matrik sanding revisi Permentan 26 tgl 19 juni.pdf - Elsam

2NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 20138.9.10.11.12.4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (LembaranNegara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3839);6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4633);7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Otonomi Khusus BagiProvinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, TambahanLembaran Negara Nomor 4151);BaruBerubahBerubahBerubahBerubah4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) juncto Undang-UndangNomor 19 Tahun 2004 Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan LembaranNegara Nomor 29);5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4297);6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4633);13.14.15.8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang KewenanganPengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran NegaraTahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran NegaraTahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);BerubahBaruBerubah9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4151);10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus BagiProvinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4842);11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran NegaraTahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);16.17.10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis MengenaiDampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);BerubahBaru12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran NegaraTahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LembaranNegara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);18.11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (LembaranNegara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);Berubah14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);