Pengelolaan gambut berkelanjutan.pdf - Wetlands International ...

Kerangka Kerja PBB tentang Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC), dipandang masihmemberikan perhatian yang terbatas terhadap nilai lahan gambut sebagai penyimpankarbon meskipun telah terjadi peningkatan emisi karbon ke atmosfer sebagai akibatkerusakan maupun peristiwa kebakaran di lahan gambut belakangan ini secara nyata.Namun kondisi demikian diramalkan akan segera berubah dengan semakin meningkatnyapengetahuan/kesadaran akan isu-isu lahan gambut oleh berbagai konvensi internasional,demikian pula oleh berbagai negara anggota maupun oleh Panel Perubahan Iklim AntarPemerintah dari UNFCCC (Intergovernmental panel of the UNFCCC).Konvensi Ramsar telah mengakui perlunya peningkatan perhatian atas konservasi lahangambut dan pemanfaatannya secara bijaksana serta perannya dalam menanggulangiperubahan iklim. Pada tahun 2002, konvensi ini telah membentuk Komisi Kordinasi(Coordinating Committee) untuk memantau perkembangan pelaksanaan dari Panduanpanduanmengenai Aksi Global atas lahan gambut (CC-GAP, Coordinating Committee onGlobal Action on Peatlands), serta untuk membuat suatu Rencana Pelaksanaan sebagailangkah lanjut dan mengidentifikasi aksi-aksi prioritas dalam rangka mempromosikanpemanfaatan lahan gambut secara bijaksana.Rencana Pelaksanaan yang dikembangkan oleh CC-GAP merupakan suatu langkah pentingkedepan bagi agenda global dalam mempromosikan pemanfaatan lahan gambut secarabijaksana. Rencana Pelaksanaan CC-GAP ini memberi arahan/panduan terhadap berbagaikonvensi dan negara-negara anggotanya, terkait atas isu-isu lahan gambut yang muncul danprioritas utama untuk bertindak.Berikut ini adalah Keputusan Konvensi Ramsar yang terkait dengan lahan gambut:Artikel 1 dari Konvensi Ramsar secara spesifik menyatakan bahwa lahan gambut beradadalam konotasi definsi lahan basah. Ini berarti lahan gambut akan selalu merupakan bagiandari kata-kata/istilah lahan basah, dimanapun kata-kata ini muncul dalam Konvensi ini.Rekomendasi 6.1 (1996, COP 6) akan ”konservasi lahan gambut” : meminta kepada parapihak untuk mengiventarisasi lahan gambut, mengembangkan panduan-panduanpengelolaan lahan gambut ditingkat regional, menyarankan agar Panduan Pemanfaatanlahan basah secara bijaksana yang dikeluarkan konvensi Ramsar diterapkan sepenuhnyapada lahan gambut, bahwa mekanisme internasional untuk kordinasi dan kerjasama akaninisiatif-inisiatif konservasi lahan gambut diperluas, dan mendorong penelitian-penelitian atasfungsi gambut dan restorasinya.Rekomendasi 7.1 (1999, COP 7) akan ”pemanfaatan lahan gambut secara bijaksana”menyajikan suatu ”Rencana Aksi Global untuk pengelolaan dan pemanfaatan secarabijaksana atas lahan gambut”Resolusi VIII.3 (2002, COP 8) : memberitahu negara-negara terkait agar meminimalkankerusakan dan mempromosikan restorasi lahan-lahan gambut rusak yang bernilai pentingsebagai penyimpan karbon.Resolusi VIII.17 (2002 COP 8) mengadopsi ”Panduan-panduan bagi Aksi Global Lahangambut” dan membentuk CC-GAP.Pengembangan sebuah strategi dan rencana tindak untuk pengelolaan lahan gambut di Indonesia(Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan/SRTNPLGB)didorong oleh adanya kebutuhan mendesak dari masyarakat lokal, nasional, regional maupuninternasional terhadap perlunya pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut yang bijaksana danberkelanjutan. Peristiwa rutin atas kebakaran hutan dan lahan gambut serta asap yangditimbulkan, sebagai akibat dari pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan gambut yang tidakbijaksana, telah menimbulkan kerugian ekonomi, lingkungan dan kesehatan penduduk di Indonesia(khususnya Sumatera dan Kalimantan) termasuk negara-negara tetangga, serta berpeluangStrategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan 3