Asasi Maret - April 2012.cdr - Elsam

More documents

Recommendations

Info

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA 2007, terjadi pemisahan organisasi berdasar administrasi wilayah: Batang dan Pekalongan. Organisasi petani di Kabupaten Batang kembali 1 menjadi Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB). Dua tahun berselang, organisasi ini mengalami persoalan internal menjelang Pemilu 2009. Ketua umumnya memilih bergabung dengan Partai Bintang Reformasi, sementara mayoritas anggotanya menolak. Organisasi pun mengalami perubahan nama, dari FPPB menjadi Omah Tani. Di masa-masa awal, FPPB/FP2NBP tidak berbeda dengan kecenderungan gerakan sosial pada umumnya. Organisasi petani yang beranggotakan sekitar 12.000 kepala keluarga ini seringkali menggunakan strategi aksi massa atau berdemonstrasi dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasinya. Tak jarang mereka mengerahkan massa berpuluh-puluh truk di halaman kantor pejabat negara, institusi legislatif, bahkan di lembaga yudikatif di Batang, Semarang hingga Jakarta agar menindak kasus-kasus korupsi atau mendorong penyelesaian kasus-kasus sengketa agraria. Resikonya, tak jarang aktivis organisasi ini menghadapi teror dari preman atau stigma PKI. Namun hal tersebut tidak membuat surut, sebaliknya malah membuat semakin teguh. Sejak tahun 2005-2006, terjadi perubahan strategi organisasi yang saat itu bernama FP2NBP. Mereka tidak hanya melakukan demonstrasi, namun juga mulai masuk ke ranah politik dengan mendorong dan mendukung anggotanya ikut dalam pemilihan dan menduduki jabatan publik, seperti menjadi kepala desa dan anggota DPRD. Organisasi ini berhasil mendudukkan setidaknya sembilan orang kader menjadi kepala desa, dari 13 pemilihan kepala desa yang diikuti. Seorang anggota berhasil lolos sebagai anggota DPRD Kabupaten Batang periode 2009- 2014. Belakangan, pada Desember 2011 lalu, Omah Tani melibatkan diri dalam ajang pemilihan bupati dengan mengusung pasangan Yoyok Riyo Sudibyo-Soetadi. Pasangan ini berhasil memenangi Pilkada dengan perolehan 40,16% suara. Omah Tani memberikan dukungan penuh kepada pasangan ini terutama karena kesediaan mereka untuk memfasilitasi dan membantu penyelesaian sengketa agraria yang dialami anggota Omah Tani. Pencapaian dalam Pemajuan Hak <strong>Asasi</strong> Manusia Dalam konteks perjuangan hak asasi manusia, apa capaian Omah Tani? Benar bahwa organisasi ini tidak menggunakan terminologi hak asasi manusia dalam perjuangannya. Namun, secara substansi, apa yang diperjuangkan, baik melalui desakan maupun strategi masuk ke ranah politik negara, merupakan perjuangan hak asasi manusia. Misalnya, dalam persoalan penyelesaian sengketa lahan, yang berhubungan dengan hak atas kehidupan yang layak bagi para petani. Dari 13 kasus yang dialami anggota Omah Tani, setidaknya tiga kasus sudah selesai dan petani memperoleh lahan, yakni di Desa Kebumen dan Simbang di Kecamatan Tulis (52 ha), di Desa Sengon, Gondang, dan Kuripan di Kecamatan Subah (152 ha), dan di Desa Brontok Kecamatan Subah (45 ha). Sementara sengketa di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, masih dalam proses penyelesaian. Omah Tani berhasil mendesakkan kebijakan agar rumah sakit setempat tidak menolak pasien dan ibu-ibu petani/warga miskin yang akan melahirkan. Ini terkait dengan tanggung jawab negara untuk memenuhi hak atas kesehatan warganya. Pada saat yang sama, Omah Tani juga berhasil mendorong kebijakan penghapusan pungutan terhadap orang tua murid oleh pihak sekolah. Karena hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Lantas, bagaimana kinerja kepala desa, anggota DPRD maupun bupati yang didukung Omah Tani, dalam memajukan hak asasi manusia? Peran kepala desa, sangat strategis karena persetujuannya dibutuhkan saat perusahaan perkebunan mengajukan ijin perpanjangan hak guna usaha. Dengan menempatkan wakilnya sebagai kepala desa, Omah Tani dapat mengusahakan penolakan, terlebih terhadap perusahaan perkebunan yang sedang bersengketa dengan petani-petani kecil, yang menjadi anggotanya. Namun yang terjadi selanjutnya tidak seperti yang direncanakan. Ada kepala desa yang kemudian tidak mewakili harapan Omah Tani, justru memberikan rekomendasi bagi perkebunan yang hendak memperpanjang hak guna usahanya. Peran anggota DPRD yang didukung Omah Tani, yakni Gotama Bramanti, SH, selain membantu dalam penyelesaian sengketa lahan, juga berhasil mengusahakan agar rumah sakit umum daerah tidak menolak dan wajib memberi ruang bagi pasien atau ibu-ibu dari keluarga miskin yang hendak melahirkan. Bramanti juga aktif mendorong Bupati mengeluarkan kebijakan yang mendukung kepentingan dan kesejahteraan warga. Sementara Bupati, selain memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan yang dialami petani, belum genap 100 hari masa kepemimpinannya telah mengeluarkan kebijakan pendidikan dasar sembilan tahun tanpa pungutan bagi warga, berhasil memberikan jaminan tidak adanya kasus penolakan pelayanan kesehatan masyarakat yang menggunakan Jamkesmas, Jamkesda, dan Jampersal, serta tidak adanya kasus penolakan pelayanan bagi pasien tidak mampu selagi masih tersedia ruang di kelas III di rumah sakit umum daerah 2 Kabupaten Batang. Setiap malam Jumat Kliwon Bupati membuka ruang bagi warga Batang untuk bertemu dan menyampaikan komplain atas pelbagai kebijakan dan persoalan publik. Bupati mendengarkan dan selanjutnya meneruskannya kepada kepala dinas atau pejabat publik yang bertanggung jawab, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut. Setiap pertemuan, warga yang hadir mencapai ribuan. Menurut Handoko Wibowo, motor Omah Tani, bisa jadi ini satu-satunya pertemuan terbuka dan langsung 16 ASASI EDIS MARET-APRIL 2012
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA serta diadakan secara reguler antara Bupati dengan warganya, yang ada di Indonesia. Dalam perjuangannya mencapai hal-hal di atas, Omah Tani tidak hanya bergerak di wilayah masyarakat sipil saja (dengan melakukan desakan/tekanan), namun juga menghubungkan diri dengan gerakan politik dan masuk ke ranah negara sebagai usaha untuk memperbaiki kualitas representasi politik lokal Batang. Omah Tani telah berkembang menjadi organisasi yang tidak hanya mengurusi persoalan petani dan nelayan saja, sebagaimana awal ia didirikan. Kini, mereka juga memfasilitasi pembentukan Omah Rakyat untuk melakukan advokasi kebijakan yang berorientasi kepada kesejahteraan warga kebanyakan. Omah Rakyat ini beranggotakan kelas menengah terdidik, termasuk individu-individu aktivis politik yang keterlibatannya di sini tidak mewakili partai mereka, tetapi lebih berdasar kepada visi dan komitmen pribadi mereka, serta kalangan miskin perkotaan. Mereka juga mengembangkan sayap organisasi dengan memfasilitasi pembentukan Omah Buruh, untuk melakukan advokasi perburuhan. Omah Tani dan Omah Rakyat, juga Omah Buruh yang saling terhubung ini, telah menyatukan pelbagai elemen gerakan sosial dan mengkoneksikannya dengan aktivitas politik formal di Batang. Kontak-kontak dengan jejaring mereka lakukan dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), DEMOS, ICW, ELSAM, KontraS, KaSUM, dsb. Omah Tani, misalnya, juga memanfaatkan kontak dengan lembaga ecolabelling. Lembaga tersebut memperoleh informasi dari Omah Tani bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia sehubungan dengan operasi Perhutani di daerahnya. Hal ini dapat mengancam pemberian sertifikat ecolabelling bagi Perhutani. Padahal sertifikat tersebut amat dibutuhkan agar kayu-kayu Perhutani dapat menembus pasar global di mana harganya bisa mencapai sepuluh kali lipat dari harga di pasar lokal. Kontak dengan lembaga ecolabelling ini, bagi Omah Tani dapat membantu para petani saat menghadapi persoalan sengketa lahan dengan pihak Perhutani. Penutup Apa yang dapat dipelajari dari pengalaman Omah Tani di Batang? Agar hak asasi manusia bisa tertanam dalam kebijakan dan kinerja pemerintah (lokal), hal tersebut mensyaratkan adanya kemauan politik dari pemerintah setempat. Agar ada kemauan politik, maka representasi politik secara substantif harus benar-benar berlangsung. Bila kualitas representasi buruk, maka perlu adanya usaha untuk memperbaikinya, atau setidaknya melakukan desakan/tekanan. Seperti yang disampaikan Herry Priyono, “kemauan politik” adalah nama bagi langkah perubahan yang terpaksa dilakukan karena sederetan 3 desakan/tekanan ( pressure). Bupati Yoyok Riyo Sudibyo dan Wakil Bupati Soetadi (tidak tampak) disambut warga dan para petani anggota Omah Tani setelah pelantikan pada 13 Februari 2012sumber: Rozikin (Omah Tani) Meski masih jauh dari ideal, namun apa yang dilakukan Omah Tani, juga Omah Rakyat, baik lewat desakan/tekanan maupun usaha memperbaiki representasi politik dengan mengandalkan gerakan berbasis massa yang terorganisir dengan baik, telah memberikan sejumlah capaian dalam pemajuan hak asasi manusia di Kabupaten Batang. Desentralisasi dan otonomi daerah tidak dengan sendirinya mengidap hal-hal yang buruk, seperti “pembajakan” oleh elite. Bila ada usaha dan strategi yang tepat, desentralisasi bisa membuahkan manfaat yang kongkrit, karena ia telah mendekatkan warga dengan para pengambil keputusan/kebijakan. Apa yang dilakukan Omah Tani dan terjadi di Batang, meski masih butuh untuk terus berproses, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi gerakan sosial dalam memajukan situasi-kondisi hak asasi manusia di daerahnya. Keterangan 1 Hilma Safitri, 2010, Gerakan Politik Forum Perjuangan Petani Kabupaten Batang, Bandung: YayasanAkatiga, h.1-2 2. Untuk lengkapnya, silakan lihat Prioritas Program Kerja 100 Hari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Masa Bakti 2012-2017 dalam www.batangkab.go.id 3. B. Herry-Priyono, “Konstitusi dan Negara Kesejahteraan”, outline untuk diskusi Lingkar Muda Indonesia (LMI) dan Harian Kompas, Jakarta, 15 Mei 2012. ASASI EDISI MARET-APRIL 2012 17
Page 1 and 2: Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa L
Page 3 and 4: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 7 and 8: laporan utama ANALISIS DOKUMENTASI
Page 15: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 23 and 24: PETA KALIMANTAN BARAT KABUPATEN SAN

Asasi Maret - April 2012.cdr - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?