matrik sanding revisi Permentan 26 tgl 19 juni.pdf - Elsam

11NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 201394. Baru (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha IndustriPengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP.BerubahmenjadiPasal 795. (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima)hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalamLampiran 2 Peraturan ini dan tidak memiliki unit pengolahan hasilperkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunanuntuk Budidaya (IUP-B).96. (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah samaatau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan(IUP-P).97.Pasal 10Usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-Psebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), harus memenuhi paling rendah20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yangdiusahakan sendiri.BerubahmenjadiPasal 8Berubah,disempurnakanPasal 10Untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Usaha IndustriPengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:a. paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan baku dari kebun sendiri;b. kekurangan bahan baku dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lainyang tidak memiliki unit pengolahan melalui Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan;danc. melakukan kemitraan usaha melalui pola kepemilikan saham dengan masyarakat.98.99.100.BaruBaruBaruPasal 12(1) Bagi perusahaan yang akan membangun Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunansementara di kabupaten setempat sudah tidak tersedia lahan untuk pembangunan kebunsendiri yang dibuktikan dengan surat keterangan dinas yang membidangi perkebunansetempat, harus melakukan kerjasama kepemilikan saham dengan koperasi pekebunsetempat sebagai pemasok bahan baku.(2) Khusus Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki IUP-P wajib melakukandivestasi saham kepada koperasi pekebun pada tahun ke-5 setelah pabrik beroperasikomersial, paling rendah 5% yang secara bertahap meningkat menjadi paling rendah 51%dari jumlah seluruh saham pada tahun ke-10.(3) Pembangunan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.