga dari atas 

jembatan, perlahan hingga gethek tiba persis di 

bawah jembatan bunga kembang setaman 

berhamburan ditaburkan, segera setelah itu iweniwen 

berupa ikan lele dan burung. 

Pelepasan ikan lele dan burung itu 

merupakan simbol pertanda pembebasan. 

10 



laporan utama 

Lika-Liku Ingatan dan Modal Sosial 

Taman 65 

Oleh Gde Putra 

(Penulis Lepas, Aktif di Komunitas Taman 65) 

Rumah tua itu terhitung luas, ukurannya 

barangkali sekitar 6x6 meter. Ia terletak di 

sebuah lahan kosong, di pinggiran 

Denpasar, Bali. Bangunan rumah ini 

sepintas mirip komplek perumahan dengan benteng 

tembok melingkar sebagai penyekatnya. Sejatinya, 

banyak keluarga tinggal dalam rumah yang mereka 

namai Taman 65 itu. 

Sejarah kelam tragedi 

pembunuhan orang-orang 

yang dituduh PKI pada akhir 

1965 menjadi noktah bagi 

rumah tua dan penghuninya. 

Pada kenyataannya memang 

ada anggota keluarga yang 

dihilangkan di sini. Itu sebabnya 

orang-orang yang tinggal dan, 

terutama anak-anak muda 

yang sering berkunjung ke 

Taman 65, sangat antusias 

membicarakan tragedi itu. 

Orang-orang yang datang ke rumah tua sangat 

beragam mulai dari mahasiswa, seniman, aktivis, ibu 

rumah tangga, pegawai konter handphone, hingga 

anak-anak ingusan pun ikut nimbrung jika kebetulan 

lewat. Suasana perhelatan di Taman 65 yang khas 

rumahan membuat banyak komunitas dan NGO ingin 

menggelar “hajat” di sana. Mereka membuat 

bermacam kegiatan, semisal diskusi kerusakan 

lingkungan, LGBT, pencegahan HIV/AIDS sampai 

bedah lirik, film dan buku. Bahkan Taman 65 pernah 

menjadi tempat pentas teater anak dan “konser” 

heboh kaum waria. 

Suasana cair dan informal dalam rumah 

membuat sejumlah pihak yang masih menyimpan 

trauma, sedikit demi sedikit mulai berani bergabung. 

Memang tidak semua pihak yang traumatik hadir di 

rumah tua. Sebagian masih antipati. 

Hadirnya anggota keluarga yang trauma adalah 

pertanda bahwa sekat-sekat teror dan diskriminasi 

negara tidak sepenuhnya kokoh. Negara yang 

sepantasnya berfungsi sebagai pengayom warga 

ternyata masih cuek di era reformasi ini. Warga 

negara yang hidup dalam beban kekerasan masa lalu 

merasa sendiri dan kecil karena tidak dilindungi. 

Dalam konteks ketidakhadiran pengayom ini, maka 

Taman 65 sebagai modal sosial sangat penting untuk 

menciptakan rasa percaya diri bahwa ada orang 

banyak di sisi mereka yang peduli. 

Taman 65 diciptakan sebagai sebuah melting 

pot sekaligus situs pengingat tragedi masa lalu. 

Rumah ini menjadi ruang pertemuan banyak orang 

untuk berdiskusi atau sekedar mengobrol santai. Ia 

sendiri didirikan sejak awal tahun 2005. Ide awal 

berdirinya Taman 65 muncul dari keresahan 

beberapa anak muda di rumah tua itu untuk ingin tahu 

dan belajar tentang sejarah Gestok. 

Selama ini anak-anak 

Dok poto: Putra Bagus 

muda hanya mendengar cerita 

pedih masa lalu yang menimpa 

keluarga pada saat tragedi itu 

dari gosip ibu-ibu saat membuat 

sesajen, atau saat bapak-bapak 

gotong-royong membersihkan 

area pura. Anak muda yang 

bergairah ini mencurigai sejarah 

versi negara sebagai proyek 

rekayasa. Kecurigaan itulah 

yang membuat mereka ingin 

menyelaminya. 

Tentu saja “berburu” kisah masa lalu keluarga 

tidaklah mudah karena berbenturan dengan trauma 

para saksi mata dan survivor. Beberapa dari mereka 

lebih nyaman mengumbar kisah dalam ruang 

tersembunyi, di pinggir jauh yang sepi dari khalayak. 

Selain alasan sulit bertutur karena alasan trauma 

atau takut akan akibat politis dari tutur, anak-anak 

muda ini juga mendapatkan hambatan lainnya 

berupa kebiasaan umum cara berbahasa di rumah 

itu. Mereka enggan berbicara dalam bahasa 

Indonesia. 

Taman 65 adalah rumah, bukan bale desa atau 

auditorium kampus yang identik sebagai tempat 

diskusi secara serius. Menghadirkan suasana 

“kampus” di dalam rumah tentu tak elok dengan cara 

bertutur rumahan yang lebih santai, informal, tak 

berbahasa Indonesia, dan tidak perlu canggih 

mengumbar kata. Apalagi bagi kaum perempuan 

tentu semakin sulit karena di Bali laki-lakilah yang 

diberikan “amanat” sebagai penutur. 

Namun, anak- anak muda tidak kehilangan 

akal. Beberapa strategi pun diciptakan untuk 

menembus hambatan. Pernah di akhir tahun 2005 

komunitas ini mengadakan acara pameran foto 

bertemakan sejarah keluarga. Anak muda di 

komunitas ini sibuk berburu foto-foto keluarga di 

masa lalu untuk dipamerkan di Taman 65. Para tetua, 

sepupu, keponakan dan para kerabat diundang untuk 


11


laporan utama 

Salah satu kegiatan yang dilakukan Taman 65 adalah diskusi Sumber: Putra Bagus 

hadir. Di antara gambar berbingkai itu terdapat orangorang 

yang hilang pada masa gelap tragedi 1965. 

Jelas saja foto-foto itu mengundang pertanyaan 

karena banyak generasi baru yang tidak tahu siapa 

mereka. Suasana dibuat begitu cair bernuansa 

kekeluargaan. Tidak ada diskusi dan orang yang 

diundang memang khusus keluarga dan kerabat. 

Suasana dibiarkan berjalan apa adanya sehingga 

bertutur tentang masa lalu pun terasa nyaman walau ada 

yang bercerita dengan berbisikkarena masih trauma. 

Para survivor tragedi 1965 dari luar rumah juga 

kerapkali diundang dalam beberapa acara diskusi 

untuk bercurhat tentang masa lalu. Kawan-kawan 

tongkrongan yang kesehariannya sibuk sebagai 

musisi kadang ikut mengisi acara sebagai penghibur 

telinga sebelum atau sesudah acara agar suasana 

tenang dan nyaman. Para penggemar kadang ikut 

datang ke arena perhelatan. Walaupun tujuannya 

untuk melihat band idolanya, tetapi tidak sedikit di 

antara mereka ikut asik menikmati diskusi. 

Kawan-kawan pelukis juga sering terlibat 

dengan menjadikan Taman 65 sebagai ruang pamer 

di saat ajang “curhat” tragedi 65 digelar. Suasana 

Taman 65 terlihat ramai penuh warna bak pasar 

malam dan jauh dari kesan formal. Bau apek keringat, 

semerbak parfum, hingga bau arak menyayat 

bercampur dalam satu ruang. 

Pertemuan di rumah tua itu tak selamanya 

berjalan tenang.Ada kalanya pertemuan berlangsung 

tegang, seperti terjadi pada suatu senja di 

pertengahan tahun 2005. Saat itu, pertemuan yang 

biasanya mengalir, agaknya mulai memanas. 

Suasana urun rembug terasa semakin menghangat. 

Nada suara para hadirin mulai meninggi dalam 

mengajukan pertanyaan, gagasan maupun 

sanggahan. 

Pokok soalnya adalah masih ada sejumlah pihak 

yang resisten. Sebagian keluarga menyangsikan 

sepak-terjang kebiasaan anak muda dalam komunitas 

ini yang mendiskusikan sejarah gelap masa lalu 

bangsa Indonesia. Pengungkitan sejarah masa lalu 

oleh anak-anak muda justru ditakutkan dapat 

berimbas pada mereka yang memilih untuk 

melupakan. Sebab mereka menilai negara sampai 

hari ini belum menampakkan sisi ramahnya kepada 

para korban. Alasan lain, mereka kuatir pengungkitan 

masa lalu dapat mengganggu kemapanan mereka 

sekarang. 

Akan tetapi, bagi pihak yang resah, persoalan 

tragedi 1965 dianggap sudah beres, tuntas, dan 

selesai. Supaya tidak terulang, menurut golongan ini, 

maka kejahatan masa lalu tak perlu diingat. Mengingat 

menjadi tidak “produktif” karena bisa mengganggu 

stabilitas keluarga yang sudah mapan paskatragedi. 

Bagi mereka, kenyamanan dan ketenangan hidup hari 

ini jauh lebih penting daripada sibuk mengurus masa 

lalu nan gelap. Mengusik tragedi masa lalu sangatlah 

riskan terhadap keselamatan keluarga karena negara 

masih tak ramah kepada keluarga korban. 

Memang tidak mudah untuk menciptakan 

kesepakatan. Kompromi pada akhirnya menjadi jalan 

keluar. Masing-masing pihak sama-sama punya 

alasan pembenar, sehingga tidak mau mengusik dan 

acuh terhadap aktivitas masing-masing. 

Terlepas dari kelemahan-kelemahannya yang ada, 

modal sosial yang telah terbangun sangat berguna 

karena bisa menjadi benang merah penyambung 

bahwa sekalipun berbeda-beda, meski pada 

dasarnya mereka senasib. Sama-sama mengalami 

diskriminasi. Persoalan tragedi 1965, kerusakan 

lingkungan, sensor seni, atau diskriminasi terhadap 

kaum waria adalah “senasib” yang muncul dari 

ketidakadilan negara. 

Cerita-cerita pedih dengan berbagai macam 

tema ini disebarkan kepada khalayak yang beragam 

agar sekat-sekat “kami” dan “mereka” bisa lebur tak 

terpecah, sehingga melawan lupa adalah persoalan 

kita bersama. Taman 65 adalah jembatan yang 

mempertemukan berbagai ingatan untuk didengar 

dan dibagi, semoga bertahan dan tidak roboh. 

Sebuah kehadiran di ruang terbuka saja bisa jadi 

sebuah prestasi melihat berlikunya jalan untuk tampil. 

Sebab kepedulian khalayak membuat mereka merasa 

tidak sendiri lagi. Pro-kontra masih berjalan hingga 

kini, tetapi Taman 65 masih tegak berdiri karena 

pihak keluarga yang mendukung kukuh dan merasa 

berhak untuk tahu serta belajar mengenai kisah 

masa lalu itu. 

12 



Ketika Walikota Minta Maaf Kepada Korban 

Oleh Nurlela AK. Lamasitudju 

( Sekjend SKP-HAM Sulawesi Tengah) 

laporan utama 

Pengakuan negara atas peristiwa pelanggaran 

HAM masa lalu menjadi buluh perindu bagi 

korban pelanggaran HAM. Jalan menuju 

pengakuan itu terasa begitu panjang nan berliku 

jika menoleh kembali rangkaian agenda advokasi, lobi, 

kampanye yang menjadi nadi dari perjuangan organisasi 

korban dan organisasi HAM di Indonesia paskareformasi 

1 

di negara ini. 

Sikap negara yang terasa begitu jauh dari 

keberpihakan pada korban ini selayaknya dilihat seperti 

gunung es yang walaupun begitu keras dan kuatnya, 

suatu saat dan secara perlahan akan mencair. Karena itu 

dibutuhkan strategi yang bijak untuk memecah kebekuan, 

mulai dari apa yang kita pikirkan tentang tujuan dan jalan 

yang akan ditempuh menggapai tujuan itu. 

Beberapa langkah pernah ditapaki Solidaritas 

Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) 

Sulawesi Tengah, dengan berangkat dari tujuan untuk 

mendapatkan pengakuan pemerintah daerah. 

Semuanya adalah pekerjaan domestik yang biasa kita 

lakukan. 

Pengorganisasian 

Sebagai sebuah organisasi masyarakat, SKP- 

HAM Sulawesi Tengah menjadi wadah berkumpul korban 

dan keluarga korban pelanggaran HAM lintas kasus. 

2 

Dalam perjalanan tujuh tahun berdiri, kami memberikan 

prioritas pada pendampingan kasus 1965. Pilihan ini 

diambil karena korban pelanggaran HAM dari lintas 

kasus yang lain seperti korban konflik Poso, petani 

korban, korban tambang dan lainnya, sudah 

mendapatkan pendampingan dari bermacam-macam 

ormas maupun LSM lokal dan nasional. 

Dalam tahapan pengorganisasian ini hal 

terpenting yang menjadi dasar adalah kerja penguatan 

korban. Rangkaian proses yang mestinya dilalui adalah 

bagaimana membuat korban merasa aman dan nyaman 

untuk membagi pengalaman terburuk dalam hidupnya 

menjadi sesuatu yang berguna bagi perjalanan bangsa 

dalam menghargai sejarah, sehingga kejahatan 

pelanggaran HAM yang sama tidak akan terulang 

kembali di masa yang akan datang. 

Sering kita menemukan kendala korban dalam 

keadaan trauma berkepanjangan yang membuatnya 

menolak mengakui dia adalah korban. Rasa frustasi 

sebagai korban yang mendapatkan stigma sepanjang 

hidup telah mengikis rasa percaya diri. Hal seperti ini bisa 

saja disebabkan oleh kurangnya informasi yang 

diketahui para korban terkait perubahan rezim yang tidak 

lagi sama seperti zaman Orde Baru yang monolitik. 

Untuk menggapai hal itu kita harus keluar dari 

tekanan tuntutan pembuktian tentang siapa yang benar 

dan siapa yang salah dalam peristiwa G30S. Hal ini 

didasari kenyataan bahwa sudah begitu banyak korban 

yang telah meninggal dunia, kebenaran informasi 

tentang peristiwa tersebut yang lama terkekang hingga 

sekarang, serta tidak adanya peradilan terhadap kasus 

itu. Hal yang sama juga terjadi pada pelaku dan saksi. 

Situasi ini yang membuat kasus 1965 menjadi sedikit 

berbeda dari pelanggaran HAM lainnya di negara ini. 

Arah advokasi baiknya menyasar pada pintu 

keadilan transisi lainnya. Jika berangkat dari apa yang 

dimiliki, maka kekayaan korban adalah kebenaran dari 

peristiwa pelanggaran HAM yang dialami dimasa lalu. 

Karena itu mendorong pintu kebenaran adalah upaya 

paling mudah dan memungkinkan untuk dilakukan. 

Setelah menyepakati dasar perjuangan, 

tahapan berikutnya adalah menggali harapan dan 

kebutuhan korban, mendiskusikan tentang situasi 

perkembangan penegakan HAM di tingkat nasional. 

Tidak lupa melihat peluang yang bisa didapatkan di 

tingkat daerah. Semua tahapan demi tahapan ini 

terangkum dalam agenda pertemuan reguler setiap 

bulan yang kami kemas dalam kegiatan diskusi 

kampung. Sesuai dengan namanya, pelaksanaan 

kegiatan ini pun bertempat di kampung/desa/kelurahan. 

Setelah tahapan penguatan korban teratasi, 

selanjutnya bagaimana membuat pemerintah desa atau 

ngata peduli dan mendukung gerakan korban. Upaya 

yang selama ini kami lakukan adalah memberikan 

pemahaman kepada kepala desa/lurah tentang hak 

asasi manusia dan hak-hak korban sehingga diskusi 

kampung bisa dilaksanakan di kantor desa/kantor lurah 

yang dihadiri oleh komponen pemerintah 

desa/kelurahan bersama Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD), tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda dan 

tidak lupa Imam/pendeta setempat. Belajar dari proses 

ini juga kami berhasil mendorong anak-anak korban 

untuk menjadi kades di tiga desa. 

Setelah mendapat dukungan dari desa, kami 

beranjak ke tingkat kecamatan untuk membuat kegiatan 

bersama, mengundang walikota dan bupati. Terlaksana 

di tingkat kota/kabupaten, kami membawa proses 

diskusi ke provinsi bersama gubernur. 

Pendokumentasian 

Sebagai aktor sejarah dan sumber informasi para korban 

mesti diyakinkan tentang pentingnya merekam cerita 

mereka dan menuliskannya kembali. Sebab hanya 

dengan cerita yang lengkap dan data yang tertulis, 

sebuah peristiwa dapat dianalisa apakah terjadi 

pelanggaran HAM atau tidak. Kata kunci dari proses ini 

adalah “tindakan perlanggaran HAM” yang dialami oleh 

masyarakat sipil yang juga adalah warga negara yang 

memiliki hak dan kewajiban yang dengan warga negara 

lainnya yang tidak menjadi korban. Sehingga titik 

tekannya bukan lagi pada penyebab dari sebuah 

peristiwa yang menyebabkan jatuhnya korban. 

Dari dokumentasi yang dilakukan SKP-HAM 

kami baru bisa mengumpulkan 1.028 kesaksian korban 

dari empat wilayah. Masih ada tujuh wilayah lainnya di 

Sulawesi Tengah yang belum kami dokumentasikan 


13


karena keterbatasan sumberdaya tenaga dan dana. 

Dari data yang diolah kami menemukan 14 jenis 

pelanggaran HAM yang dialami korban. 

Lobi Menggalang Dukungan 

Hasil dari pendokumentasian akan menjadi pelumas 

bagi kerja-kerja lobi dengan tujuan mendapatkan 

dukungan bagi penegakan HAM dan pemenuhan hakhak 

korban. Penting untuk menentukan pihak-pihak 

yang perlu dan bisa diajak dalam hal ini. Kami bekerja 

dalam lingkaran kasus berikut ini : 

 

 

 

 

Terdiri dari korban dan keluarga korban yang telah 

bertransformasi menjadi penyintas. Mereka bukan 

lagi menjadi objek melainkan menjadi subjek yang 

yang mendatangi pihak-pihak ketiga untuk 

memberikan dukungan pada penegakan HAM dan 

pemenuhan hak-hak korban. 

Terdiri dari KOMNAS HAM, LSM HAM, 

budayawan, sejarawan, tokoh agama, tokoh 

masyarakat, tokoh politik, tokoh perempuan, 

media massa dan mahasiswa. Mereka diberikan 

ruang dan forum untuk menyampaikan 

pendapatnya tentang HAM dan perspektifnya 

terhadap korban pelanggaran HAM. 

Terdiri dari pelaku dan keluarga pelaku, sebagai 

pihak yang diajak untuk bersama-sama 

membangun rekonsiliasi. 

Adalah lingkaran terakhir setelah lingkaran satu 

sampai tiga dapat dilaksanakan, memudahkan 

untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah 

desa, kecamatan, kota/kabupaten dan provinsi. 

Kampanye 

Lingkaran pertama 

Lingkaran Kedua 

Lingkaran Ketiga 

Lingkaran Keempat 

Selama melakukan kerja-kerja pengorganisasian 

korban kami hanya melakukan kampanye sederhana 

dengan menggunakan produk undang-undang HAM 

yang ada, yaitu UU No 39 tahun 1999, UU no 26 tahun 

2000 dan revisi UU KKR. 

Dari semua rangkaian proses ini hal yang tak 

kalah pentingnya adalah mencari momentum yang tepat 

untuk menggugah pemerintah daerah melihat dan 

mengenali lebih dekat korban pelanggaran HAM, 

menyampaikan dampak yang dialami korban dan peran 

yang dilakukan korban dalam upaya pencegahan 

terjadinya pelanggaran HAM terulang kembali di masa 

yang akan datang. 

Kami menggunakan momentum peringatan 

hari hak korban pelanggaran HAM atas kebenaran dan 

keadilan pada 24 Maret 2012 dalam rangkaikan hari 

ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-48 

tahun. Acara yang digelar adalah dialog terbuka dengan 

tema “Stop Pelanggaran HAM, mengenali lebih dekat 

pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini”. Acara ini 

dikemas menjadi pertemuan yang santai di sebuah taman 

kota. Diawali dengan persembahan teater dan puisi juga 

grup komedi yang mengisahkan tentang pelanggaran 

HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rekonsiliasi antara 

korban dan pelaku juga keluarga pelaku. 

Di tengah keriuhan acara peringatan ulang tahun 

ini, Walikota menyampaikan permintaan maaf kepada 

korban. Pada intinya walikota menegaskan bahwa yang 

terjadi pada masa lalu adalah sebuah kesalahan. Berikut 

adalah petikan ungkapan permintaan maaf Walikota Palu: 

“Saya ini juga pelaku saya ikut bajaga malam 

orang-orang ditahan di Jalan Matahari. Ada yang 

dikasi mandi malam-malam. Saya juga ikut bajaga 

orang-orang Gerwani di Jalan Sedap Malam. 

Waktu itu saya masih SMA umur 15 tahun, jadi 

belum tahu apa-apa. Saya anggota Pramuka. 

Saya punya keluarga juga banyak yang jadi 

korban. Negara saat itu memang mengkondisikan 

banyak rakyat ditangkap, dibunuh, dipenjara. 

Saat itu yang terjadi adalah sebuah provokasi 

massal sehingga menimbulkan dendam hanya 

karena perbedaan ideologi. Tapi sekarang tidak 

bisa lagi begitu karena itu tidak ada pernyataan 

yang lebih mantap yang bisa saya nyatakan selain 

minta maaf sebagai pribadi, saya ini anak orang 

Masyumi, saya juga minta maaf atas nama 

Pemerintah Kota Palu kepada seluruh korban 

peristiwa 1965 di Kota Palu dan di Sulawesi 

Tengah" 3 

Selesai mendengarkan sambutan walikota, 

acara diakhiri dengan dialog terbuka. Semua komponen 

masyarakat menjadi peserta dialog bersama pemerintah 

daerah tentang situasi HAM dan upaya penegakan HAM 

serta pemenuhan hak-hak korban. Hasil dari dialog itu 

Bapak Walikota Palu akan memberikan biaya 

pengobatan gratis bagi korban melalui program 

jamkesda (jaminan kesehatan daerah). Walikota juga 

menyatakan akan memberikan peluang kerja kapada 

anak-anak korban melalui program padat karya yang 

masuk ke setiap kelurahan. 

Bagi anak dan cucu korban, Walikota berjanji 

akan memberikan beasiswa. Pemkot bakal mengakui 13 

titik tempat kerja paksa dan menyetujui tempat-tempat 

tersebut dijadikan objek tour wisata sejarah dan budaya. 

Terakhir berjanji akan membantu penggalian kuburan 

massal korban yang dihilangkan secara paksa selama 

tempatnya teridentifikasi berada di wilayah kota Palu. 

Keterangan 

1. Baca Keluar Jalur, ICTJ-Kontras¸ 2011 

2. SKP-HAM Sulawesi Tengah dideklarasikan pada 13 Oktober 

2004 

3. Peryataan Walikota palu dalam Acara Dialog Tebuka 

memperingati Hari Hak Korban Pelanggaran HAM atas 

Kebenaran dan Keadilan, tanggal 24 Maret 2012 di Taman Gor 

Palu 

14 



Omah Tani dan Politik 

Hak Asasi Manusia di Batang 

Oleh Otto Adi Yulianto 

(Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Organisasi ELSAM) 

nasional 

Bagaimana agar hak asasi manusia tertanam 

dalam kebijakan dan kinerja Pemerintah, 

khususnya pemerintah tingkat lokal? Ini 

merupakan salah satu tantangan utama hak 

asasi manusia paskareformasi dan era desentralisasi 

saat ini. Paskareformasi memang ada perbaikan 

dalam persoalan hak asasi manusia, khususnya hak 

sipil-politik, di luar penyelesaian pelanggaran hak 

asasi manusia masa lalu. Namun secara umum, 

situasi-kondisinya masih buruk. 

Di tingkat lokal, hak asasi manusia masih 

belum menjadi rujukan dan bagian terpenting dari 

kinerja pemerintah daerah. Situasi-kondisi yang 

masih buruk utamanya berhubungan dengan 

pemenuhan hak ekonomi, sosial, maupun budaya 

(hak Ekosob). Juga, yang belakangan marak di 

beberapa daerah, perlindungan atas hak atau 

kebebasan untuk berekspresi maupun beragama dan 

berkeyakinan. 

Buruknya situasi-kondisi ini tidak dapat 

dilepaskan dari minimnya kemauan politik (political 

will) dari pemerintah daerah setempat dalam 

memajukan hak asasi manusia. Kecenderungan yang 

terjadi, para kepala daerah lebih memprioritaskan 

kepentingan sendiri maupun kelompoknya dibanding 

memikirkan hak dan hajat hidup warganya. Memang 

ada beberapa pengecualian, di antaranya yang 

populer, seperti kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) 

sebagai Walikota Solo, Jawa Tengah. Namun, 

pemimpin lokal seperti ini hanya segelintir dari ratusan 

yang ada. 

Berdasar data 

Indonesia Corruption Watch 

(ICW), sejak tahun 2004 hingga 2012 ini, setidaknya 

ada 173 kepala daerah di Indonesia yang diperiksa, 

baik sebagai saksi, tersangka, maupun terdakwa 

dalam kasus korupsi. Sekitar 70% di antaranya telah 

divonis berkekuatan hukum tetap dan menjadi 

terpidana. Sementara hampir 2.000 anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait kasus 

korupsi ( Kompas, 22 Mei 2012). 

Situasi-kondisi yang buruk ini juga 

berlangsung di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. 

Saat ini, mantan Bupati Batang periode 2006-2011, 

Bambang Bintoro, sedang ditahan dan diperiksa oleh 

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) karena 

kasus korupsi. Sebenarnya, sudah sejak Mei 2008 

Kejati Jateng menetapkan Bambang Bintoro, yang 

saat itu masih aktif menjabat sebagai Bupati Batang, 

sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Batang sebesar Rp796 juta yang dibagi-bagikan ke 

anggota DPRD setempat periode 1999-2004. 

Penangkapan dan penahanan baru dilakukan 

kejaksaan setelah yang bersangkutan tidak lagi 

menjabat sebagai bupati.Korupsi oleh kepala daerah, 

seperti terjadi di Batang, menandakan minimnya 

kemauan politik kepala daerah untuk 

memprioritaskan hak dan kesejahteraan warganya. 

Ini juga mengindikasikan absennya representasi 

politik (yang substantif) di daerah tersebut. Kepala 

daerah yang dipilih secara langsung oleh warganya, 

ketika kemudian terpilih dan menjabat, kinerjanya 

tidak mewakili kepentingan atau aspirasi warganya. 

Di Batang, persoalan representasi politik 

yang buruk, dan usaha untuk memperbaikinya, telah 

menjadi perhatian gerakan masyarakat sipil terutama 

dimotori oleh Omah Tani. Organisasi ini telah aktif 

melakukan advokasi di tingkat lokal, setidaknya dalam 

lima tahun terakhir. 

Omah Tani merupakan organisasi petani 

Batang yang berdiri sejak 2008. Awalnya, ia bernama 

Forum Perjuangan Petani Batang yang berdiri pada 

2000. Pada tahun 2003, dengan meluasnya 

keanggotaan kelompok dan organisasi petani hingga 

Pekalongan, serta kelompok nelayan di kedua daerah 

tersebut, nama organisasi ini kemudian berubah 

menjadi Forum Perjuangan Petani dan Nelayan 

Batang-Pekalongan (FP2NBP). 

Masa bersatunya kelompok Batang dan 

Pekalongan bertahan selama empat tahun. Pada 

Salah satu diskusi Omah Tani di Batang sumber: http://kaharscahyono.wordpress.com 


15


2007, terjadi pemisahan organisasi berdasar 

administrasi wilayah: Batang dan Pekalongan. 

Organisasi petani di Kabupaten Batang kembali 

1 

menjadi Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB). 

Dua tahun berselang, organisasi ini mengalami 

persoalan internal menjelang Pemilu 2009. Ketua 

umumnya memilih bergabung dengan Partai Bintang 

Reformasi, sementara mayoritas anggotanya 

menolak. Organisasi pun mengalami perubahan 

nama, dari FPPB menjadi Omah Tani. 

Di masa-masa awal, FPPB/FP2NBP tidak 

berbeda dengan kecenderungan gerakan sosial pada 

umumnya. Organisasi petani yang beranggotakan 

sekitar 12.000 kepala keluarga ini seringkali 

menggunakan strategi aksi massa atau 

berdemonstrasi dalam memperjuangkan 

kepentingan dan aspirasinya. Tak jarang mereka 

mengerahkan massa berpuluh-puluh truk di halaman 

kantor pejabat negara, institusi legislatif, bahkan di 

lembaga yudikatif di Batang, Semarang hingga 

Jakarta agar menindak kasus-kasus korupsi atau 

mendorong penyelesaian kasus-kasus sengketa 

agraria. Resikonya, tak jarang aktivis organisasi ini 

menghadapi teror dari preman atau stigma PKI. 

Namun hal tersebut tidak membuat surut, sebaliknya 

malah membuat semakin teguh. 

Sejak tahun 2005-2006, terjadi perubahan 

strategi organisasi yang saat itu bernama FP2NBP. 

Mereka tidak hanya melakukan demonstrasi, namun 

juga mulai masuk ke ranah politik dengan mendorong 

dan mendukung anggotanya ikut dalam pemilihan 

dan menduduki jabatan publik, seperti menjadi kepala 

desa dan anggota DPRD. Organisasi ini berhasil 

mendudukkan setidaknya sembilan orang kader 

menjadi kepala desa, dari 13 pemilihan kepala desa 

yang diikuti. Seorang anggota berhasil lolos sebagai 

anggota DPRD Kabupaten Batang periode 2009- 

2014. 

Belakangan, pada Desember 2011 lalu, 

Omah Tani melibatkan diri dalam ajang pemilihan 

bupati dengan mengusung pasangan Yoyok Riyo 

Sudibyo-Soetadi. Pasangan ini berhasil memenangi 

Pilkada dengan perolehan 40,16% suara. Omah Tani 

memberikan dukungan penuh kepada pasangan ini 

terutama karena kesediaan mereka untuk 

memfasilitasi dan membantu penyelesaian sengketa 

agraria yang dialami anggota Omah Tani. 

Pencapaian dalam Pemajuan Hak Asasi Manusia 

Dalam konteks perjuangan hak asasi manusia, apa 

capaian Omah Tani? Benar bahwa organisasi ini tidak 

menggunakan terminologi hak asasi manusia dalam 

perjuangannya. Namun, secara substansi, apa yang 

diperjuangkan, baik melalui desakan maupun strategi 

masuk ke ranah politik negara, merupakan 

perjuangan hak asasi manusia. 

Misalnya, dalam persoalan penyelesaian 

sengketa lahan, yang berhubungan dengan hak atas 

kehidupan yang layak bagi para petani. Dari 13 kasus 

yang dialami anggota Omah Tani, setidaknya tiga 

kasus sudah selesai dan petani memperoleh lahan, 

yakni di Desa Kebumen dan Simbang di Kecamatan 

Tulis (52 ha), di Desa Sengon, Gondang, dan Kuripan 

di Kecamatan Subah (152 ha), dan di Desa Brontok 

Kecamatan Subah (45 ha). Sementara sengketa di 

Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, masih dalam 

proses penyelesaian. 

Omah Tani berhasil mendesakkan kebijakan 

agar rumah sakit setempat tidak menolak pasien dan 

ibu-ibu petani/warga miskin yang akan melahirkan. Ini 

terkait dengan tanggung jawab negara untuk 

memenuhi hak atas kesehatan warganya. Pada saat 

yang sama, Omah Tani juga berhasil mendorong 

kebijakan penghapusan pungutan terhadap orang tua 

murid oleh pihak sekolah. Karena hak atas 

pendidikan merupakan bagian dari hak asasi 

manusia yang harus dipenuhi oleh negara. 

Lantas, bagaimana kinerja kepala desa, 

anggota DPRD maupun bupati yang didukung Omah 

Tani, dalam memajukan hak asasi manusia? Peran 

kepala desa, sangat strategis karena persetujuannya 

dibutuhkan saat perusahaan perkebunan 

mengajukan ijin perpanjangan hak guna usaha. 

Dengan menempatkan wakilnya sebagai kepala 

desa, Omah Tani dapat mengusahakan penolakan, 

terlebih terhadap perusahaan perkebunan yang 

sedang bersengketa dengan petani-petani kecil, yang 

menjadi anggotanya. Namun yang terjadi selanjutnya 

tidak seperti yang direncanakan. Ada kepala desa 

yang kemudian tidak mewakili harapan Omah Tani, 

justru memberikan rekomendasi bagi perkebunan 

yang hendak memperpanjang hak guna usahanya. 

Peran anggota DPRD yang didukung Omah 

Tani, yakni Gotama Bramanti, SH, selain membantu 

dalam penyelesaian sengketa lahan, juga berhasil 

mengusahakan agar rumah sakit umum daerah tidak 

menolak dan wajib memberi ruang bagi pasien atau 

ibu-ibu dari keluarga miskin yang hendak melahirkan. 

Bramanti juga aktif mendorong Bupati mengeluarkan 

kebijakan yang mendukung kepentingan dan 

kesejahteraan warga. 

Sementara Bupati, selain memfasilitasi 

penyelesaian sengketa lahan yang dialami petani, 

belum genap 100 hari masa kepemimpinannya telah 

mengeluarkan kebijakan pendidikan dasar sembilan 

tahun tanpa pungutan bagi warga, berhasil 

memberikan jaminan tidak adanya kasus penolakan 

pelayanan kesehatan masyarakat yang 

menggunakan Jamkesmas, Jamkesda, dan 

Jampersal, serta tidak adanya kasus penolakan 

pelayanan bagi pasien tidak mampu selagi masih 

tersedia ruang di kelas III di rumah sakit umum daerah 

2 

Kabupaten Batang. 

Setiap malam Jumat Kliwon Bupati membuka 

ruang bagi warga Batang untuk bertemu dan 

menyampaikan komplain atas pelbagai kebijakan dan 

persoalan publik. Bupati mendengarkan dan 

selanjutnya meneruskannya kepada kepala dinas 

atau pejabat publik yang bertanggung jawab, yang 

juga hadir dalam pertemuan tersebut. Setiap 

pertemuan, warga yang hadir mencapai ribuan. 

Menurut Handoko Wibowo, motor Omah Tani, bisa 

jadi ini satu-satunya pertemuan terbuka dan langsung 

16 



serta diadakan secara reguler antara Bupati dengan 

warganya, yang ada di Indonesia. 

Dalam perjuangannya mencapai hal-hal di 

atas, Omah Tani tidak hanya bergerak di wilayah 

masyarakat sipil saja (dengan melakukan 

desakan/tekanan), namun juga menghubungkan diri 

dengan gerakan politik dan masuk ke ranah negara 

sebagai usaha untuk memperbaiki kualitas 

representasi politik lokal Batang. 

Omah Tani telah berkembang menjadi 

organisasi yang tidak hanya mengurusi persoalan 

petani dan nelayan saja, sebagaimana awal ia 

didirikan. Kini, mereka juga memfasilitasi 

pembentukan Omah Rakyat untuk melakukan 

advokasi kebijakan yang berorientasi kepada 

kesejahteraan warga kebanyakan. Omah Rakyat ini 

beranggotakan kelas menengah terdidik, termasuk 

individu-individu aktivis politik yang keterlibatannya di 

sini tidak mewakili partai mereka, tetapi lebih berdasar 

kepada visi dan komitmen pribadi mereka, serta 

kalangan miskin perkotaan. Mereka juga 

mengembangkan sayap organisasi dengan 

memfasilitasi pembentukan Omah Buruh, untuk 

melakukan advokasi perburuhan. 

Omah Tani dan Omah Rakyat, juga Omah 

Buruh yang saling terhubung ini, telah menyatukan 

pelbagai elemen gerakan sosial dan 

mengkoneksikannya dengan aktivitas politik formal di 

Batang. Kontak-kontak dengan jejaring mereka 

lakukan dengan Konsorsium Pembaruan Agraria 

(KPA), DEMOS, ICW, ELSAM, KontraS, KaSUM, dsb. 

Omah Tani, misalnya, juga memanfaatkan 

kontak dengan lembaga ecolabelling. Lembaga 

tersebut memperoleh informasi dari Omah Tani bila 

terjadi pelanggaran hak asasi manusia sehubungan 

dengan operasi Perhutani di daerahnya. Hal ini dapat 

mengancam pemberian sertifikat ecolabelling bagi 

Perhutani. Padahal sertifikat tersebut amat 

dibutuhkan agar kayu-kayu Perhutani dapat 

menembus pasar global di mana harganya bisa 

mencapai sepuluh kali lipat dari harga di pasar lokal. 

Kontak dengan lembaga ecolabelling ini, bagi Omah 

Tani dapat membantu para petani saat menghadapi 

persoalan sengketa lahan dengan pihak Perhutani. 

Penutup 

Apa yang dapat dipelajari dari pengalaman Omah Tani 

di Batang? Agar hak asasi manusia bisa tertanam 

dalam kebijakan dan kinerja pemerintah (lokal), hal 

tersebut mensyaratkan adanya kemauan politik dari 

pemerintah setempat. Agar ada kemauan politik, 

maka representasi politik secara substantif harus 

benar-benar berlangsung. Bila kualitas representasi 

buruk, maka perlu adanya usaha untuk 

memperbaikinya, atau setidaknya melakukan 

desakan/tekanan. Seperti yang disampaikan Herry 

Priyono, “kemauan politik” adalah nama bagi langkah 

perubahan yang terpaksa dilakukan karena sederetan 

3 

desakan/tekanan ( pressure). 

Bupati Yoyok Riyo Sudibyo dan Wakil Bupati Soetadi (tidak tampak) disambut warga dan para 

petani anggota Omah Tani setelah pelantikan pada 13 Februari 2012sumber: Rozikin (Omah Tani) 

Meski masih jauh dari ideal, namun apa yang 

dilakukan Omah Tani, juga Omah Rakyat, baik lewat 

desakan/tekanan maupun usaha memperbaiki 

representasi politik dengan mengandalkan gerakan 

berbasis massa yang terorganisir dengan baik, telah 

memberikan sejumlah capaian dalam pemajuan hak 

asasi manusia di Kabupaten Batang. 

Desentralisasi dan otonomi daerah tidak 

dengan sendirinya mengidap hal-hal yang buruk, 

seperti “pembajakan” oleh elite. Bila ada usaha dan 

strategi yang tepat, desentralisasi bisa membuahkan 

manfaat yang kongkrit, karena ia telah mendekatkan 

warga dengan para pengambil keputusan/kebijakan. 

Apa yang dilakukan Omah Tani dan terjadi di Batang, 

meski masih butuh untuk terus berproses, mungkin 

bisa menjadi inspirasi bagi gerakan sosial dalam 

memajukan situasi-kondisi hak asasi manusia di 

daerahnya. 

Keterangan 

1 Hilma Safitri, 2010, Gerakan Politik Forum Perjuangan Petani 

Kabupaten Batang, Bandung: YayasanAkatiga, h.1-2 

2. Untuk lengkapnya, silakan lihat Prioritas Program Kerja 100 

Hari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Masa Bakti 

2012-2017 dalam www.batangkab.go.id 

3. B. Herry-Priyono, “Konstitusi dan Negara Kesejahteraan”, 

outline untuk diskusi Lingkar Muda Indonesia (LMI) dan Harian 

Kompas, Jakarta, 15 Mei 2012. 


17


daerah 

Sumbangsih Tanpa Pengakuan 

Tenaga Tapol untuk Rezim Soeharto 

Oleh Paijo 

( Staf Pelaksana Program bidang Informasi dan Dokumentasi ELSAM) 

Kebijakan Kerja Paksa ala Rejim Soeharto 

Kekuasaan pemerintahan otoriter ditandai 

sejumlah hal: dukungan ideologi militerisme 

menindas, tidak mentolerir perbedaan 

pendapat, pendekatan kekerasan, dan 

gemar bertindak bengis terhadap rakyatnya sendiri; 

disamping pemerintahan yang korup. Ringkasnya, 

pemerintahan tidak ramah HAM karena gemar 

menabrak hukum-hukum HAM. 

Menurut Hilmar Farid, pelanggaran HAM 

berat Orde Baru dimulai sejak menjebluknya G/30 S 

1965. Sejak peristiwa kelam itu, hanya hitungan hari 

setelahnya, pembunuhan, penangkapan, penyiksaan 

massal terhadap PKI dan simpatisannya. Sangat 

mencekam. Korban yang luput dari pembunuhan 

massal digiring ke kamp-kamp tahanan dan 

mengalami siksaan berat. Mereka ditahan beberapa 

bulan dan nasibnya tak menentu di tangan para 

penyiksa di kamp-kamp maut. Mereka kemudian 

dikeluarkan dari kamp dan digiring melalui 

pengawalan ketat “bedil tentara” menuju ladang kerja 

paksa. Dengan demikian segera dimulainya praktik 

kerja paksa di proyek-proyek pembangunan 

infrastruktur skala daerah maupun nasional. 

Menurut Razif, seorang sejarahwan sosial 

muda, praktik kerja paksa secara besar-besaran 

mengerahkan tenaga tahanan politik, dimulai sejak 

1966 hingga 1970-an meliputi wilayah-wilayah 

1 

Sumatera, Jawa, Sulawesi Tengah, dan Pulau Buru. 

Saya menggunakan istilah “kerja paksa” di sini 

merujuk UU No. 19 Tahun 1999 tentang 

Penghapusan Kerjapaksa. Dalam UU tersebut 

2 

menjelaskan definisi “kerja paksa” sebagai berikut: 

(a) alat penekanan atau pendidikan politik atau 

sebagai hukuman atas pemahaman atau 

pengungkapan pandangan politik atau ideologi yang 

bertentangan dengan sistem politik, sosial, dan 

ekonomi yang berlaku; (b) cara mengerahkan dan 

menggunakan tenaga kerja untuk tujuan 

pembangunan ekonomi; (c) alat untuk mendisiplinkan 

pekerja; (d) hukuman atas keikutsertaan dalam 

pemogokan; dan (e) cara melakukan diskriminasi 

atas dasar ras, sosial, kebangsaan, atau agama. 

Sejarah mencatat, pada 10 Oktober 1965 

setelah menjebluknya G/30 S 1965, Soeharto 

menciptakan Komando Operasi Keamanan dan 

3 

Ketertiban (Kopkamtib) yang pada tahun-tahun 

berikutnya melahirkan sejumlah lusinan SK, SP, 

4 

Juklak, Putusan, yang relevan. Semua itu dia 

gunakan untuk melancarkan pembersihan dan 

pemecatan pegawai negeri, penangkapan ribuan 

5 

aktivis PKI, pengusiran paksa petani dari lahannya, 

sampai pada pengerahan tenaga Tapol untuk kerja 

paksa. Nampaknya operasi militer tersebut memang 

dirancang sebagai instrumen yang serbaguna dan 

represif, praktiknya cukup guna membuat “tunduk 

tertindas” bagi orang-orang yang dituduh subversif 

saat itu. 

Rezim Soeharto cukup dengan modal 

Operasi Kopkamtib yang tidak hanya untuk membuat 

“tunduk tertindas” tahanan politik (Tapol) G-30-S 

1965, melainkan juga pembenaran untuk menggiring 

rakyat kecil menuju ladang kerja paksa. Mereka 

bekerja di bawah pengawasan “bedil tentara” bekerja 

dari jam tujuh pagi sampai jam enam sore: tanpa 

putusan pengadilan, tanpa upah, tanpa pangan 

mencukupi, tanpa sandang, dan tanpa tempat 

penampungan yang wajar. Mereka seringkali 

dipekerjakan di rumah-rumah perwira militer, dan 

muncul beban kerja baru: sebagai tukang, pembantu 

rumah tangga, mencuci pakaian, membersihkan 

kamar mandi, memperbaiki bagian-bagian rumah 

yang rusak, dan membuat perabotan kebutuhan 

rumah tangga. Pendeknya: sedang mengalami 

perbudakan. 

Kebijakan kerja paksa rejim Soeharto dapat 

dilacak melalui data administrasi KOPKAMTIB, 

macam Petunjuk Pelaksana (Juklak) Kopkamtib No.: 

PELAK-002/KOPKAM/10/1968 tanggal 16 Oktober 

1968 Tentang Kebijaksanaan Penyelesaian 

Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI.” Pokok kebijakannya 

mengatakan, “bagi Tapol yang ada di dalam tahanan 

6 

dimanfaatkan tenaganya guna tujuan produktif.” 

Selanjutnya, ketentuan Juklak ini mengatakan dalam 

keperluan pemanfaatan tenaga Tapol diadakan 

klasifikasi pula menurut keahlian dan kecakapan 

Ilustrasi struktur jabatan di era Soeharto sumber: sociopolitica.wordpress.co 

18 



kerja masing-masing. Bagi daerah-daerah di Jawa 

yang penduduknya padat, jumlah Tapol dan proyek 

yang ada, pada prinsipnya pemanfaatan tenaga Tapol 

dilakukan di luar Jawa. Dalam praktiknya untuk 

mempekerjakan Tapol di daerah setempat 

dilaksanakan oleh LAKSUS KOPKAMTIB, dan untuk 

yang di luar daerah dilaksanakan oleh Pusat/ 

Kopkamtib atau Badan yang diserahi tugas untuk itu. 

Untuk memanfaatkan tapol keluar daerah 

banyak menggunakan tenaga Tapol dari Jawa yang 

dikirim ke Pulau Buru. Di sana mereka dipekerjakan 

paksa untuk membuka hutan belukar menjadi lahan 

pertanian dan sekaligus sebagai kamp Tapol. Hal ini 

selaras dengan SK Kopkamtib tertanggal 26 Februari 

1969, No.: KEP-009/KOPKAM/2/1969 yang 

mengatakan bahwa Pulau Buru sebagai tempat 

tinggal sementara bagi Tapol golongan B. 

Kemudian rejim militer Soeharto dalam 

menguatkan pembenaran kerja paksa Tapol, pada 18 

Feberuari 1969, ia mengeluarkan Surat Keputusan 

(SK) No. KEP/-007/KOPKAM/2/1969 Tentang 

Organisasi Tim Penyelesaian Tahanan/Tawanan 

G.30.S/PKI Pusat dan Tim Penyelesaian 

Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI Daerah (TEPTAPU 

DAN TEPTADA). Kerja-kerja kedua tim tersebut yaitu 

Tim Penyelesaian Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI 

Pusat (TEPTAPU) langsung di bawah dan 

bertanggung-jawab kepada PANGKOPKAMTIB; 

Sementara Tim Penyelesaian Tahanan/Tawanan dan 

G.30.S/PKI Daerah (TEPTADA) berkedudukan 

langsung dan bertanggung jawab kepada Pelaksana 

Khusus Panglima Komando Operasi Kemanan dan 

Ketertiban (LAKSUS PANGKOPKAMTIB). 

Boyolali, “Ladangnya” Kerja Paksa Rezim Militer 

Soeharto 

Pengerahan besar-besaran tenaga Tapol guna kerja 

paksa di Boyolali terjadi pada masa Bupati Letkol 

Saebani masa jabatan 1965-1972. Ia menggantikan 

bupati pendahulunya, yaitu Soewali Dwijosukarto 

(1960-1965) yang telah dibunuh pada awal 

Desember 1965. Tapol-tapol Boyolali mulai 

dipekerjakan paksa sejak awal tahun 1966 - 1970-an. 

Mereka dikerahkan tenaganya macam membangun 

saluran air minum beserta bak penampungannya 

(PDAM), kemudian jembatan, bendungan waduk, 

kantor koramil, tempat ibadah dan fasilitas sosial 

lainnya. Di samping itu, Boyolali juga mendatangkan 

tenaga Tapol dari luaran dengan jumlah sekitar seribu 

Tapol yang didatangkan dari kamp-kamp tahanan 

Sasono Mulyo-Solo, dan Wonogiri untuk dipekerjakan 

di proyek bendungan waduk Bade, Boyolali Utara. 

Praktik kerja paksa rezim militer Soeharto di 

Boyolali sama dengan tempat lain. Sangat minim 

kebutuhan pangan, sandang dan tempat tinggal 

sementara bagi Tapol. Bahkan sama sekali ditiadakan 

macam keperluan pakaian bagi Tapol. Pada 

umumnya mereka melepaskan pakaiannya ketika 

sedang bekerja membuat tanggul di Klego, Boyolali 

Utara, karena bekerja mengangkut tanah basah atau 

lumpur. Kepanasan dan kehujanan pandangan 

9 

7 

8 

10 

sehari-hari, dan nampak macam serombongan 

manusia hitam karena kulitnya terbakar terik 

matahari. 

Penampungan sementara bagi tapol 

menggunakan rumah-rumah penduduk sekitar 

proyek yang disekat-sekat, setiap sepetaknya dihuni 

antara 40 sampai 50 tapol. Sama dengan tempattempat 

kerja paksa lainnya, keluarga mereka selalu 

mengirim makanan dan pakaian untuk menambah 

makanan mereka. Sementara keluarga mereka 

sendiri dalam kondisi hidup pas-pasan di tengah 

perlakuan diskriminasi. 

Mbah Prapto, seorang petani asal Desa 

Gondanglegi, Klego, Boyolali Utara, merupakan 

salah satu korban yang mengalami kerja paksa di 

awal pemerintahan rezim Orde Baru. Mbah Prapto 

ditangkap pada 30 Nopember 1965 dan dibebaskan 

pada akhir 1968. Artinya, Mbah Prapto telah 

mengalami tiga tahun status sebagai tahanan. Kakek 

yang kini mulai renta tersebut tak pernah disidang. 

Ketika itu ia diambil dari rumahnya pada sore hari oleh 

petugas polisi atas petunjuk perangkat desa 

setempat. Alasan penangkapannya: dia dituduh 

menyembunyikan Bupati Soewali. 

Akhir Nopember 1965, Mbah Prapto bersama 

sekitar 90-an orang dari Karang Gede tempat pertama 

mereka ditahan kemudian diangkut menggunakan truk 

tentara menuju kamp penahanan Boyolali Kota. 

Gedung Tacung pindahan kamp kedua, mbah Prapto 

menyebutnya. Selama masa penahanan mereka 

memang beberapa kali mengalami pemindahan dari 

satu kamp ke kamp lainnya, karena semakin hari 

semakin penuh sesak di kamp-kamp penahanan. Tiga 

bulan dia mengalami penyiksaan berat, demikian juga 

tapol-tapol yang lainnya. 

Para Tapol disiksa menggunakan bambu 

dibelah yang kulitnya tajam, kenut, atau alu doro. 

Akan tetapi alat penyiksa fisik yang paling ditakuti 

tapol se-Boyolali adalah kemaluan sapi jantan yang 

telah dikeringkan dan panjangnya hampir satu meter 

yang ujungnya dikasih logam. Alat penyiksaan jenis 

ini jika disabetkan oleh tangan penyiksa dari arah 

belakang korban ketika diinterogasi, logam akan 

mengayun dan menghunjam ke ulu hati. Hal ini jika 

korban tidak mendekap guna melindungi ulu hatinya 

akan fatal, jika terkena hunjaman logam. Tidak sedikit 

tahanan yang tewas di tangan para penyiksa di ruang 

tahanan karena alat-alat penyiksa. 

Setelah melewati hari-hari tanpa penyiksaan, 

awal tahun 1966, Mbah Prapto, Mbah Gito, Mbah 

Mbino dan mbah-mbah yang lain yang jumlahnya 

ribuan dari kamp-kamp yang berbeda se-Boyolali 

dikeluarkan dari sana dan digiring dengan 

pengawalan bedil tentara menuju ladang kerja paksa. 

Ladang kerja paksa pertama adalah pembangunan 

perusahaan air bersih (PDAM) guna menyuplai 

kebutuhan air bersih warga Boyolali kota. Proyek ini 

dari Tampir (Musuk) selanjutnya dialirkan ke kota 

Boyolali. 

“Yang bisa bikin bis bikin bis, yang nggak bisa 

ya menggali tempat bak air minium. Menyelesaikan 

bak air lima bulan. Menggalinya yang lama, batu 

11 


19


daerah 

padas itu kalau nggak dibetel nggak bisa. Bagian saya 

hanya gebuk batu. Yang ada batu kita gepuk,” kenang 

Mbah Prapto. Sumber air bak ini diambil dari Tampir. 

Sungainya yang mengalir ke Boyolali itu dibendung, 

lalu disaring. 

Penyelenggaraan pembangunan air bersih 

(PDAM) ini tidak melalui pengawasan DPU, melainkan 

di bawah arahan “bedil” tentara. Dan sistem kerjanya 

hampir sama dengan proyek upahan macam 

sekarang. Bedanya bagi proyek ini tenaganya dihitung 

tanpa upah. Dan sistem kerjanya jelas, macam jam 

kerja, peralatan kerja, dan tenaga kerjanya. Untuk jam 

kerja mulai dari jam tujuh pagi sampai jam lima sore. 

Peralatan yang biasa dipakai kerja paksa 

meliputi, kampak, cangkul, martil besar, betel. Sedang 

jenis pembagian kerja meliputi menggali tanah, 

memahat batu padas, menebang pohon, 

mengumpulkan batu pasangan, mengumpulkan batu 

kerikil dan pasir, dan terakhir mencetak bis/gorong. 

Untuk masing-masing pekerjaan tenaganya dibagi per 

kelompok menurut jenis pekerjaannya seperti di 

12 

atas. 

Dalam mengerjakan galian itu kadang jalur 

yang ditentukan melewati pohon yang harus ditebang 

untuk dilewati galian bis tadi. Dimana bis yang sudah 

tertanam untuk dialiri air bersih dari Sungai Kitel yang 

sejumlah tujuh tempat rembesan air, yang oleh Mbah 

Prapto menyebutnya tujuh tuk. Tuk dalam kosakota 

lokal berarti mata air. Untuk menggali bak guna 

menampung rembesan air/mata air ini membutuhkan 

waktu yang cukup lama karena tanahnya batu padas 

dan keras, terutama bak penampungan terakhir yang 

terletak di Boyolali Kota. Pekerjaan ini memerlukan 

tenaga tapol khusus dan makan waktu hampir lima 

bulan. Dan ukuran bak terakhir ini sekitar 60 meter 

dengan kedalaman tiga meter. 

Proses pembuatan bis ini melibatkan 

sejumlah kelompok kerja yang terdiri dari kelompok 

pencari batu kerikil dan pasir, kelompok pengecoran 

guna mencetak bis. Bahan material macam pasir dan 

kerikil dipikuli oleh tapol dari Sungai Gandul ke tempat 

pusat produksi bis yang jaraknya sekitar 100 meter, 

dan menyeberang jalan raya. Lokasi persisnya 

terletak di lapangan sepak bola Drobong, kelurahan 

Pusporenggo. Di sanalah proses pembuatan massal 

bis dari tangan para tapol yang bekerja dari jam tujuh 

pagi sampai jam enam sore tanpa upah, hanya jatah 

sebungkus nasi campur gabah setiap harinya. Dimana 

secara keseluruhan kelompok kerja harus mencapai 

sejumlah target yang telah ditentukan penguasa 

13 

proyek. 

Sungai Gandul yang melintasi kelurahan 

Pusporenggo, Boyolali dalam kondisi kering. Ia 

memperlihatkan pasir dan batu kerikil yang melimpah. 

Dari sinilah para tapol dahulu mengambil material 

sebagai bahan baku membuat bis guna saluran air 

bersih di Boyolali. Hingga kini penduduk sekitar masih 

memanfaatkan material tersebut guna bahan 

bangunan. 

Keterangan 

1 Razif: “Romusa dan Pembangunan: Sumbangan Tahanan 

Politik untuk Rezim Soeharto, dalam buku “Tahun Tak Pernah 

Berakhir Memahamai Pengalaman Korban 65”. Elsam & ISSI: 

2004: hal. 140. 

2. Lihat Undang-undang RI No. 19 Tahun 1999, Tentang 

Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The 

Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai 

Penghapusan Kerja Paksa). 

3. Simpson, “Amerika Serikat, CIA dan Munculnya 

Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru” [Terjemahan] 

Gramedia, 2010: 243. 

4. Dalam hal ini lihat Koleksi Khusus Indok Elsam, “Himpunan 

Undang-Undang Surat Keputusan Perintah, Instruksiinstruksi 

dan Ketentuan-Ketentuan yang Berhubungan 

dengan Kopkamtib (Oktober 1965 s/d. Agustus 1972) yang 

diterbitkan oleh Sekretariat KOPKAMTIB yang setebal bantal 

sejumlah 915 halaman. 

5. Setelah meletusnya G-30-S 1965, di Cilacap, Jawa Tengah, 

penghuni satu desa diusir paksa oleh tentara untuk dijadikan 

perkebunan, dengan alasan adanya BTI. Padahal penghuni 

desa itu tidak hanya petani BTI saja ada Pertanu (petani NU), 

Pertani (petani PNI) namun mereka turut diusir kemudian 

sawah dan ladangnya dijadikan perkebunan dan dikuasai 

tentara Kodam Diponegoro. [Wawancara mbah Medi, pada 21 

Oktober 2011, Desa Ciawati, Cilacap Jawa Tengah.] 

.6. Lihat Juklak No.: PELAK-002/KOPKAM/10/1968 tanggal 16 

Oktober 1968 Tentang Kebijaksanaan Penyelesaian 

Tahanan/ Tawanan G.30.S/PKI. Koleksi Khusus Indok Elsam, 

“Himpunan Undang-Undang Surat Keputusan Perintah, 

Instruksi-instruksi dan Ketentuan-Ketentuan yang 

Berhubungan dengan Kopkamtib (Oktober 1965 s/d. Agustus 

1972) Sekretariat KOPKAMTIB hal. 289. 

7. Lihat SK No. KEP-009/KOPKAM/2/1969, tanggal 26 Februari 

1969, dalil menetapkan Pulau Buru sebagai tempat tinggal 

sementara bagi Tapol golongan B., ibid halaman 331. 

8. Lihat Surat Keputusan Pangkopkamtib No. KEP- 

007/KOPKAM/2/1969 tanggal 18 Februari 1969 tentang 

Organisasi dan Tugas Team Penjelesaian Tahanan 

G.30.S/PKI Pusat dan Daerah (TEPTAPU dan TEPTADA) 

(hal. 319-329). 

9. Wawancara dengan mbah Prapto, di Gondanglegi, Klego, 

Boyolali, pada 12 Nopember 2010 

10. Wawancara dengan Sutrisno, di Karang Kepok, Boyolali 

Utara, pada 14 September 2011 

11. Wawancara mbah Mbino di Karang Gede, 12 Nopember 2010. 

12. Wawancara dengan mbah Prapto, di Gondang legi 10 

Nopember 2010; mbah Mbino di Karanggede 12 Nop 2010, 

dan mbah Jono, di Klego, 16 September 2011. 

13. Wawancara mbah Sarjono dan Mujeri, di Kacangan, Boyolali 

17 September 2011 

20 



internasional 

Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran: 

Suatu Kemajuan 1 

Oleh Rina Komaria Santoso 

(Kepala Seksi Pemajuan Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya Kementerian Luar Negeri RI) 

Tanggal 12 April 2012 menjadi hari bersejarah 

bagi para pekerja migran Indonesia. Pada hari 

itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui 

Sidang Paripurna mengesahkan International 

Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 1990 menjadi 

UU Pengesahan Konvensi Internasional mengenai 

Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan 

Anggota Keluarganya (Konvensi Pekerja Migran). 

Konvensi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB 

pada 18 Desember 1990 melalui Resolusi No. 45/158 ini 

awalnya merupakan inisiatif negara-negara asal pekerja 

migran untuk membentuk suatu standar perlindungan 

dengan lebih spesifik. Konvensi merupakan hasil dari 

kajian, dialog dan perdebatan mendalam antara dua sisi 

pemikiran, baik yang mewakili kepentingan negara asal 

pekerja migran, maupun negara tujuan. 

Diratifikasinya Konvensi Pekerja Migran 

merupakan puncak 13 tahun proses perjuangan 

Pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia dalam 

upaya mencapai pemahaman yang sama. Selama itu, 

terdapat perdebatan yang cukup kental mengenai perlu 

tidaknya Indonesia meratifikasi. Konvensi ini telah 

mengatur sejumlah jaminan, baik bagi tenaga kerja 

sendiri, maupun negara untuk mengeluarkan guideline 

perlindungan terhadap tenaga kerja lokalnya. 

Pasal 44 ayat (2) Konvensi, misalnya. Pasal ini 

menegaskan freedom of movement bagi para pekerja 

migran, termasuk hak untuk berpindah, masuk maupun 

meninggalkan negara apapun termasuk negara asal 

mereka. Pekerja migran juga diberi keleluasaan untuk 

berkumpul dengan keluarganya, dan negara diwajibkan 

untuk memfasilitasinya. Jaminan ini akan melahirkan 

kewajiban bagi negara untuk mengambil kebijakan yang 

sesuaidalam hal ini kebijakan bidang imigrasiuntuk 

menjamin agar pekerja migran dapat menikmati hak 

tersebut. 

Konvensi juga memberikan peluang kepada 

Pemerintah guna mengontrol arus migran yang masuk 

ke Indonesia. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 79 

yang menegaskan bahwa 

”tidak satu pun ketentuan 

dalam Konvensi ini boleh mempengaruhi hak setiap 

negara pihak untuk menetapkan kriteria yang mengatur 

penerimaan pekerja migran dan anggota keluarganya.” 

Dengan kata lain, Konvensi sendiri telah memberikan 

jaminan hak bagi negara untuk menetapkan suatu 

kebijakan penerimaan pekerja migran dan anggota 

keluarganya yang dipandang sesuai dan sejalan dengan 

hukum nasional. 

Terlepas dari hal tersebut, Konvensi tetap 

memberikan perlindungan terhadap kepentingan 

negara penerima buruh migran untuk tetap memberikan 

jaminan lapangan pekerjaan terhadap warganya, 

dengan memberikan keleluasaan pembatasan akses 

kategori pekerjaan. Hal ini tertuang dalam Pasal 52 ayat 

2 (a) Konvensi yang berbunyi ”Terhadap tiap pekerja 

migran, negara tujuan kerja dapat membatasi akses 

pada kategori pekerjaan, fungsi, pelayanan atau 

kegiatan tertentu apabila diperlukan demi kepentingan 

Dok negara poto: tersebut Putra Bagus dan ditetapkan oleh ketentuan hukum 

nasional.” 

Perangkat hukum HAM di Indonesia mulai dari 

Konstitusi hingga peraturan hukum serta berbagai 

Konvensi Internasional yang telah diratifikasi, telah 

relatif sangat baik sebagai kerangka bagi kebijakan dan 

program Pemerintah dalam upaya pemenuhan dan 

perlindungan HAM. Berbagai nilai yang terkandung 

dalam Konvensi Pekerja Migran sedianya telah 

terkandung dalam berbagai aturan hukum di Indonesia. 

Pemenuhan hak-hak pekerja migran yang bekerja di 

Indonesia perlu secara optimis disikapi sebagai 

tantangan yang tidak asing lagi dihadapi oleh 

pemerintah. 

Lebih lanjut, Konvensi Pekerja Migran dapat 

menjadi modal dalam melengkapi dan 

menyempurnakan berbagai perangkat hukum nasional 

di bidang ketenagakerjaan, termasuk UU No. 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 39 tahun 

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kebijakan prapenempatan 

TKI yang saat ini dimiliki Indonesia masih 

belum secara efektif melayani TKI dalam proses 

persiapannya. Meratifikasi Konvensi ini berarti 

memperbaiki prosedur standar dalam mempersiapkan 

TKI yang akan bekerja di Luar Negeri. 

Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran telah 

mendemonstrasikan komitmen Pemerintah untuk ikut 

serta dalam upaya global meningkatkan perlindungan 

terhadap pekerja migran di dunia. Indonesia sebagai 

salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di 

dunia, telah menunjukkan martabat yang tinggi dengan 

memberikan hak dan perlindungan terhadap pekerja 

migran asing yang berada di Indonesia. Bukankah itu 

sebuah kemajuan? 

Keterangan 

1 Tulisan merupakan opini pribadi penulis 


21


resensi 

Langkah Berharga Pemda Sanggau Terkait HAM 

Oleh Andi Muttaqien 

(Staf Pelaksana Program Bidang Advokasi Hukum ELSAM) 

Judul Buku 

Penyusun 

Editor 

Penerbit 

: Manual Penyusunan Peraturan Daerah Berbasis Hak Asasi Manusia 

: Marina Rona, Yulia Theresia, Laurianus Yoka, dkk. 

: Melia Karyati dan Wahyu Wagiman 

: Bagian Hukum Setda Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 

Bekerjasama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 

(ELSAM) 

Konsekuensi lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah adalah 

lahirnya ribuan peraturan daerah, baik 

tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

Selain itu, melalui Amandemen UUD 1945 Kedua, 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) 

UUD 1945, peraturan daerah mendapatkan landasan 

konstitusionalnya untuk melaksanakan otonomi dan 

tugas pembantuan. Harapannya tentu adalah demi 

pemberdayaan daerah masing-masing dan 

menghadapi persoalan kongkrit di masyarakat dan 

mengakomodir tuntutan masyarakat dalam 

kesejahteraan mereka. 

Kendati demikian, ternyata dalam 

perkembangannya tak jarang muncul peraturanperaturan 

daerah yang diskriminatif, meminggirkan 

hak minoritas, hak perempuan atau bahkan menjadi 

legitimasi kekerasan yang dilakukan beberapa ormas 

intoleran. Sebagaimana catatan Komnas 

Perempuan, pada 2010 terdapat 189 Perda yang 

mendiskriminasi perempuan. Selain itu banyak perda 

di banyak daerah yang melarang aktivitas Jemaat 

Ahmadiyah. 

Pada 2011 tercatat sekitar 351 perda 

dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan alasan 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 

Tahun-tahun sebelumnya, Kementerian juga 

mencatat ratusan perda yang dibatalkan terkait 

kepentingan investasi, dan lainnya. Tingginya jumlah 

perda yang dibatalkan menunjukkan ada persoalan 

serius terkait pengeluaran aturan di tingkat lokal. 

Entah karena hirarki peraturan perundangundangan, 

atau karena substansinya yang 

melanggar hak asasi manusia. 

Di tengah maraknya kemunculan perda 

diskriminatif di sejumlah daerah, inisiatif Setda 

Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menerbitkan 

Manual Penyusunan Perda Berbasis HAM patut 

diapresiasi. Pada manual ini terdapat pedoman yang 

berlaku bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

atau legal drafter seluruh instansi yang ada di 

Kabupaten Sanggau dalam menyusun/merancang 

peraturan daerah di tingkat lokal. Dalam manual 

disertakan pula prinsip dan norma penyusunan 

peraturan daerah yang bersesuaian dengan hak 

asasi manusia dan kesetaraan gender. 

Diawali dengan bab Pendahuluan yang 

memaparkan pentingnya pembuatan manual 

penyusunan Perda ini. Pemda menguraikan 

banyaknya perda kontroversial dan bermasalah 

dalam implementasinya, bahkan terindikasi menjadi 

legitimasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia, 

merupakan latar dari upaya untuk mengintegrasikan 

hak asasi manusia ke dalam peraturan daerah. 

Pemda juga menekankan bahwa peran Pemerintah 

juga termasuk menghormati, melindungi dan 

memenuhi HAM. 

Pada bab selanjutnya memaparkan soal 

integrasi HAM dan kesetaraan gender ke dalam 

Peraturan Daerah. Pembahasan dimulai dengan 

definisi, prinsip-prinsip HAM, isu HAM dan kedaulatan 

Negara sampai pada bagaimana posisi Pemerintah 

dalam pembatasan HAM, yang dilanjutkan dengan 

pembahasan kesetaraan gender. 

Yang menjadi inti buku ini adalah panduan 

teknis tentang penyusunan peraturan daerah. Di 

dalamnya dijelaskan detail mengenai definisi 

peraturan daerah, dasar hukum dan tanggung jawab 

pemerintah daerah, kedudukan dan hirarki peraturan 

perundang-undangan, proses penyusunan, serta 

naskah akademik dan pentingnya partisipasi publik 

sebagai salah satu bentuk prinsip akses informasi 

dan partisipasi yang tentu juga menjadi bagian prinsip 

dari HakAsasi Manusia. 

22 


PETA KALIMANTAN BARAT 

KABUPATEN SANGGAU 

Idealnya, keterlibatan publik dalam penyusunan 

peraturan daerah terjadi pada semua tahapan, yakni 

perencanaan, persiapan, pembahasan, dan 

sosialisasi. Hal ini agar sejak awal pemerintah daerah 

telah mengetahui dan menyerap aspirasi masyarakat 

yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan 

daerah. 

Bab terakhir manual ini menjelaskan 

bagaimana peran parlemen dalam perlindungan dan 

promosi hak asasi manusia. Bagian ini seakan ingin 

menegaskan bahwa urusan hak asasi manusia tidak 

hanya urusan eksekutif sebagai pelaksana 

pemerintahan, tapi juga DPRD dengan seperangkat 

haknya, sebagai lembaga perwakilan dan 

representasi rakyat. 

Manual ini dilengkapi UU No. 12 tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 

tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum 

Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 

tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk 

Hukum Daerah; serta Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sanggau tentang Lembaga Adat, yang 

tentunya menambah poin bagi positif Pemerintah 

Daerah Sanggau dalam penghormatan, 

perlindungan dan pemenuhan hak dasar warganya. 

Langkah sederhana dan berharga dari 

Pemda Sanggau ini patut menjadi contoh di berbagai 

daerah lainnya di Indonesia. 

KABUPATEN SANGGAU 

Sumber: Sanggauhumas.wordpress.com

PROFIL ELSAM 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat 

ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 

1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan 

melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana 

diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan 

Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di 

Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM). 

VISI 

Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi 

manusia. 

MISI 

Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipilpolitik 

maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan. 

KEGIATAN UTAMA: 

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; 

2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; 

3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan 

4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia 

PROGRAM KERJA: 

1. Meniadakan kekerasan atas HAM, termasuk kekerasan atas HAM yang terjadi di masa lalu dengan aktivitas 

dan kegiatan yang berkelanjutan bersama lembaga-lembaga seperjuangan lainnya. 

2. Penguatan Perlindungan HAM dariAncaman Fundamentalisme Pasar, FundamentalismeAgama, dan 

Komunalisme dalam Berbagai Bentuknya. 

3. Pembangunan Organisasi ELSAM melalui Pengembangan Kelembagaan, Penguatan Kapasitas dan 

Akuntabilitas Lembaga. 

STRUKTUR ORGANISASI: 

Badan Pengurus: 

Ketua 

: Sandra Moniaga, SH. 

Wakil Ketua : Ifdhal Kasim, SH. 

Sekretaris : RoichatulAswidah, Msc. 

Bendahara I : Ir. Suraiya Kamaruzzaman, LLM 

Bendahara II :Abdul Haris Semendawai SH, LLM 

Anggota Perkumpulan: 

Abdul Hakim G. Nusantara, SH, LLM; Asmara Nababan; I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, MA; Ir. Agustinus 

Rumansara, M.Sc.; Hadimulyo; Lies Marcoes, MA; Johni Simanjuntak, SH; Kamala Chandrakirana, MA; Maria 

Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Ir. Yosep Adi Prasetyo; Francisia Saveria Sika Ery Seda, PhD; Raharja Waluya 

Jati; Sentot Setyasiswanto S.Sos; Tugiran S.Pd; Herlambang Perdana SH, MA 

Badan Pelaksana: 

Direktur Eksekutif : Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H. LLM; 

Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan , dan Plt Kepala DivisiAdvokasi Hukum: Wahyu Wagiman, SH. 

Deputi Direktur Pengembangan sumber daya HAM ( PSDHAM), dan Plt Kepala Divisi Monitoring Kebijakan dan 

Pengembangan Jaringan: ZainalAbidin, SH. 

Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan: OttoAdi Yulianto, SE; 

Staf: 

Ahmad Muzani; Andi Muttaqien SH; Elisabet Maria Sagala, SE; Elly F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati; 

Ikhana Indah Barnasaputri, SH; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, SE; Paijo; Rina Erayanti; Triana Dyah, SS; Siti 

Mariatul Qibtiyah; Sukadi; Wahyudi Djafar; Yohanna Kuncup 

Alamat 

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, INDONESIA- 12510 

Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519 

E-mail : office@elsam.or.id, Web page: www.elsam.or.id

Asasi Maret - April 2012.cdr - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?