09.07.2015 Views

matrik sanding revisi Permentan 26 tgl 19 juni.pdf - Elsam

matrik sanding revisi Permentan 26 tgl 19 juni.pdf - Elsam

matrik sanding revisi Permentan 26 tgl 19 juni.pdf - Elsam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

34NO. <strong>Permentan</strong> No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal <strong>19</strong> Juni 2013276.277.278.279.280.281.282.283.284. (2) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin atau Surat PendaftaranUsaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalampelaksanaan usaha perkebunan harus tunduk pada Peraturan ini.BaruBaru(3) Bagi Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diberi peringatan tertulis sebanyak 3(tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melaksanakan ketentuan.(4) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidakdiindahkan, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenanguntuk dicabut.Baru Pasal 59BaruBaruBaruBaruBaruHapus(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sebelum Peraturan inidiundangkan dan sudah melakukan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan tanpamemiliki hak atas tanah diberi peringatan untuk menyelesaikan hak atas tanah palinglama 2 (dua) tahun.(2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak atas tanah belum dapatdiselesaikan, maka IUP-B, IUP-P, atau IUP dapat dicabut.Pasal 60(1) Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau polakerjasama inti-plasma lainnya, tidak dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (1).(2) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisiwilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan denganMasyarakat Sekitar dan diketahui gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.(3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dapatmenjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.Pasal 61Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, tidakdikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!