Pengelolaan gambut berkelanjutan.pdf - Wetlands International ...

Jangka waktu pelaksanaan SRTDPLGBSRTDPLGB sama dengan jangka waktu pelaksanaan SRTNPLGB, yaitu diharapkan memilikijangka waktu pelaksanaan sekurangnya 15 tahun dan ditinjau kembali setiap 5 tahun. Padaperiode berikutnya akan dilakukan perpanjangan, peninjauan dan atau penyesuaian denganmempertimbangkan kondisi dan kepentingan daerah..Kelembagaan Pokja tingkat daerahSusunan mekanisme dan kelembagaan Pokja Daerah diserahkan kepada pemerintah daerahmasing-masing yang disesuaikan dengan kemampuan teknis, pembiayaan dan kondisi lahangambut di masing-masing daerah. Penyusunan kelembagaan Pokja Daerah akan difasilitasi olehTim Pokja Pengelolaaan Lahan Gambut Nasional.4.3 Mekanisme PembiayaanSetelah STRNPLGB selesai disusun, akan dilaksanakan diseminasi dan sosialisasi baik di tingkatpusat maupun daerah. Setelah dokumen disosialisasikan kepada semua pihak terkait, diharapkanterdapat sinkronisasi antara program yang disusun oleh masing-masing pihak dengan isi butir-buitrrencana tindak. Dengan demikian masing-masing pihak dapat menganggarkan kegiatan yangsesuai dengan program-program tersebut. Dengan kata lain anggaran untuk implementasi butirbutirrencana tindak menjadi tanggung jawab masing-masing instansi/lembaga yang menjadipelaksana. Dalam hal suatu program merupakan program bersama, dapat dilakukan kerjasamauntuk pemenuhan kebutuhan anggarannya.Mekanisme pendanaan akan dikembangkan sedemikian rupa, sehingga dapat berfungsi sebagaisumber dana yang dapat diprediksi dan memungkinkan untuk direalisasikan bagi kepentinganimplementasi strategi. Mekanisme pendanaan ini dapat berupa kumpulan dari sumberdayakeuangan, dengan berdasarkan skema yang dapat dikelola secara bersama. Di bawah payungstrategi ini mekanisme dan opsi-opsi untuk meningkatkan kemungkinan mendapatkan dana yangkontinyu untuk implementasi strategi ini akan terus menerus digali dan dikembangkan.4.3.1 Sumber dana domestikUntuk keperluan implementasi dari strategi nasional pengelolaan lahan gambut, memerlukanadanya dukungan pembiayaan. Sumber utama untuk anggaran implementasi dapat berasal darianggaran pemerintah pusat (APBN) dan atau daerah (APBD). Dengan demikian dianjurkan bahwastrategi pengelolaan lahan gambut ini diintegrasikan dengan program pembangunan sektoral ditingkat pusat dan daerah, sehingga terdapat anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut.Dana yang disediakan oleh APBN / APBD merupakan instrumen pemicu dan pemacu dalammenggerakkan seluruh stakeholder.Dalam hal implementasi strategi di tingkat Daerah (propinsi / kabupaten / kota) dengan danaAPBD, maka Daerah diberikan kewenangan untuk: memanfaatkan, memobilisasi, dan mengelolasumber keuangan sendiri yang didukung dengan dana perimbangan keuangan antara Pusat danDaerah. Kewenangan untuk mengoptimalkan sumber keuangan Daerah sendiri dilakukan melaluipeningkatan kapasitas PAD, sedangkan perimbangan keuangan dilakukan melalui pengalokasianDana Perimbangan. Dengan sifat Dana Perimbangan (Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum) yangberupa block grants, maka Daerah mempunyai keleluasaan untuk memanfaatkan seoptimalmungkin sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka. Demikian juga dengan PAD yang tentu sajamerupakan kewenangan penuh bagi Daerah untuk mengalokasikan sesuai dengan prioritas.Dalam hal implementasi strategi di tingkat Pusat pendanaan akan diambil dari dana APBN masingmasingsektor atau sumber pendanaan lainnya yang sifatnya tidak mengikat.Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan 67