Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah - UNDP

Memperdalam informasi dan memobilisasidukungan masyarakat: Pada tahap ini,diadakan pertemuan masyarakat yang lebihluas untuk memobilisasi dukungan dari parapemimpin desa (baik formal maupun informal).Jika diperlukan informasi tambahan, informasiini dapat diperoleh dari diskusi kelompokterarah (FGD). Proses ini memastikan bahwakepemimpinan desa, pemimpin informal danrumah tangga yang lebih kaya akan terlibatdan mendukung upaya-upaya pembangunanyang difokuskan pada kelompok yang kurangberuntung.Musrenbangdes: Setelah mengikuti langkahlangkahdi atas, desa tersebut kemudian siap untukmengadakan Musrenbangdes, yang didasarkanpada rencana pembangunan jangka menengahlima tahun. Draft Rencana Kerja PembangunanDesa (RKPdes) selanjutnya dapat disusun.Langkah-langkah terakhir adalah pertemuanatau kumpul desa untuk mengesahkan RKPdesdan memastikan komitmen dari semua pihakyang berkepentingan (stakeholder) untukmengimplementasikan rencana tersebut danmenyepakati pemantauan terhadap upaya-upyaimplementasi dan pembangunan.Pasca Musrenbangdes: Langkah CLAPP terakhiradalah pendokumentasian proses dan hasil yangberbeda, penyiapan wakil-wakil/delegasi desauntuk pertemuan kecamatan, dan pemberiandukungan kepada kelompok-kelompok desauntuk memulai mobilisasi sumberdaya secarainternal. Dukungan untuk peningkatankapasitas para fasilitator dan penilaian lebihlanjut diberikan oleh ACCESS. Akan tetapi, halini tidak mendukung kegiatan yang muncul dariproses perencanaan. Sebaliknya, pemerintahdesa dan kabupaten diminta untuk memberikankomitmen terhadap pendanaan sebagian dariimplementasi rencana tersebut yang timbulmelalui sumberdaya lokal/desa dan dukunganlangsung dari pemerintah kabupaten melaluiproses Musrenbang.Untuk dapat mengintegrasikan perencanaanpartisipatif ke dalam perencanaan tetap, CLAPP-GPI telah menyusun Rencana PembangunanJangka Menengah Desa (RPJMdes) denganmengacu pada sejumlah peraturan pemerintah.Hal ini, misalnya, dapat menyelaraskan danmengimplementasikan proses perencanaandesa di kabupaten yang sejalan denganKeputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.66 / 2007 (tentang Perencanaan PembangunanDesa); indikator-indikator kemiskinan partisipatifyang dikembangkan adalah indikator-indikatoryang diakui oleh pemerintah daerah (yangberkontribusi terhadap pelaksanaan PeraturanMendagri No. 67 / 2007 tentang InventarisasiKegiatan Pembangunan Desa); dan fasilitatorfasilitatordesa yang dipilih adalah parapendukung keterlibatan perempuan dankelompok miskin, sesuai dengan KeputusanMendgari No. 7/2007 (tentang Kader PemberdayaanDesa).Peta-peta sosio-ekonomik ini, yang menekankankejadian dan penyebaran kemiskinan, kinisedang digunakan oleh sejumlah pemerintahdaerah dalam mengalokasikan dana kabupatenuntuk pengentasan kemiskinan dan dalammengalokasikan dana oleh Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD). Salah satu contohpeta tersebut disajikan pada Gambar 8.Meskipun proses CLAPP pada awalnyadiujicobakan di sejumlah terbatas desa yangtersebar di delapan kabupaten di empat provinsi,tetapi proses tersebut kini diakui oleh sejumlahpihak yang berkepentingan sebagai kontribusiterhadap proses perencanaan partisipatif. Didelapan kabupaten asli, pemerintah daerahmengalokasikan jumlah yang besar untukpelatihan bagi para kader desa dan penyusunanRencana Pembangunan Jangkan MenengahDesa (RPJMdes).Melalui pengembangan ACCESS Tahap II kedelapan kabupaten lain, penggunaan prosesPeningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia25