Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah - UNDP

sebuah pusat dalam forum koordinasi data dikabupaten-kabupaten yang telah mengadopsiP3BM. Koordinasi data secara sentral tersebutmembantu dalam memantau kemajuanberbagai indikator dan dalam mencari informasisecara cepat. Contoh ini dapat direplikasikan dikabupaten-kabupaten lain untuk memperkuatsistem data dan dapat dikoordinasikan denganinisiatif-inisiatif yang sama di tempat lain,seperti proyek pemantauan MDG, yang didanaioleh CIDA dan dipimpin oleh BPS, yang jugabertujuan untuk memperkuat sistem data ditingkat kabupaten dalam rangka membantukabupaten memantau MDG. Selain itu, perlujuga untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan inidan untuk memberi masukan tentang data yangdikumpulkan di tingkat daerah ke tingkat pusatdi mana seluruh perencanaan pembangunandan alokasi anggaran dikoordinasikan denganbaik. Di tingkat pusat, pembentukan sebuahsistem untuk menelusuri (tracking) kerentanandan dampak krisis berbasis web, yang mencakupdata pembangunan manusia dan data MDG,dapat membantu koordinasi tersebut.Kemauan dan komitmen politik yang kuat:Barangkali salah satu contoh terbaik tentangkemauan dan komitmen politik yang kuat berasaldari Propinsi Gorontalo, di mana Gubernur secarapribadi terlibat dalam meyakinkan para bupati,walikota kota dan DPRD untuk mengadopsi IPMsebagai titik acuan utama bagi perencanaandan penganggaran pembangunan. Di sisilain, kabupaten yang telah mengadopsi P3BMmemberikan pelatihan tentang pemahamanalat-alat P3BM kepada DPRD, sehinggamendorong komitmen politik. Oleh karena itu,program-program pelatihan tidak terbatas padapara teknokrat di tingkat kabupaten, kecamatan,atau propinsi, tetapi diperluas kepada parawakil-wakil rakyat yang dapat mempengaruhikebijakan. Praktek ini perlu diadopsi untuksemua, dimana pemerintah pusat memainkanperan penting dalam membimbing propinsi dankabupaten lain ke arah ini secara terkoordinasi.Kapasitas daerah untuk menanganipengumpulan dan analisa data, perencanaandan penganggaran, serta pemantauan danrespon: Sebelum memulai program yangmanapun - apakah P3BM, CLAPP, atau ASIAHRBAP – stakeholder terkait diberi pelatihantentang alat-alat berbeda yang diperlukan untukmeningkatkan kapasitas ini. Seperti disebutkandi atas, pelatihan P3BM juga telah diperluasuntuk DPRD sehingga mereka dapat memahamialat-alat yang digunakan. Praktek ini juga dapatdigunakan untuk program-program yang lain.Memberdayakan masyarakat dan memastikanpartisipasi lokal: Salah satu tema utama P3BMadalah mengemukakan fakta-fakta kinerjakabupaten atau kecamatan dengan menyajikanfakta-fakta ini dengan cara yang rapi, melaluipenggunaan kartu penilaian dan peta kemiskinanyang dapat dipahami oleh semua orang.Alat-alat ini digunakan untuk meningkatkankesadaran masyarakat lokal dan mendorongpara pengambil kebijakan dalam aspek-aspekseperti realokasi anggaran secara efisien untuksektor dan kecamatan yang berbeda. Di sisilain, ASIA HRBAP dan CLAPP dipusatkan padapelibatan masyarakat dari tingkat desa dalammengidentifikasi isu-isu dan secara bersamaanmerumuskan rencana aksi. Ketiga pendekatan inimenggambarkan unsur penting pemberdayaanyang ditetapkan dalam paradigmapembangunan manusia dan menekankanpentingnya penggunaan Musrenbang sebagaiforum untuk mengimplementasikan konsep ini.Diskusi pada Musrenbang yang menggunakanalat-alat P3BM telah membantu merealokasikananggaran untuk sektor-sektor yang tertinggaldalam mencapai MDG di KabupatenWakatobi. Sebagai bagian dari proses CLAPP,di desa Bonto Jai di kabupaten Bantaeng, 50persen dari rencana yang didiskusikan padaMusrenbangdes yang dimasukkan dalamRPJMdes direalisasikan sebelum akhir tahap limatahun. Kedua hal ini menunjukkan potensi untukmelibatkan partisipasi masyarakat dalam prosesPeningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia47