matrik sanding revisi Permentan 26 tgl 19 juni.pdf - Elsam

28NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada :- Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dangubernur apabila izin diterbitkan oleh bupati/walikota;- Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan danbupati/walikota apabila izin diterbitkan oleh gubernur.(2) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP dapat melakukanpersiapan untuk merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan berupapembukaan lahan untuk penyiapan benih, pembenihan, pembuatan sarana danprasarana paling luas 100 hektar sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, danperaturan perundang-undangan.(3) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan iniwajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negaradengan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP-B,IUP-P atau IUP.(4) Perusahan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib merealisasikanpembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, bakuteknis, dan peraturan perundang-undangan setelah diperolehnya hak atas tanah.235. Pasal 35Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjagakelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organismepengganggu tumbuhan.BerubahmenjadiPasal 42Pasal 42Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 33, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungandan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggutumbuhan (OPT).236.Pasal 36(1) Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dilakukan PemerintahProvinsi dan Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangannya.Berubah Pasal 43(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Perusahaan Perkebunanyang telah memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP dilakukan oleh Direktur Jenderal yangmembidangi Perkebunan, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangan.237. (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporanperkembangan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34huruf h.Berubah (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan DirekturJenderal yang membidangi Perkebunan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam bentukpenilaian kebun dan oleh gubernur atau bupati/walikota paling sedikit 6 (enam) bulansekali berdasarkan laporan Kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 41 huruf h dan pemeriksaan lapangan.