matrik sanding revisi Permentan 26 tgl 19 juni.pdf - Elsam

26NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013225. BaruPasal 36Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan,Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman dan Persetujuan Diversifikasi Usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, atau Pasal 33. diterbitkan sesuai format sepertitercantum pada Lampiran XV,XVI, XVII dan XVIII sebagai bagian tidak terpisahkan denganPeraturan ini.226. Baru BAB VIREKOMENDASI TEKNIS USAHA PERKEBUNAN227.Pasal 44Pemberian izin usaha budidaya perkebunan dan/atau izin industri pengolahanhasil perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanamanmodal dalam negeri, terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari DirekturJenderal Perkebunan.BerubahsusunanBaruPasal 37(1) Pemberian rekomendasi teknis Usaha Perkebunan dalam rangka penanaman modalasing atau penanaman modal dalam negeri yang izin investasinya diterbitkan oleh BadanKoordinasi Penanaman Modal (BKPM) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal yangmembidangi perkebunan.228. Baru (2) Persyaratan dan tatacara pemberian rekomendasi teknis Usaha Perkebunan ditetapkanlebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan.229. BAB VIPEMBINAAN DAN PENGAWASANTetapBAB VIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN230. Baru Pasal 38Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun MasyarakatSekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikotasesuai kewenangan.231.Pasal 33(1) Izin yang diterbitkan oleh Gubenur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ditembuskan kepada Menteri dan bupati/walikota pada provinsibersangkutan.Berubah Pasal 39(1) IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan PenambahanKapasitas Unit Pengolahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, atau PersetujuanDiversifikasi Usaha yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, atau Pasal 33, harusdisampaikan oleh pemberi izin kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yangmembidangi Perkebunan dengan menggunakan media elektronik atau media tercepatlainnya.