Pengelolaan gambut berkelanjutan.pdf - Wetlands International ...

l. UU No. 32 Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 No 125, TambahanLembaran Negara No 4437).Pokok-pokok kententuan dalam UU ini adalah bahwa yang dimaksud denganPemerintah Daerah adalah: 1) pemerintahan daerah propinsi yang terdiri ataspemerintah daerah propinsi dan DPRD propinsi; dan 2) pemerintahan daerahkabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRDkabupaten/kota.Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah merupakan urusandalam skala daerah (propinsi/Kabupaten/Kota) yang meliputi: a) perencanaan danpengendalian pembangunan; b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tataruang; c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d)penyediaan sarana dan prasarana umum; e) penanganan bidang kesehatan; f)penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; g)penanggulangan masalah sosial; h) pelayanan bidang ketenagakerjaan; i) fasilitasipengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; j) pengendalian lingkunganhidup; k) pelayanan pertanahan; l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m)pelayanan administrasi umum pemerintahan; n) pelayanan administrasi penanamanmodal; o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakanoleh kabupaten/kota; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturanperundang-undangan. Sedangkan urusan pemerintahan propinsi yang bersifat pilihanmeliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, danpotensi unggulan daerah yang bersangkutan.m. UU No. 33 Tahun 2004Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara RI tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara No 4438).Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistempembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakuppembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikanpotensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagiankewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasukpengelolaan dan pengawasan keuangannya.Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan aslidaerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali daridalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasilretribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lainpendapatan asli daerah yang sah.Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian Daerahdari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, danpenerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.Dana perimbangan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengingat tujuanmasing-masing jenis sumber tersebut saling mengisi dan melengkapi.20 Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan