Asasi Maret - April 2012.cdr - Elsam

More documents

Recommendations

Info

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA daerah Sumbangsih Tanpa Pengakuan Tenaga Tapol untuk Rezim Soeharto Oleh Paijo ( Staf Pelaksana Program bidang Informasi dan Dokumentasi ELSAM) Kebijakan Kerja Paksa ala Rejim Soeharto Kekuasaan pemerintahan otoriter ditandai sejumlah hal: dukungan ideologi militerisme menindas, tidak mentolerir perbedaan pendapat, pendekatan kekerasan, dan gemar bertindak bengis terhadap rakyatnya sendiri; disamping pemerintahan yang korup. Ringkasnya, pemerintahan tidak ramah HAM karena gemar menabrak hukum-hukum HAM. Menurut Hilmar Farid, pelanggaran HAM berat Orde Baru dimulai sejak menjebluknya G/30 S 1965. Sejak peristiwa kelam itu, hanya hitungan hari setelahnya, pembunuhan, penangkapan, penyiksaan massal terhadap PKI dan simpatisannya. Sangat mencekam. Korban yang luput dari pembunuhan massal digiring ke kamp-kamp tahanan dan mengalami siksaan berat. Mereka ditahan beberapa bulan dan nasibnya tak menentu di tangan para penyiksa di kamp-kamp maut. Mereka kemudian dikeluarkan dari kamp dan digiring melalui pengawalan ketat “bedil tentara” menuju ladang kerja paksa. Dengan demikian segera dimulainya praktik kerja paksa di proyek-proyek pembangunan infrastruktur skala daerah maupun nasional. Menurut Razif, seorang sejarahwan sosial muda, praktik kerja paksa secara besar-besaran mengerahkan tenaga tahanan politik, dimulai sejak 1966 hingga 1970-an meliputi wilayah-wilayah 1 Sumatera, Jawa, Sulawesi Tengah, dan Pulau Buru. Saya menggunakan istilah “kerja paksa” di sini merujuk UU No. 19 Tahun 1999 tentang Penghapusan Kerjapaksa. Dalam UU tersebut 2 menjelaskan definisi “kerja paksa” sebagai berikut: (a) alat penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukuman atas pemahaman atau pengungkapan pandangan politik atau ideologi yang bertentangan dengan sistem politik, sosial, dan ekonomi yang berlaku; (b) cara mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuan pembangunan ekonomi; (c) alat untuk mendisiplinkan pekerja; (d) hukuman atas keikutsertaan dalam pemogokan; dan (e) cara melakukan diskriminasi atas dasar ras, sosial, kebangsaan, atau agama. Sejarah mencatat, pada 10 Oktober 1965 setelah menjebluknya G/30 S 1965, Soeharto menciptakan Komando Operasi Keamanan dan 3 Ketertiban (Kopkamtib) yang pada tahun-tahun berikutnya melahirkan sejumlah lusinan SK, SP, 4 Juklak, Putusan, yang relevan. Semua itu dia gunakan untuk melancarkan pembersihan dan pemecatan pegawai negeri, penangkapan ribuan 5 aktivis PKI, pengusiran paksa petani dari lahannya, sampai pada pengerahan tenaga Tapol untuk kerja paksa. Nampaknya operasi militer tersebut memang dirancang sebagai instrumen yang serbaguna dan represif, praktiknya cukup guna membuat “tunduk tertindas” bagi orang-orang yang dituduh subversif saat itu. Rezim Soeharto cukup dengan modal Operasi Kopkamtib yang tidak hanya untuk membuat “tunduk tertindas” tahanan politik (Tapol) G-30-S 1965, melainkan juga pembenaran untuk menggiring rakyat kecil menuju ladang kerja paksa. Mereka bekerja di bawah pengawasan “bedil tentara” bekerja dari jam tujuh pagi sampai jam enam sore: tanpa putusan pengadilan, tanpa upah, tanpa pangan mencukupi, tanpa sandang, dan tanpa tempat penampungan yang wajar. Mereka seringkali dipekerjakan di rumah-rumah perwira militer, dan muncul beban kerja baru: sebagai tukang, pembantu rumah tangga, mencuci pakaian, membersihkan kamar mandi, memperbaiki bagian-bagian rumah yang rusak, dan membuat perabotan kebutuhan rumah tangga. Pendeknya: sedang mengalami perbudakan. Kebijakan kerja paksa rejim Soeharto dapat dilacak melalui data administrasi KOPKAMTIB, macam Petunjuk Pelaksana (Juklak) Kopkamtib No.: PELAK-002/KOPKAM/10/1968 tanggal 16 Oktober 1968 Tentang Kebijaksanaan Penyelesaian Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI.” Pokok kebijakannya mengatakan, “bagi Tapol yang ada di dalam tahanan 6 dimanfaatkan tenaganya guna tujuan produktif.” Selanjutnya, ketentuan Juklak ini mengatakan dalam keperluan pemanfaatan tenaga Tapol diadakan klasifikasi pula menurut keahlian dan kecakapan Ilustrasi struktur jabatan di era Soeharto sumber: sociopolitica.wordpress.co 18 ASASI EDIS MARET-APRIL 2012
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA kerja masing-masing. Bagi daerah-daerah di Jawa yang penduduknya padat, jumlah Tapol dan proyek yang ada, pada prinsipnya pemanfaatan tenaga Tapol dilakukan di luar Jawa. Dalam praktiknya untuk mempekerjakan Tapol di daerah setempat dilaksanakan oleh LAKSUS KOPKAMTIB, dan untuk yang di luar daerah dilaksanakan oleh Pusat/ Kopkamtib atau Badan yang diserahi tugas untuk itu. Untuk memanfaatkan tapol keluar daerah banyak menggunakan tenaga Tapol dari Jawa yang dikirim ke Pulau Buru. Di sana mereka dipekerjakan paksa untuk membuka hutan belukar menjadi lahan pertanian dan sekaligus sebagai kamp Tapol. Hal ini selaras dengan SK Kopkamtib tertanggal 26 Februari 1969, No.: KEP-009/KOPKAM/2/1969 yang mengatakan bahwa Pulau Buru sebagai tempat tinggal sementara bagi Tapol golongan B. Kemudian rejim militer Soeharto dalam menguatkan pembenaran kerja paksa Tapol, pada 18 Feberuari 1969, ia mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. KEP/-007/KOPKAM/2/1969 Tentang Organisasi Tim Penyelesaian Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI Pusat dan Tim Penyelesaian Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI Daerah (TEPTAPU DAN TEPTADA). Kerja-kerja kedua tim tersebut yaitu Tim Penyelesaian Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI Pusat (TEPTAPU) langsung di bawah dan bertanggung-jawab kepada PANGKOPKAMTIB; Sementara Tim Penyelesaian Tahanan/Tawanan dan G.30.S/PKI Daerah (TEPTADA) berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Kemanan dan Ketertiban (LAKSUS PANGKOPKAMTIB). Boyolali, “Ladangnya” Kerja Paksa Rezim Militer Soeharto Pengerahan besar-besaran tenaga Tapol guna kerja paksa di Boyolali terjadi pada masa Bupati Letkol Saebani masa jabatan 1965-1972. Ia menggantikan bupati pendahulunya, yaitu Soewali Dwijosukarto (1960-1965) yang telah dibunuh pada awal Desember 1965. Tapol-tapol Boyolali mulai dipekerjakan paksa sejak awal tahun 1966 - 1970-an. Mereka dikerahkan tenaganya macam membangun saluran air minum beserta bak penampungannya (PDAM), kemudian jembatan, bendungan waduk, kantor koramil, tempat ibadah dan fasilitas sosial lainnya. Di samping itu, Boyolali juga mendatangkan tenaga Tapol dari luaran dengan jumlah sekitar seribu Tapol yang didatangkan dari kamp-kamp tahanan Sasono Mulyo-Solo, dan Wonogiri untuk dipekerjakan di proyek bendungan waduk Bade, Boyolali Utara. Praktik kerja paksa rezim militer Soeharto di Boyolali sama dengan tempat lain. Sangat minim kebutuhan pangan, sandang dan tempat tinggal sementara bagi Tapol. Bahkan sama sekali ditiadakan macam keperluan pakaian bagi Tapol. Pada umumnya mereka melepaskan pakaiannya ketika sedang bekerja membuat tanggul di Klego, Boyolali Utara, karena bekerja mengangkut tanah basah atau lumpur. Kepanasan dan kehujanan pandangan 9 7 8 10 sehari-hari, dan nampak macam serombongan manusia hitam karena kulitnya terbakar terik matahari. Penampungan sementara bagi tapol menggunakan rumah-rumah penduduk sekitar proyek yang disekat-sekat, setiap sepetaknya dihuni antara 40 sampai 50 tapol. Sama dengan tempattempat kerja paksa lainnya, keluarga mereka selalu mengirim makanan dan pakaian untuk menambah makanan mereka. Sementara keluarga mereka sendiri dalam kondisi hidup pas-pasan di tengah perlakuan diskriminasi. Mbah Prapto, seorang petani asal Desa Gondanglegi, Klego, Boyolali Utara, merupakan salah satu korban yang mengalami kerja paksa di awal pemerintahan rezim Orde Baru. Mbah Prapto ditangkap pada 30 Nopember 1965 dan dibebaskan pada akhir 1968. Artinya, Mbah Prapto telah mengalami tiga tahun status sebagai tahanan. Kakek yang kini mulai renta tersebut tak pernah disidang. Ketika itu ia diambil dari rumahnya pada sore hari oleh petugas polisi atas petunjuk perangkat desa setempat. Alasan penangkapannya: dia dituduh menyembunyikan Bupati Soewali. Akhir Nopember 1965, Mbah Prapto bersama sekitar 90-an orang dari Karang Gede tempat pertama mereka ditahan kemudian diangkut menggunakan truk tentara menuju kamp penahanan Boyolali Kota. Gedung Tacung pindahan kamp kedua, mbah Prapto menyebutnya. Selama masa penahanan mereka memang beberapa kali mengalami pemindahan dari satu kamp ke kamp lainnya, karena semakin hari semakin penuh sesak di kamp-kamp penahanan. Tiga bulan dia mengalami penyiksaan berat, demikian juga tapol-tapol yang lainnya. Para Tapol disiksa menggunakan bambu dibelah yang kulitnya tajam, kenut, atau alu doro. Akan tetapi alat penyiksa fisik yang paling ditakuti tapol se-Boyolali adalah kemaluan sapi jantan yang telah dikeringkan dan panjangnya hampir satu meter yang ujungnya dikasih logam. Alat penyiksaan jenis ini jika disabetkan oleh tangan penyiksa dari arah belakang korban ketika diinterogasi, logam akan mengayun dan menghunjam ke ulu hati. Hal ini jika korban tidak mendekap guna melindungi ulu hatinya akan fatal, jika terkena hunjaman logam. Tidak sedikit tahanan yang tewas di tangan para penyiksa di ruang tahanan karena alat-alat penyiksa. Setelah melewati hari-hari tanpa penyiksaan, awal tahun 1966, Mbah Prapto, Mbah Gito, Mbah Mbino dan mbah-mbah yang lain yang jumlahnya ribuan dari kamp-kamp yang berbeda se-Boyolali dikeluarkan dari sana dan digiring dengan pengawalan bedil tentara menuju ladang kerja paksa. Ladang kerja paksa pertama adalah pembangunan perusahaan air bersih (PDAM) guna menyuplai kebutuhan air bersih warga Boyolali kota. Proyek ini dari Tampir (Musuk) selanjutnya dialirkan ke kota Boyolali. “Yang bisa bikin bis bikin bis, yang nggak bisa ya menggali tempat bak air minium. Menyelesaikan bak air lima bulan. Menggalinya yang lama, batu 11 ASASI EDISI MARET-APRIL 2012 19
Page 1 and 2: Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa L
Page 3 and 4: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 7 and 8: laporan utama ANALISIS DOKUMENTASI
Page 17: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 23 and 24: PETA KALIMANTAN BARAT KABUPATEN SAN

Asasi Maret - April 2012.cdr - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?