matrik sanding revisi Permentan 26 tgl 19 juni.pdf - Elsam

17NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013148.149.150.i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan; Tetap h. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan LingkunganHidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; danBerubah i. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan. Berubah j. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format sepertitercantum pada Lampiran XIV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.151.152. (2) Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pertimbangan teknisketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal budidayatanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidayatanaman perkebunan.153.Pasal 17154.155.156.157.158.159.160.Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaanperkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikotaatau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:Baru k. Surat keterangan dari gubernur/ bupati/walikota bahwa pada lahan yang dimohonkantidak terdapat izin yang telah diberikan pada pihak lain.HapusBerubah Pasal 21Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perusahaan Perkebunanmengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur ataubupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilengkapipersyaratan sebagai berikut:a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; Berubah a. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir,komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan yangtelah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;b. Nomor Pokok Wajib Pajak; Tetap b. Nomor Pokok Wajib Pajak;c. Surat keterangan domisili; Berubah c. Surat Izin Tempat Usaha;d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan olehgubernur;e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunanperkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan olehbupati/walikota;f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasidengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabilaareal berasal dari kawasan hutan);Tetap d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunankabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;Tetap e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan PerkebunanProvinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;Berubah f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi denganskala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturanperundang-undangan;Berubah g. Surat pernyataan/keterangan dari Kementerian Kehutanan bahwa lahan yangdimohonkan merupakan Kawasan atau Non-Kawasan Hutan.