Asasi Maret - April 2012.cdr - Elsam

More documents

Recommendations

Info

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA daerah padas itu kalau nggak dibetel nggak bisa. Bagian saya hanya gebuk batu. Yang ada batu kita gepuk,” kenang Mbah Prapto. Sumber air bak ini diambil dari Tampir. Sungainya yang mengalir ke Boyolali itu dibendung, lalu disaring. Penyelenggaraan pembangunan air bersih (PDAM) ini tidak melalui pengawasan DPU, melainkan di bawah arahan “bedil” tentara. Dan sistem kerjanya hampir sama dengan proyek upahan macam sekarang. Bedanya bagi proyek ini tenaganya dihitung tanpa upah. Dan sistem kerjanya jelas, macam jam kerja, peralatan kerja, dan tenaga kerjanya. Untuk jam kerja mulai dari jam tujuh pagi sampai jam lima sore. Peralatan yang biasa dipakai kerja paksa meliputi, kampak, cangkul, martil besar, betel. Sedang jenis pembagian kerja meliputi menggali tanah, memahat batu padas, menebang pohon, mengumpulkan batu pasangan, mengumpulkan batu kerikil dan pasir, dan terakhir mencetak bis/gorong. Untuk masing-masing pekerjaan tenaganya dibagi per kelompok menurut jenis pekerjaannya seperti di 12 atas. Dalam mengerjakan galian itu kadang jalur yang ditentukan melewati pohon yang harus ditebang untuk dilewati galian bis tadi. Dimana bis yang sudah tertanam untuk dialiri air bersih dari Sungai Kitel yang sejumlah tujuh tempat rembesan air, yang oleh Mbah Prapto menyebutnya tujuh tuk. Tuk dalam kosakota lokal berarti mata air. Untuk menggali bak guna menampung rembesan air/mata air ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena tanahnya batu padas dan keras, terutama bak penampungan terakhir yang terletak di Boyolali Kota. Pekerjaan ini memerlukan tenaga tapol khusus dan makan waktu hampir lima bulan. Dan ukuran bak terakhir ini sekitar 60 meter dengan kedalaman tiga meter. Proses pembuatan bis ini melibatkan sejumlah kelompok kerja yang terdiri dari kelompok pencari batu kerikil dan pasir, kelompok pengecoran guna mencetak bis. Bahan material macam pasir dan kerikil dipikuli oleh tapol dari Sungai Gandul ke tempat pusat produksi bis yang jaraknya sekitar 100 meter, dan menyeberang jalan raya. Lokasi persisnya terletak di lapangan sepak bola Drobong, kelurahan Pusporenggo. Di sanalah proses pembuatan massal bis dari tangan para tapol yang bekerja dari jam tujuh pagi sampai jam enam sore tanpa upah, hanya jatah sebungkus nasi campur gabah setiap harinya. Dimana secara keseluruhan kelompok kerja harus mencapai sejumlah target yang telah ditentukan penguasa 13 proyek. Sungai Gandul yang melintasi kelurahan Pusporenggo, Boyolali dalam kondisi kering. Ia memperlihatkan pasir dan batu kerikil yang melimpah. Dari sinilah para tapol dahulu mengambil material sebagai bahan baku membuat bis guna saluran air bersih di Boyolali. Hingga kini penduduk sekitar masih memanfaatkan material tersebut guna bahan bangunan. Keterangan 1 Razif: “Romusa dan Pembangunan: Sumbangan Tahanan Politik untuk Rezim Soeharto, dalam buku “Tahun Tak Pernah Berakhir Memahamai Pengalaman Korban 65”. Elsam & ISSI: 2004: hal. 140. 2. Lihat Undang-undang RI No. 19 Tahun 1999, Tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa). 3. Simpson, “Amerika Serikat, CIA dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru” [Terjemahan] Gramedia, 2010: 243. 4. Dalam hal ini lihat Koleksi Khusus Indok Elsam, “Himpunan Undang-Undang Surat Keputusan Perintah, Instruksiinstruksi dan Ketentuan-Ketentuan yang Berhubungan dengan Kopkamtib (Oktober 1965 s/d. Agustus 1972) yang diterbitkan oleh Sekretariat KOPKAMTIB yang setebal bantal sejumlah 915 halaman. 5. Setelah meletusnya G-30-S 1965, di Cilacap, Jawa Tengah, penghuni satu desa diusir paksa oleh tentara untuk dijadikan perkebunan, dengan alasan adanya BTI. Padahal penghuni desa itu tidak hanya petani BTI saja ada Pertanu (petani NU), Pertani (petani PNI) namun mereka turut diusir kemudian sawah dan ladangnya dijadikan perkebunan dan dikuasai tentara Kodam Diponegoro. [Wawancara mbah Medi, pada 21 Oktober 2011, Desa Ciawati, Cilacap Jawa Tengah.] .6. Lihat Juklak No.: PELAK-002/KOPKAM/10/1968 tanggal 16 Oktober 1968 Tentang Kebijaksanaan Penyelesaian Tahanan/ Tawanan G.30.S/PKI. Koleksi Khusus Indok Elsam, “Himpunan Undang-Undang Surat Keputusan Perintah, Instruksi-instruksi dan Ketentuan-Ketentuan yang Berhubungan dengan Kopkamtib (Oktober 1965 s/d. Agustus 1972) Sekretariat KOPKAMTIB hal. 289. 7. Lihat SK No. KEP-009/KOPKAM/2/1969, tanggal 26 Februari 1969, dalil menetapkan Pulau Buru sebagai tempat tinggal sementara bagi Tapol golongan B., ibid halaman 331. 8. Lihat Surat Keputusan Pangkopkamtib No. KEP- 007/KOPKAM/2/1969 tanggal 18 Februari 1969 tentang Organisasi dan Tugas Team Penjelesaian Tahanan G.30.S/PKI Pusat dan Daerah (TEPTAPU dan TEPTADA) (hal. 319-329). 9. Wawancara dengan mbah Prapto, di Gondanglegi, Klego, Boyolali, pada 12 Nopember 2010 10. Wawancara dengan Sutrisno, di Karang Kepok, Boyolali Utara, pada 14 September 2011 11. Wawancara mbah Mbino di Karang Gede, 12 Nopember 2010. 12. Wawancara dengan mbah Prapto, di Gondang legi 10 Nopember 2010; mbah Mbino di Karanggede 12 Nop 2010, dan mbah Jono, di Klego, 16 September 2011. 13. Wawancara mbah Sarjono dan Mujeri, di Kacangan, Boyolali 17 September 2011 20 ASASI EDIS MARET-APRIL 2012
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA internasional Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran: Suatu Kemajuan 1 Oleh Rina Komaria Santoso (Kepala Seksi Pemajuan Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya Kementerian Luar Negeri RI) Tanggal 12 April 2012 menjadi hari bersejarah bagi para pekerja migran Indonesia. Pada hari itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Sidang Paripurna mengesahkan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990 menjadi UU Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Pekerja Migran). Konvensi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1990 melalui Resolusi No. 45/158 ini awalnya merupakan inisiatif negara-negara asal pekerja migran untuk membentuk suatu standar perlindungan dengan lebih spesifik. Konvensi merupakan hasil dari kajian, dialog dan perdebatan mendalam antara dua sisi pemikiran, baik yang mewakili kepentingan negara asal pekerja migran, maupun negara tujuan. Diratifikasinya Konvensi Pekerja Migran merupakan puncak 13 tahun proses perjuangan Pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia dalam upaya mencapai pemahaman yang sama. Selama itu, terdapat perdebatan yang cukup kental mengenai perlu tidaknya Indonesia meratifikasi. Konvensi ini telah mengatur sejumlah jaminan, baik bagi tenaga kerja sendiri, maupun negara untuk mengeluarkan guideline perlindungan terhadap tenaga kerja lokalnya. Pasal 44 ayat (2) Konvensi, misalnya. Pasal ini menegaskan freedom of movement bagi para pekerja migran, termasuk hak untuk berpindah, masuk maupun meninggalkan negara apapun termasuk negara asal mereka. Pekerja migran juga diberi keleluasaan untuk berkumpul dengan keluarganya, dan negara diwajibkan untuk memfasilitasinya. Jaminan ini akan melahirkan kewajiban bagi negara untuk mengambil kebijakan yang sesuaidalam hal ini kebijakan bidang imigrasiuntuk menjamin agar pekerja migran dapat menikmati hak tersebut. Konvensi juga memberikan peluang kepada Pemerintah guna mengontrol arus migran yang masuk ke Indonesia. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 79 yang menegaskan bahwa ”tidak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini boleh mempengaruhi hak setiap negara pihak untuk menetapkan kriteria yang mengatur penerimaan pekerja migran dan anggota keluarganya.” Dengan kata lain, Konvensi sendiri telah memberikan jaminan hak bagi negara untuk menetapkan suatu kebijakan penerimaan pekerja migran dan anggota keluarganya yang dipandang sesuai dan sejalan dengan hukum nasional. Terlepas dari hal tersebut, Konvensi tetap memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara penerima buruh migran untuk tetap memberikan jaminan lapangan pekerjaan terhadap warganya, dengan memberikan keleluasaan pembatasan akses kategori pekerjaan. Hal ini tertuang dalam Pasal 52 ayat 2 (a) Konvensi yang berbunyi ”Terhadap tiap pekerja migran, negara tujuan kerja dapat membatasi akses pada kategori pekerjaan, fungsi, pelayanan atau kegiatan tertentu apabila diperlukan demi kepentingan Dok negara poto: tersebut Putra Bagus dan ditetapkan oleh ketentuan hukum nasional.” Perangkat hukum HAM di Indonesia mulai dari Konstitusi hingga peraturan hukum serta berbagai Konvensi Internasional yang telah diratifikasi, telah relatif sangat baik sebagai kerangka bagi kebijakan dan program Pemerintah dalam upaya pemenuhan dan perlindungan HAM. Berbagai nilai yang terkandung dalam Konvensi Pekerja Migran sedianya telah terkandung dalam berbagai aturan hukum di Indonesia. Pemenuhan hak-hak pekerja migran yang bekerja di Indonesia perlu secara optimis disikapi sebagai tantangan yang tidak asing lagi dihadapi oleh pemerintah. Lebih lanjut, Konvensi Pekerja Migran dapat menjadi modal dalam melengkapi dan menyempurnakan berbagai perangkat hukum nasional di bidang ketenagakerjaan, termasuk UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kebijakan prapenempatan TKI yang saat ini dimiliki Indonesia masih belum secara efektif melayani TKI dalam proses persiapannya. Meratifikasi Konvensi ini berarti memperbaiki prosedur standar dalam mempersiapkan TKI yang akan bekerja di Luar Negeri. Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran telah mendemonstrasikan komitmen Pemerintah untuk ikut serta dalam upaya global meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia, telah menunjukkan martabat yang tinggi dengan memberikan hak dan perlindungan terhadap pekerja migran asing yang berada di Indonesia. Bukankah itu sebuah kemajuan? Keterangan 1 Tulisan merupakan opini pribadi penulis ASASI EDISI MARET-APRIL 2012 21
Page 1 and 2: Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa L
Page 3 and 4: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 7 and 8: laporan utama ANALISIS DOKUMENTASI
Page 19: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 23 and 24: PETA KALIMANTAN BARAT KABUPATEN SAN

Asasi Maret - April 2012.cdr - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?