Asasi Maret - April 2012.cdr - Elsam

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA
editorial
Mengapa Harus (Membela) Korban
Saya, seperti kebanyakan generasi yang lahir
di era 1970an, sebenarnya hampir tak
memiliki memori visual apapun mengenai
tragedi kemanusiaan yang mengiringi
naiknya Orde Baru ke tampuk kekuasaan di
Indonesia, yang lantas mengisi tiga puluh lima tahun
periode kekuasaannya dengan represif. Bahkan
berbagai tragedi kekerasan yang berlatar belakang
politik lainnya yang terjadi jauh sebelum atau
sesudahnya seperti Gulag Pulau Buru dan
Plantungan, pembunuhan Talangsari, Tanjung Priok,
rangkaian kekerasan yang merenggut sejumlah
besar korban diAceh dengan pemberlakukan Operasi
Militer, hanya karena mereka hampir tak pernah
tersebut dalam buku-buku pelajaran. Mungkin nasib
yang sama juga dialami oleh generasi-generasi yang
lahir belakangan, karena hanya sedikit perubahan
yang ada dalam kasanah narasi resmi mengenai
sejarah bangsa ini, khususnya yang secara resmi
dipergunakan sebagai buku rujukan di sekolahsekolah
baik SD, SMP maupun setingkat SMA.
Mungkin seperti kebanyakan generasi seusia
saya yang lainnya, perbincangan mengenai hal
tersebut hampir tak ditemukan dalam obrolan seharihari
di rumah. Rasanya sulit mempercayai kedua
orang tua saya tak mengetahui apa yang terjadi di
waktu-waktu itu, tapi seperti kebanyakan keluarga
lain, mungkin mereka memilih menutup rapat-rapat
perbincangan itu, seperti takut akan adanya hantu
yang tiba-tiba muncul bila hal itu diperbincangkan.
Alhasil, narasi-narasi itu selama bertahun-tahun
terpendam rapat-rapat dari generasi-generasi seusia
saya atau pun yang lebih muda.
Seperti kebanyakan generasi seusia saya
yang tak terafiliasi dengan ormas-ormas yang terkait
atau sering dikaitkan dengan Tragedi 1965 atau
tragedi-tragedi lain yang terjadi sesudahnya, sulit
menakar kedekatan emosi pada perdebatan
mengenai tarik ulur kepentingan dan konteks politik
yang melingkupi peristiwa-peristiwa tersebut seperti
tergambar dalam debat antara Magnis Suseno (24/3)
dan Sulastomo (31/3) di Harian Kompas.
Meskipun demikian, satu yang realitas yang
tak terbantahkan adalah kehadiran para korban dan
seluruh narasinya. Mereka adalah realitas yang
faktual, manusia yang hidup, beberapa diantaranya
renta dimakan usia, punya alamat tinggal yang jelas
dan diakui sebagai warga negara karena rata-rata
memiliki KTP. Sebagian kecil ada yang beruntung tak
memiliki kesulitan ekonomi, tapi sebagian besar
lainnya hidup dalam situasi yang sulit bertahan hidup
dengan kondisi yang memprihatinkan.
Tutur mereka mengenai serangkaian
perbuatan yang tak manusiawi, mulai dari narasi
penyiksaan yang kejam selama pemeriksaan yang
kadang tak jelas legal atau ilegal karena tak jelas dari
otoritas mana mereka berasal tentu bukanlah isapan
jempol. Narasi yang sama saya dengar pula dari
beberapa korban penculikan tahun 1998 yang
berhasil kembali dan meneruskan kehidupan mereka.
Kekerasan seksual seperti maaf- menusuk
kemaluan dengan batang kayu seperti diungkap dari
data forensik Marsinah, maupun tuturan langsung
para ibu-ibu yang menjadi tahanan politik paska
tragedi 1965 jelas menghentak kesadaran
kemanusiaan, apalagi jika Anda perempuan. Tak
hanya membuat bergidik, narasi ini jelas terlalu jauh
dari fantasi yang mungkin terbayangkan. Bagi
generasi seusia saya, sosok mereka jauh lebih nyata,
senyata fakta bahwa atas alasan apapun perlakuan
yang mereka alami tak bisa dibenarkan oleh akal
sehat kemanusiaan manapun, atau berdasar agama
atau kepercayaan apapun. Apalagi bila merujuk pada
klaim prinsip dan norma hak asasi manusia yang jelas
telah menjadi jaminan konstitusional di negeri ini.
Bila demikian adakah alasan lain yang masuk
akal untuk tidak membela keinginan mereka yang
sederhana, supaya narasinya didengar dan diakui?
Adakah alasan yang lebih kuat bagi Pemerintah
(baca-negara) untuk menganggap seolah mereka
tidak ada? Sekecil apapun langkah konkrit harus
segera diwujudkan, justru karena tak lagi ada alasan
tersisa untuk Pemerintah untuk tidak berbuat apaapa,
dan terus berdiam seolah tak terjadi apa-apa.
Indriaswati D. Saptaningrum
Direktur Eksekutif ELSAM
04
ASASI EDIS MARET-APRIL 2012