Asasi Maret - April 2012.cdr - Elsam

More documents

Recommendations

Info

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA karena keterbatasan sumberdaya tenaga dan dana. Dari data yang diolah kami menemukan 14 jenis pelanggaran HAM yang dialami korban. Lobi Menggalang Dukungan Hasil dari pendokumentasian akan menjadi pelumas bagi kerja-kerja lobi dengan tujuan mendapatkan dukungan bagi penegakan HAM dan pemenuhan hakhak korban. Penting untuk menentukan pihak-pihak yang perlu dan bisa diajak dalam hal ini. Kami bekerja dalam lingkaran kasus berikut ini : Terdiri dari korban dan keluarga korban yang telah bertransformasi menjadi penyintas. Mereka bukan lagi menjadi objek melainkan menjadi subjek yang yang mendatangi pihak-pihak ketiga untuk memberikan dukungan pada penegakan HAM dan pemenuhan hak-hak korban. Terdiri dari KOMNAS HAM, LSM HAM, budayawan, sejarawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh perempuan, media massa dan mahasiswa. Mereka diberikan ruang dan forum untuk menyampaikan pendapatnya tentang HAM dan perspektifnya terhadap korban pelanggaran HAM. Terdiri dari pelaku dan keluarga pelaku, sebagai pihak yang diajak untuk bersama-sama membangun rekonsiliasi. Adalah lingkaran terakhir setelah lingkaran satu sampai tiga dapat dilaksanakan, memudahkan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah desa, kecamatan, kota/kabupaten dan provinsi. Kampanye Lingkaran pertama Lingkaran Kedua Lingkaran Ketiga Lingkaran Keempat Selama melakukan kerja-kerja pengorganisasian korban kami hanya melakukan kampanye sederhana dengan menggunakan produk undang-undang HAM yang ada, yaitu UU No 39 tahun 1999, UU no 26 tahun 2000 dan revisi UU KKR. Dari semua rangkaian proses ini hal yang tak kalah pentingnya adalah mencari momentum yang tepat untuk menggugah pemerintah daerah melihat dan mengenali lebih dekat korban pelanggaran HAM, menyampaikan dampak yang dialami korban dan peran yang dilakukan korban dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HAM terulang kembali di masa yang akan datang. Kami menggunakan momentum peringatan hari hak korban pelanggaran HAM atas kebenaran dan keadilan pada 24 Maret 2012 dalam rangkaikan hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-48 tahun. Acara yang digelar adalah dialog terbuka dengan tema “Stop Pelanggaran HAM, mengenali lebih dekat pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini”. Acara ini dikemas menjadi pertemuan yang santai di sebuah taman kota. Diawali dengan persembahan teater dan puisi juga grup komedi yang mengisahkan tentang pelanggaran HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rekonsiliasi antara korban dan pelaku juga keluarga pelaku. Di tengah keriuhan acara peringatan ulang tahun ini, Walikota menyampaikan permintaan maaf kepada korban. Pada intinya walikota menegaskan bahwa yang terjadi pada masa lalu adalah sebuah kesalahan. Berikut adalah petikan ungkapan permintaan maaf Walikota Palu: “Saya ini juga pelaku saya ikut bajaga malam orang-orang ditahan di Jalan Matahari. Ada yang dikasi mandi malam-malam. Saya juga ikut bajaga orang-orang Gerwani di Jalan Sedap Malam. Waktu itu saya masih SMA umur 15 tahun, jadi belum tahu apa-apa. Saya anggota Pramuka. Saya punya keluarga juga banyak yang jadi korban. Negara saat itu memang mengkondisikan banyak rakyat ditangkap, dibunuh, dipenjara. Saat itu yang terjadi adalah sebuah provokasi massal sehingga menimbulkan dendam hanya karena perbedaan ideologi. Tapi sekarang tidak bisa lagi begitu karena itu tidak ada pernyataan yang lebih mantap yang bisa saya nyatakan selain minta maaf sebagai pribadi, saya ini anak orang Masyumi, saya juga minta maaf atas nama Pemerintah Kota Palu kepada seluruh korban peristiwa 1965 di Kota Palu dan di Sulawesi Tengah" 3 Selesai mendengarkan sambutan walikota, acara diakhiri dengan dialog terbuka. Semua komponen masyarakat menjadi peserta dialog bersama pemerintah daerah tentang situasi HAM dan upaya penegakan HAM serta pemenuhan hak-hak korban. Hasil dari dialog itu Bapak Walikota Palu akan memberikan biaya pengobatan gratis bagi korban melalui program jamkesda (jaminan kesehatan daerah). Walikota juga menyatakan akan memberikan peluang kerja kapada anak-anak korban melalui program padat karya yang masuk ke setiap kelurahan. Bagi anak dan cucu korban, Walikota berjanji akan memberikan beasiswa. Pemkot bakal mengakui 13 titik tempat kerja paksa dan menyetujui tempat-tempat tersebut dijadikan objek tour wisata sejarah dan budaya. Terakhir berjanji akan membantu penggalian kuburan massal korban yang dihilangkan secara paksa selama tempatnya teridentifikasi berada di wilayah kota Palu. Keterangan 1. Baca Keluar Jalur, ICTJ-Kontras¸ 2011 2. SKP-HAM Sulawesi Tengah dideklarasikan pada 13 Oktober 2004 3. Peryataan Walikota palu dalam Acara Dialog Tebuka memperingati Hari Hak Korban Pelanggaran HAM atas Kebenaran dan Keadilan, tanggal 24 Maret 2012 di Taman Gor Palu 14 ASASI EDIS MARET-APRIL 2012
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA Omah Tani dan Politik Hak Asasi Manusia di Batang Oleh Otto Adi Yulianto (Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Organisasi ELSAM) nasional Bagaimana agar hak asasi manusia tertanam dalam kebijakan dan kinerja Pemerintah, khususnya pemerintah tingkat lokal? Ini merupakan salah satu tantangan utama hak asasi manusia paskareformasi dan era desentralisasi saat ini. Paskareformasi memang ada perbaikan dalam persoalan hak asasi manusia, khususnya hak sipil-politik, di luar penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Namun secara umum, situasi-kondisinya masih buruk. Di tingkat lokal, hak asasi manusia masih belum menjadi rujukan dan bagian terpenting dari kinerja pemerintah daerah. Situasi-kondisi yang masih buruk utamanya berhubungan dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial, maupun budaya (hak Ekosob). Juga, yang belakangan marak di beberapa daerah, perlindungan atas hak atau kebebasan untuk berekspresi maupun beragama dan berkeyakinan. Buruknya situasi-kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari minimnya kemauan politik (political will) dari pemerintah daerah setempat dalam memajukan hak asasi manusia. Kecenderungan yang terjadi, para kepala daerah lebih memprioritaskan kepentingan sendiri maupun kelompoknya dibanding memikirkan hak dan hajat hidup warganya. Memang ada beberapa pengecualian, di antaranya yang populer, seperti kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Walikota Solo, Jawa Tengah. Namun, pemimpin lokal seperti ini hanya segelintir dari ratusan yang ada. Berdasar data Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak tahun 2004 hingga 2012 ini, setidaknya ada 173 kepala daerah di Indonesia yang diperiksa, baik sebagai saksi, tersangka, maupun terdakwa dalam kasus korupsi. Sekitar 70% di antaranya telah divonis berkekuatan hukum tetap dan menjadi terpidana. Sementara hampir 2.000 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait kasus korupsi ( Kompas, 22 Mei 2012). Situasi-kondisi yang buruk ini juga berlangsung di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Saat ini, mantan Bupati Batang periode 2006-2011, Bambang Bintoro, sedang ditahan dan diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) karena kasus korupsi. Sebenarnya, sudah sejak Mei 2008 Kejati Jateng menetapkan Bambang Bintoro, yang saat itu masih aktif menjabat sebagai Bupati Batang, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang sebesar Rp796 juta yang dibagi-bagikan ke anggota DPRD setempat periode 1999-2004. Penangkapan dan penahanan baru dilakukan kejaksaan setelah yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai bupati.Korupsi oleh kepala daerah, seperti terjadi di Batang, menandakan minimnya kemauan politik kepala daerah untuk memprioritaskan hak dan kesejahteraan warganya. Ini juga mengindikasikan absennya representasi politik (yang substantif) di daerah tersebut. Kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh warganya, ketika kemudian terpilih dan menjabat, kinerjanya tidak mewakili kepentingan atau aspirasi warganya. Di Batang, persoalan representasi politik yang buruk, dan usaha untuk memperbaikinya, telah menjadi perhatian gerakan masyarakat sipil terutama dimotori oleh Omah Tani. Organisasi ini telah aktif melakukan advokasi di tingkat lokal, setidaknya dalam lima tahun terakhir. Omah Tani merupakan organisasi petani Batang yang berdiri sejak 2008. Awalnya, ia bernama Forum Perjuangan Petani Batang yang berdiri pada 2000. Pada tahun 2003, dengan meluasnya keanggotaan kelompok dan organisasi petani hingga Pekalongan, serta kelompok nelayan di kedua daerah tersebut, nama organisasi ini kemudian berubah menjadi Forum Perjuangan Petani dan Nelayan Batang-Pekalongan (FP2NBP). Masa bersatunya kelompok Batang dan Pekalongan bertahan selama empat tahun. Pada Salah satu diskusi Omah Tani di Batang sumber: http://kaharscahyono.wordpress.com ASASI EDISI MARET-APRIL 2012 15
Page 1 and 2: Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa L
Page 3 and 4: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 7 and 8: laporan utama ANALISIS DOKUMENTASI
Page 13: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 23 and 24: PETA KALIMANTAN BARAT KABUPATEN SAN

Asasi Maret - April 2012.cdr - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?