Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah - UNDP

ini berkembang dengan masukan yang cukupbesar dari pemerintah daerah. Di KabupatenJeneponto, Sulawesi Selatan, 113 desa semuanyamemiliki peta sosio-ekonomik dan sekitarseparuh dari desa-desa tersebut telah menyusunRencana Pembangunan Jangka MenengahDesa (RPJMdes) dengan menggunakanpendekatan CLAPP; lebih dari 300 kader desatelah diberi pelatihan tentang penggunaanpendekatan ini. Delapan kabupaten asli jugatelah mengalokasikan dana untuk melakukanreplikasi apa yang dijelaskan di atas dalamcontoh Jeneponto.Selain beberapa kesepakatan di kabupatenkabupatenasli seperti yang disebutkan diatas, ACCESS Tahap II mempunyai kesepakatandengan delapan kabupaten baru (Bima danDompu di NTB, Takalar dan Gowa di SulawesiSelatan; Buton Utara dan Bau-Bau di SulawesiTenggara dan Kupang dan Timor Tengah Selatandi NTT) untuk membantu kabupaten-kabupatentersebut dalam pelatihan kader-kader desadan penyusunan Rencana PembangunanJangka Menengah Desa (RPJMdes). Misalnya,pemerintah daerah Buton Utara (SulawesiTenggara), telah mengalokasikan satu miliarRupiah untuk pelatihan ini selama dua tahun kedepan, dengan fokus pada pelatihan fasilitatordesa, pengembangan indikator kemiskinanpartisipatif, pemetaan desa dan penyusunanRencana Pembangunan Jangka MenengahDesa (RPJMdes). Tabel 5 menunjukkan jumlahRPJMdes yang direncanakan oleh kabupatenpada ACCESS Tahap II.Program ACCESS saat ini sedang membahaspermintaan dari Sumba Barat Daya dan SumbaTengah (kabupaten-kabupaten baru hasilpemekaran dari Kabupaten Sumba Barat di NTT)untuk mendukung visi mereka guna memilikirencana pembangunan desa di seluruh desamereka.Contoh-contoh ini adalah bukti bahwapemerintah daerah menghargai, memahamidan mengakui nilai tambah kontribusi CSOterhadap proses pemerintahan. Hal ini jugaTabel 5: Kesepakatan ACCESS Tahap II dengan pemerintahdaerah untuk menyusun Rencana Pembangunan JangkaMenengah Desa (RPJMDes) dan untuk memberikanpelatihan kepada fasilitator desaPropinsi Kabupaten RPJMDesJeneponto 82Bantaeng 46Takalar 25Gowa 54Sulawesi Selatan 207Buton 63Muna 25Buton Utara 49Kota Bau-Bau 16Sulawesi Tenggara 153Lombok Tengah 6Lombok Barat 18Bima 20Dompu 20Nusa Tenggara Barat 64Sumba Timur 32Sumba Barat 21Kupang 23TTS 16Nusa Tenggara Timur 92Jumlah 516merupakan bukti bahwa pemerintah daerahkini mendengarkan suara rakyat (termasukmasyarakat miskin, perempuan, dan kelompokterpinggirkan lainnya). Ini terlihat dariadanya dana bagi program pengentasankemiskinan pada sektor-sektor teknis yangberbeda (termasuk antara lain kesehatan,pendidikan serta pertanian). Pemerintah daerahmembuktikan bahwa proses tersebut, sertahasil proses partisipatif adalah penting bagiimplementasi program pengentasan kemiskinandan penetapan target kelompok-kelompok yangpaling membutuhkan dukungan.Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia27