Asasi Maret - April 2012.cdr - Elsam
Asasi Maret - April 2012.cdr - Elsam
Asasi Maret - April 2012.cdr - Elsam
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
kebijakan Presiden, dapat dilakukan dalam konteks<br />
membuka ruang pengungkapan kebenaran, atau<br />
mempercepat proses-proses penyelesaian pelanggaran<br />
HAM masa lalu. Dalam pengalaman sejumlah negara<br />
yang menghadapi masalah pelanggaran HAM masa lalu<br />
dan mengalami transisi, pengungkapan kebenaran tidak<br />
jarang dilakukan berlandaskan pada kebijakan<br />
kepresidenan.<br />
Dalam konteks upaya untuk meminta maaf oleh<br />
Pemerintah, upaya ini bisa dilakukan dengan landasan<br />
yang jelas, terkait dengan permintaan maaf dalam<br />
konteks apa, untuk siapa, dan dalam kasus mana saja.<br />
Meski permintaan secara umum dimungkinkan, hal ini<br />
tetap memerlukan kejelasan tentang apa yang terjadi di<br />
masa lalu, kenapa terjadi, dan apa dampaknya terhadap<br />
korban sehingga negara harus meminta maaf. Hal<br />
tersebut dimaksudkan agar permintaan maaf tersebut<br />
mempunyai dampak pembelajaran kepada bangsa<br />
bahwa yang terjadi di masa lalu merupakan kesalahan<br />
dan tidak boleh terulang.<br />
Berbagai harapan korban harus menjadi<br />
landasan utama dalam merumuskan kebijakan yang<br />
hendak disusun. Kondisi korban yang saat ini semakin<br />
sedikit karena meninggal dunia dan sebagainya, harus<br />
menjadi pertimbangan tentang kepastian jangka waktu<br />
penyelesaian perumusan. Terus tertundanya<br />
penyelesaian konsep, yang berimplikasi pada<br />
penundaan pelaksanaannya, akan kembali mengulangi<br />
pengabaian negara atas pelanggaran HAM yang terjadi,<br />
dan menghilangkan kesempatan negara untuk<br />
melakukan koreksi atas kesalahan masa lalu.<br />
Keterangan<br />
1. Lihat Ketetapan MPR No. V/2000.<br />
2. Lihat pasal 7, 8 dan 9 UU No. 26/2000. Untuk melengkapi landasan<br />
hukum pengadilan HAM, pada tahun 2002, pemerintah menerbitkan 2<br />
Peraturan Pemerintah (PP); 1) PP No. 2/2002 tentang Tata Cara<br />
Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM yang Berat<br />
dan PP No. 3/2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi<br />
terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat.<br />
3. Lihat Pasal 43 UU No. 26/2000.<br />
4. Lihat Pasal 47 UU No. 26/2000.<br />
5. Lihat Pasal 44 UU No. 21/2001.<br />
6. Tercatat dalam pembahasan RUU KKR ini, DPR mengundang sekitar<br />
50 pihak baik organisasi mapun individu untuk memberikan pandangan<br />
tentang KKR. Lihat Progress Report, “Pembentukan Komisi<br />
Kebenaran dan Rekonsiliasi”, ELSAM, 27 Januari 2006.<br />
7. Sejumlah organisasi masyarakat sipil memandang ada kelemahan<br />
dalam UU KKR, yakni kurang sesuai dengan prinsip-prinsip<br />
berdasarkan hukum HAM internasional.<br />
8. Lihat Progress Report, “Pandangan <strong>Elsam</strong> atas Pembentukan KKR<br />
Terlambat Dua Tahun; Penundaan Pembentukan KKR: Pengingkaran<br />
atas Platform Nasional dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM di<br />
Masa Lalu”, ELSAM, 2006.<br />
9. Lebih lengkap tentang argumen MK dan respon ELSAM atas<br />
keputusan tersebut bisa dilihat di Briefing Paper, “Making Human<br />
Rights A Constitutional Rights, A Critique of Constitutional Court's<br />
Decision on the Judicial Review of the Truth and Reconciliation<br />
Commission Act and Its Implication for Settling Past Human Rights<br />
Abuses”, ELSAM, 2007.<br />
10. Lihat pasal 228 dan 229 UU No.11/2006.<br />
11. Lihat pasal 5 dan pasal 7 UU No. 13/2006. Kemudian juga muncul PP<br />
No. 44/2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan<br />
Kepada Saksi dan Korban.<br />
12. Analisis terhadap hasil pengadilan perkara Timor-Timur dapat dilihat<br />
dalam Laporan David Cohen, Intended to Fail , The Trial Before the Ad<br />
Hoc Human Rights Court in Jakarta, ICTJ, July, 2004. Lihat juga laporan<br />
yang berjudul “unfilfiled Promises, Achieving Justice for Crimes Against<br />
Humanity in East Timor”, Open Society Justice Initiative dan Coalition<br />
for International Justice (OIJ), November 2004. <strong>Elsam</strong> juga telah<br />
menerbitkan sejumlah laporan tematik tentang pengadilan HAM adhoc<br />
untuk kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok, selengkapnya bisa dilihat<br />
di www.elsam.or.id. Lihat juga laporan “Pengadilan Yang Melupakan<br />
Korban”, Laporan Pemantauan, Kelompok Kerja Pemantau,<br />
Pengadilan Hak <strong>Asasi</strong> Manusia , <strong>Elsam</strong> KontraS PBHI, 24 Agustus<br />
2006.<br />
13. Lihat catatan <strong>Elsam</strong>, “Pemetaan Singkat Kebijakan Reparasi dan<br />
Implementasinya di Indonesia”, 3 Oktober 2011.<br />
14. Mengenai perdebatan tentang Pembentukan Pengadilan HAM dapat<br />
dilihat dalam Jurnal Dignitas, “HAM dan Realitas Transisional”, <strong>Elsam</strong>,<br />
2011.<br />
15. Terdapat 4 rekomendasi dari DPR yaitu yaitu pembentukan Pengadilan<br />
HAM ad hoc untuk menangani kasus orang hilang, memberikan<br />
kompensasi kepada keluarga korban, pencarian 13 orang hilang yang<br />
belum ditemukan dan ratifikasi Konvensi HAM PBB tentang<br />
penghilangan orang secara paksa. Lihat juga Kertas Posisi Keadilan<br />
Transisional, “Menyangkal Kebenaran, Menunda Keadilan:<br />
Berlanjutnya Penyangkalan Negara atas Hak-Hak Korban, Mandegnya<br />
Penuntasan Kasus Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997-<br />
1998”, <strong>Elsam</strong>, 17 Februari 2011.<br />
16. Lihat Bulletin <strong>Asasi</strong> dalam Edisi “Tentang Masa Lalu”, dalam Artikel<br />
“Memetakan Dukungan Politik Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa<br />
Lalu”, <strong>Elsam</strong>, <strong>Maret</strong><strong>April</strong> 2011.<br />
17. Lihat Laporan HAM <strong>Elsam</strong> tentang Kondisi HAM Tahun 2011, “Menuju<br />
Titik Nadir Perlindungan HAM”, Desember 2011.<br />
18. Antaranews.com., “Presiden dan Komnas Percepat Penyelesaian<br />
Kasus HAM”, Jumat, 13 Mei 2011 12:48 WIB. Sumber :<br />
http://www.antaranews.com/berita/1305265699/presiden-dankomnas-percepat-penyelesaian-kasus-ham.<br />
19. Lihat Siaran Pers, “Mempertanyakan Kemampuan Menkopolhukam<br />
dalam Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat”, KontraS, 23<br />
Februari 2012.<br />
20. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu merupakan salah fokus<br />
yang akan dirumuskan oleh Wantimpres bidang Hukum dan HAM yang<br />
akan disampaikan kepada Presiden SBY. Lihat<br />
www.medanbisnisdaily.com., “Albert Hasibuan Gantikan Jimly di<br />
Watimpres”, 11 Jan 2012. Sumber: http://www.medanbisnisdaily<br />
.com/news/read/2012/01/11/75665/albert_hasibuan_gantikan_jimly_<br />
di_watimpres/#.T7YHVNOgSuI.<br />
21. Vivanews.com, “Menteri HAM: Usut Orang Hilang, Politik Gaduh”,<br />
Rabu, 12 Mei 2010. Sumber: http://nasional.vivanews.com/<br />
news/read/150623-usut_kasus_orang_hilang_bisa_gaduhkan_politik.<br />
22. Lihat Kertas Posisi Keadilan Transisional, “Menyangkal Kebenaran,<br />
Menunda Keadilan: Berlanjutnya Penyangkalan Negara atas Hak-Hak<br />
Korban, Mandegnya Penuntasan Kasus Penghilangan Orang secara<br />
Paksa Periode 1997-1998”, <strong>Elsam</strong>, 17 Februari 2011.<br />
23. Lihat Laporan HAM Kontras, “Compang-Camping Hak <strong>Asasi</strong><br />
Sepanjang 2011”, Kontras, 2012.<br />
24 www. Tempo.co., “Badan Kasus HAM Berat Segera Dibentuk”, Kamis,<br />
26 <strong>April</strong> 2012 | 01:16 WIB. Sumber: http://www.tempo.co/read/news<br />
/2012/04/26/063399781/Badan-Kasus-HAM-Berat-Segera-Dibentuk.<br />
25. www.hukumonline.com., “SBY Bersedia Minta Maaf”, Kamis, 26 <strong>April</strong><br />
2012. Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/<br />
baca/lt4f98c115c6c91/sby-bersedia-minta-maaf.<br />
26. www.tempo.co., “Minta Maaf Presiden Perlu Berlanjut Tindakan<br />
Konkret”, Kamis, 26 <strong>April</strong> 2012 | 23:49 WIB. Sumber:<br />
http://www.tempo.co/read/news/2012/04/26/063400054/Minta-Maaf-<br />
Presiden-Perlu-Berlanjut-Tindakan-Konkret.<br />
27. www.setara-institute.org., “Permintaan Maaf Harus Didahului<br />
Pengungkapan Kebenaran”, 25-04-2012. Sumber: http://setarainstitute.org/en/content/permintaan-maaf-harus-didahuluipengungkapan-kebenaran<br />
08<br />
ASASI EDIS MARET-APRIL 2012
Change language