matrik sanding revisi Permentan 26 tgl 19 juni.pdf - Elsam

MATRIKS PERBANDINGAN PERMENTAN NOMOR 26 TAHUN 2007 DENGANKONSEP PENYEMPURNAAN PERMENTAN NOMOR 26 TAHUN 2007NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 20131. RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERTANIANNOMOR 26/Permentan/OT.140/2/2007.TENTANGPEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PERTANIAN,2. Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor357/Kpts/HK.350/5/2002 telah ditetapkan Pedoman PerizinanUsaha Perkebunan;3. b. bahwa dengan adanya perkembangan usaha di bidang perkebunan dantelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentangPerkebunan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350 /5/2002sudah tidak sesuai lagi;4. c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti Pasal10 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (7), dan Pasal 22 ayat (3)Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dipandangperlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman PerizinanUsaha Perkebunan;5. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);TetapBerubahBerubahHapusTetapPERATURAN MENTERI PERTANIANNOMORTENTANGPEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PERTANIAN,Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17ayat (7) dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004tentang Perkebunan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor26/Permentan/ OT.140/2/ 2007;b. bahwa dengan adanya perkembangan tuntutan pembangunan perkebunan, danmemperhatikan asas manfaat dan, berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaanserta berkeadilan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tidaksesuai dan perlu ditinjau kembali;Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);6.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LembaranNegara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);Tetap2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);7.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Nomor 3699);Berubah3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

2NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 20138.9.10.11.12.4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (LembaranNegara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3839);6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4633);7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Otonomi Khusus BagiProvinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, TambahanLembaran Negara Nomor 4151);BaruBerubahBerubahBerubahBerubah4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) juncto Undang-UndangNomor 19 Tahun 2004 Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan LembaranNegara Nomor 29);5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4297);6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4633);13.14.15.8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang KewenanganPengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran NegaraTahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran NegaraTahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);BerubahBaruBerubah9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4151);10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus BagiProvinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4842);11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran NegaraTahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);16.17.10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis MengenaiDampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);BerubahBaru12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran NegaraTahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LembaranNegara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);18.11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (LembaranNegara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);Berubah14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

3NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 201319.Baru15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5068);20.Baru16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran NegaraTahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);21.22.23.12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor4593);13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang PembentukanKabinet Indonesia Bersatu;14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RepublikIndonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;BerubahBerubahBerubah17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan,Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3718);24.25.26.27.15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi danTugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan EnergiNasional;17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/KPTS/OT.140/ 7/2005 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan MenteriPertanian Nomor 11/Permentan/OT.140 /2/2007;BerubahBerubahBerubahBaru20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 24 Tahun 2007 tentang PerubahanNama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Tahun2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4718);22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian KewenanganPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan PemerintahanDaeran Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Nomor 4737);23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran NegaraTahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);28.Baru24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;29.18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/ 9/2005 tentangKelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian junctoPeraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;Berubah25. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan OrganisasiKementerian Negara;

11NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 201394. Baru (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha IndustriPengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP.BerubahmenjadiPasal 795. (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima)hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalamLampiran 2 Peraturan ini dan tidak memiliki unit pengolahan hasilperkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunanuntuk Budidaya (IUP-B).96. (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah samaatau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan(IUP-P).97.Pasal 10Usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-Psebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), harus memenuhi paling rendah20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yangdiusahakan sendiri.BerubahmenjadiPasal 8Berubah,disempurnakanPasal 10Untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Usaha IndustriPengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:a. paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan baku dari kebun sendiri;b. kekurangan bahan baku dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lainyang tidak memiliki unit pengolahan melalui Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan;danc. melakukan kemitraan usaha melalui pola kepemilikan saham dengan masyarakat.98.99.100.BaruBaruBaruPasal 12(1) Bagi perusahaan yang akan membangun Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunansementara di kabupaten setempat sudah tidak tersedia lahan untuk pembangunan kebunsendiri yang dibuktikan dengan surat keterangan dinas yang membidangi perkebunansetempat, harus melakukan kerjasama kepemilikan saham dengan koperasi pekebunsetempat sebagai pemasok bahan baku.(2) Khusus Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki IUP-P wajib melakukandivestasi saham kepada koperasi pekebun pada tahun ke-5 setelah pabrik beroperasikomersial, paling rendah 5% yang secara bertahap meningkat menjadi paling rendah 51%dari jumlah seluruh saham pada tahun ke-10.(3) Pembangunan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

14NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013117.Pasal 13(1) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasiareal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu)wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota.118. (2) Bupati/walikota dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makropembangunan perkebunan provinsi.119. (3) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasiareal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintaswilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur dengan memperhatikanrekomendasi dari bupati/walikota berkaitan dengan rencana tata ruangwilayah kabupaten/kota.BerubahmenjadiPasal 17HapusHapusPasal 17IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 atau Pasal 9 yanglokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada:a. dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota;b. pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur.120.Pasal 14IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selamaperusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis danketentuan yang berlaku.Berubah,denganpenyempurnaanPasal 18(1) IUP-B, IUP-P, atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuaidengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.121. Baru (2) IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai formatseperti tercantum pada Lampiran VII, VIII dan IX sebagai bagian tidak terpisahkandengan Peraturan ini.122.BAB IIITetapBAB III123.SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNANPasal 15Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaanperkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikotaatau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNANBerubah Pasal 19Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan Perkebunanmengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur ataubupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilengkapipersyaratan sebagai berikut:124.a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; Berubah a. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir,komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan yangtelah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

15NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.b. Nomor Pokok Wajib Pajak; Tetap b. Nomor Pokok Wajib Pajak;c. Surat keterangan domisili; Berubah c. Surat Izin Tempat Usaha;d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan olehgubernur);e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunanperkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan olehbupati/walikota);f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasidengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabilaareal berasal dari kawasan hutan);Tetap d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunankabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur;Tetap e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan PerkebunanProvinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota;Berubah f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi denganskala 1:100.000 - 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturanperundang-undangan;Berubah,denganpenyempurnaanh. Rencana kerja pembangunan perkebunan; Berubahi. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan LingkunganHidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untukmelakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untukmelakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendaliankebakaran;BerubahBerubah(Hurufk,l,mdigabung)Pindahg. Surat pernyataan/keterangan dari Kementerian Kehutanan bahwa lahan yangdimohonkan merupakan Kawasan atau Non-Kawasan Hutan;h. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebunMasyarakat Sekitar;i. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;j. Pernyataan kesanggupan untuk:1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukanpengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukanpembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;3. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 13 yangdilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitarperkebunan;dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum pada Lampiran X sebagaibagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

16NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013135.136.l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; danm. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.PindahPindah137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.Pasal 16(1) Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepadabupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:Baru k. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usahamandiri atau bagian dari Grup Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas palingluas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dengan menggunakan format Pernyataanseperti tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturanini.Baru l. Surat keterangan gubernur atau bupati/walikota bahwa pada lahan yang dimohonkantidak terdapat izin yang telah diberikan pada pihak lain.Berubah Pasal 20(1) Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PerusahaanPerkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepadagubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal17, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; Berubah a. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir,komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan yangtelah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;b. Nomor Pokok Wajib Pajak; Tetap b. Nomor Pokok Wajib Pajak;c. Surat keterangan domisili; Berubah c. Surat Izin Tempat Usaha;d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan olehgubernur;e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunanperkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan olehBupati/Walikota;f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasidengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan; HapusTetap d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunankabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;Tetap e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan PerkebunanProvinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota;Berubah f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi denganskala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturanperundang-undangan, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian unit pengolahanberada di dalam areal perkebunan;h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota; Berubah g. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum padaLampiran XII dan Lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturanini;

17NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013148.149.150.i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan; Tetap h. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan LingkunganHidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; danBerubah i. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan. Berubah j. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format sepertitercantum pada Lampiran XIV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.151.152. (2) Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pertimbangan teknisketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal budidayatanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidayatanaman perkebunan.153.Pasal 17154.155.156.157.158.159.160.Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaanperkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikotaatau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:Baru k. Surat keterangan dari gubernur/ bupati/walikota bahwa pada lahan yang dimohonkantidak terdapat izin yang telah diberikan pada pihak lain.HapusBerubah Pasal 21Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perusahaan Perkebunanmengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur ataubupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilengkapipersyaratan sebagai berikut:a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; Berubah a. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir,komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan yangtelah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;b. Nomor Pokok Wajib Pajak; Tetap b. Nomor Pokok Wajib Pajak;c. Surat keterangan domisili; Berubah c. Surat Izin Tempat Usaha;d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan olehgubernur;e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunanperkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan olehbupati/walikota;f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasidengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabilaareal berasal dari kawasan hutan);Tetap d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunankabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;Tetap e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan PerkebunanProvinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;Berubah f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi denganskala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturanperundang-undangan;Berubah g. Surat pernyataan/keterangan dari Kementerian Kehutanan bahwa lahan yangdimohonkan merupakan Kawasan atau Non-Kawasan Hutan.

18NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013161.162.163.164.h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota; Berubah h. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum padaLampiran XII dan Lampiran XIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini;i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan; Berubah i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasukrencana fasilitasi pembangunan kebun untuk Masyarakat Sekitar;j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan LingkunganHidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;k. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luasmaksimum;Berubah j. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;Berubahl. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usahamandiri atau bagian dari Grup Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas palingluas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dengan menggunakan format Pernyataanseperti tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturanini.165.166.167.168.l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untukmelakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);Berubah(gabunghurufm,n,o)m. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untukPindahmelakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendaliankebakaran;n. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untukPindahmasyarakat sesuai dengan Pasal 11 ; dano. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan. Pindahk. Pernyataan kesanggupan untuk:1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukanpengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukanpembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 13 yangdilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan/atau Masyarakat Sekitarperkebunan.Dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X sebagaibagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.169.Barum. Surat keterangan dari gubernur atau bupati/walikota bahwa pada lahan yang dimohonkantidak terdapat izin yang telah diberikan pada pihak lain.

20NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013177.178. (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) bupati/walikota atau gubernur belum memberikanjawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap.179. (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atauyang dianggap lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkanIUP, IUP-B atau IUP-P.180.Pasal 20(1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekuranganpersyaratan yang harus dipenuhi.181. (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secaratertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.182. (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitungsejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud padaayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, makapermohonan dianggap ditarik kembali.BaruHapusHapusHapusHapus(6) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajibdiumumkan melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati/walikota ataukantor gubernur dan website pemerintah daerah setempat.(7) Apabila gubernur atau bupati/walikota dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh)hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan jawaban menerimaatau menolak, permohonan dianggap lengkap dan benar.183.Pasal 21(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannyatidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertibanumum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.Berubah Pasal 25(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila setelahdilakukan pemeriksaan dokumen, persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar.184. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secaratertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.Tetap(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepadapemohon dengan disertai alasan penolakannya.185. Baru Pasal 26Dokumen IUP, IUP-B dan IUP-P, dapat diakses masyarakat sesuai peraturan perundangundangan.

21NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013186.BAB IVTetapBAB IV187.188.189.190.KEMITRAANPasal 22(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf m, Pasal 16 hurufk, dan Pasal 17 huruf o dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahandan/atau kemitraan usaha.(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkanpada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, salingmenghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.BerubahmenjadiPasal 27BaruBaruTetapKEMITRAANPasal 27(1) Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan antara Perusahaan Perkebunan denganPekebun, karyawan, dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentukperjanjian sesuai format seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidakterpisahkan dengan Peraturan ini.(3) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukanpaling singkat selama 4 (empat) tahun.Pasal 28(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i angka 4, Pasal 20 huruf j, danPasal 21 huruf k angka 4 dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutanyang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan salingmemperkuat.191. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untukpemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawandan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjaminkeberlanjutan usaha perkebunan.Berubah (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan danpeningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi Perusahaan Perkebunan, Pekebun,karyawan Perusahaan Perkebunan dan/atau masyarakat sekitar.192. Baru (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajibanmemfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13.193.Pasal 23(1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya hargapasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepadapekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.194. (2) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansecara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban,pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, danpenyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengandiketahui oleh bupati/walikota.BerubahurutanmenjadiPasal 11BerubahurutanmenjadiPasal 11Pasal 11(1) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf bdilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yangwajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Pekebun.(2) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansecara tertulis dalam bentuk perjanjian sesuai format seperti tercantum pada Lampiran IVsebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

22NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013195. (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.196.Pasal 24(1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/ataumasyarakat sekitar perkebunan197. (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secaratertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban,pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, danpenyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengandiketahui oleh bupati/walikota.198. (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha sebagaimana dimaksud padaayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.Pasal 25199.200.201.Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapatdilakukan melalui pola:a. penyediaan sarana produksi;b. kerjasama produksi pengolahan dan pemasaran;c. transportasi;d. kerjasama operasional;e. kepemilikan saham; dan/atauf. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.BAB VPERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHANKAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHAPasal 26(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukanperluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari pemberi izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.202. (2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepadapemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, sertalaporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.BerubahmenjadiPasal 11HapusHapusHapusBerubah,menjadiPasal 29TetapBerubah,menjadiPasal 30ayat 1Berubah,menjadiPasal 30ayat 1(3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling singkatsetiap 4 (empat) tahun.Pasal 29Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapatdilakukan melalui pola:a. penyediaan sarana produksi;b. kerjasama produksi;c. pemasaran;d. transportasi;e. kerjasama operasional;f. kepemilikan saham; dan/ataug. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.BAB VPERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHAN KAPASITASPENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHAPasal 30(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukanperubahan luas lahan melalui perluasan, harus mendapat persetujuan dari gubernur ataubupati/walikota sesuai kewenangan.(2) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis danbermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19atau Pasal 21 untuk areal perluasan, serta laporan kemajuan fisik dan keuanganPerusahaan Perkebunan.

23NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013203. (3) Persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1atau kelas 2.204. (4) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan perluasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaanmakro pembangunan perkebunan.205.Pasal 27(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukanperubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari pemberi izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.206. (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratansebagai berikut:207.208.209.a. IUP-B atau IUP;b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;c. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan di provinsiatau kabupaten/kota; dand. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman.(3) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan perubahanjenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman padaperencanaan makro pembangunan perkebunan.Pasal 28BerubahHapus(3) Persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang menurut Penilaian UsahaPerkebunan tahun terakhir termasuk kelas 1 atau kelas 2.Berubah Pasal 31(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukanperubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari gubernur ataubupati/walikota sesuai kewenangan.Berubah (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohonmengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup dengan dilengkapipersyaratan sebagai berikut:a. IUP-B atau IUP;b. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir,komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaanyang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;c. Rekomendasi dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan;d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman;e. Izin Lingkungan dari bupati gubernur atau /walikota sesuai kewenangan.TetapBaruTetap(3) Bupati/walikota dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Makro PembangunanPerkebunan provinsi.(4) Gubernur dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Makro PembangunanPerkebunan Nasional.Pasal 32(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil danakan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapat persetujuan daripemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.210. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabilauntuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) darikapasitas yang telah diizinkan.Berubah(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-P atau IUP dan akan melakukanpenambahan kapasitas unit pengolahan, harus mendapat persetujuan dari gubernur ataubupati/walikota sesuai kewenangan.(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila penambahankapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.

24NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013211. (3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secaratertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.212. (4) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuanpenambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedomanpada perencanaan makro pembangunan perkebunan.BerubahHapus(3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepadagubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan dengan kelengkapan persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 serta laporan kemajuan fisik dankeuangan Perusahaan Perkebunan 3 (tiga) tahun terakhir.213.Pasal 29Berubah Pasal 33(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukandiversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari pemberi izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.214. (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksudpada ayat (1), permohonan mengajukan permohonan secara tertuliskepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengandilengkapi persyaratan sebagai berikut:a. IUP-B atau IUP;b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;c. Rekomendasi dari dinas yang membidangi perkebunan di provinsiatau kabupaten/kota;d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman;dane. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait.Berubah(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukandiversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari gubernur atau bupati/walikotasesuai kewenangan.(2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan tidak menghilangkan fungsi utama di bidang perkebunan, pemohon mengajukanpermohonan secara tertulis dan bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagaiberikut:a. IUP-B atau IUP;b. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir,komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaanyang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;c. Rencana kerja (proposal) tentang diversifikasi usaha;d. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait; dane. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.215. (3) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan diversifikasiusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman padaperencanaan makro pembangunan perkebunan.Berubah (3) Bupati/walikota dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Makro PembangunanPerkebunan provinsi.216. Hapus (4) Gubernur dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Makro Pembangunan PerkebunanNasional.

25NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013217.Pasal 30BerubahPasal 34(1) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, atau Pasal 29 diterimaharus memberi jawaban menunda, menolak atau menerima.218. (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/walikota atau gubernur belummemberi jawaban menerima, menunda atau menolak, maka permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah lengkap dan harusditerbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman,penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.219. (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atauyang dianggap lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkanpersetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman,penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.Pasal 31220.(1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekuranganpersyaratan yang harus dipenuhi.221. (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secaratertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.222. (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitungsejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud padaayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, makapermohonan dianggap ditarik kembali.Pasal 32223.(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannyatidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertibanumum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.224. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secaratertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.HapusBerubahHapusHapusHapusBerubahmenjadiPasal 35Tetap(1) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerjaterhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, atau Pasal 33 harus memberi jawabanmenyetujui atau menolak.(2) Permohonan yang diterima dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan perubahan jenis tanaman,penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.Pasal 35(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) apabila setelahdilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akandilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makropembangunan perkebunan.(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepadapemohon dengan disertai alasan penolakannya.

26NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013225. BaruPasal 36Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan,Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman dan Persetujuan Diversifikasi Usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, atau Pasal 33. diterbitkan sesuai format sepertitercantum pada Lampiran XV,XVI, XVII dan XVIII sebagai bagian tidak terpisahkan denganPeraturan ini.226. Baru BAB VIREKOMENDASI TEKNIS USAHA PERKEBUNAN227.Pasal 44Pemberian izin usaha budidaya perkebunan dan/atau izin industri pengolahanhasil perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanamanmodal dalam negeri, terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari DirekturJenderal Perkebunan.BerubahsusunanBaruPasal 37(1) Pemberian rekomendasi teknis Usaha Perkebunan dalam rangka penanaman modalasing atau penanaman modal dalam negeri yang izin investasinya diterbitkan oleh BadanKoordinasi Penanaman Modal (BKPM) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal yangmembidangi perkebunan.228. Baru (2) Persyaratan dan tatacara pemberian rekomendasi teknis Usaha Perkebunan ditetapkanlebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan.229. BAB VIPEMBINAAN DAN PENGAWASANTetapBAB VIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN230. Baru Pasal 38Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun MasyarakatSekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikotasesuai kewenangan.231.Pasal 33(1) Izin yang diterbitkan oleh Gubenur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ditembuskan kepada Menteri dan bupati/walikota pada provinsibersangkutan.Berubah Pasal 39(1) IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan PenambahanKapasitas Unit Pengolahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, atau PersetujuanDiversifikasi Usaha yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, atau Pasal 33, harusdisampaikan oleh pemberi izin kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yangmembidangi Perkebunan dengan menggunakan media elektronik atau media tercepatlainnya.

27NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013232. (2) Izin yang diterbitkan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ditembuskan kepada Menteri dan gubernur provinsi bersangkutan.Berubah(2) IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan PenambahanKapasitas Unit Pengolahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, dan PersetujuanDiversifikasi Usaha yang diterima oleh perusahaan harus disampaikan kepada MenteriPertanian melalui Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dengan menggunakanmedia elektronik atau media tercepat lainnya.233.Baru Pasal 40234.Pasal 34Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-Psebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib:Berubah,disempurnakanSTD-B dan STD-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota dicatat dan dibuat rekapitulasi sertaharus dilaporkan paling kurang 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Pertanian melaluiDirektur Jenderal yang membidangi perkebunan dan gubernur provinsi bersangkutan.Pasal 41(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, IUP sesuai Peraturan iniwajib:a. menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejakditerbitkannya IUP, IUP-B, atau IUP-P;b. merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuaidengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;c. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahantanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;d. membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secaralestari;a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahantanpa bakar serta pengendalian kebakaran;b. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber dayaalam secara lestari;c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalianorganisme pengganggu tumbuhan (OPT);d. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau UpayaPengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuaiperaturan perundang-undangan;e. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalianorganisme pengganggu tumbuhan (OPT);f. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atauUpaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya PemantauanLingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yangberlaku;g. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; sertah. melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubenur ataubupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.e. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP disertai koordinat yang lengkapdengan skala 1:100.000 - 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai denganperaturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangiperkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);f. menyelesaikan pembangunan kebun Masyarakat Sekitar paling lama 3 (tiga) tahunterhitung sejak dimulainya pembangunan kebun milik Perusahaan, kecuali bagidaerah yang jumlah masyarakat sekitar belum mencukupi dapat dilakukan secarabertahap sesuai dengan kondisi setempat.g. melakukan kemitraan dengan Pekebun, Karyawan dan/atau Masyarakat sekitar;sertah. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala

28NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada :- Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dangubernur apabila izin diterbitkan oleh bupati/walikota;- Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan danbupati/walikota apabila izin diterbitkan oleh gubernur.(2) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP dapat melakukanpersiapan untuk merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan berupapembukaan lahan untuk penyiapan benih, pembenihan, pembuatan sarana danprasarana paling luas 100 hektar sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, danperaturan perundang-undangan.(3) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan iniwajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negaradengan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP-B,IUP-P atau IUP.(4) Perusahan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib merealisasikanpembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, bakuteknis, dan peraturan perundang-undangan setelah diperolehnya hak atas tanah.235. Pasal 35Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjagakelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organismepengganggu tumbuhan.BerubahmenjadiPasal 42Pasal 42Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 33, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungandan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggutumbuhan (OPT).236.Pasal 36(1) Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dilakukan PemerintahProvinsi dan Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangannya.Berubah Pasal 43(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Perusahaan Perkebunanyang telah memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP dilakukan oleh Direktur Jenderal yangmembidangi Perkebunan, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangan.237. (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporanperkembangan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34huruf h.Berubah (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan DirekturJenderal yang membidangi Perkebunan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam bentukpenilaian kebun dan oleh gubernur atau bupati/walikota paling sedikit 6 (enam) bulansekali berdasarkan laporan Kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 41 huruf h dan pemeriksaan lapangan.

29NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013238.239.240.241.242.Pasal 37(1) Perusahaan perkebunan yang telah mendapat IUP, IUP-B atau IUP-Psebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan penilaian danpembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industripengolahan hasil perkebunan paling kurangl 1 (satu) tahun sekali.Baru Pasal 44BaruBaruBaruHapus(1) Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemberi izin jika penerbitan izintidak mengikuti ketentuan.(2) Berdasarkan pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menterimemberikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan kepada pemberi izin.(3) Dalam hal pemberi izin tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan danpelanggaran masih terus terjadi, Menteri memberikan peringatan terhadap pemberi izindengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.(4) Apabila pemberi izin tidak menindaklanjuti peringatan Menteri paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Menteri dapat mengambil alih wewenang pemberi izin dan mengusulkan kepada MenteriDalam Negeri untuk memberikan sanksi terhadap pejabat pemberi izin sesuai peraturanperundang-undangan.243. (2) Penilaian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanberdasarkan rencana kerja pembangunan kebun dan/atau industripengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat permohonan izinusaha perkebunan.244. (3) Untuk kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telahdibangun akan dilakukan penilaian dan pembinaan kinerja secara periodik3 (tiga) tahun sekali.245. (4) Penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atauindustri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian danPembinaan Perusahaan Perkebunan.BAB VII246.SANKSI ADMINISTRASIHapusHapusHapusTetapBAB VIIISANKSI ADMINISTRASI

30NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013247. Baru Pasal 45(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP untuk pemenuhan kebutuhanbahan bakunya diperoleh dari kemitraan, dalam pelaksanaannya menimbulkanpermasalahan dalam pemenuhan pasokan bahan baku, diberikan sanksi peringatantertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.248. Baru (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-Patau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untukdicabut.249. Baru Pasal 46(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-P, tidak melakukan divestasisaham kepada koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikansanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untukmelakukan pengalihan saham kepada koperasi pekebun.250. Baru (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-Pdicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut.251. Baru Pasal 47252.BaruPerusahaan Perkebunan yang terbukti di kemudian hari memberikan pernyataan yang tidakbenar sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 21, maka IUP-B, IUP-P, atau IUPPerusahaan tersebut dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan gubernur atau bupati/walikotamelaporkan kepada Menteri untuk selanjutnya diusulkan pencabutan HGU kepada instansiyang berwenang.Pasal 48(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP, tidakmenyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negaradengan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP-B,IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) diberikan sanksiperingatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untukmenyelesaikan proses perolehan hak atas tanah.253.Baru(2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-B,IUP-P atau IUP dicabut.

31NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013254.Pasal 38(1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-Psebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuanpenambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitaspengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal30 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalamPasal 34 huruf b, c, e, f, g dan/atau h diberikan peringatan paling banyak 3(tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.255. (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak di indahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaanbersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenanguntuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.256.Pasal 39257.Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-Psebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuanpenambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitaspengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d,izin usahanya dicabut, dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untukmencabut Hak Guna Usaha-nya.Berubah Pasal 49Berubah(1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, PersetujuanPerubahan Luas Lahan, Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan,Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidakmelaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 41 hurufa, c, e, f, g dan/atau h diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masingdalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.(2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-B,IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenanguntuk dicabut.Berubah Pasal 50BaruPerusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan PerubahanLuas Lahan, Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan, Persetujuan PerubahanJenis Tanaman, atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dan/atau d, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabutdan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut.Pasal 51(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP dalam rangkapersiapan untuk merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) yang melakukan pembukaan lahanuntuk penyiapan benih, pembenihan, pembuatan sarana dan prasarana melebihi 100hektar, pemberi izin memberikan peringatan untuk menghentikan kegiatannya.258.259.Pasal 40(1) Perusahaan perkebunan memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-Psebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuandiversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak menjaminBaru(2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak peringatan diberikan, perusahaan tidakmenghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka IUP-B, IUP-P, atauIUP dicabut.Berubah Pasal 52(1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok,menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah

32NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasmanutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhansebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan peringatan palingbanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat)bulan.260. (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak di indahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaanbersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenanguntuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.Pasal 41261.262.263.264.265.266.Pengusulan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 , Pasal 39 dan Pasal 40 dilakukan olehMenteri Pertanian atas usul gubernur atau bupati/walikota.BAB VIIIKETENTUAN PERALIHANPasal 42berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) sebagaimana dimaksud dalamPasal 42 diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat)bulan untuk melakukan perbaikan.Berubah (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-Batau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untukdicabut.Berubah Pasal 53BaruBaruBaruTetapPengusulan pencabutan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50, atau Pasal 52dilakukan oleh Menteri atas usul gubernur atau bupati/walikota.Pasal 54(1) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan gubernur atau bupati/walikota tidak bolehbertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.(2) IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatalkan olehpemberi izin.Pasal 55Pernyataan Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 21terbukti tidak benar, maka IUP-B atau IUP Perusahaan dicabut dan diusulkan pencabutan HakGuna Usaha kepada instansi yang berwenang.BAB IXKETENTUAN PERALIHANBerubah Pasal 56(1) Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan(SPUP) yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini, dinyatakan masihtetap berlaku267. Baru(1) Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin TetapUsaha Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Industri (ITUIP), yang telahditerbitkan sebelum peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.(2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan,dinyatakan tetap berlaku dan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh kabupaten/kota yangmerupakan lokasi kebun berada.

33NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013268.269.270.Baru (3) Apabila pemekaran wilayah mengakibatkan lokasi kebun berada pada lintas kabupaten,maka pembinaan selanjutnya dilakukan oleh provinsi.Baru (4) Izin usaha yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangkapenanaman modal sebelum diundangkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.Baru (5) Pembinaan selanjutnya terhadap Perusahaan Perkebunan yang memegang izinsebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan oleh gubernur ataubupati/walikota sesuai kewenangan.271.272.273.274.275.BaruBaruBaruBaruBaruPasal 57(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh HGU, belum memiliki Izin Tetap UsahaBudidaya Perkebunan (ITUBP), Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), SuratPendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), atau Izin Usaha Perkebunan sebelum peraturanini diundangkan, wajib memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP paling lambat 1 (satu) tahunterhitung sejak Peraturan ini diundangkan.(2) Untuk memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)permohonan harus melengkapi persyaratan:a. fotocopy sertifikat HGU,b. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir,komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaanyang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; danc. hasil Penilaian Usaha Perkebunan.(3) Dalam hal perusahaan perkebunan tidak melaksanakan perolehan IUP-B, IUP-P atau IUPdalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur atau bupati/walikotasesuai kewenangan mengusulkan pencabutan hak atas tanah kepada Direktur Jenderalyang membidangi Perkebunan untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang dibidang pertanahan.Pasal 58(1) Untuk Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-P sebelum Peraturan inidiundangkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun harus telah memiliki kebun sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10.(2) Dalam hal lahan untuk pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktersedia, Perusahaan Perkebunan wajib bekerjasama dalam penyediaan kebutuhanbahan baku dari kebun masyarakat, koperasi dan/atau Perusahaan Perkebunan laindalam bentuk perjanjian kerjasama dan diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota,paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.

34NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013276.277.278.279.280.281.282.283.284. (2) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin atau Surat PendaftaranUsaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalampelaksanaan usaha perkebunan harus tunduk pada Peraturan ini.BaruBaru(3) Bagi Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diberi peringatan tertulis sebanyak 3(tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melaksanakan ketentuan.(4) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidakdiindahkan, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenanguntuk dicabut.Baru Pasal 59BaruBaruBaruBaruBaruHapus(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sebelum Peraturan inidiundangkan dan sudah melakukan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan tanpamemiliki hak atas tanah diberi peringatan untuk menyelesaikan hak atas tanah palinglama 2 (dua) tahun.(2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak atas tanah belum dapatdiselesaikan, maka IUP-B, IUP-P, atau IUP dapat dicabut.Pasal 60(1) Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau polakerjasama inti-plasma lainnya, tidak dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (1).(2) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisiwilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan denganMasyarakat Sekitar dan diketahui gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.(3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dapatmenjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.Pasal 61Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, tidakdikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

35NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 19 Juni 2013285.BAB IXTetapBAB XKETENTUAN PENUTUPKETENTUAN PENUTUP286.Pasal 43Pelaksanaan pelayanan perizinan usaha perkebunan di Provinsi Nanggroe AcehDarussalam dan Provinsi Papua dengan otonomi khusus dilakukan oleh provinsisesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Berubah Pasal 62Pelaksanaan pelayanan perizinan usaha perkebunan di Provinsi Aceh dan Papua denganotonomi khusus sesuai peraturan perundang-undangan.287.Pasal 44Pemberian izin usaha budidaya perkebunan dan/atau izin industri pengolahanhasil perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanamanmodal dalam negeri, terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari DirekturJenderal Perkebunan.Hapus(naiksusunan)288. Baru Pasal 63Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagiPerusahaan Perkebunan sesuai peraturan perseroan terbatas.289.Pasal 45Berubah Pasal 64Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian NomorDengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dinyatakan357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan,dicabut dan tidak berlaku.dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.290.Pasal 46Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Berubah Pasal 65Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan penempatannya dalamBerita Negara Republik Indonesia.