You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
RANCANGANPENJELASANATASRANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR … TAHUN …TENTANGKITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANAI. UMUMPenyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru untukmenggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah kolonial Belandadengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukumnasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunannasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukumdan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.Dalam perkembangannya, makna pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidananasional yang semula semata-mata diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna“dekolonisasi” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk “rekodifikasi”, dalamperjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung pelbagai misi yang lebih luassehubungan dengan perkembangan baik nasional maupun internasional. Adapun misi kedua adalahmisi “demokratisasi hukum pidana” yang antara lain ditandai dengan masuknya Tindak PidanaTerhadap Hak Asasi Manusia dan hapusnya tindak pidana penaburan permusuhan atau kebencian(haatzaai-artikelen) yang merupakan tindak pidana formil dan dirumuskan kembali sebagai tindakpidana penghinaan yang merupakan tindak pidana materiil. Misi ketiga adalah misi “konsolidasihukum pidana” karena sejak kemerdekaan perundang-undangan hukum pidana mengalamipertumbuhan yang pesat baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidanadengan pelbagai kekhasannya, sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka Asas-Asas HukumPidana yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itupenyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dilakukan atas dasar misi keempat yaitumisi adaptasi dan harmonisasi terhadap pelbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagaiakibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilainilai,standar serta norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.Pelbagai misi tersebut diletakkan dalam kerangka politik hukum yang tetap memandangperlu penyusunan Hukum Pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untukmenciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukumdengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat dankepentingan individu dalam Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Menelusuri sejarah hukum pidana di Indonesia, dapat diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia berasal dari Wetboek van Strafrecht voorNederlandsch-Indie (Staatsblad 1915 : 732). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Wetboekvan Strafrecht tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (BeritaNegara Republik Indonesia II Nomor 9), Wetboek van Straftrecht voor Nederlandsch-Indie disebutsebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dinyatakan berlaku untuk Pulau Jawa dan
190Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Penyuapan dan Tindak Pidana Jabatanmenjadi Tindak Pidana Korupsi.Pelbagai pembaharuan dan/atau perubahan yang terjadi tersebut pada dasarnya bersifat adhoc dan bernuansa evolusioner serta tidak dapat memenuhi tuntutan 4 (empat) misi perubahanmendasar yang telah diuraikan di atas (dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi dan harmonisasi),sehingga penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru harus dilakukan.BUKU KESATU1. Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidanawarisan Belanda (Wetboek van Strafrecht) dengan Kitab Undang-Undang Hukum PidanaBaru adalah filosofi yang mendasarinya. <strong>KUHP</strong> Warisan Belanda secara keseluruhandilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik (Classical School) yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana (Daad-Strafrecht). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru mendasarkan diri pada pemikiranAliran Neo-Klasik (Neo-Classical School) yang menjaga keseimbangan antara faktorobyektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subyektif (orang/batiniah/sikap batin). Aliran iniberkembang pada Abad ke- 19 yang memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatanatau tindak pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek-aspek individual si pelaku tindakpidana (Daad-dader Strafrecht). Pemikiran mendasar lain yang mempengaruhi penyusunanKitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru adalah perkembangan ilmu pengetahuan tentangkorban kejahatan (victimology) yang berkembang setelah Perang Dunia II, yang menaruhperhatian besar pada perlakuan yang adil terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaankekuasaan. Baik falsafah “Daad-dader Strafrecht” maupun viktimologi akan mempengaruhiperumusan 3 (tiga) permasalahan pokok dalam hukum pidana yaitu perumusan perbuatanyang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dan sanksi(pidana dan tindakan) yang dapat dijatuhkan beserta asas-asas hukum pidana yangmendasarinya.2. Karakter “Daad-dader Strafrecht” yang lebih manusiawi tersebut secara sistemik mewarnaiKitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, yang antara lain juga tersurat dan tersirat dariadanya pelbagai pengaturan yang berusaha menjaga kesimbangan antara unsur/faktorobyektif (perbuatan/lahiriah) dan unsur/faktor subyektif (manusia/batiniah/sikap batin). Halini antara lain tercermin dari pelbagai pengaturan tentang Tujuan Pemidanaan, SyaratPemidanaan, pasangan Sanksi berupa Pidana dan Tindakan, pengembangan AlternatifPidana Kemerdekaan jangka pendek, Pedoman atau Aturan Pemidanaan, Pidana MatiBersyarat, dan pengaturan Batas Minimum Umum Pertanggungjawaban Pidana, Pidana sertaTindakan Bagi Anak.3. Pembaharuan Hukum Pidana materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru initidak membedakan lagi antara tindak pidana (strafbaarfeit) berupa kejahatan (misdrijven) dantindak pidana pelanggaran (overtredingen). Untuk keduanya dipakai istilah tindak pidana.Dengan demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru nantinya hanya terdiri atas 2(dua) Buku yaitu Buku Kesatu memuat Ketentuan Umum dan Buku Kedua yang memuatketentuan tentang Tindak Pidana. Adapun Buku Ketiga Kitab Undang-Undang HukumPidana yang mengatur tentang Tindak Pidana Pelanggaran dihapus dan materinya secaraselektif ditampung ke dalam Buku Kedua dengan kualifikasi Tindak Pidana.
191Alasan penghapusan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa secara konseptual perbedaanantara kejahatan sebagai “rechtsdelict” dan pelanggaran sebagai “wetsdelict” ternyata tidakdapat dipertahankan, karena dalam perkembangannya tidak sedikit beberapa “rechtsdelict”dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan sebaliknya beberapa perbuatan yang seharusnyamerupakan “wetsdelict” dirumuskan sebagai kejahatan, hanya karena diperberat ancamanpidananya. Kenyataan juga membuktikan bahwa persoalan berat ringannya kualitas dandampak tindak pidana kejahatan dan pelanggaran juga relatif, sehingga kriteria kualitatifsemacam ini dalam kenyataannya tidak lagi dapat dipertahankan secara konsisten.Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini diakui pula adanya tindak pidanaatas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindakpidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Adalahsuatu kenyataan bahwa di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan-ketentuanhukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yangbersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalamhal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa “Pemenuhan Kewajiban Adat” setempat yangharus dilaksanakan oleh pembuat tindak pidana. Hal ini mengandung arti, bahwa standar,nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi untuk lebihmemenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti ini tidakakan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogiyang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.4. Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan, lebihlebihdi era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifatdomestik maupun transnasional, maka subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya padamanusia alamiah (natural person) tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulanterorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (legal person)maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini korporasi dapat dijadikan sarana untukmelakukan tindak pidana (corporate criminal) dan dapat pula memperoleh keuntungan darisuatu tindak pidana (crimes for corporation). Dengan dianutnya paham bahwa korporasiadalah subyek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badanhukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalamhukum pidana (corporate criminal responsibility). Di samping itu, masih dimungkinkan pulapertanggungjawaban pidana dipikul bersama oleh korporasi dan pengurusnya yang memilikikedudukan fungsional dalam korporasi atau hanya pengurusnya saja yang dapatdipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan diaturnya pertanggungjawaban pidanakorporasi dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pertanggungjawabanpidana bagi korporasi yang semula hanya berlaku untuk tindak-tindak pidana tertentu di luarKitab Undang-Undang Hukum Pidana, berlaku juga secara umum untuk tindak-tindak pidanalain baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi terhadapkorporasi dapat berupa pidana (straf), namun dapat pula berupa tindakan tata tertib(maatregel). Dalam hal ini kesalahan korporasi diidentifikasikan dari kesalahan pengurusyang memiliki kedudukan fungsional (mempunyai kewenangan untuk mewakili korporasi,mengambil keputusan atas nama korporasi dan kewenangan menerapkan pengawasanterhadap korporasi), yang melakukan tindak pidana dengan menguntungkan korporasi, baiksebagai pelaku, sebagai orang yang menyuruhlakukan, sebagai orang yang turutsertamelakukan, sebagai penganjur maupun sebagai pembantu tindak pidana yang dilakukanbawahannya di dalam lingkup usaha atau pekerjaan korporasi tersebut.
1925. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) tetap merupakan salah satuasas utama dalam hukum pidana. Namun demikian dalam hal-hal tertentu sebagaiperkecualian dimungkinkan penerapan asas “strict liability” dan asas “vicarious liability”.Dalam hal yang pertama, pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telahdipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya, sedangkan yang keduatanggungjawab pidana seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakanbawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batasperintahnya.6. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini diatur mengenai jenis pidana berupapidana pokok, pidana mati, dan pidana tambahan.Jenis pidana pokok terdiri atas :a. pidana penjara;b. pidana tutupan;c. pidana pengawasan;d. pidana denda; dane. pidana kerja sosial.Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidanakerja sosial. Kedua jenis pidana ini bersama dengan pidana denda perlu dikembangkansebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (short prisonsentence) yang akan dijatuhkan oleh hakim, sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana initerpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, di samping untukmenghindari efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pulamasyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalammenjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.Urutan jenis pidana pokok tersebut di atas menentukan berat ringannya pidana (strafmaat).Hakim bebas memilih jenis-jenis pidana (strafsoort) yang akan dijatuhkan di antara kelimajenis tersebut, walaupun dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini hanyadirumuskan tiga jenis pidana yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Sedangkanjenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada hakikatnyamerupakan cara pelaksanaan pidana (strafmodus) sebagai alternatif pidana penjara.Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasaltersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagaiupaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling beratdan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidanapenjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat,dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaantersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perludilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan.7. Dalam pemidanaan dianut sistem dua jalur (double-track system), sebab di samping jenisjenispidana tersebut di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pula jenis-jenistindakan (maatregelen). Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan tindakan kepada merekayang melakukan tindak pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya yang disebabkan karena menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa atauretardasi mental. Di samping itu dalam hal tertentu tindakan dapat pula diterapkan kepadaterpidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan maksud untukmemberi perlindungan kepada masyarakat dan menumbuhkan tata tertib sosial.
1938. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur pula rambu-rambu pemidanaan baruyang berkaitan dengan berat ringannya pidana yakni berupa ancaman pidana minimumkhusus yang sebenarnya sebelumnya juga sudah dikenal dalam perundang-undangan pidanadi luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan sistem pemidanaan baru inidilakukan berdasarkan pertimbangan :- untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi tindak pidanayang sama atau kurang lebih sama kualitasnya;- untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidanayang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;- apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana dapat diperberat, maka sebagai analogdipertimbangkan pula bahwa untuk minimum pidana pun dalam hal-hal tertentu dapatdiperberat.Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuktindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkanmasyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.9. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini ancaman pidana denda dirumuskandengan menggunakan sistem kategori. Sistem ini dimaksudkan agar dalam perumusan tindakpidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup denganmenunjuk kategori denda tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasarpemikiran penggunaan sistem kategori ini adalah bahwa pidana denda termasuk jenis pidanayang relatif lebih sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasiperekonomian. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan nilai mata uang, dengan sistemkategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian, sebab yang diubah tidak seluruhancaman pidana denda yang terdapat dalam perumusan tindak pidana, melainkan cukup mengubah pasalyang mengatur kategori denda dalam Buku Kesatu.10. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur pula mengenai jenis pidana, berat ringannyapidana dan cara pelaksanaan pemidanaan secara khusus terhadap anak. Hal ini karena baik dipandangdari perkembangan fisik maupun psikis anak berbeda dari orang dewasa. Selain itu, pengaturan secarakhusus terhadap anak berkaitan dengan kenyataaan bahwa Indonesia telah meratifikasi KonvensiInternasional tentang Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dalam kerangka pemajuandan perlindungan Hak- Hak Asasi Manusia.BUKU KEDUA1. Untuk menghasilkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat kodifikasi dan unifikasi, disamping dilakukannya evaluasi dan seleksi terhadap pelbagai tindak pidana yang ada di dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana lama, apresiasi juga dilakukan terhadap pelbagai perkembangan tindakpidana yang terjadi di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain, berbagai Undang-Undangtentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan Benda Cagar Budaya,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Kesehatan, Sistem PendidikanNasional, dan sebagainya.2. Secara antisipatif dan proaktif, juga dimasukkan pengaturan tentang Tindak Pidana Pornografi danPornoaksi, Tindak Pidana di Dunia Maya dan Tindak Pidana tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Cybercrime), Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking Crime), dan lain-lain.
1943. Di samping itu, adaptasi terhadap perkembangan tindak pidana internasional yang bersumber dari pelbagikonvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi juga dilakukan,antara lain Tindak Pidana Penyiksaan atas dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentangPengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment orPunishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam,Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), 1984. Di samping itu secara antisipatif diaturpula Kejahatan Perang (War Crimes) yang bersumber pada Statuta Roma 1998 tentang “InternationalCriminal Court”, dan perluasan Tindak Pidana Korupsi yang bersumber pada “United NationsConvention Against Corruption (2003).4. Dengan sistem perumusan tindak pidana semacam itu, maka penambahan beberapa pasal dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana, khususnya di dalam Buku II tak dapat dihindarkan. Dalam hal initerlihat beberapa Bab baru seperti Bab VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, Bab VIItentang Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, Bab IX tentang Tindak PidanaTerhadap Hak Asasi Manusia, Bab XVII tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika danPsikotropika, dan Bab XXXII tentang Tindak Pidana Korupsi.5. Seirama dengan proses globalisasi, lajunya pembangunan dan perkembangan sosial yang disertai denganmobilitas sosial yang cepat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, diperkirakan jenistindak pidana baru masih akan muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, terhadap jenis tindak pidanabaru yang akan muncul yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini,pengaturannya tetap dapat dilakukan melalui amandemen terhadap Kitab Undang-Undang HukumPidana atau mengaturnya dalam Undang-Undang tersendiri karena kekhususannya atas dasar Pasal 211Buku Kesatu.II.PASAL DEMI PASALPasal 1Ayat (1)Ayat ini mengandung asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa suatu perbuatan hanyamerupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada Undang-Undang. Dipergunakannya asas tersebut, oleh karena asas legalitas merupakan asas pokokdalam hukum pidana. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan pidana atau yangmengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal iniberarti bahwa ketentuan pidana tidak berlaku surut demi mencegah kesewenang-wenanganpenegak hukum dalam menuntut dan mengadili seseorang yang dituduh melakukan suatutindak pidana.Ayat (2)Larangan penggunaan penafsiran analogi dalam menetapkan adanya tindak pidanamerupakan konsekuensi dari penggunaan asas legalitas. Penafsiran analogi berarti bahwaterhadap suatu perbuatan yang pada waktu dilakukan tidak merupakan suatu tindak pidana,tetapi terhadapnya diterapkan ketentuan pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yangmempunyai sifat atau bentuk yang sama, karena kedua perbuatan tersebut dipandanganalog satu dengan yang lain. Dengan ditegaskannya larangan penggunaan analogi makaperbedaan pendapat yang timbul dalam praktek selama ini dapat dihilangkan.Ayat (3)Adalah suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapatketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai
195hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidanayaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukumyang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapatpengaturan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini.Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diaturdalam peraturan perundang-undangan. Diakuinya tindak pidana adat tersebut untuk lebihmemenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.Ayat (4)Ayat ini mengandung pedoman atau kriteria atau rambu-rambu dalam menetapkansumber hukum materiel (hukum yang hidup dalam masyarakat) yang dapat dijadikansebagai sumber hukum (sumber legalitas materiIl). Pedoman pada ayat ini berorientasipada nilai nasional dan internasional.Pasal 2Ayat (1)Asas ketentuan pidana tidak berlaku surut (non retroaktif) adalah mutlak. Namun apabilaterdapat perubahan peraturan perundang-undangan pidana setelah seseorang melakukansuatu tindak pidana, maka digunakan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi pembuatbaik sebagai tersangka atau terdakwa.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan”adalah bahwa narapidana yang bersangkutan dibebaskan dari menjalanipidana yang telah dijatuhkan kepadanya. Dengan demikian, apabilanarapidana sedang menjalani pidana, maka pelaksanaan sisa pidanaditiadakan, dan apabila pidana belum dijalani, maka pelaksanaannyagugur. Mengenai putusan pengadilan sudah memperoleh kekuatanhukum tetap, maka instansi atau pejabat yang berwenang menetapkanpembebasan adalah pejabat eksekutif.Ketentuan mengenai pembebasan tersebut berlaku juga bagi tersangkaatau terdakwa yang berada dalam tahanan. Pembebasan tersebutditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatpemeriksaan.Pembebasan pidana tersebut tidak menimbulkan hak bagi terpidanamenuntut ganti kerugian.Ayat (3)Mengingat putusan pengadilan sudah memperoleh kekuatan hukumtetap, maka instansi atau pejabat yang berwenang menetapkanpenyesuaian pidana adalah pejabat eksekutif.Pemberian keringanan pidana tidak menimbulkan hak bagi terpidanamenuntut ganti kerugian.Pasal 3Huruf aKetentuan ini mengandung asas wilayah atau teritorial.Huruf bKetentuan ini mengandung asas teritorial yang diperluas. Perluasan asasteritorial tidak hanya dimaksudkan untuk menjaring tindak pidana dalamkapal atau pesawat udara Indonesia, tetapi juga untuk menjaring tindak
196pidana di dunia maya (cyber crime) yang dilakukan di luar wilayahIndonesia tetapi akibatnya dirasakan atau terjadi di Indonesia. Asas iniberlaku bagi siapa saja, tanpa melihat kewarganegaraan pembuat.Pasal 4Ketentuan dalam pasal ini mengandung asas nasional pasif yang dimaksudkanuntuk melindungi kepentingan hukum negara atau kepentingan nasional yangberupa: (a) kepentingan/keselamatan warga negara di luar negeri; dan (b)kepentingan nasional tertentu di luar negeri.Penentuan kepentingan nasional tertentu yang ingin dilindungi dalam pasal ini,menggunakan perumusan yang limitatif/enumeratif yang terbuka (“open”).Artinya, ruang lingkup kepentingan nasional yang akan dilindungi ditentukansecara limitatif, tetapi jenis tindak pidananya tidak ditentukan secara pasti(rigid). Jadi, tidak menggunakan sistem perumusan limitatif yang rigid.Penentuan jenis tindak pidana mana yang dipandang menyerang/membahayakankepentingan nasional, diserahkan dalam praktek secara terbuka dalam batasbatasyang telah dijadikan tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia.Perumusan limitatif yang tebuka ini dimaksudkan untuk memberikanfleksibilitas dalam praktek maupun fleksibilitas perkembangan formulasi delikoleh pembuat undang-undang di masa yang akan datang. Jadi fleksibilitas itutetap dalam batas-batas kepastian menurut peraturan perundang-undangan yangberlaku. Penentuan delik mana yang menyerang kepentingan nasional, hanyaterbatas pada perbuatan tertentu yang sungguh-sungguh melanggar kepentinganhukum nasional yang penting untuk dilindungi. Pembuat hanya dituntut atastindak pidana menurut hukum pidana Indonesia.Pembuat tindak pidana yang dikenakan ketentuan pasal ini adalah setiap orang,baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang melakukan tindakpidana di luar wilayah negara Republik Indonesia.Alasan penerapan asas nasional pasif karena pada umumnya tindak pidana yangmerugikan kepentingan hukum suatu negara, oleh negara tempat tindak pidanadilakukan (lokus delikti) tidak selalu dianggap sebagai suatu perbuatan yangharus dilarang dan diancam dengan pidana. Oleh karena itu dapat terjadiseseorang yang melakukan suatu perbuatan yang sungguh-sungguh melanggarkepentingan hukum nasional Indonesia akan terhindar dari penuntutan, apabilaperbuatan tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia. Berdasarkanpertimbangan ini, maka untuk melindungi kepentingan nasional Indonesiadirumuskan ketentuan ini.Pasal 5Asas universalitas adalah asas yang melindungi kepentingan hukum baikkepentingan hukum negara Indonesia maupun kepentingan hukum negara lain.Pelanggaran atas kepentingan hukum universal disebut tindak pidanainternasional. Landasan pengaturan asas ini terdapat dalam konvensiinternasional di mana suatu negara menjadi pesertaIndonesia telah menjadi peserta dari beberapa konvensi internasional, antaralain, Konvensi Internasional tentang Uang Palsu, Konvensi Internasional
197tentang Laut Bebas yang di dalamnya diatur tindak pidana pembajakan laut,Konvensi Internasional tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan TerhadapSarana/Prasarana Penerbangan, dan Konvensi Internasional tentang Lalu Lintasdan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Apabila di kemudian hariIndonesia ikut serta dalam konvensi internasional yang mengatur tentang tindakpidana internasional lainnya, maka penunjukan kepada pasal-pasal tindakpidana internasional akan bertambah.Pasal 6Sesuai dengan perkembangan dunia modern, beberapa negara telah mengadakanperjanjian yang memungkinkan warga negara dari negara yang ikut serta dalamperjanjian tersebut dapat diadili oleh masing-masing negara anggota karenamelakukan tindak pidana tertentu. Dengan demikian ketentuan ini dimaksudkanuntuk mengantisipasi perkembangan adanya perjanjian antara Indonesia dannegara lain yang memungkinkan warga negara dari negara lain tersebutpenuntutannya diambil alih dan diadili oleh Indonesia karena melakukan tindakpidana tertentu yang diperjanjikan.Pasal 7Cukup jelas.Pasal 8Dalam masyarakat suatu negara terdapat hukum yang mengatur tingkah lakupara anggota masyarakat dalam rangka menegakkan ketenteraman danketertiban dalam negara itu. Hal yang sama berlaku pula dalam masyarakatinternasional. Negara Indonesia merupakan anggota masyarakat internasional,oleh karena itu sudah selayaknya hukum Indonesia juga ikut serta menegakkanhukum internasional. Ini berarti bahwa ketentuan hukum nasional Indonesiayang bertentangan dengan hukum internasional yang diakui oleh Indonesia,maka hukum nasional Indonesia tidak diberlakukan. Dengan ikut sertanyaIndonesia dalam konvensi-konvensi internasional, maka berarti berlakunyaketentuan pidana Indonesia sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal inidibatasi oleh hukum internasional.Pasal 9Yang dimaksud dengan “waktu tindak pidana” adalah saat dilakukannya tindak pidana. Dalam halini tidak dibedakan antara tindak pidana yang dirumuskan secara formal dan yang dirumuskansecara materiil.Pasal 10Yang dimaksud dengan “tempat tindak pidana” adalah tempat dilakukannya tindak pidana dantempat terjadinya akibat yang ditentukan dalam perumusan Undang-Undang atau yang diperkirakanoleh pembuat tindak pidana. Jadi yang dipakai untuk menentukan tempat ialah teori perbuatanjasmani (de leer van de lichamelijke daad) dan teori akibat (de leer van het gevolg). Mengenaitempat terjadinya akibat, dibedakan antara tempat yang akibat itu sungguh-sungguh terjadi dantempat yang diperkirakan akibat itu akan terjadi. Bagi tindak pidana yang dalam pelaksanaannya
198mempergunakan alat atau sarana, maka tempat tindak pidana adalah tempat alat atau sarana tersebutmulai bekerja.Pasal 11Hukum pidana Indonesia didasarkan pada perbuatan dan pembuat tindak pidananya (daad-daderstrafrecht)dan atas dasar inilah dibangun asas legalitas dan asas kesalahan. Dengan demikian makatindak pidana dan pertanggungjawaban pidana memperoleh kontur yang jelas.Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan sebagai ukuran untuk menentukan suatu perbuatan disebutsebagai tindak pidana. Perbuatan yang dimaksudkan meliputi baik perbuatan melakukan (aktif)maupun tidak melakukan perbuatan tertentu (pasif) yang oleh ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.Dengan perbuatan tidak melakukan (pasif) termasuk perbuatan lalai (nalaten) dalam rangkamencegah terjadinya akibat yang merupakan unsur suatu tindak pidana. Pencegahan akibat daritindak pidana pada dasarnya merupakan kewajiban menurut hukum, kecuali terdapat alasan yangmeyakinkan dan diterima berdasarkan pertimbangan akal yang wajar. Melalaikan pencegahan di sinimempunyai nilai yang sama dengan melakukan suatu tindak pidana meskipun dalam perspektifyang berbeda.Yang dimaksud dengan “perbuatan yang bertentangan dengan hukum” adalah perbuatan yangdinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.Ditentukannya syarat bertentangan dengan hukum, didasarkan pada pertimbangan bahwamenjatuhkan pidana pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak bersifat melawanhukum dinilai tidak adil. Oleh karena itu untuk dapat menjatuhkan pidana, hakim selain harusmenentukan apakah perbuatan yang dilakukan itu secara formil dilarang oleh peraturan perundangundangandan apakah perbuatan tersebut secara materiil juga bertentangan dengan hukum, dalamarti kesadaran hukum masyarakat. Hal ini wajib dipertimbangkan dalam putusan .Pembentuk Undang-Undang dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana, harusmemperhatikan keselarasannya dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Olehkarena itu perbuatan tersebut nantinya tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundangundangantetapi juga akan selalu bertentangan dengan hukum. Pada umumnya setiap tindak pidanadipandang bertentangan dengan hukum, namun dalam keadaan khusus menurut kejadian-kejadiankonkrit, tidak menutup kemungkinan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Dalamhal demikian pembuat tindak pidana membuktikan bahwa perbuatannya tidak bertentangan denganhukum.Pasal 12Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satusama lain dan sulit dihindarkan dalam praktek hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyakmemenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilanterdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktek dapat diatasi dengan jalanmemberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian-kejadiankongkrit. Apabila dalam penerapan dalam kejadian kongkrit, keadilan dan kepastian hukum salingmendesak, maka hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.
199Pasal 13Ayat (1)Permufakatan jahat (samenspanning, conspiracy) dapat dipidana meskipun perbuatan yangdilarang belum terlaksana, karena niat jahat dari dua orang atau lebih yang bermufakatuntuk melakukan tindak pidana telah ada. Permufakatan jahat yang dapat dipidana dibatasihanya pada beberapa tindak pidana yang sangat serius dan ditentukan secara tegas dalamrumusan tindak pidana.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasPasal 14Cukup jelas.Pasal 15Cukup jelas.Pasal 16Cukup jelas.Pasal 17Ketentuan dalam Pasal ini tidak memberikan definisi tentang percobaan, tetapi hanya menentukanunsur-unsur kapan seseorang disebut melakukan percobaan tindak pidana, pembuat tindak pidanatelah mulai melakukan permulaan pelaksanaan tindak pidana dan pelaksanaan itu tidak selesai atautidak mencapai hasil atau akibat yang dilarang.Permulaan pelaksanaan merupakan perbuatan yang sudah sedemikian rupa berhubungan langsungdengan tindak pidana, sehingga dapat dinilai bahwa pelaksanaan tindak pidana telah dimulai.Perbuatan pelaksanaan dibedakan dari perbuatan persiapan, karena jika perbuatan yang dilakukanmasih merupakan persiapan, maka perbuatan tersebut tidak dipidana.Suatu perbuatan dinilai merupakan permulaan pelaksanaan, jika :a. perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;b. secara obyektif, apa yang telah dilakukan sudah mendekati dengan tindak pidana yangdituju. Atau dengan kata lain, sudah mampu atau mengandung potensi mewujudkan tindakpidana tersebut; danc. secara subyektif, dilihat dari niat pembuat tindak pidana tidak diragukan lagi bahwaperbuatan yang dilakukan itu ditujukan untuk mewujudkan tindak pidana.Pasal 18Ketentuan dalam Pasal ini mengatur percobaan yang tidak dipidana, yaitu apabila tidak selesainyaperbuatan itu atas kemauan pembuat tindak pidana. Namun apabila percobaan itu telahmenimbulkan kerugian atau telah merupakan suatu tindak pidana tersendiri, maka ia tetap dipidana.
200Pasal 19Cukup jelasPasal 20Ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek tindak pidana yang dituju dapatterjadi secara relatif atau secara mutlak.Dalam hal ketidakmampuan alat atau ketidakmampuan objek secara relatif, percobaan itu telahmembahayakan kepentingan hukum, hanya karena sesuatu hal tindak pidana tidak terjadi. Dalam halketidakmampuan alat atau ketidakmampuan objek secara mutlak, tidak akan ada bahaya terhadapkepentingan hukum. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka yang dipergunakan adalah teoripercobaan subjektif.Pasal 21Huruf aSuatu tindak pidana dapat dilakukan oleh satu atau beberapa orang. Jikadilakukan oleh beberapa orang, maka tiap-tiap peserta dalam perbuatanitu mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda. Dalamketentuan pasal ini ditentukan bentuk-bentuk dari penyertaan tersebutyaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukan tindak pidana, dipidana sebagai pembuat.Menyuruh melakukan tindak pidana terjadi sebelum dilakukannya tindakpidana dan tidak dipersoalkan tentang cara menyuruh dan cara pembuattindak pidana materiil melakukan tindak pidana. Dalam hal menyuruhmelakukan, pembuat tindak pidana materiil tindak pidana tidak dipidana.Pertanggungjawaban dari orang yang menyuruh dibatasi sampai padaperbuatan yang dilakukan oleh pembuat tindak pidana materiil.Turut serta melakukan tindak pidana adalah mereka yang bersama-samamelakukan tindak pidana. Jadi mereka dengan sengaja ikut serta dantidak perlu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaandilihat sebagai kesatuan. Dengan demikian hal yang utama adalah dalampelaksanaan tindak pidana terdapat kerja sama Dalam menentukan turutserta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing peserta tidakdilihat secara terpisah, berdiri sendiri, dan terlepas dari perbuatan pesertalainnya, tetapi yang erat antarpara peserta.Huruf bPeserta yang dimaksud dalam ketentuan ini disebut sebagai penganjur.Pada dasarnya, penganjur melakukan tindak pidana dengan perantaraanorang lain. Berbeda dengan perbuatan menyuruh di mana pembuattindak pidana materiil tidak dipidana, maka dalam penganjuran pembuattindak pidana materiil dapat dipidana.Tidak setiap tindak pidana yang dilakukan dengan perantaraan oranglain adalah penganjuran. Syarat-syarat untuk penganjuran disebutkansecara limitatif, yakni :
201a. memberi atau menjanjikan sesuatu;b. menyalahgunakan kekuasaan atau martabat;c. menggunakan kekerasan, ancaman, atau penyesatan; ataud. memberi kesempatan, sarana atau keterangan.Yang dimaksud dengan “memberi atau menjanjikan sesuatu” adalahmemberi atau menjanjikan sesuatu barang, uang, dan keuntungan yangakan diterima oleh orang yang dianjurkan melakukan tindak pidana.Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan atau martabat”adalah baik kekuasaan yang berdasarkan hukum publik maupun hukumprivat.Yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan, ancaman, ataupenyesatan” adalah dengan segala macam bentuk kekerasan, ancaman,atau penyesatan yang menimbulkan orang yang dianjurkan melakukantindak pidana. Apabila kekerasan atau ancaman sedemikian rupasehingga pembuat tindak pidana materiil tidak dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan karena itu tidak dapatdipidana, maka dalam keadaan tersebut bukan merupakan penganjurantetapi menyuruh melakukan.Yang dimaksud dengan “memberi kesempatan, sarana atau keterangan”adalah termasuk upaya-upaya yang disyaratkan dalam pembantuan.Huruf cCukup jelasHuruf dYang dimaksud dengan “memancing” adalah membujuk (uitlokken).Pasal 22Terdapat dua macam bentuk pembantuan yaitu pembantuan pada waktumelakukan tindak pidana dan pembantuan yang mendahului tindak pidana.Dalam pemberian bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan hampir terdapatkesamaan dengan ikut serta melakukan. Dalam ikut serta melakukan terdapatkerja sama yang erat antarmereka yang melakukan tindak pidana, namun dalampembantuan kerja sama antara pembuat tindak pidana dan orang yangmembantu tidak seerat kerja sama dalam turut serta. Dalam turut sertamelakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing peserta dilihat sebagai satukesatuan.Bentuk kedua pembantuan dilakukan mendahului pelaksanaan tindak pidanayang sebenarnya, baik dengan memberikan kesempatan, sarana, maupunketerangan.Pasal 23Ketentuan dalam Pasal ini berhubungan dengan pertanggungjawaban pidanadalam penyertaan. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orangsecara bersama-sama, sedangkan di antara mereka terdapat orang yang belumcukup umur atau orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya,karena sakit ingatan, maka orang yang sudah dewasa atau tidak sakit jiwa,
202dijatuhi pidana sebagaimana biasa, sedangkan untuk yang belum cukup umurpidananya dikurangi dan untuk orang yang sakit ingatan tidak dapat dipidana.Pasal 24Cukup jelas.Pasal 25Ayat (1)Beberapa tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam beberapa kejadian,mengingat kepentingan pribadi dari orang yang dikenai tindak pidanaakan lebih besar dirugikan apabila perkara itu dituntut dibandingkandengan kerugian kepentingan umum bila tidak dilakukan penuntutan.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Pada tindak pidana aduan mutlak, pengaduan tidak dapat dipisahpisahkan,dalam arti walaupun disebutkan nama orang tertentu dalampengaduan, penuntutan dilakukan atas semua peserta yang oleh pengadutidak disebutkan. Dalam penuntutan tindak pidana aduan mutlak yangdipentingkan adalah menyebut tindak pidananya. Dalam pengaduanrelatif pengaduan dapat dipecah, dalam arti penuntutan hanya dapatdilakukan terhadap orang yang disebut dalam pengaduan dan tidak dapatdilakukan terhadap orang lain.Pasal 26Cukup jelasPasal 27Cukup jelasPasal 28Cukup jelasPasal 29Cukup jelasPasal 30Cukup jelasPasal 31Ketentuan dalam Pasal ini merupakan ketentuan yang berkaitan dengan alasan pembenar yaitualasan yang menghapuskan sifat melawan hukum tindak pidana. Dengan tidak adanya sifatmelawan hukum, maka walaupun perbuatan yang dilakukan secara formal sesuai dengan rumusantindak pidana, perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana karena pembuat tindakpidana melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan asas bahwa
203untuk dapat dipidana, selain perbuatan yang dituduhkan adalah perbuatan yang dilarang dandiancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perbuatan tersebutharus juga bertentangan dengan hukum.Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah semua peraturan yang dikeluarkanoleh badan yang diberi wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan dalam bataswewenang yang diberikan kepadanya.Pasal 32Ketentuan dalam Pasal ini merupakan ketentuan yang berkaitan dengan alasan pembenar yaitualasan yang menghapuskan sifat melawan hukum tindak pidana, karena melaksanakan perintahjabatan. Dalam hal ini, harus ada hubungan yang bersifat hukum publik antara yang memberikanperintah dan yang melaksanakannya. Ketentuan ini tidak berlaku untuk hubungan yang bersifatkeperdataan.Pasal 33Secara teoritis ada yang berpendapat bahwa antara daya paksa dan keadaan darurat (keadaan dimana suatu kepentingan hukum dalam keadaan bahaya dan untuk mengindarkan bahaya tersebutterpaksa dilanggar kepentingan hukum yang lain) ada yang tumpang tindih dan dalam praktek sulitdibedakan dan dipisahkan.Dalam menentukan adanya unsur keadaan darurat, unsur psikis bukan merupakan pertimbanganyang utama. Yang menjadi pertimbangan utama adalah bahwa dalam keadaan darurat pembuattindak pidana telah mengambil sikap lebih mengutamakan melindungi kepentingan hukum. Denganperkataan lain, pembuat tindak pidana tindak pidana lebih mengutamakan kewajiban sosial yangdiharapkan daripadanya untuk dilakukan. Ini berarti, bahwa dalam menentukan apa yang dilakukanpembuat tindak pidana tindak pidana perlu diteliti apakah perbuatan tersebut wajar dan dapatdipertanggungjawabkan secara etis dan sosial.Jika hakim menyetujui atau menolak adanya alasan suatu keadaan darurat, maka penolakan ataupersetujuan tersebut dinyatakan dalam putusan dengan menyertakan alasan yang jelas.Pasal 34Pembelaan terpaksa juga merupakan unsur alasan pembenar. Untuk menentukan pembelaanterpaksa diperlukan tiga keadaan, yaitu:a. perbuatan yang dilakukan haruslah terpaksa sebagai suatu pembelaan yang perlu;b. pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatifyaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain baik yang menyangkut kehormatan,kesusilaan, atau harta benda; danc. harus ada serangan seketika atau segera yang bersifat melawan hukum.Dalam hal pembuat tindak pidana tindak pidana melakukan pembelaan yang perlu, tetap harus adakeseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima. Jadi asaskeseimbangan merupakan salah satu asas yang harus diperhatikan. Asas lainnya adalah asassubsidiaritas, artinya suatu kekerasan yang dipakai atau pembelaaan yang dilakukan pembuat tindakpidana haruslah terpaksa dilakukan.Pasal 35Cukup jelas.
204Pasal 36Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawabanpidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harusdipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidanalahir dengan diteruskannya celaan (vewijtbaarheid) yang objektif terhadap perbuatan yangdinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektifkepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karenaperbuatannya.Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuattindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana tindak pidana hanyaakan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapanseseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalahpertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukantindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.Pasal 37Ayat (1)Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindakpidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan sebagaimana ditetapkan dalam suatuperaturan perundang-undangan. Apakah pembuat tindak pidana yang telah melakukanperbuatan yang dilarang kemudian juga dijatuhi pidana, sangat tergantung pada persoalanapakah dalam melakukan perbuatan tersebut pembuat tindak pidana dapatdipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, apakah pembuat tindak pidana mempunyaikesalahan.Yang dimaksud dengan “kesalahan” adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukanperbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patutdicela. Apabila pembuat tindak pidana memang mempunyai kesalahan dalam melakukantindak pidana, maka ia akan dijatuhi pidana. Tetapi apabila pembuat tindak pidana tidakmempunyai kesalahan, walaupun telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatantersebut diancam dengan pidana, ia tidak akan dijatuhi pidana. Dengan demikian, asas tiadapidana tanpa kesalahan merupakan asas fundamental dalam pertanggungjawaban pembuattindak pidana karena telah melakukan tindak pidana.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 38Ayat (1)Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian terhadap asas tiadapidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, tidak berlaku bagi semua tindakpidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkanoleh Undang-Undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuattindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinyaunsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuattindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagidiperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas pertanggungjawaban mutlak (strictliability). Asas ini diterapkan antara lain, apabila tindak pidana tersebutdilakukan oleh seseorang dalam menjalankan profesinya, yang
205mengandung elemen keahlian yang memadai (expertise), tanggungjawab sosial (social responsibility) dan kesejawatan (corporateness)yang didukung oleh suatu kode etik.Ayat (2)Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpakesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan danpendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-haltertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampaikepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatanuntuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipunseseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namundalam rangka pertanggungjawaban pidana, ia dipandang mempunyaikesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yangsedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian,maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadiankejadiantertentu yang ditentukan secara tegas oleh Undang-Undangagar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asaspertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas“vicarious liability ”.Pasal 39Ayat (1)Ketentuan pada ayat ini menegaskan kembali prinsip yang dituangkan dalam Pasal 37 ayat(1), bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Secara doktriner, bentuk-bentuk kesalahan dapatberupa kesengajaan dan kealpaan. Oleh karena itu, apabila bentuk-bentuk kesalahan,kesengajaan, atau kealpaan (dolus atau culpa) tidak ada, maka seseorang tidak dapatdipertanggungjawabkan.Ayat (2)Walaupun pada prinsipnya seseorang hanya dapat dipidana apabila ada kesalahan baikberupa kesengajaan atau kelalaian, namun ketentuan ini menegaskan bahwa yang terutamadapat dipidana ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan pemidanaanterhadap tindak pidana kealpaan (culpa) bersifat perkecualian. Ketentuan pada ayat inidimaksudkan, bahwa setiap tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selaludianggap harus dilakukan dengan sengaja apabila pembuat tindak pidananya akandipertanggungjawabkan. Jadi pada dasarnya setiap delik adalah delik kesengajaan (dolus),walaupun unsur sengaja tidak dirumuskan secara eksplisit dalam perumusan tindak pidana.Tidak dirumuskannya sengaja dalam perumusan delik, karena sengaja pada dasarnyaadalah unsur pertanggungjawaban pidana.Penegasan bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengansengaja mengandung arti bahwa “sengaja” merupakan syarat umum untuk adanyapertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu apabila dalam hal-hal tertentu seseorangdipandang patut juga dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan karenakealpaan, maka kealpaan sebagai syarat khusus itu harus secara tegas dirumuskan jugadalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan.Bentuk-bentuk khusus dari kesengajaan (yang dalam perumusan teknis perundangundanganbiasanya digunakan dengan istilah “mengetahui”, “yang diketahuinya”,“padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui”) dinyatakan
206pula sebagai dapat dipidana, maka berbagai istilah atau bentuk-bentukkhusus dari kesengajaan itu harus tetap dirumuskan sebagai syaratkhusus dalam perumusan delik yang bersangkutan. Jadi ketentuan padaayat (2) ini dimaksudkan mengatur pertanggungjawaban pidana terhadapseseorang yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana formil(yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang)maupun delik materiil (yang perumusannya menitikberatkan padaakibat yang dilarang).Ayat (3)Ketentuan ini bermaksud mengatur pertanggungjawaban pidanaterhadap pembuat tindak pidana tindak pidana yang diperberat atau yangdikualifikasikan oleh akibatnya (erfolgsqualifizierte delikte). Secaradoktriner, pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan tindakpidana ini didasarkan pada ajaran “erfolgshaftung” (ajaran“menanggung-akibat”) yang tidak memerlukan adanya hubungan sikapbatin tercela (kesalahan) antara pembuat tindak pidana dengan akibatyang timbul. Ajaran demikian dipandang bertentangan atau tidak sesuaidengan asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagaimana ditegaskan dalamPasal 37. Oleh karena asas kesalahan merupakan asas yang penting,maka dalam ketentuan ini ditegaskan, bahwa untuk dapatdipertanggungjawabkannya seseorang terhadap akibat-akibat tertentuyang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, tetapdiperlukan adanya “kesalahan” walaupun dalam bentuknya yang palingringan, yaitu dapat berupa “kesengajaan dengan sadar kemungkinan”(doluseventualis) atau minimal harus ada kealpaan.Pasal 40Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang tidak dapatdipertanggungjawabkan kepadanya karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasalini, tidak dipidana. Kepada pembuat tindak pidananya dikenakan tindakansebagaimana ditentukan dalam Pasal 101.Untuk dapat dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab yangmenentukan adalah faktor akalnya. Akalnya yang dapat membedakan antaraperbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dalam hal tidakmampu bertanggungjawab, keadaan akal pembuat tindak pidana tidak berfungsinormal. Tidak normalnya fungsi akal, disebabkan karena perubahan padafungsi jiwa yang mengakibatkan gangguan pada kesehatan jiwa. Jadi pembuattindak pidana tidak mampu bertanggung jawab tersebut karena sebab-sebabtertentu yang hanya dapat dijelaskan dari segi medis. Untuk dapat menjelaskantidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, hakim tidak bolehmengandalkan kemampuan berpikir dirinya sendiri. Untuk itu hakim wajibmenghadirkan seorang saksi ahli yang dapat menjelaskan hal tersebut, sehinggapembuat tindak pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggungjawab. Perumusan ketentuan dalam pasal ini bersifat deskriptif normatif yaitumenyebutkan sebab-sebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatantersebut kepada pembuat tindak pidananya dan menentukan pula akibatnya yaitutidak mampu bertanggung jawab.
207Yang dimaksud dengan “gangguan jiwa atau penyakit jiwa” adalah sesuatuperubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan padakesehatan jiwa.Melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berarti :a. tidak mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar;b. tidak mampu untuk mengarahkan kemauannya; atauc. tidak mampu untuk memahami dan menginsyafi sifat melawan hukumdari tindakannya.Yang dimaksud dengan “retardasi mental” adalah suatu keadaan yangmemenuhi kriteria sebagai berikut :a. fungsi intelektual umum berada di bawah rata-rata yang cukup berarti;b. tidak mampu memenuhi norma berdikari dan tanggung jawab sosialsesuai dengan usia dan lingkungan budaya; danc. mulai timbul di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.Kriteria tersebut tidak bersifat mutlak, untuk itu para ahli ilmu jiwakedokteran perlu dimintakan pertimbangan sesuai dengan perkembangandisiplin ilmu yang bersangkutan.Yang dimaksud dengan “tidak mampu untuk memaksudkan suatu tujuan yangsadar” adalah ketidakmampuan mental seseorang untuk membentukkesengajaan yang sadar (intentional disability).Pasal 41Yang dimaksudkan dengan “kurang dapat dipertanggungjawabkan” adalahketidakstabilan mental pada seseorang untuk mengarahkan kemauan ataukehendaknya dalam rangka pertanggungjawaban. Dalam hal demikian pembuattindak pidana tindak pidana dinilai sebagai kurang mampu untuk menginsyafitentang sifat melawan hukumnya dari perbuatan yang dilakukan atau untukberbuat berdasarkan keinsyafan yang dapat dipidana. Atas perbuatan tersebutpidananya dapat diperingan, namun hakim dapat juga hanya menjatuhkantindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa, atau menyerahkan pembuattindak pidana tindak pidana kepada pemerintah untuk diambil tindakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pasal 42Ketentuan dalam Pasal ini berisikan ketentuan alasan pemaaf.Yang dimaksud dengan “alasan pemaaf” adalah alasan yang meniadakankesalahan pembuat tindak pidana tindak pidana, dan oleh karena itu pembuattindak pidana tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana. Perbuatan pembuattindak pidana tindak pidana tetap merupakan tindak pidana, tetapi karenaterdapat alasan pemaaf tersebut maka pembuat tindak pidana tindak pidanatidak dipidana.Ketentuan dalam Pasal ini menegaskan bahwa dalam hal pembuat tindakpidana tindak pidana tidak mengetahui keadaan yang merupakan unsursuatu tindak pidana, maka hal itu menjadi alasan tidak dipidananyapembuat tindak pidana. Dengan perkataan lain, ketentuan ini merupakan
208alasan pemaaf atas dilakukannya tindak pidana tersebut, dengan batasansebagai berikut :a. jika pembuat tindak pidana tindak pidana tidak mengetahuinya itudapat dipersalahkan kepadanya sebagai suatu kealpaan, ataub. jika pembuat tindak pidana tindak pidana tidak mengetahuinya ituberdasarkan alasan-alasan yang tidak masuk akal.Dalam kedua hal tersebut pembuat tindak pidana tindak pidana tetapdipandang mempunyai kesalahan dan karena itu ia tetap dapat dipidana,tetapi pidananya diperingan.Pasal 43Ketentuan dalam Pasal ini sebagaimana juga dalam Pasal 42 berisiketentuan alasan pemaaf. Selanjutnya yang dimaksud dengan “dayapaksa” adalah keadaan sedemikian rupa sehingga pembuat tindakpidana tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melakukan perbuatantersebut. Mengingat keadaan yang ada pada diri pembuat tindak pidana ,maka tidak mungkin baginya untuk menolak atau memilih ketikamelakukan perbuatan tersebut.Pembuat tindak pidana tindak pidana yang melakukan tindak pidanakarena terdorong oleh daya paksa, terpaksa melakukan perbuatan atautidak melakukan perbuatan itu karena didorong oleh suatu tekanankejiwaan yang datangnya dari luar. Dalam keadaan demikian kehendakpembuat tindak pidana menjadi tidak bebas. Dengan adanya tekanan dariluar tersebut, maka keadaan kejiwaan pembuat tindak pidana tindakpidana pada saat itu tidak berfungsi secara normal. Keadaan ini berbedadengan keadaan tidak mampu bertanggung jawab. Dalam keadaan tidakmampu bertanggung jawab, fungsi kejiwaannya tidak normal bukandisebabkan karena tekanan dari luar, melainkan keadaan kejiwaanya itusendiri tidak berfungsi secara normal.Tekanan kejiwaan dari luar merupakan syarat utama. Mungkin pulaseseorang mengalami tekanan kejiwaan, tetapi bukan karena sesuatuyang datang dari luar, melainkan karena keberatan-keberatan yangdidasarkan kepada pertimbangan pikirannya sendiri. Hal yang demikiantidak merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya.Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapatditahan” adalah vis absoluta (daya paksa absolut).Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan ataukekuatan yang tidak dapat dihindari” adalah vis compulsiva (daya paksarelatif).Pasal 44Ketentuan melakukan pembelaan terpaksa yang diatur dalam Pasal ini jugamerupakan alasan pemaaf. Untuk menentukan pembelaan terpaksa diperlukantiga keadaan, yaitu:a. perbuatan yang dilakukan harus benar-benar terpaksa dilakukan;
209b. pembelaan dilakukan hanya terhadap kepentingan yang telah ditentukandalam Undang-Undang, yaitu kepentingan diri, kehormatan, kesusilaan,atau harta benda sendiri atau orang lain; danc. harus ada serangan seketika atau ancaman serangan yang melawanhukum dan segera.Pembelaan dalam ketentuan ini merupakan pembelaan yang melampaui bataskarena kegoncangan jiwa yang hebat yang langsung disebabkan oleh seranganatau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum.Pasal 45Ketentuan dalam Pasal ini juga mengatur alasan pemaaf.Yang dimaksud dengan “dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkunganpekerjaannya” adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatanyang biasa dilakukan oleh yang bersangkutan sebagai tugas sehari-hari.Pasal 46Cukup jelas.Pasal 47Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini korporasi telah diterima sebagai subjekhukum pidana, dalam arti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atasperbuatan yang dilakukan.Pasal 48Kedudukan fungsional diartikan bahwa orang tersebut mempunyai kewenanganmewakili, kewenangan mengambil keputusan, dan kewenangan untukmenerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut. Termasuk di sini orangorangtersebut berkedudukan sebagai orang yang menyuruhlakukan, turut sertamelakukan, penganjuran, atau pembantuan tidak pidana tersebut.Pasal 49Cukup jelas.Pasal 50Mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifatpertanggungjawaban pidana dari korporasi terdapat kemungkinan sebagaiberikut:a. pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan oleh karena itupenguruslah yang bertanggung jawab;b. korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus yangbertanggung jawab; atauc. korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yangbertanggung jawab.Oleh karena itu jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatukorporasi, maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat
210dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya,atau pengurusnya saja.Pasal 51Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 tanggung jawab korporasidalam hukum pidana telah diterima sebagai suatu prinsip hukum. Namunkorporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidanaterhadap semua obyek, kecuali jika secara khusus telah ditentukanbahwa perbuatan tersebut masuk dalam lingkungan usahanya. Hal iniharus secara tegas diatur dalam Anggaran Dasar atau ketentuan lain yangberlaku sebagai Anggaran Dasar dari korporasi yang bersangkutan.Pasal 52Dalam hukum pidana, penjatuhan pidana selalu harus dipandang sebagaiultimum remedium. Oleh karena itu, dalam menuntut korporasi harusdipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikanperlindungan yang lebih berguna dibandingkan dengan tuntutan pidanadan pemidanaan. Jika memang telah ada bagian hukum lain yang mampumemberikan perlindungan yang lebih berguna, maka tuntutan pidanaatas korporasi tersebut dapat dikesampingkan.Pengenyampingan tuntutan pidana atas korporasi tersebut harusdidasarkan pada motif atau alasan yang jelas.Pasal 53Cukup jelas.Pasal 54Ayat (1)Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan,peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidanayang terdapat dalam peraturan perundang-undangan denganmenjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu.Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan,yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, danresosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspekpsikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yangbersangkutan.Ayat (2)Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namunpemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidakmerendahkan martabat manusia.Pasal 55Ayat (1)Ketentuan pada ayat ini memuat pedoman pemidanaan yangsangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atauberat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.
211Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedomantersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsionaldan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana.Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakimdapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantumpada ayat (1) ini.Unsur “berencana” sebagaimana ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, tidak dimasukkan dalamrumusan tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal BukuKedua. Tidak dimuatnya unsur ini tidak berarti bahwa unsurberencana tersebut ditiadakan, tetapi lebih bijaksana jikadijelaskan dalam penjelasan ayat (1) ini. Berdasarkan hal ini,maka dalam menjatuhkan pidana hakim harus selalumemperhatikan unsur berencana, kesalahan pembuat tindakpidana, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, caramelakukan tindak pidana, dan sikap batin pembuat tindak pidana.Ayat (2)Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas rechterlijke pardonyang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maafpada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yangsifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini dicantumkandalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwaterbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.Pasal 56Cukup jelas.Pasal 57Dengan memperhatikan bahwa salah salah satu tujuan pemidanaanberorientasi kepada usaha untuk memperbaiki perilaku terpidana, makakepada terpidana yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantumdalam Pasal ini selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan ataupenyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yangdiperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian sepertiini maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan ataspidana hanyalah :a. kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana; danb. perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebihbesar lagi.Setiap perubahan atau penyesuaian harus disetujui oleh terpidanayang bersangkutan agar benar-benar dapat menunjang kemajuan yangtelah dicapai. Perubahan atau penyesuaian ini dilakukan dengan putusanpengadilan atas dasar permohonan yang diajukan ke pengadilan dantidak mengurangi kewenangan yang ada pada Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum untuk memberikan remisi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
212Pasal 58Ayat (1)Ketentuan pada ayat ini memberi kemungkinan kepada hakimuntuk tidak menjatuhkan pidana penjara. Syarat-syarat yang harusdipenuhi agar hakim dapat tidak menjatuhkan pidana penjaraialah:a. terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancamdengan pidana penjara;b. hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjarasetelah mempertimbangkan:- tujuan pemidanaan;- pedoman pemidanaan;- pedoman penjatuhan pidana penjara;c. terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara untuktindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapanbelas) tahun.Kemungkinan yang diberikan kepada hakim untuk menjatuhkanpidana denda sebagai pengganti pidana penjara terhadap terdakwayang melakukan tindak pidana yang hanya diancam denganpidana penjara, dimaksudkan untuk mengatasi sifat kaku dariperumusan pidana yang bersifat tunggal yang seolah-olahmengharuskan hakim untuk hanya menjatuhkan pidanapenjara. Di samping itu, dimaksudkan pula untuk menghindaripenjatuhan pidana penjara yang pendek.Ayat (2)Berdasarkan ketentuan pada ayat ini kewenangan hakim untukmenjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjarasebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi yaitu pembuattindak pidana tetap dijatuhi pidana penjara meskipun diancamdengan pidana tunggal apabila yang bersangkutan pernahdijatuhi pidana perjara karena tindak pidana yang dilakukannyasetelah berumur 18 (delapan belas) tahun.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Kewenangan hakim untuk mengganti pidana penjara denganpidana denda, dilakukan pembatasan penggunaannya terhadaptindak pidana harta benda yang diancam pidana penjara secaratunggal, tetapi mempunyai sifat merusak tatanan dalammasyarakat (bersifat koruptif). Untuk tindak pidana ini hakimhanya boleh menjatuhkan pidana denda bersama-sama denganpidana penjara.
213Pasal 59Ayat (1)Dalam ketentuan ini hakim diberi kewenangan untukmenjatuhkan pidana tambahan atau mengenakan tindakanterhadap seseorang yang melakukan tindak pidana yang hanyadiancam dengan pidana denda. Pertimbangannya karena tindakpidana yang hanya diancam dengan pidana denda dipandangsebagai tindak pidana yang ringan. Pidana tambahan atautindakan yang dapat dijatuhkan hanya tertentu saja, khususnyayang bernilai uang seperti pembayaran ganti rugi, pemenuhankewajiban adat yang bernilai uang, atau perbaikan atas akibatyang ditimbulkan oleh tindak pidana yang bersangkutan.Ayat (2)Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegahkemungkinan tidak efektifnya penjatuhan pidana denda untukseseorang yang telah berulangkali melakukan tindak pidana yanghanya diancam dengan pidana denda.Pasal 60Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi rumusan pidanayang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakimsenantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukanatau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan apabila hal tersebuttelah memenuhi tujuan pemidanaan.Pasal 61Cukup jelas.Pasal 62Ayat (1)Ketentuan pada ayat ini mengatur perhitungan masa pidanaapabila terpidana dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentuatau pidana penjara pengganti pidana denda. Pengurangan masapidana yang dimaksud dalam ketentuan ayat ini bertujuan untukmenimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidanadalam menjalani pembinaan selanjutnya.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 63Cukup jelas.Pasal 64Cukup jelas.
214Pasal 65Ketentuan dalam Pasal ini memuat jenis-jenis pidana yang dapatdijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana terhadap tindak pidana yangdirumuskan dalam Buku Kedua hanya meliputi jenis pidana penjara,pidana denda, dan/atau pidana mati. Pidana tutupan dan pidanapengawasan pada dasarnya merupakan suatu cara pelaksanaan pidanasebagai alternatif dari pidana penjara. Sedangkan pidana kerja sosial,merupakan jenis pidana baru yang di pelbagai negara sudahdilaksanakan secara luas. Pencantuman jenis pidana ini merupakankonsekwensi diterimanya hukum pidana yang bersifat “daaddaderstrafrecht” yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkanalternatif pidana kemerdekaan. Melalui penjatuhan jenis pidana initerpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapatberperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana denganmelakukan hal-hal yang bermanfaat.Pasal 66Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkanbahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkandengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yangpaling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatifdengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup ataupidana penjara paling lama 20 (tahun).Pasal 67Ayat (1)Pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidanapokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif.Pidana tambahan harus dicantumkan secara jelas dalam rumusantindak pidana yang bersangkutan, sehingga hakim dapatmempertimbangkan untuk dikenakan terhadap terpidana.Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu, apabilaterpidananya adalah korporasi dalam keadaan tertentu mempunyaiefek penangkalan yang lebih efektif. Karena itu hakim dapatmengenakan pidana pencabutan hak yang dimiliki suatu korporasimeskipun dalam rumusan pidana ancaman tersebut tidakdicantumkan.Begitu pula pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat,hakim bebas untuk mempertimbangkan apakah akan menjatuhkanpidana tambahan ini, meskipun tidak tercantum sebagai ancamandalam rumusan tindak pidana. Pemenuhan kewajiban adat yangdijatuhkan oleh hakim diharapkan dapat mengembalikankeseimbangan dalam masyarakat yang terganggu karenadilakukannya suatu tindak pidana.
215Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 68Cukup jelas.Pasal 69Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini di samping menganut asasmaksimum khusus juga ketentuan minimum khusus. Maksimum khususdalam arti untuk tiap jenis pidana terdapat maksimum ancamanpidananya, sedangkan untuk batas pemidanaan yang paling rendahditetapkan minimum umum. Minimum umum untuk pidana penjaraadalah satu hari. Minimum khusus dalam arti untuk tindak pidana yangmeresahkan masyarakat.Seseorang yang melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhkan pidanapenjara paling lama 15 (lima belas) tahun, akan tetapi hakim dapatmenjatuhkan pidana selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut bilamanatindak pidana itu diancam pidana mati atau seumur hidup, atau adapemberatan pidana. Tetapi dalam keadaan bagaimanapun hakim tidakboleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari 20 (dua puluh) tahun.Pasal 70Ketentuan Pasal ini memberi kewenangan kepada pejabat yangberwenang yang ditentukan dalam Keputusan Presiden untuk memberikeringanan pidana bagi terpidana seumur hidup, yaitu dengan mengubahpidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun dengan ketentuan apabila terpidana telah menjalanipidananya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dengan berkelakuanbaik.Karena putusan pengadilan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap,maka instansi atau pejabat yang diberi wewenang menetapkankeringanan pidana adalah eksekutif.Pasal 71Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk membantu hakim dalammenentukan takaran pidana yang akan dijatuhkan. Bersama-sama denganketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55, hakim diharapkan dapatmenjatuhkan pidana secara proporsional dan efektif.
216Pasal 72Ketentuan dalam Pasal ini memuat ketentuan pembebasan bersyarat baginarapidana yang menjalani pidana penjara. Narapidana yang dapatdiberikan pembebasan bersyarat hanyalah narapidana yang masapidananya paling singkat 1 1/2 (satu satu per dua) tahun. Setelahnarapidana menjalani pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) bulandi Lembaga Pemasyarakatan dan berkelakuan baik, maka narapidanatersebut dapat diberikan pembebasan bersyarat dengan harapan dapatdibina sedemikian rupa untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat.Oleh karena itu selama menjalani pidana dalam lembaga, setiapnarapidana harus dipantau mengenai perkembangan hasil pembinaanterhadap dirinya.Dalam hal narapidana telah melakukan beberapa tindak pidana sehinggaharus menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, maka untukmempertimbang-kan kemungkinan pemberian pembebasan bersyarat,pidana tersebut dijumlahkan dan dianggap satu pidana.Pemberian pembebasan bersyarat disertai dengan masa percobaan. Masapercobaan ini sama dengan sisa waktu pidana penjara yang masih belumdijalani ditambah 1 (satu) tahun. Dalam masa percobaan ditentukan pulasyarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana. Apabila dalam masapercobaan terpidana ditahan secara sah karena sesuatu perkara, makawaktu selama ia berada dalam tahanan tidak diperhitungkan.Pembebasan bersyarat harus dipandang sebagai usaha pembinaan danbukan sebagai hadiah karena berkelakuan baik.Pasal 73Dalam ketentuan Pasal ini ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhiselama masa percobaan. Syarat untuk tidak melakukan tindak pidanaselama masa percobaan merupakan syarat umum. Sedangkan syaratkhusus dalam masa percobaan adalah perbuatan tertentu yang harusdihindari atau harus dilakukan oleh narapidana, misalnya tidak bolehminum minuman keras. Syarat-syarat khusus tersebut tidak bolehmengurangi hak narapidana misalnya hak menganut dan menjalankanibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.Pasal 74Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai kemungkinan pencabutanpembebasan bersyarat. Tiga bulan setelah habis masa percobaan,pembebasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali. Namun apabilasebelum waktu 3 (tiga) bulan narapidana dituntut karena melakukantindak pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir denganputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, makapembebasan bersyarat dapat dicabut kembali.Dalam hal terpidana harus menjalani kembali pidananya, maka jangkawaktu antara saat mulai menjalani pembebasan bersyarat dan saat mulaimenjalani kembali pidananya tidak dihitung sebagai menjalani pidana.
217Pasal 75Cukup jelas.Pasal 76Pidana tutupan, meskipun merupakan salah satu jenis pidana pokok,namun pada dasarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjarayang bersifat istimewa (bijzondere strafmodaliteit). Karena itu jenispidana ini tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatutindak pidana.Pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif daripembuat tindak pidana tindak pidana yaitu karena terdorong olehmaksud yang patut dihormati. Tindak pidana yang dilakukan karenaalasan ini pada dasarnya tindak pidana politik.Maksud yang patut dihormati dimaksud harus ditentukan oleh hakimdan harus termuat dalam pertimbangan putusannya.Pasal 77Pelaksanaan pidana pengawasan ini dikaitkan dengan ancaman pidanapenjara. Pidana pengawasan bersifat non-custodial, probation, ataupidana penjara bersyarat yang terdapat dalam Kitab Undang-UndangHukum Pidana lama. Pidana ini merupakan alternatif dari pidanapenjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya.Pasal 78Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak padapertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatanterpidana. Pidana pengawasan ini pada umumnya dijatuhkan kepadaorang yang pertama kali melakukan kejahatan (first offender) dan palinglama 3 (tiga) tahun.Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana pengawasan dilakukan olehpejabat pembina yang ada di Balai Pemasyarakatan Direktorat JenderalPemasyarakatan pada departemen yang bertanggung jawab di bidanghukum. Pejabat ini dapat pula meminta bantuan dari pemerintah daerah,lembaga sosial, atau orang tertentu.Mengenai lama pengawasan, pejabat pembina dapat mengusulkankepada hakim pengawas untuk memperpanjang atau memperpendekmasa pengawasannya. Usul untuk memperpanjang apabila selama dalampengawasan terpidana menunjukkan gejala-gejala yang membawadirinya ke arah pelanggaran hukum. Sebaliknya usul untukmemperpendek apabila sikap dan tingkah laku terpidana menunjukkanperbaikan. Perpanjangan masa pengawasan tidak boleh menjadi lebihdari 2 (dua) kali masa pengawasan yang ditetapkan sebagai pidana.Penetapan perubahan jangka waktu pengawasan adalah perubahan ataspidana yang dijatuhkan, karena itu harus didengar pendapat pihakterpidana, pejabat pembina, atau orang lain jika diperlukan.
218Apabila dalam menjalani pidana pengawasan terpidana disyaratkanmelakukan pekerjaan tertentu, terpidana mendapat pembayaran ataspekerjaannya yang hasilnya untuk terpidana, korban, atau untuk negara.Pasal 79Cukup jelas.Pasal 80Ayat (1)Pidana denda sebagai salah satu sarana dalam politik kriminaltidak kalah efektif dengan jenis pidana lainnya, oleh karena itudalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini jenis pidanadenda tetap dipertahankan.Ayat (2)Dalam menentukan satuan terkecil pidana denda sebagaimanaditentukan pada ayat ini dipergunakan jumlah besarnya “upahmaksimum harian”.Ayat (3)Dalam ketentuan ayat ini, pidana denda dirumuskan secarakategoris. Perumusan secara kategoris ini dimaksudkan agar:a. diperoleh pola yang jelas tentang maksimum denda yangdicantumkan untuk berbagai tindak pidana; danb. lebih mudah melakukan penyesuaian, apabila terjadiperubahan ekonomi dan moneter.Maksimum kategori pidana denda yang teringan (kategori I)adalah kelipatan 100 (seratus) kali jumlah pidana dendasebagaimana ditentukan pada ayat (2), sedangkan maksimumkategori pidana denda yang terberat (kategori VI) adalah kelipatan200.000 (dua ratus ribu) kali. Kategori lainnya (II, III, IV, dan V)berturut-turut merupakan kelipatan 500 (lima ratus) kali, 2000(dua ribu), 5000 (lima ribu), dan 20.000 (dua puluh ribu) kalijumlah pidana denda sebagaimana ditentukan dalam ayat (2).Ayat (4)Mengingat pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasihanya pidana denda, maka wajar apabila ancaman maksimumpidana denda yang dijatuhkan pada korporasi lebih berat daripadaancaman pidana denda terhadap orang perseorangan. Untuk itutelah dipilih cara menentukan maksimum pidana denda bagikorporasi yang melakukan tindak pidana yaitu kategori lebihtinggi berikutnya.Ayat (5)Dalam hal rumusan tindak pidana dalam suatu peraturanperundang-undangan tidak mencantumkan ancaman pidana dendaterhadap korporasi, maka berlaku ketentuan pada ayat ini, denganminimum pidana denda sebagaimana ditentukan pada ayat (6).
219Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.Pasal 81Mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan, maka dalampenjatuhan pidana denda hakim harus memperhatikan kemampuanterpidana secara nyata.Pasal 82Cukup jelas.Pasal 83Cukup jelas.Pasal 84Cukup jelas.Pasal 85Cukup jelas.Pasal 86Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjarajangka pendek dan denda yang ringan. Salah satu pertimbangan yangharus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harusada persetujuan terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam Forced LabourConvention (Geneva Convention 1930), the Convention for theProtection of Human Rights and Fundamental Freedom (Treaty ofRome 1950), the Abolition of Forced Labour Convention (the GenevaConvention, 1957) dan the International Covenant on Civil and PoliticalRights (the New York Convention, 1966).Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana(work as a penalty), oleh karena itu pelaksanaan pidana ini tidak bolehmengandung hal-hal yang bersifat komersial. Riwayat sosial terdakwadiperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yangbersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidanakerja sosial. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumahsakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembagasosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesiterpidanaPasal 87Dalam ketentuan Pasal ini kembali ditekankan sifat kekhususan pidanamati yaitu hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir untukmengayomi masyarakat.
220Pasal 88Ayat (1)Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidanadidasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebutdinilai paling manusiawi. Dalam hal dikemudian hari terdapatcara lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembakterpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan denganperkembangan tersebut.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil harus ditundasampai ia melahirkan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksananpidana mati tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhanterhadap dua makhluk.Begitu pula pelaksanaan pidana mati terhadap orang sakit jiwaditangguhkan sampai orang yang bersangkutan sembuh daripenyakitnya.Ayat (4)Mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapatdiperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksanaannya barudapat dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasiorang yang bersangkutan.Berkaitan dengan pidana mati, Indonesia sudah mengikutikonvensi Safeguards Quaranteeing Protection on the Rights ofthose Facing the Death Penalty Economic and Social CouncilResolution 1984/50, adopted 25 May 1984.Pasal 89Dalam Kitab Undang-Undang Pidana ini, pidana mati bukan sebagaisalah satu jenis pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus. Kekhususanini ditunjukkan bahwa pidana mati diancamkan dan dijatuhkan secarasangat selektif. Dalam hubungan ini, hakim pertama-tama selalumempertimbangkan secara mendalam apakah dalam kasus yang dihadapidapat diterapkan pidana alternatif “penjara seumur hidup” ataupun“penjara 20 (dua puluh) tahun”. Dalam hal masih terdapat keraguanmengenai kemungkinan penggunaan salah satu pidana alternatif tersebutuntuk kasus yang bersangkutan, maka dalam ketentuan Pasal ini dibukakemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan “pidana mati bersyarat”.Dalam hal syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal ini dipenuhi olehterpidana selama masa penundaan 10 (sepuluh) tahun, maka Menteriyang bertanggung jawab di bidang hukum dapat mengubah pidanatersebut menjadi salah satu pidana alternatif. Dengan pola ini, makajelaslah bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini inginmembatasi pelaksanaan pidana mati sesuai dengan perasaan keadilanyang berkembang dalam masyarakat.
221Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dihitung sejakpermohonan grasi ditolak.Pasal 90Dengan pola pemikiran yang sama dengan Pasal 87, maka dalam halputusan hakim yang menjatuhkan pidana mati telah memperolehkekuatan hukum tetap dan permohonan grasinya ditolak, namunpelaksanaan pidana mati tersebut tertunda selama 10 (sepuluh) tahunbukan karena terpidana melarikan diri, maka Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum berwenang untuk mengubah putusan pidana matimenjadi pidana penjara seumur hidup.Pasal 91Ayat (1)Hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakimditentukan secara limitatif, yaitu terbatas pada hal-hal yangtercantum dalam Pasal ini. Dalam penjatuhan pidana tambahanyang perlu mendapat perhatian adalah pencabutan hak-haktersebut jangan sampai mengakibatkan kematian perdata bagiseseorang, artinya, yang bersangkutan kehilangan sama sekalihak-haknya sebagai warganegara yang harus dapat hidup secarawajar dan manusiawi.Hak-hak yang dapat dicabut senantiasa dikaitkan dengan tindakpidana yang dilakukan oleh terpidana. Hal ini dimaksudkan untukmencapai salah satu dari tujuan pemidanaan, khususnya demipengayoman atau perlindungan masyarakat.Yang dimaksud dengan “profesi” adalah pekerjaan yangmemerlukan keahlian tertentu serta yang memiliki kode etiktertentu pula.Ayat (2)Dalam hal terpidana adalah korporasi, pidana tambahan dapatberupa pencabutan hak yang diperoleh korporasi, misalnya, hakuntuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha tertentu.Pasal 92Cukup jelas.Pasal 93Cukup jelas.Pasal 94Cukup jelas.Pasal 95Ketentuan dalam Pasal ini memperluas kemungkinan penjatuhan pidanaperampasan barang-barang tertentu dan tagihan. Pidana ini dapat
222dijatuhkan terlepas dari pidana pokok dalam hal tindak pidana yangbersangkutan diancam dengan pidana penjara tidak lebih daripada 7(tujuh) tahun atau apabila hakim hanya mengenakan tindakan.Pasal 96Barang dan tagihan yang dikenai perampasan adalah yang eratkaitannya dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh pembuattindak pidana tindak pidana dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan.Barang yang dapat dirampas ditentukan secara limitatif. Hal ini harusdibedakan dengan “perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakpidana”, lihat Pasal 85 ayat (2) huruf b. Dalam hal yang terakhir inihubungan antara tindak pidana dengan keuntungan tidaklah ditentukanbentuknyaPasal 97Ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda, lihat ketentuan Pasal83, Pasal 84, dan Pasal 85.Pasal 98Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dimaksudkan agarmasyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yangdijatuhkan kepada terpidana. Pidana tambahan ini dimaksudkan untukmemberi perlindungan kepada masyarakat.Seperti pada pidana perampasan barang tertentu, apabila terpidana tidakmembayar biaya pengumuman, maka berlaku ketentuan yang samauntuk pidana pengganti untuk pidana denda.Pasal 99Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugianmenunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban suatu tindakpidana. Ganti kerugian harus dibayarkan kepada korban atau ahli wariskorban. Untuk itu, hakim menentukan siapa yang merupakan korbanyang perlu mendapat ganti kerugian tersebut.Seperti pada pidana perampasan barang tertentu atau pengumumanputusan hakim, maka kepada terpidana yang tidak membayar gantikerugian yang ditetapkan oleh hakim, dikenakan ketentuan tentangpidana pengganti untuk pidana denda.Pasal 100Cukup jelas.Pasal 101Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menganut sistem dua jalurdalam pemidanaan (double track system), yaitu di samping pembuattindak pidana tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakanberbagai tindakan.
223Dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa pembuat tindak pidana yangmemenuhi ketentuan pasal tersebut tidak dapat dipidana tetapi hanyadikenakantindakan. Terhadap pembuat tindak pidana tindak pidana yangmemenuhi ketentuan Pasal 41 hakim dapat memilih antara mengurangipidana yang dijatuhkan atau mengenakan tindakan.Tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku dibagi dalam 2 (dua)kelompok. Kelompok yang pertama diperuntukkan bagi orang yangtidak mampu bertanggung jawab atau kurang mampu bertanggungjawab. Sedangkan kelompok kedua diperuntukkan bagi orang yangmampu bertanggung jawab dan dimaksudkan untuk memberiperlindungan kepada masyarakat.Pasal 102Cukup jelas.Pasal 103Rumah sakit yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini baik rumah sakitmilik pemerintah atau swasta.Pasal 104Cukup jelas.Pasal 105Cukup jelas.Pasal 106Cukup jelas.Pasal 107Putusan pengadilan yang berupa perampasan keuntungan yang diperolehdari tindak pidana dimaksudkan agar pembuat tindak pidana tindakpidana tidak dapat menarik manfaat dari tindak pidana yang dilakukan,meskipun hubungan antara keuntungan dan tindak pidana tidakdimasukkan ke dalam bentuk-bentuk yang ditentukan dalam Pasal 96.Tindakan perampasan ini bertujuan memberantas kegiatan pencucianuang haram (money laundering) atau yang dikenal pula dengan namapemutihan uang haram atau menyamarkan uang haram, yang diperolehdari tindak pidana antara lain perdagangan narkotika.Pasal 108Cukup jelas.Pasal 109Cukup jelas.
224Pasal 110Cukup jelas.Pasal 111Cukup jelas.Pasal 112Cukup jelas.Pasal 113Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapatdipertanggungjawabkan secara pidana bagi seorang anak yangmelakukan tindak pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahundidasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional,intelektual, dan mental anak.Seorang anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapatdipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penyelesaiankasusnya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundanganlainnya.Batas umur maksimum 18 (delapan belas) tahun untuk dapat diajukan kepengadilan anak, adalah sesuai dengan umur kedewasaan anak, agar bagimereka dapat diterapkan ketentuan mengenai anak.Pasal 114Mengingat jiwa anak yang masih peka dan labil, maka sedapat mungkinanak sebagai pembuat tindak pidana dihindarkan dari pemeriksaan disidang pengadilan.Pasal 115Mengingat bahwa pengulangan tindak pidana (recidive) yang dilakukanoleh anak pada umumnya disebabkan oleh pengaruh lingkungan danbukan karena bakat jahat dari anak itu sendiri, maka pemberatan pidanapada pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak tidak perluditerapkan.Pasal 116Ketentuan dalam Pasal ini memuat jenis-jenis pidana bagi anak yangdapat dijatuhkan oleh hakim. Hakim dapat memilih pidana yangdianggap tepat sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yangdilakukan dan sifat anak yang bersangkutan.Jenis pidana pokok bagi anak yang terdapat dalam Pasal ini disusun dariyang ringan dan secara bertahap ke pidana yang lebih berat.Pasal 117Yang dimaksud dengan “pidana verbal” adalah jenis pidana yang palingringan dan tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan bagi anak.
225Pidana verbal terdiri atas pidana peringatan dan pidana teguran keras.Yang dimaksud dengan “pidana peringatan” adalah pemberian nasihatkepada anak agar menjauhi perbuatan yang negatif.Yang dimaksuddengan “pidana teguran keras” adalah tidak hanya sekadar memberinasihat melainkan anak diberi peringatan keras.Pasal 118Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai pidana dengan syarat.Dalam hal pidana dengan syarat, hakim tidak menjatuhkan pidanapenjara, tetapi berupa pidana pembinaan di luar lembaga, pidana kerjasosial, atau pidana pengawasan. Pada waktu menjatuhkan salah satupidana tersebut, hakim menentukan syarat-syarat baik umum maupunkhusus, yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Apabilasyarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dilakukanperpanjangan waktu menjalani pidana tersebut.Pasal 119Pidana pembinaan di luar lembaga dimaksudkan untuk memberikanpembinaan kepada anak, baik dalam rangka penyembuhan karena tidakatau kurang mampu bertanggung jawab pidana disebabkan sakit jiwaatau retardasi mental ataupun berupa pembinaan lainnya bagi anak yangsehat jiwanya untuk memperoleh keterampilan yang berguna bagikehidupannya.Pasal 120Ketentuan dalam Pasal ini mutatis mutandis dengan pidana kerja sosialbagi orang dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (3) danayat (4).Pasal 121Ketentuan dalam Pasal ini mutatis mutandis dengan pidana pengawasanbagi orang dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 , Pasal 78,dan Pasal 79.Pasal 122Cukup jelas.Pasal 123Pada dasarnya pidana denda harus dibayar oleh anak itu sendiri sehinggapidana itu dapat dirasakan oleh anak. Oleh karena itu, pidana dendadijatuhkan pada anak yang telah berumur 16 (enam belas) tahun, yaitumereka yang telah layak bekerja, dengan batas usia kerja 14 (empatbelas) tahun.
226Pasal 124Karena pidana pembatasan kebebasan merupakan pidana terberatdibanding dengan pidana lainnya, maka pidana ini dijatuhkan sebagaiupaya terakhir. Selain itu juga ditentukan syarat-syarat secara rinci,sehingga hakim dapat memilih dengan tepat alasan penjatuhan pidanapembatasan kebebasan.Dalam melaksanakan pidana pembatasan kebebasan, lembagapembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 hendaknyadiberdayakanPasal 125Pidana pembinaan dalam lembaga dilaksanakan baik dalam lembagayang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Namun jikakeadaan perbuatan anak membahayakan masyarakat, maka anak yangbersangkutan ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan anak. Lamapembinaan dalam lembaga sampai anak berumur 18 (delapan belas)tahun. Terhadap pidana ini dapat pula dikenakan pembebasan bersyarat,yaitu paling lama setelah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanyapembinaan yang ditentukan oleh hakim, dengan syarat berkelakuan baik.Pasal 126Ancaman pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapatdijatuhkan kepada anak, dengan harapan anak tersebut masih dapatdibina untuk diperbaiki baik budi pekerti maupun akhlaknya. Pidanapenjara untuk anak paling lama 10 (sepuluh) tahun dianggap telah cukupuntuk membina anak demi kehidupan selanjutnya.Pasal 127Pidana tutupan merupakan cara pelaksanaan pidana penjara.Kemungkinan dapat terjadi bahwa anak yang mendekati umur 17 (tujuhbelas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun telahikut dalam kegiatan politik atau tindakan yang berdasarkan keyakinanyang patut dihormati, maka terhadap anak tersebut dapat pula dikenakanpidana tutupan.Pasal 128Cukup jelas.Pasal 129Tindakan yang dikenakan terhadap anak mutatis mutandis dengantindakan untuk orang dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101sampai dengan Pasal 103.Pasal 130Cukup jelas.
227Pasal 131Cukup jelas.Pasal 132Ketentuan dalam Pasal ini memuat hal-hal yang meringankan pidana.Percobaan dan pembantuan merupakan dasar peringan pidana. Yangdimaksud dengan “percobaan” lihat penjelasan Pasal 17. Sedangkanyang dimaksud dengan “pembantuan’ lihat penjelasan Pasal 23. Dalampercobaan, pembuat tindak pidana tindak pidana secara obyektif tidakmencapai apa yang dikehendaki sehingga wajar jika pidana yangdiancamkan dikurangi. Dalam hal pembantuan, peranan dari pembantudalam mewujudkan tindak pidana lebih kecil daripada pembuat tindakpidana tindak pidana materiil. Oleh karena itu wajar pula bila ancamanpidananya dikurangi.Hal-hal lainnya yang meringankan pidana diambil dari keadaan yangnyata sehingga dipandang wajar untuk ditetapkan secara tegas dalamUndang-Undang. Misalnya dalam hal wanita hamil muda, menurut ilmupengetahuan, mereka seringkali mengalami goncangan jiwa yang dapatmengikibatkan perilaku yang tidak atau kurang rasional. Begitu pulapembuat tindak pidana tindak pidana yang melakukan tindak pidanakarena goncangan kejiwaan, patut dipertimbangkan sebagai hal yangdapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan.Pasal 133Ketentuan dalam Pasal ini bertujuan untuk memberi kepastian bagihakim dalam menjatuhkan pidana apabila terdapat hal-hal yangmeringankan pidana dengan ditetapkannya maksimum pidana yangdapat dijatuhkan.Pasal 134Ketentuan dalam Pasal ini memuat hal-hal yang memperberat pidana.Dasar pemberatan pidana dalam beberapa hal sudah diatur dalamperaturan perundang-undangan, seperti yang menyangkut pegawainegeri, bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang negara, disamping terdapat pula yang merupakan ketentuan baru.Pasal 135Ketentuan dalam Pasal ini bertujuan untuk memberi kepastian bagihakim dalam menjatuhkan pidana apabila terdapat hal-hal yangmemperberat pidana dengan ditetapkannya maksimum ancaman pidanaditambah 1/3 (satu per tiga).Pasal 136Ayat (1)Ketentuan pada ayat ini bertujuan untuk memberi kepastian bagihakim apabila dalam kasus tertentu menjumpai adanya alasan-
228alasan yang meringankan dan memberatkan pidana secarabersamaan.Ayat (2)Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian ayat (1) yaitudalam hal terdapat alasan yang memperingan dan memperberatsecara bersamaan, maka hakim berdasarkan pertimbangan tertentudapat tidak memperingan atau memperberat pidana. Jadi tetapberlaku ancaman pidana menurut rumusan tindak pidana dalampasal yang bersangkutan.Pasal 137Ayat (1)Ketentuan pada ayat ini mengatur mengenai perbarenganperaturan atau “konkursus idealis”. Dipandang dari sudut hukum,dalam konkursus idealis terdapat kesatuan perbuatan, karena itusistem pemidanaan yang digunakan dalam perbarengan peraturanadalah sistem absorpsi. Dasar pemikiran perbarengan (konkursus)ialah apabila seseorang diadili melakukan suatu perbuatan danternyata perbuatan tersebut lebih daripada satu tindak pidana,maka ketentuan yang berlaku adalah yang lebih lunak yaituhanya berlaku satu ketentuan pidana saja, karena dalamkonkursus idealis pada dasarnya hanya ada satu perbuatansehingga sistem absorpsi lebih memadai.Ayat (2)Ketentuan pada ayat ini mengatur mengenai asas “lex specialisderogat legi generalis”. Asas ini sengaja dicantumkan agar tidakada keragu-raguan pada hakim apabila terjadi kasus yang diaturdalam dua Undang-Undang.Pasal 138Ayat (1)Ketentuan pada ayat ini mengatur pemidanaan apabila adaperbuatan berlanjut atau “voortgezette handeling”. Seperti halnyakonkursus idealis, dalam perbuatan berlanjut terdapat kesatuanperbuatan dipandang dari sudut hukum. Dalam perbuatanberlanjut digunakan sistem pemidanaan absorpsi.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Sistem absorpsi juga digunakan dalam hal pemalsuan atauperusakan mata uang, memakai atau menggunakan benda yangdipalsu atau dirusak.Pasal 139Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai perbarengan perbuatanatau “konkursus realis”. Sistem pemidanaan yang digunakan adalahsistem kumulasi yang diperlunak atau absorpsi yang dipertajam. Sistem
229ini dipilih atas pertimbangan bahwa penjatuhan pidana sekaligus akandirasakan sangat berat oleh terpidana daripada apabila pidana itudijatuhkan sendiri-sendiri. Di samping itu, seandainya untuk tindakpidana yang pertama pembuat tindak pidana tindak pidana sudah dijatuhipidana, diharapkan ia tidak akan melakukan tindak pidana lagi.Pasal 140Ayat (1)Ketentuan pada ayat ini mengatur perbarengan perbuatan, akantetapi ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan yangdilakukan diancam dengan pidana yang tidak sejenis. Dalam halini digunakan sistem pemidanaan kumulasi, namun jumlah pidanayang dijatuhkan tidak boleh melebihi maksimum ancaman pidanayang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). Jadi digunakan sistemkumulasi yang diperlunak.Ayat (2)Apabila perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana denda,maka yang diperhitungkan adalah maksimum pidana penjara yangmenggantikan pidana denda tersebut.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 141Jika terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, makawajar apabila tidak dikenakan pidana lain seperti pidana denda. Pidanatambahan yang dapat dikenakan adalah yang disebutkan dalam ketentuanPasal ini.Pasal 142Cukup jelas.Pasal 143Cukup jelas.Pasal 144Ketentuan dalam Pasal ini memberi petunjuk kepada hakim apabila iamenjatuhkan pidana kepada seseorang, akan tetapi terpidana ini telahdijatuhi pidana pula atas tindak pidana yang dilakukan sebelum dijatuhipidana tersebut. Dalam hal ini pidana yang dijatuhkan sebelumnya harusdiperhitungkan pula seolah-olah diadili pada saat yang sama denganperkara pidana yang diadili sekarang. Dengan demikian ketentuantentang perbarengan harus diterapkan.
230Pasal 145Huruf aKetentuan pada huruf a ini berhubungan dengan asas ne bis inidem.Huruf bApabila seorang terdakwa meninggal dunia, maka tidak dapatdilakukan penuntutan terhadap perkara tersebut. Tidakdilakukannya penuntutan karena kesalahan seseorang tidak dapatdilimpahkan kepada orang lain.Apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukumtetap sebelum terpidana meninggal dunia, maka pidana denda,barang yang dirampas, dan biaya perkara dapat dipertanggungjawabkankepada para ahli waris terpidana.Huruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fBagi tindak pidana ringan yang hanya diancam dengan pidanadenda Kategori I atau Kategori II, dinilai cukup apabila terhadaporang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak dilakukanpenuntutan, asal membayar denda maksimum yang diancamkan.Penuntut umum harus menerima keinginan terdakwa untukmemenuhi maksimum denda tersebut.Bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III,jika penuntut umum menyetujui terdakwa dapat memenuhimaksimum denda untuk menggugurkan penuntutan.Huruf gAmnesti dan abolisi adalah hak prerogatif Presiden, setelahmemperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat,sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. Dengan pemberian amnestimaka semua akibat hukum pidana terhadap seseorang yang telahmelakukan tindak pidana menjadi hapus. Dengan pemberianabolisi, maka penuntutan terhadap seseorang yang telahmelakukan tindak pidana ditiadakan.Huruf hCukup jelas.Huruf iTerhadap tindak pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkanaduan, maka apabila pengaduan ditarik kembali dianggap tidakada pengaduan, asalkan dilakukan dalam tenggang waktu yang
231telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini.Huruf jCukup jelas.Pasa1 146Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Meskipun tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu sudahgugur hak penuntutannya berdasarkan Pasal 145 huruf c, namunapabila terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap tindakpidana yang kedua dan selanjutnya tetap berlaku ketentuanpemberatan ancaman pidana bagi pengulangan tindak pidanasesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu.Pasal 147Apabila seseorang melakukan tindak pidana dan putusan pengadilanterhadap tindak pidana tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap,maka terhadap orang tersebut dalam perkara yang sama tidak dapat lagidilakukan penuntutan pidana (asas ne bis in idem). Ketentuan inidimaksudkan untuk memberi kepastian hukum.Pasal 148Cukup jelas.Pasal 149Ayat (1)Ketentuan kedaluwarsa dalam ketentuan ayat ini dimaksudkanuntuk memberi kepastian hukum terhadap status tindak pidanayang dilakukan. Di samping itu dengan lewatnya jangka waktutersebut pada umumnya sulit untuk menentukan alat-alat bukti.Penentuan jangka waktu tenggang kedaluwarsa disesuaikandengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Bagi tindakpidana yang lebih berat, tenggang waktu kedaluwarsa lebih lamadaripada tenggang waktu bagi tindak pidana yang lebih ringan.Ayat (2)Ketentuan pada ayat ini disesuaikan dengan prinsip dalam hukumpidana yang memperlakukan secara khusus bagi anak di bawahumur tertentu. Oleh karena itu, tenggang waktu kedaluwarsaterhadap tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur 18(delapan belas) tahun lebih singkat daripada tindak pidana yangdilakukan orang dewasa.
232Pasal 150Sesuai dengan sifat tindak pidana yang bersifat berlangsung(voorduurend), maka selesainya tindak pidana yang dimaksud dalamPasal ini ialah pada waktu korban yang dilarikan, diculik, atau dirampaskemerdekaannya, dilepaskan. Apabila korban sampai dibunuh makawaktu gugurnya penuntutan, dihitung mulai hari berikutnya dari waktumatinya korban.Pasal 151Cukup jelas.Pasal 152Yang dimaksud dengan “sengketa hukum” adalah perbedaan pendapatmengenai persoalan hukum yang harus diputus terlebih dahulu olehpengadilan lain sebelum perkara pokok diputuskan.Pasal 153Cukup jelas.Pasal 154Karena sifat pidana itu melekat pada diri pribadi terpidana, dengansendirinya apabila terpidana itu meninggal dunia, maka pidana dendatidak dapat dibayar dari harta warisan terpidana.Meskipun pidana denda tidak dapat dibayarkan dari harta warisanterpidana yang meninggal dunia, namun pidana perampasan barangdan/atau tagihan, tetap dapat dijalankan.Pasal 155Tenggang kedaluwarsa gugurnya pelaksanaan pidana lebih lama daritenggang kedaluwarsa bagi penuntutan karena dalam pelaksanaanpidana, kesalahan terpidana sudah terbukti, sehingga sudah semestinyakalau tenggang waktunya lebih lama dan tidak boleh kurang darilamanya pidana yang dijatuhkan.Mengingat pidana mati merupakan pidana yang terberat yang dijatuhkankepada pembuat tindak pidana tindak pidana yang betul-betul dipandangperlu disingkirkan dari masyarakat, maka terhadap pelaksanaan pidanamati tidak dikenal tenggang kedaluwarsanya.Pasal 156Yang dimaksud dengan “putusan hakim dapat dilaksanakan” adalahputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Pasal 157Cukup jelas.
234Pasal 173Cukup jelas.Pasal 174Cukup jelas.Pasal 175Cukup jelas.Pasal 176Cukup jelas.Pasal 177Cukup jelas.Pasal 178Cukup jelas.Pasal 179Cukup jelas.Pasal 180Cukup jelas.Pasal 181Cukup jelas.Pasal 182Cukup jelas.Pasal 183Cukup jelas.Pasal 184Cukup jelas.Pasal 185Cukup jelas.Pasal 186Cukup jelas.Pasal 187Cukup jelas.
235Pasal 188Cukup jelas.Pasal 189Cukup jelas.Pasal 190Cukup jelas.Pasal 191Cukup jelas.Pasal 192Cukup jelas.Pasal 193Cukup jelas.Pasal 194Cukup jelas.Pasal 195Cukup jelas.Pasal 196Cukup jelas.Pasal 197Cukup jelas.Pasal 198Cukup jelas.Pasal 199Cukup jelas.Pasal 200Cukup jelas.Pasal 201Cukup jelas.Pasal 202Cukup jelas.
236Pasal 203Cukup jelas.Pasal 204Cukup jelas.Pasal 205Cukup jelas.Pasal 206Cukup jelas.Pasal 207Cukup jelas.Pasal 208Cukup jelas.Pasal 209Cukup jelas.Pasal 210Cukup jelas.Pasal 211Cukup jelas.Pasal 212Ayat (1)Yang dimaksud dengan “Komunisme/Marxisme-Leninisme”adalah paham atau ajaran Karl Mark yang terkait pada dasar-dasardan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao TseTung, dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsuryang bertentangan dengan falsafah Pancasila.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 213Cukup jelas.Pasal 214Cukup jelas.Pasal 215Yang dimaksud dengan “makar”, lihat Pasal 193. Berdasarkanpengertian ini, maka untuk terjadinya makar harus sudah ada permulaanpelaksanaan, sehingga apabila hanya berupa niat tidak termasuk
237pengertian makar. Demikian pula, apabila pembuat tindak pidana telahmelakukan perbuatan pelaksanaan, kemudian mengundurkan diri secarasukarela tetap dikatakan melakukan makar.Yang hendak dilindungi dari tindak pidana dalam pasal ini adalahPresiden atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, pembuat tindak pidanatindak pidana harus mengetahui atau setidak-tidaknya mengetahui bahwayang menjadi sasaran dalam melakukan tindak pidana ini adalahPresiden dan Wakil Presiden. Tujuannya adalah untuk membunuh,merampas kemerdekaan, atau membuat mereka tidak mampumemerintah.Yang dimaksud dengan “merampas kemerdekaan” termasuk pulamelanjutkan perampasan kemerdekaan.Yang dimaksud dengan “menjadikan tidak mampu menjalankanpemerintahan” adalah setiap perbuatan apapun selain membunuh ataumerampas kemerdekaan, sehingga Presiden atau Wakil Presiden tidakdapat menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.Pasal 216Tindak pidana yang dilakukan dengan maksud agar sebagian atauseluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing, merupakanpengkhianatan ekstern atau “landverraad” karena melibatkan negaraasing.Tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk memisahkansebagian wilayah negara merupakan pengkhianatan intern atau“hoogverrad”, karena tidak melibatkan negara asing, walaupun secaraberangsur-berangsur dapat juga melibatkan kekuasaan asing.Yang dimaksud dengan “paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama20 (dua puluh) tahun” adalah rentang waktu ancaman pidananya antara 5(lima ) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.Pasal 217Ayat (1)Yang dimaksud dengan “menggulingkan pemerintah” adalahmeniadakan atau mengubah susunan pemerintahan yang sahdengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar. Jadiapabila dilakukan secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar tidak dapat diterapkan Pasal ini.Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini ada 2 (dua) hal yaitumeniadakan susunan pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar, dan mengubah susunan pemerintahan dengan carayang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar.Meniadakan susunan pemerintahan berarti menghilangkansusunan pemerintah yang ada dan diganti dengan yang baru.Mengubah susunan pemerintah berarti tidak meniadakan susunanpemerintahan yang lama, akan tetapi hanya mengubah saja. Caramengganti dan mengubah susunan pemerintahan harus tidak sah.
238Ayat (2)Pemberatan pidana terhadap pemimpin atau pengatur makarsebagaimana dimaksud pada ayat ini dipandang wajar karenamereka sebagai otak (auctor intelectualis) dari tindak pidanatersebut.Pasal 218Ayat (1)Ketentuan pasal ini ditujukan kepada sekelompok masyarakatyang karena sesuatu hal mengangkat senjata melawanpemerintahan yang sah.Yang dimaksud dengan “senjata” adalah setiap jenis senjata baiksenjata modern maupun senjata tradisionil.Ayat (2)Pemberatan pidana terhadap pemimpin atau pengaturpemberontakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dipandangwajar karena mereka sebagai otak (auctor intelectualis) daritindak pidana tersebut.Pasal 219Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah perbuatan yangdilakukan di luar negeri yang bermaksud menggulingkan pemerintah.Yang dimaksud dengan “menggulingkan pemerintah” adalahmeniadakan atau mengubah susunan pemerintahan yang sah dengan carayang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar.Pasal 220Yang dimaksud dengan “permufakatan jahat”, lihat Pasal 13.Ketentuan dalam Pasal ini tidak hanya memuat larangan permufakatanjahat melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212,Pasal 213, Pasal 214, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 235, atauPasal 237, tetapi juga perbuatan mempersiapkan atau memudahkanterjadinya salah satu tindak pidana tersebut.Pasal 221Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentinganpertahanan dan keamanan negara yang harus dirahasiakan agar jangansampai jatuh ke tangan musuh.Pasal 222Cukup jelas.Pasal 223Yang menjadi subyek tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini adalahsetiap orang yang bertugas melakukan perundingan dengan negara asingatas nama Pemerintah. Ini berarti ia mewakili Pemerintah dan segalaakibat dari perundingan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah.
239Oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, orang tersebutdilarang bertindak merugikan pertahanan keamanan negara.Pasal 224Cukup jelas.Pasal 225Cukup jelas.Pasal 226Yang dimaksud dengan “tentara asing” ialah tentara resmi dari negaraasing atau tentara yang akan memberontak terhadap negara asingtersebut.Pasal 227Cukup jelas.Pasal 228Tindak pidana dalam Pasal ini merupakan pengkhianatan kepada negaraatau menjadi mata-mata atau kaki tangan negara asing.Pasal 229Cukup jelas.Pasal 230Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi barang yangbersifat rahasia negara, misalnya peta bumi, rencana, gambar atau baranglain yang berhubungan dengan pertahanan keamanan. Oleh karena itubarang tersebut dilarang diumumkan, diberitahukan, atau diberikankepada orang yang tidak berhak mengetahui.Pasal 231Cukup jelas.Pasal 232Cukup jelas.Pasal 233Cukup jelas.Pasal 234Yang dimaksud dengan “cara curang”, misalnya memperdayakan,menyamar, memakai nama, atau kedudukan palsu.
240Pasal 235Huruf aYang dimaksud dengan “instalasi negara” dalam Pasal ini adalahinstalasi tertentu (penting) yaitu Istana Negara yang digunakanoleh Presiden dan Wakil Presiden untuk kegiatan kenegaraan,kediaman resmi Presiden dan Wakil Presiden, gedung-gedungLembaga Tinggi Negara, dan gedung yang digunakan untuktamu-tamu negara yang setingkat dengan Presiden.Yang dimaksud dengan “instalasi militer” adalah instalasi vitalmiliter.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Pasal 236Cukup jelas.Pasal 237Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud bekerja pada musuh sebagai mata-mataialah :a. memiliki, menguasai, atau memperoleh denganmaksud untuk meneruskannya langsung maupuntidak langsung kepada musuh negara RepublikIndonesia, sesuatu peta, rancangan, gambar atautulisan tentang bangunan-bangunan militer ataurahasia militer ataupun keterangan tentang rahasiaPemerintah dalam bidang politik, diplomasi atauekonomi;b. melakukan penyelidikan untuk musuh tentang haltersebut pada huruf a atau menerima dalampemondokan, menyembunyikan atau menolongseorang penyelidik musuh;c. mengadakan, memudahkan atau menyebarkanpropaganda untuk musuh;d. melakukan sesuatu usaha bertentangan dengankepentingan negara sehingga terhadap seseorangdapat melakukan penyelidikan, penuntutan,perampasan atau pembatasan kemerdekaan,
241penjatuhan pidana atau tindakan lainnya oleh atauatas kekuasaan musuh; ataue. memberikan kepada atau menerima dari musuh ataupembantu-pembantu musuh, sesuatu barang atauuang, atau melakukan sesuatu perbuatan yangmenguntungkan musuh atau pembantupembantunya,atau menyukarkan atau merintangiatau menggagalkan sesuatu tindakan terhadapmusuh atau pembantu-pembantunya.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 238Cukup jelas.Pasal 239Yang dimaksud dengan “perbuatan curang menyerahkan barang-barangkeperluan tentara”, misalnya pemasok yang menyerahkan barang-barangyang jumlah, berat, atau keadaannya kurang atau tidak sesuai denganyang telah diperjanjikan.Pasal 240Cukup jelas.Pasal 241Yang dimaksud dengan “permufakatan jahat”, lihat Pasal 13.Ketentuan dalam Pasal ini tidak hanya memuat larangan permufakatanjahat melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235dan Pasal 237, tetapi juga perbuatan mempersiapkan atau memudahkanterjadinya salah satu tindak pidana tersebut.Pasal 242Yang dimaksud dengan “kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup’adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda,daya, keadaan, dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya,yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan ksejahteraanmanusia serta mahluk lainnya.Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengajamelepaskan atau membuang dengan sengaja zat, energi, dan/ataukomponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atauair permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.Terorisme sudah diterima sebagai salah satu tindak pidana internasionaldan karena itupun sudah ada konvensi internasional yang mencela danmengancam dengan pidana terhadap perbuatan tersebut. Indonesiasebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa patut menghormati konvensi
242ini dan karena itu menjadikan perbuatan terorisme sebagai suatu tindakpidana.Pasal 243Cukup jelas.Pasal 244Pasal ini diambil dari Convention on the Physical Protection of NuclearMaterial, Vienna, 1979 yang telah diratifikasi dengan KeputusanPresiden Nomor 59 Tahun 1986.Pasal 245Cukup jelas.Pasal 246Cukup jelas.Pasal 247Ketentuan ini ditujukan terhadap auctor intelectualis.Yang dimaksud dengan “merencanakan” termasuk mempersiapkan baiksecara fisik, finansial, maupun sumber daya manusia.Yang dimaksud dengan “menggerakkan” adalah melakukan hasutan danprovokasi, pemberian hadiah atau uang atau janji.Pasal 248Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan memberikan bantuanbaik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan.Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah tindakan memberikanbantuan setelah tindak pidana dilakukan.Pasal 249Yang dimaksud dengan “bantuan” dan “kemudahan” lihat penjelasanPasal 248.Pasal 250Cukup jelas.Pasal 251Cukup jelas.Pasal 252Yang dimaksud dengan "bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara"adalah fasilitas penerbangan yang digunakan untuk keamanan danpengaturan lalu lintas udara seperti terminal, bangunan, menara, rambuudara, penerangan, landasan, serta fasilitas lainnya, termasukbangunannya ataupun instalasinya.
243Pasal 253Yang dimaksud dengan "tanda atau alat untuk pengamananpenerbangan" adalah fasilitas penerbangan yang digunakan oleh ataubagi pesawat agar dapat mendarat (landing) atau tinggal landas (take off)secara aman, seperti tanda atau alat landasan (runway-marking)termasuk garis di tengah landasan (runway- counterline-marking), tandapenunjuk atau koordinat landasan (runway-designation-marking), tandaujung landasan (runway-threshold-marking) dan tanda adanya rintanganlandasan (obstacle-marking) termasuk lampu tanda pemancar radio,lampu tanda menara lalu lintas udara, dan lampu tanda gedung stasiunudara, dan lain sebagainya. Pengertian "memasang tanda atau alat yangkeliru" dapat juga berarti secara sengaja dan melawan hukum memasangsecara keliru alat atau tanda yang benar.Pasal 254Pesawat udara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah pesawatudara yang berada di darat, yaitu tidak dalam penerbangan atau masihdalam persiapan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untukpenerbangan tertentu.Pasal 255Cukup jelas.Pasal 256Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini lazim dikenal denganpembajakan udara (hijacking). Dalam ketentuan ini perbuatan merampasatau mempertahankan perampasan tersebut dilakukan dengan jalanmelawan hukum, misalnya menipu atau menyuap, sehingga pilot dengansukarela menyerahkan pengemudian pesawat udara yang sedang dalampenerbangan.Pasal 257Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini juga merupakan pembajakanudara (hijacking) sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasionaltentang The Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft yang diadakandi Den Haag-Belanda tahun 1970.Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-UndangNomor 2 Tahun 1976 sehingga sebagai negara peserta harus memenuhikewajiban yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi, yaitu bahwa setiapnegara peserta konvensi wajib memidana perbuatan pembajakan udaradengan pidana yang berat. Tindak pidana tersebut merupakan tindakpidana internasional yang berarti bahwa setiap negara (peserta konvensi)mempunyai jurisdiksi kriminal terhadap setiap pembajak udara, dengantidak memandang nasionalitas pelaku maupun pesawat udara sertatempat (negara) terjadinya pembajakan. Ini berarti bahwa apabila pelaku
244pembajakan udara tersebut diketemukan di Indonesia, maka Indonesiaberwenang menuntutnya. Oleh karena itu, Indonesia juga wajib membuatketentuan pidana untuk tindak pidana ini.Berbeda dengan pembajakan udara yang diatur dalam Pasal 644, dalamketentuan Pasal ini perbuatan merampas atau mempertahankanperampasan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalambentuk apapun, sehingga pilot berada dalam keadaan daya paksa dan takbisa berbuat lain kecuali menyerahkan pengemudian pesawat udara.Pasal 258Cukup jelas.Pasal 259Perbuatan kekerasan dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidanayang wajib dilarang oleh negara peserta Konvensi Internasionalmengenai The Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of CivilAviation yang diadakan di Montreal-Kanada pada tahun 1971, sebagaipelengkap Konvensi Den Haag tahun 1970.Pasal 260Cukup jelas.Pasal 261Perbuatan kekerasan dalam Pasal ini merupakan tindak pidana yangwajib dilarang oleh negara peserta dari Konvensi Internasional mengenaiThe Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviationyang diadakan di Montreal-Kanada pada tahun 1971, sebagai pelengkapdari konvensi Den Haag 1970.Pasal 262Cukup jelas.Pasal 263Ketentuan yang diatur dalam Pasal ini adalah tindakan berupapemberitahuan palsu, misalnya melalui telepon atau alat komunikasilainnya tentang adanya bom dalam pesawat udara. Denganpemberitahuan palsu tersebut, yang dikenal dengan istilah bomb hoax,sudah dapat menimbulkan kepanikan bagi awak serta penumpang yangdapat menyebabkan bahaya bagi pesawat udara.Pasal 264Tindak pidana penyerangan diri seseorang pada umumnya dapatmerupakan berbagai tindak pidana, seperti penganiayaan atau melakukankekerasan. Karena tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini ditujukankepada diri Presiden atau Wakil Presiden, maka jika ancaman pidanatidak termasuk dalam pidana yang lebih berat, maka berlaku ketentuandalam Pasal ini.
245Pasal 265Yang dimaksud dengan “menghina” adalah perbuatan apapun yang menyerang nama baik ataumartabat Presiden atau Wakil Presiden di muka umum. Termasuk penghinaan adalah menistadengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Penghinaan terhadap orangbiasanya merupakan tindak pidana aduan, akan tetapi penghinaan terhadap Presiden atau WakilPresiden dapat dituntut dengan tidak perlu ada pengaduan. Pasal ini tidak dimaksudkan untukmeniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbedadengan yang dianut Presiden atau Wakil Presiden.Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral,agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/kemanusiaan), karena “menyerang/merendahkanmartabat kemanusiaan” (menyerang nilai-universal); oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai“rechtsdelict”, “intrinsically wrong”, “mala per se” dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) diberbagai negara.Dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagukebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum, dan Kepala Negara sahabat saja dijadikan tindakpidana; sedangkan penghinaan terhadap Presiden tidak; terlebih status/posisi/kedudukan/fungsi/tugasPresiden berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum dan ketata-negaraan.Karena status/posisi Presiden berbeda dengan orang biasa pada umumnya, maka tidak pada tempatnya halini dihadapkan/dipermasalahkan dengan prinsip “equality before the law”. Apabila dipermasalahkandemikian, semua perbedaan jenis tindak pidana yang didasarkan pada status/kualifikasi yang berbeda(seperti terdapat dalam jenis-jenis penghinaan, pembunuhan, penganiayaan, dsb.) juga berarti harusditiadakan karena dipandang bertentangan dengan prinsip “equality before the law”.Pasal 266Cukup jelas.Pasal 267Yang dimaksud dengan “negara sahabat” adalah negara yang tidak bertikaidengan negara Indonesia atau negara yang mempunyai hubungan diplomatikdengan negara Indonesia. Negara yang mengadakan perjanjian denganIndonesia dipandang sebagai negara sahabat.Pasal 268Cukup jelas.Pasal 269Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, pembuat tindakpidana tindak pidana harus mengetahui bahwa korban adalah kepala negarasahabat.Pasal 270Cukup jelas.Pasal 271Lihat penjelasan Pasal 265.Penghinaan dalam ketentuan Pasal ini bukan merupakan delik aduan.Pasal 272Penghinaan dalam ketentuan pasal ini bukan merupakan delik aduan.Pasal 273Cukup jelas.
246Pasal 274Yang dimaksud dengan “menodai” adalah perbuatan dalam bentukapapun yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud menghina.Pasal 275Cukup jelas.Pasal 276Yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” tidakhanya mengancam terhadap orang akan tetapi juga terhadap barang,misalnya dengan jalan membakar gedung tempat rapat.Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” adalahDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.Pasal 277Yang dimaksud dengan “merintangi” adalah mencegahmenghadiri rapat.untukPasal 278Yang dimaksud dengan “pemilihan” misalnya pemilihan umum,pemilihan gubernur, dan pemilihan kepala desa.Pasal 279Ketentuan dalam Pasal ini mengancam pidana terhadap seseorang yangmenyuap atau menerima suap dalam pemilihan umum.Pasal 280Yang dimaksud dengan “perbuatan curang” pada waktu pemilihan,misalnya memasukkan kartu pemilih yang masih kosong dan kemudianmenukar dengan kartu yang berisi suara orang lain atau mengambilkartu-kartu suara dari dalam kotak pemungutan suara dan digantidengan kartu-kartu suara dengan nama-nama atau gambar lain.Pasal 281Yang dimaksud dengan “ikut serta dalam pemilihan” adalah orang yangbersangkutan sudah memberikan suaranya. Jika kartu suara tersebutbelum dimasukkan ke dalam kotak suara, maka perbuatan tersebutmerupakan percobaan.Pasal 282Cukup jelas.Pasal 282Cukup jelas.
247Pasal 283Yang dimaksud dengan “menodai” adalah perbuatan dalam bentukapapun yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud menghina.Pasal 284Pasal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya perbuatan yang dapatmemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.Pasal 285Cukup jelas.Pasal 286Cukup jelas.Pasal 287Cukup jelas.Pasal 288Yang dimaksud dengan “menghasut” adalah mendorong, mengajak,membangkitkan, atau membakar semangat orang supaya berbuatsesuatu. Menghasut dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan, dan harusdilakukan di muka umum, artinya di tempat yang didatangi publik ataudi tempat yang khalayak ramai dapat mendengar.Pasal 289Cukup jelas.Pasal 290Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai penganjuran yang gagal.Menurut pasal ini, orang yang menganjurkan sudah dapat dipidana,walaupun orang yang dianjurkan itu belum melakukan tindak pidanaatau percobaan yang dapat dipidana. Penganjuran ini harusmenggunakan sarana-sarana yang ditentukan dalam Pasal 20 huruf b.Penganjur tidak dapat dipidana apabila tidak jadinya orang yangdianjurkan melakukan tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidanaitu karena suatu hal yang terletak pada kemauan penganjur sendiri,misalnya penganjur menarik kembali anjurannya, menghalang-halangi,dan lain-lain.Pasal 291Cukup jelas.Pasal 292Cukup jelas.
248Pasal 293Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahanmasyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic),yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya.Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan juga untuk mencegah secaradini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan olehwarga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh(santet).Pasal 294Cukup jelas.Pasal 295Pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusukdalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyatadimasukkan dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, ataukepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyatamempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barangajaib (merkwaardigheid)Pasal 296Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini tindakpidana itu harus jadi dilakukan atau benar-benar terjadi. Jika tidak, makatidak dapat dipidana.Pasal 297Cukup jelas.Pasal 298Cukup jelas.Pasal 299Yang dimaksud dengan “masuk dengan memaksa” adalahmasuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan oleh orang yangberhak. Orang yang berhak adalah orang yang mempunyai kekuasaanuntuk menghalang-halangi atau melarang untuk masuk atau berada ditempat tersebut.Yang dimaksud dengan “rumah” termasuk juga perahu atau kendaraanyang dijadikan tempat tinggal.Yang dimaksud dengan “ruangan tertutup” adalah ruangan yang hanyaboleh dimasuki oleh orang tertentu dan bukan untuk umum.Yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah pekarangan yangnyata-nyata ada batasnya seperti pagar di sekeliling pekarangan tersebut.
249Pasal 300Ketentuan dalam Pasal ini bertujuan melindungi kepentingan pembicaraterhadap orang yang secara melawan hukum mendengar atau merekampembicaraan yang dilakukan. Dicantumkannya unsur melawan hukumdalam Pasal ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan yangsepatutnya tidak dihukum, terkena ketentuan dalam Pasal ini, misalnyaapabila :a. alat bantu teknis itu dipasang sendiri oleh penghuni rumah atauruangan yang bersangkutan dan menyebabkan pembicaraan didalam ruangan tersebut didengar atau direkam secara tidaksengaja;b. pembicaraan berlangsung melalui telepon radio dan diterimasecara tidak sengaja oleh seseorang melalui alat penerima teleponradionya; atauc. pembicaraan melalui telepon didengar atas perintah pegawaitelepon yang berhak atau sehubungan dengan pemantauan carakerja yang baik dari jaringan telepon.Selain ketentuan tersebut di atas, termasuk yang dikecualikan adalahmendengarkan atau merekam pembicaraan yang dilakukan untukkeperluan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.Pasal 301Lihat penjelasan Pasal 300Pasal 302Cukup jelas.Pasal 303Cukup jelas.Pasal 304Yang dimaksud dengan “kantor pemerintah yang melayani kepentinganumum” antara lain kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor pengadilan,kantor pajak, kantor pos, kantor kejaksaan, kantor pengadilan, kantorpajak, kantor pos, rumah sakit pemerintah, kantor walikota, dan kantorkelurahan.Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat yangdiberi kekuasaan atas seluruh kantor atau pegawai yang semata-matadiberi tugas untuk menjaga ketertiban dalam kantor tersebut.Pasal 305Yang dimaksud dengan “turut serta” tidak berarti harus secara aktif telahmelakukan suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan. Hanya menjadi anggota perkumpulanyang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini sudah diancam dengan pidana.
250Yang dimaksud dengan “perkumpulan” adalah suatu organisasi yangdibentuk untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan oleh paraanggota dan tidak perlu ada Anggaran Dasarnya.Pasal 306Cukup jelas.Pasal 307Cukup jelas.Pasal 308Tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini dikenal sebagaitindak pidana “proparte dolus proparte culpa”Pasal 309Yang dimaksud dengan “teriakan-teriakan palsu” misalnya orangberteriak ada kebakaran padahal tidak terjadi kebakaran.Yang dimaksud dengan “tanda-tanda bahaya palsu” misalnya memukulkentongan tanda ada pembunuhan atau pencurian, padahal tidak terjadipembunuhan atau pencurian.Pasal 310Cukup jelas.Pasal 311Yang dimaksud dengan “mengganggu rapat umum” adalahmenimbulkan kekacauan atau suara gaduh sehingga peserta rapat tidakdapat mengikuti rapat dengan tenang dan tertib.Pasal 312Upacara penguburan jenazah meliputi upacara yang dilakukan padawaktu jenazah masih di rumah duka, dalam perjalanan ke pemakaman,maupun di tempat pemakaman.Pasal 313Yang dimaksud dengan “kuburan” adalah liang atau ruang tempatjenazah dengan atau tanpa peti jenazah dikubur, termasuk pula tanahpenutupnya dan segala tanda-tanda di atasnya berupa apa saja.Yang dimaksud dengan “menodai kuburan” misalnya menggunakankuburan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila.Yang dimaksud dengan “tanda peringatan” misalnya kijing (nisan), salib,atau tumpukan batu yang disusun di atas liang.
251Pasal 314Yang menjadi sasaran perbuatan dalam ketentuan Pasal ini adalahjenazah dan barang yang ada bersama jenazah yang berada dalamkuburan.Yang dimaksud dengan “jenazah” adalah orang yang sudah mati dansudah dikubur, baik masih utuh maupun tidak tetapi sebagian besarbagian dari organ tubuhnya masih lengkap.Pasal 315Cukup jelas.Pasal 316Yang dimaksud dengan “gelar akademik” adalah gelar yang diberikanoleh perguruan tinggi melalui jenjang pendidikan formal.Yang dimaksud dengan “ profesi” misalnya dokter, apoteker, ataunotaris.Pasal 317Ketentuan dalam Pasal ini mengancam pidana perbuatan peminjamanuang atau barang tanpa izin. Dalam praktek perbuatan yang diatur dalamketentuan Pasal ini sering disebut dengan "gadai gelap".Pasal 318Yang dimaksud dengan “pesta atau keramaian untuk umum” adalahpesta atau keramaian yang diadakan di tempat umum, misalnya pasarmalam.Yang dimaksud dengan “pawai umum” adalah arak-arakan di jalan,misalnya pawai pembangunan.Pasal 319Cukup jelas.Pasal 320Pekerjaan yang harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku adalah pekerjaan dokter, dokter gigi,dokter hewan, bidan, dan sebagainya. Orang yang dapat dijatuhi pidanamenurut ketentuan dalam Pasal ini misalnya bukan dokter memberikanpengobatan sebagai dokter, bukan dokter gigi memberikan pengobatan,sebagai dokter gigi.Yang dimaksud dengan “tidak dalam keadaan terpaksa” adalah di daerahtersebut cukup terdapat dokter atau dokter gigi.Pasal 321Cukup jelas.
252Pasal 322Yang dimaksud dengan “tanpa wewenang” adalah tanpa izin dari KepalaLembaga Pemasyarakatan atau pejabat yang ditunjuk. Misalnyamenerima atau memberikan surat kepada narapidana harus mendapatizin dari pejabat tersebut.Pasal 323Cukup jelas.Pasal 324Cukup jelas.Pasal 325Yang dimaksud dengan “kendaraan”, misalnya sepeda, sepeda motor,atau sarana angkutan lainnya.Pasal 326Cukup jelas.Pasal 327Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah agar pengadilan tidakkeliru dalam mengadili dan menjatuhkan pidana pada seseorang yangbukan pembuat tindak pidana (huruf a), untuk menjamin lancarnyaproses peradilan (huruf b), dan untuk melindungi peradilan atau prosessidang pengadilan terhadap perbuatan yang menghina atau menyerangatau merusak kenetralan pengadilan (huruf c dan huruf d).Pasal 328Ketentuan ini ditujukan kepada advokat yang secara curang merugikankliennya atau meminta kliennya menyuap pihak-pihak yang terkaitdengan proses peradilan.Pasal 329Cukup jelas.Pasal 330Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidanaterhadap penyelenggaraan peradilan (contempt of court).Pasal 331Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidanaterhadap penyelengggaraan peradilan (contempt of court).Yang dimaksud dengan “pemeriksaan jenazah untuk kepentingan pengadilan”di dalam ketentuan pasal ini ialah pemeriksaan yang dilakukanseorang ahli guna mengetahui sebab kematian untuk kepentinganpemeriksaan sidang pengadilan.
253Pasal 332Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidanaterhadap penyelenggaraan peradilan (contempt of court).Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah polisi, jaksa,atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara yangbersangkutan.Pasal 333Tindak pidana dalam ketentuan dalam Pasal ini merupakan tindak pidanaterhadap penyelenggaraan peradilan (contempt of court). Yang dimaksuddengan “saksi, ahli, atau juru bahasa” adalah sesuai dengan ketentuandalam hukum acara yang berlaku.Pasal 334Semua perbuatan melawan hukum terhadap barang yang disita sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harusdianggap sebagai usaha menggagalkan pencarian keadilan. Oleh karenaitu, tindak pidana dalam ketentuan pasal ini merupakan tindak pidanaterhadap penyelenggaraan peradilan (contempt of court).Pasal 335Cukup jelas.Pasal 336Cukup jelas.Pasal 337Cukup jelas.Pasal 338Cukup jelas.Pasal 339Berbagai ketentuan yang ditunjuk dalam Pasal ini mengatur mengenaiperbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkanatau merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badanperadilan, yang lazim dikenal dengan "Contempt of Court".Pasal 340Cukup jelas.Pasal 341Sila Pertama dari falsafah negara Pancasila adalah Ketuhanan YangMaha Esa. Ini berarti agama, bagi masyarakat Indonesia merupakansendi utama dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu penghinaanterhadap suatu agama yang dianut di Indonesia patut dipidana karena
254dinilai tidak menghormati dan menyinggung perasaan keagamaan dalammasyarakatPasal 342Menghina Ke-Agungan Tuhan, Firman, dan sifat-Nya, merupakanpenghinaan secara tidak langsung terhadap umat yang menghormatiKe-Agungan Tuhan, Firman, dan sifat-Nya, dan akan dapatmenimbulkan keresahan dalam kelompok umat yang bersangkutan. Disamping mencela perbuatan penghinaan tersebut, Pasal ini bertujuanpula untuk mencegah terjadinya keresahan dan benturan dalam dan diantara kelompok masyarakat.Pasal 343Mengejek, menodai atau merendahkan Agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci,Ajaran, dan Ibadah Keagamaan harus dianggap sebagai perbuatan yangdapat merusak kerukunan hidup beragama dalam masyarakat Indonesia,dan karena itu harus dilarang dan diancam pidana.Pasal 344Cukup jelas.Pasal 345Penghasutan dilakukan dalam bentuk apapun, dengan tujuan agarpemeluk agama yang dianut di Indonesia menjadi tidak beragama.Pasal 346Perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal ini diancam pidana lebihberat daripada perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 341, karenasecara langsung dapat menimbulkan benturan dalam dan di antarakelompok masyarakat.Pasal 347Seorang atau umat yang sedang menjalankan ibadah atau seorangpetugas agama yang sedang melakukan tugasnya harus dihormati.Karena itu, perbuatan mengejek atau mengolok-olok hal tersebut patutdipidana karena melanggar asas hidup bermasyarakat yang menghormatikebebasan memeluk agama dan kebebasan dalam menjalankan ibadah,di samping dapat menimbulkan benturan dalam dan di antara kelompokmasyarakat.Pasal 348Merusak, membakar, atau menodai (mengotori) bangunan atau bendaibadah merupakan perbuatan yang tercela, karena sangat menyakiti hatiumat yang bersangkutan, oleh karena itu patut dipidana. Untuk dapatdipidana berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, perbuatan tersebut harus
255dilakukan dengan melawan hukum. Perusakan dan pembakaran harusdilakukan dengan melawan hukum.Pasal 349Cukup jelas.Pasal 350Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinyabanjir. Yang dimaksud dengan “bangunan untuk menahan air” misalnyabendungan atau pintu air, sedangkan “bangunan untuk menyalurkan air”misalnya selokan, saluran, atau kanal yang berfungsi menyalurkan air.Pasal 351Cukup jelas.Pasal 352Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinyaperbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakatdengan menggunakan bahan-bahan peledak. Perbuatan yangdimaksudkan dalam ketentuan Pasal ini dapat dinilai sebagai perbuatanpersiapan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu pembuattindak pidananya sudah dapat dipidana.Pasal 353Cukup jelas.Pasal 354Cukup jelas.Pasal 355Membakar benda tidak bergerak, meskipun milik sendiri, seperti rumahatau kapal dalam ukuran tertentu yang menurut Undang-Undangtermasuk benda tidak bergerak, harus selalu dengan izin yangberwenang. Tujuannya untuk mencegah timbulnya kebakaran yang dapatmerugikan, baik lingkungannya maupun fungsi sosial yang dipunyaioleh barang tersebut.Pasal 356Cukup jelas.Pasal 357Dalam keadaan mabuk seseorang tidak dapat sepenuhnya dapatmenguasai atau mengontrol dirinya, oleh karena itu dalam keadaan yangsedemikian seseorang dilarang melakukan perbuatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal ini.
256Pasal 358Cukup jelas.Pasal 359Cukup jelas.Pasal 360Yang dimaksud dengan “bangunan listrik”, lihat Pasal 182.Pasal 361Cukup jelas.Pasal 362Cukup jelas.Pasal 363Cukup jelas.Pasal 364Yang dimaksud dengan “bahaya” dalam ketentuan ini adalah bahayabagi lalu lintas umum kereta api. Oleh karena itu, kereta api yang khususuntuk mengangkut tebu ke pabrik kepunyaan suatu perusahaanperkebunan tidak termasuk dalam ketentuan pasal ini. Perbuatan yangdinilai membahayakan bagi lalu lintas umum kereta api dapat berupamemasang rintangan atau melepaskan paku-paku pada bantalan relsehingga membahayakan bagi kereta yang melewatinya.Pasal 365Cukup jelas.Pasal 366Yang dimaksud dengan “rambu-rambu yang dipasang untuk keselamatanpelayaran” misalnya mercu-suar, lentera laut, atau pelampung.Pasal 367Cukup jelas.Pasal 368Cukup jelas.Pasal 369Cukup jelas.Pasal 370Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal ini harus dilakukansecara melawan hukum. Jika unsur ini dipenuhi tetapi mengakibatkan
257luka atau matinya seseorang, maka pidananya diperberat yakni pidanapenjara paling lama 15 (lima belas) tahun.Pasal 371Cukup jelas.Pasal 372Yang dimaksud dengan “kenakalan terhadap orang” adalah perbuatanatau perilaku buruk pada seseorang yang menimbulkan perasaan tidaksenang pada orang lain, sedang “kenakalan terhadap barang’, misalnyamencorat-coret tembok rumah orang lain.Pasal 373Cukup jelas.Pasal 374Cukup jelas.Pasal 375Cukup jelas.Pasal 376Cukup jelas.Pasal 377Cukup jelas.Pasal 378huruf aCukup jelas.huruf bCukup jelas.huruf cCukup jelas.huruf dYang dimaksud dengan “kode akses” adalah yang dikenal denganpassword.Pasal 379Cukup jelas.Pasal 380Huruf aYang dimaksud dengan “menghasut binatang” misalnyamenyuruh atau memerintahkan seekor anjing untuk mengejar
258orang lain. Binatang tersebut tidak harus kepunyaan sendiri, tetapibisa juga kepunyaan orang lain.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Pasal 381Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnyabahaya maupun gangguan lainnya bagi lalu lintas umum.Pasal 382Cukup jelas.Pasal 383Cukup jelas.Pasal 384Cukup jelas.Pasal 385Cukup jelas.Pasal 386Yang dimaksud dengan “kelengkapan air minum untuk umum” adalahbangunan yang diperlukan untuk penyaluran air minum, misalnyamenara air, pipa saluran, bak-bak, atau tangki-tangki penyimpanan airminum untuk umum.Pasal 387Cukup jelas.Pasal 388Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah pencemaranlingkungan, khususnya tanah, udara, dan air-permukaan yang pentingbagi kehidupan manusia. Ketentuan dalam Pasal ini pada saat sekarangsemakin penting berhubung semakin rusaknya dan tercemarnyalingkungan sampai pada bocornya lapisan ozon yang membahayakanbagi kesehatan dan nyawa manusia. Yang dimaksud dengan “airpermukaan”adalah yang lazim dikenal sebagai “surface water atauoppervlakte water” yang meliputi sungai, parit, danau, waduk, telaga,tambak, dan sebagainya.
259Pasal 389Cukup jelas.Pasal 390Yang dimaksud dengan “bahan” tidak saja bahan makanan, tetapi juga meliputikosmetika, pembersih rumah tangga, dan lain sebagainya.Pasal 391Cukup jelas.Pasal 392Ketentuan dalam Pasal ini bertujuan untuk mencegah beredarnya makanan danminuman yang dapat merusak kesehatan.Pasal 393Cukup jelas.Pasal 394Seperti halnya dengan terorisme, perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal inijuga telah dijadikan salah satu tindak pidana internasional berdasarkan konvensiinternasional Convention on the Prevention and Punishment of The Crime of Genocide(9 Desember 1948). Karena Indonesia merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa,maka melalui ketentuan dalam pasal ini ditetapkan perbuatan "genocide" sebagai tindakpidana.Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini adalah suatu perbuatan yang semata-matabertujuan meniadakan eksistensi suatu kelompok masyarakat berdasarkan warna kulit, agama,jenis kelamin, umur, atau cacat mental atau fisik. Oleh karena itu, perbuatan yang bertujuanuntuk mengasimilasikan kelompok tersebut ke dalam masyarakat Indonesia,seperti melalui pendidikan, pembinaan, dan lain-lain, sebagai usaha meningkatkan tarafhidup agar mereka dapat berperan secara wajar dalam kehidupan masyarakat padaumunya, tidak termasuk dalam ketentuan ini.Pasal 395Ayat (1)Yang dimaksud dengan "serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil" adalahsuatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakanpenguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.Huruf aHuruf bYang dimaksud dengan "pembunuhan" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572Undang-Undang ini.Yang dimaksud dengan "pemusnahan" adalah meliputi perbuatan yang menimbulkanpenderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat
260Huruf cHuruf dHuruf eHuruf fHuruf gHuruf hHuruf iHuruf jHuruf kpemasokan barang makanan, dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan padasebagian penduduk.Yang dimaksud dengan "perbudakan" adalah termasuk perdagangan manusia, khususnyaperdagangan wanita dan anak-anak.Yang dimaksud dengan "pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa" adalahpemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaanyang lain dari daerah dimana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yangdiizinkan oleh hukum internasional.Cukup jelasYang dimaksud dengan "penyiksaan" dalam ketentuan ini adalah dengan sengaja danmelawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupunmental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.Cukup jelasCukup jelasYang dimaksud dengan "penghilangan orang secara paksa" adalah penangkapan, penahanan,atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari penguasaatau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengikuti perampasan kemerdekaantersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut,dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yangpanjang.Yang dimaksud dengan "kejahatan apartheid" adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifatyang sama dengan sifat-sifat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 394 Undang-Undang iniyang dilakukan dengan konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasioleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dandilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.Cukup jelasPasal 396Yang dimaksud dengan “Konvensi Jenewa” adalah konvensi-konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang PerlindunganKorban Perang (Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War) yang terdiri atas 4 (empat)konvensi, sebagaimana telah diratifikasi dengan cara aksesi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.Keempat Konvensi tersebut, yakni:1. Konvensi Jenewa tentang Perbaikan Nasib Anggota-anggota yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perangdi Darat (Geneva Convention for The Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in ArmedForces in the Filed of August 12, 1949).
2612. Konvensi Jenewa tentang Perbaikan Nasib Anggota-anggota yang Luka, Sakit, dan Korban-korban Karamdari Angkatan Perang di Laut (Geneva Convention for The Amelioration of the Condition of the Wounded,Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949).3. Konvensi Jenewa tentang Perlakuan Tawanan Perang (Geneva Convention Relative to the Treatment ofPrisoners of war of August 12, 1949).4. Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Rakyat Sipil dalam Masa Perang (Geneva Convention Relative to theProtection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949).Yang dimaksud dengan “pada masa perang atau konflik bersenjata” adalah perang atau konflik bersenjata yangterjadi baik perang atau konflik bersenjata yang bersifat internal maupun bersifat eksternal.Pasal 397Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 4 (empat) KonvensiJenewa sebagaimana dalam penjelasan Pasal 396, Pasal ini juga berdasarkan padaketentuan dalam Protokol I dan Protokol II dari Konvensi Jenewa tersebut, yaitu:1. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating tothe Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 19772. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating tothe Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 1977Pasal 398Melakukan pelanggaran berat terhadap orang-orang yang tidak terlibat secara aktif dalam peperangan termasukanggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata karena sakit, luka, ditahan atau karena sebab lainmerupakan pelanggaran berat terhadap Pasal 3 Common dari 4 (empat) Konvensi Jenewa.Yang dimaksud dengan Konvensi Jenewa lihat penjelasan Pasal 396.Pasal 399Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fKetentuan ini merupakan pelanggaran berat terhadap Pasal 3 Common dari 4(empat) Konvensi Jenewa.Yang dimaksud dengan Konvensi Jenewa lihat penjelasan Pasal 396.Huruf gCukup jelas.
262Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.Huruf jCukup jelas.Pasal 400Cukup jelas.Pasal 401Cukup jelas.Pasal 402Cukup jelas.Pasal 403Cukup jelas.Pasal 404Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tindak pidana yang dikenal dengan nama Torture. Tindakpidana ini sudah menjadi salah satu tindak pidana internasional melalui konvensi internasionalConvention against Torture and other Cruel, In Human or Degrading Treatment or Punishment,10 December 1984. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasikonvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, oleh karena itu perbuatan tersebutdalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.Perbuatan yang dilarang disini adalah suatu perbuatan yang tidak manusiawi yangmengakibatkan penderitaan berat bagi seseorang baik secara fisik maupun mental.Tidak termasuk dalam perbuatan tersebut di atas adalah penderitaan yang timbul sebagaikonsekuensi pelaksanaan pidana yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.Pasal 405Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati,oleh karena itu perbuatan menghina terhadap kekuasaan umum atau lembaga tersebut dipidanaberdasarkan ketentuan dalam Pasal ini. Kekuasaan umum atau lembaga negara dalam Pasal iniseperti antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, polisi, jaksa,gubernur, bupati, camat.Pasal 406Kekuasaan umum atau lembaga negara dalam Pasal ini seperti antara lain Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, polisi, jaksa, gubernur, bupati, camat.Pasal 407Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan terhadap seseorang agar berbuatsesuatu yang sebetulnya perbuatan itu tidak akan dilakukan kalau tidak ada tekanan. Orang yangdipaksa dalam ketentuan Pasal ini adalah pegawai negeri.
263Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan dalam jabatan” adalah perbuatan yangdilakukan sesuai dengan tugas jabatan yang dilimpahkan kepadanya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pasal 408Perlawanan yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal ini, dilakukan tidak saja terhadappegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah, melainkan juga terhadap orangyang membantu, meskipun bukan pegawai negeri.Pasal 409Cukup jelas.Pasal 410Cukup jelas.Pasal 411Cukup jelas.Pasal 412Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan “mencegah” adalah berusaha agar pegawai negeri yangbersangkutan tidak sempat bertindak. Apabila pegawai negeri tersebut sudah bertindak dandicegah untuk melanjutkan tindakannya, maka hal ini disebut menghalang-halangi.Yang dimaksud dengan “menggagalkan” adalah meniadakan hasil tindakan yangtelah dilakukan pegawai negeri yang bersangkutan.Tindak pidana dalam ketentuan pasal ini merupakan tindak pidana terhadappenyelenggaraan peradilan (contempt of court). Yang dimaksud dengan “sidangpengadilan” adalah sidang pengadilan yang berlangsung di semua tingkatanpengadilan, baik yang tertutup maupun terbuka.Pasal 413Cukup jelas.Pasal 414Cukup jelas.Pasal 415Tindak pidana dalam ketentuan pasal ini merupakan tindak pidana terhadappenyelenggaraan peradilan (contempt of court).Tidak mau (menolak) memenuhi perintah pejabat yang berwenang untuk menyerahkansurat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, sedangkan surat-surat tersebut diperlukandalam proses peradilan untuk alat pembuktian, baik perkara pidana maupun perkaraperdata, dianggap sebagai pebuatan yang mengganggu penyelenggaraan peradilan.
264Pasal 416Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidana terhadappenyelenggaraan peradilan (contempt of court). Dengan mengabaikan panggilan ataumenolak untuk memberikan keterangan yang diminta pengadilan, atau memberiketerangan yang tidak benar, maka tindakan tersebut dinilai mengganggu kepentinganpemeriksaan di sidang pengadilan.Pasal 417Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidana terhadappenyelenggaraan peradilan (contempt of court). Menggunakan hak yang diketahuinyabahwa hak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan pengadilan, dianggap sebagaiperbuatan yang mengganggu penyelenggaraan peradilan karena tidak memenuhi putusanpengadilan tersebut.Pasal 418Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini adalah melalaikan kewajiban setiap orangmembantu tercapainya keadilan, khususnya yang berkaitan dengan pengampuan danperwalian.Pasal 419Adalah kewajiban setiap orang untuk membantu kekuasaan umum dalammelaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, seperti adanya bahaya bagi keamanan umumatau pada waktu seseorang tertangkap tangan melakukan tindak pidana,dan sebagainya. Karena itu, perbuatan tidak membantu padahalperbuatan itu tidak akan membahayakan dirinya patut dicela.Pasal 420Cukup jelas.Pasal 421Cukup jelas.Pasal 422Ketentuan dalam Pasal ini merupakan tindak pidana yang dikenalsebagai pelaporan atau pengaduan palsu. Yang diadukan atau dilaporkanadalah terjadinya tindak pidana, bukan perbuatan yang tidak merupakantindak pidana.Pasal 423Yang dimaksud dengan “tanda kepangkatan atau jabatan” adalah tanda kepangkatanatau jabatan baik sipil maupun militer.Pasal 424Yang dimaksud “tanda kebesaran” adalah yang berhubungan dengan pangkat ataujabatan dalam kekuasaan umum, baik sipil maupun militer.
265Pasal 425Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidana terhadappenyelenggaraan peradilan (contempt of court) sepanjang dalam perbuatan tersebuttersangkut proses peradilanPasal 426Cukup jelas.Pasal 427Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi pekerjaan Kantor Pos danTelekomunikasi yang mendapatkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.Yang dimaksud dengan “surat” misalnya kartu pos, warkat pos, surat cetakan, atautelegram.Pasal 428Yang dimaksud dengan “tentara asing” ialah tentara resmi dari negara asing atau tentarayang akan memberontak terhadap negara asing tersebut.Pasal 429Cukup jelas.Pasal 430Cukup jelas.Pasal 431Mengangkut ternak dari satu tempat ke tempat yang lain, yang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan menggunakan surat jalan yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksudkan untuk mencegahdiangkutnya ternak curian, ternak yang sakit atau mencegah timbulnya penyakit padaternak lain atau pada manusia yang mengkonsumsikan daging ternak tersebut.Pasal 432Cukup jelas.Pasal 433Yang dimaksud dengan “membuat salinan” termasuk memfotokopi dan sebagainyasesuai dengan kemajuan teknologi.Pasal 434Ayat (1)Disamakan dengan “sumpah” adalah janji atau pernyataan yang menguatkansesuatu yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan sebagai penggantisumpah.
266Ketidakbenaran dari keterangan palsu yang dimaksud dalam Pasal ini harusdiketahui oleh orang yang memberi keterangan tersebut.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 435Ketentuan Pasal 435 sampai dengan Pasal 441 merupakan tindak pidana internasional.Oleh karena itu, uang yang dipalsu atau ditiru menurut ketentuan pasal ini tidak hanyamata uang atau uang kertas Indonesia, tetapi juga uang negara asing. Hal ini didasarkanKonvensi Internasional mengenai Uang palsu tahun 1929 yang telah diratifikasi olehIndonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pengesahan KonvensiInternasional Pemberantasan Uang Palsu beserta Protokolnya.Pasal 436Orang yang mengedarkan uang palsu dengan tidak mengetahui tentang kepalsuannyatidak dapat dipidana.Pasal 437Yang dimaksud dengan “mengurangi nilai mata uang” misalnya dengan mengikir matauang emas atau mata uang perak.Pasal 438Cukup jelas.Pasal 439Orang yang dikenakan ketentuan dalam Pasal ini ialah orang yang mengetahui bahwauang tersebut palsu atau dipalsukan baik pada saat menerima uang tersebut atau punbebeberapa saat setelah itu, dan kemudian tetap mengedarkannya.Pasal 440Yang dipidana bukan hanya orang yang meniru, memalsu, ataumengurangi nilai mata uang, akan tetapi juga orang yang melakukanperbuatan membuat atau menyediakan bahan atau benda, yangdiketahuinya bahwa bahan atau benda tersebut akan digunakan untukmeniru, memalsu, atau mengurangi nilai uang yang resmi.Pasal 441Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah diedarkannyadi Indonesia barang yang menyerupai mata uang. Menyimpan ataumemasukkan benda semacam itu ke Indonesia hanya diperbolehkanapabila ada izin dan apabila nyata-nyata dipergunakan untuk perhiasan,misalnya dalam bentuk kalung atau gelang atau sebagai tandakenang-kenangan.Pasal 442Cukup jelas.
267Pasal 443Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi meterai yangdikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia agar tidak ditiru ataudipalsu. Terjadinya peniruan atau pemalsuan akan menyebabkanberkurangnya kepercayaan terhadap meterai Indonesia dan mengurangipendapatan negara dari pengeluaran meterai. Yang dimaksud dengan“meterai” ialah perangko, meterai tempel, meterai pajak televisi, danjenis materai lainnya.Pasal 444Cukup jelas.Pasal 445Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menjamin keabsahan ataukeaslian dari cap negara atau tanda keahlian dari pembuat tindakpidananya yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundangudanganyang berlaku yang dibubuhkan kepada barang emas atau peraktertentu. Dengan demikian, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungibarang tersebut dari usaha pemalsuan yang akan merugikan konsumen.Pasal 446Untuk menjamin keabsahan dan ketepatan ukuran, takaran, atautimbangan yang dipergunakan dalam perdagangan, maka terdapatketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan barang yangdigunakan untuk mengukur, menakar dan menimbang (termasukkelengkapannya) ditera oleh pejabat yang berwenang untuk itu.Kewajiban tera ini untuk mencegah terjadinya praktek perdagangan yangtidak sehat yang akan merugikan konsumen. Ketentuan dalam Pasal inidimasudkan untuk mencegah terjadinya pemalsuan atas tera tersebut.Pasal 447Cukup jelasPasal 448Pembatalan tanda tera dilakukan oleh Kantor Metrologi dan denganpembatalan tersebut barang yang bersangkutan tidak dapat dipakai lagioleh pemiliknya.Pasal 449Cukup jelasPasal 450Cukup jelas
268Pasal 451Cukup jelas.Pasal 452Yang dimaksud dengan “surat” adalah semua gambaran dalam pikiranyang diwujudkan dalam perkataan yaitu yang dituangkan dalam tulisanbaik tulisan tangan maupun melalui mesin, termasuk juga antara lainsalinan, hasil fotokopi, faximile atas surat tersebut. Surat yang dipalsuharus dapat :a. menimbulkan suatu hak, seperti ijazah, karcis tanda masuk, atausaham;b. menimbulkan suatu perikatan, seperti perjanjian kredit, jual beli,sewa menyewa;c. menerbitkan suatu pembebasan utang; ataud. dipergunakan sebagai bukti bagi suatu perbuatan atau peristiwa,seperti buku tabungan, surat tanda kelahiran, surat angkutan, bukukas, dan lain-lain.Pasal 453Surat-surat yang dimaksud dalam Pasal ini sifatnya lebih pentingdaripada surat pada umumnya, oleh karena itu ancaman pidananya lebihberat daripada ancaman pada perbuatan yang diatur dalam Pasal 452.Pasal 454Cukup jelas.Pasal 455Cukup jelas.Pasal 456Cukup jelas.Pasal 457Ketentuan dalam Pasal ini memuat ancaman pidana kepada dokter yangmemberikan surat keterangan palsu, sedangkan ketentuan dalam Pasal458 memuat ancaman pidana kepada siapa saja yang membuat palsu ataumemalsukan surat keterangan dokter dengan maksud memperdayakankekuasaan umum atau perusahaan asuransi.Pasal 458Lihat penjelasan Pasal.Pasal 459Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal ini melanggar ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keimigrasian.
269Pasal 460Cukup jelas.Pasal 461Cukup jelas.Pasal 462Yang dimaksud dengan "perbuatan membuat gelap asal-usul orang"adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehinggaasal-usul seseorang menjadi tidak jelas, misalnya menukar anak,memungut anak dikatakan anaknya sendiri, atau menyembunyikanidentitas kelahiran anak.Pasal 463Yang dimaksud dengan “perkawinan atau perkawinan-perkawinan yangada menjadi penghalang yang sah” adalah adalah perkawinan yangdapat digunakan sebagai alasan untuk mencegah atau membatalkanperkawinan berikutnya yang dilakukan oleh salah satu pihak yangterikat oleh perkawinan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Pasal 464Yang dimaksud dengan "penghalang yang sah" adalah ketentuanpersyaratan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dilangsungkannyasuatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan.Pasal 465Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam Pasalini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanbeserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undanganlainnya yang berkaitan dengan pencatatan kelahiran dan kematian.Pasal 466Cukup jelas.Pasal 467Huruf aYang dimaksud dengan “di muka umum” adalah menunjuk padadapat dilihatnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain.Jadi kemungkinan dapat dilihatnya perbuatan tersebut oleh oranglain merupakan suatu unsur tindak pidana ini. Oleh karena itu,kehadiran orang yang melihat itu sendiri di tempat dilakukannyaperbuatan tersebut tidak menjadi syarat.
270Huruf bYang dimaksud dengan “di muka orang lain” adalah perbuatanmelanggar kesusilaan yang dilakukan di suatu tempat di hadapanorang lain tanpa adanya kemauan sendiri orang lain tersebut.Kehadiran orang lain tersebut di tempat terjadinya perbuatan itumerupakan suatu kenyataan.Pasal 468Penafsiran pengertian pornografi disesuaikan dengan standard yang berlakupada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary communnitystandard)Pasal 469Cukup jelasPasal 470Cukup jelas.Pasal 471Cukup jelas.Pasal 472Cukup jelas.Pasal 473Cukup jelas.Pasal 474Cukup jelas.Pasal 475Penafsiran pengertian pornoaksi disesuaikan dengan standard yang berlaku padamasyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary communnitystandard)Pasal 476Cukup jelas.Pasal 477Cukup jelas.Pasal 478Cukup jelas.
271Pasal 479Cukup jelas.Pasal 480Cukup jelas.Pasal 481Cukup jelas.Pasal 482Yang dimaksud dengan “alat untuk mencegah kehamilan” adalah setiap benda yangmenurut sifat penggunaannya secara umum dapat mencegah kehamilan walaupun bendaitu juga dapat digunakan untuk hal-hal lain. Pencegahan kehamilan dapat terjadi baikselama atau setelah dilakukannya hubungan badan.Perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini adalah perbuatanmempertunjukkan, menawarkan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh saranauntuk mencegah kehamilan. Perbuatan mempertunjukkan dapat dipidana bilamanadilakukan secara terang-terangan, sedang perbuatan menawarkan atau menunjukkanuntuk dapat memperoleh sarana tersebut, dapat dilakukan secara terang-terangan atautidak secara terang-terangan tapi perbuatan tersebut dilakukan tanpa diminta. Dengandemikian, apabila perbuatan itu dilakukan untuk memenuhi permintaan, bukan suatutindak pidana.Perbuatan menunjukkan untuk dapat memperoleh sarana pencegahan kehamilan, bersifatumum, dan tidak selalu hanya menunjuk pada tempat memperoleh sarana tersebut.Pasal 483Yang dimaksud dengan “alat untuk untuk meggugurkan kandungan” adalah setiap bendayang menurut sifat penggunaannya secara umum dapat menggugurkan kandungan.Adapun mengenai perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal inipada dasarnya sama dengan ketentuan dalam Pasal 481.Pasal 484Cukup jelas.Pasal 485Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai tindak pidana permukahan, dengan tidakmembedakan antara mereka yang telah kawin dan yang belum kawin. Begitu pula tidakdibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan tindak pidana tersebut.Pasal 486Cukup jelas.Pasal 487Ketentuan dalam Pasal ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah "kumpul kebo".
272Pasal 488Cukup jelas.Pasal 489Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal ini dikenal dengan “perbuatan sumbang(incest)”.Pasal 490Cukup jelasPasal 491Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar rasakesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam kaitannya dengan nafsubirahi.Tindak pidana menurut Pasal ini tidak hanya memaksa seseorang melakukan perbuatancabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasanmembiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.Pasal 492Cukup jelasPasal 493Cukup jelasPasal 494Cukup jelasPasal 495Tindak pidana menurut ketentuan dalam Pasal ini adalah perbuatan menggerakkanseseorang yang belum dewasa, belum kawin, dan berkelakuan baik untuk melakukanperbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinyadilakukan perbuatan cabul. Cara untuk menggerakkan seseorang tersebut adalah denganmemberi hadiah atau berjanji akan memberi hadiah, dan dengan cara tersebut pembuattindak pidana menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan ataumenyesatkan orang tersebut.Pasal 496Ayat (1)Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal ini dikenaldengan “perbuatan sumbang (incest)”.Ayat (2)Tindak pidana yang diatur dalam dalam ketentuan Pasal ini padadasarnya sama dengan perbuatan cabul atau persetubuhan yangdiatur dalam pasal terdahulu. Namun perbuatan cabul ataupersetubuhan yang diatur dalam ketentuan Pasal ini dilakukan
273terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan khusus denganpembuat tindak pidana.Ayat (3)Lihat penjelasan ayat (2).Pasal 497Cukup jelasPasal 498Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberantas tempattempatpelacuran.Pasal 499Termasuk tindak pidana ini adalah mengirimkan laki-laki yang belumdewasa itu atau perempuan ke daerah lain atau keluar negeri gunamelakukan pelacuran atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan.Pasal 450Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan “alasan atau indikasi medis” adalahsebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentangKesehatan.Pasal 501Cukup jelas.Pasal 502Yang dimaksud dengan “anak yang ada di bawah kekuasaannya yangsah” adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak yang beradadi bawah pengawasannya, atau anak yang dipercayakan untuk diasuh,dididik, atau dijaga.Pasal 503Cukup jelas.Pasal 504Cukup jelas.Pasal 505Cukup jelas.Pasal 506Cukup jelas.
274Pasal 507Cukup jelas.Pasal 508Cukup jelas.Pasal 509Cukup jelas.Pasal 510Cukup jelas.Pasal 511Cukup jelas.Pasal 512Yang dimaksud dengan “menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri”adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpamelalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderitaketergantungan maka dia harus menjalani rehabilitasi baik medismaupun sosial dan pengobatan serta rehabilitasi bagi yang bersangkutanakan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.Pasal 513Cukup jelas.Pasal 514Cukup jelas.Pasal 515Yang dimaksud dengan “prekursor” adalah zat atau bahan pemula ataubahan kimia yang dapat digunakan dalam memproses pembuatannarkotika.Prekursor banyak dipergunakan di dalam dunia perindustrian. Sepanjangprekursor tersebut diperoleh secara sah dan di pergunakan sesuai denganperuntukannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku maka pihak yang membuat, mengedarkan,memperoleh, dan menggunakan prekursor tidak dapat dipidana. Namunapabila prekursor tersebut dipergunakan untuk membuat narkotikasecara gelap maka berdasarkan ketentuan pasal ini pelakunya dapatdipidana.Pasal 516Cukup jelas.
275Pasal 517Cukup jelas.Pasal 518Cukup jelas.Pasal 519Cukup jelas.Pasal 520Cukup jelas.Pasal 521Cukup jelas.Pasal 522Cukup jelas.Pasal 523Cukup jelas.Pasal 524Cukup jelas.Pasal 525Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, hakim harus meneliti tiap-tiapkejadian, apakah hubungan antara tertuduh dan orang yang berada dalamkeadaan terlantar memang dikuasai oleh hukum atau perjanjian yangmewajibkan tertuduh memberi nafkah, merawat, atau memelihara orangyang terlantar tersebut.Pasal 526Cukup jelas.Pasal 527Ketentuan dalam Pasal ini memuat peringanan ancaman pidana yangdidasarkan pada pertimbangan bahwa rasa takut seorang ibu yangmelahirkan diketahui orang lain sudah dianggap suatu penderitaan.Pasal 528Cukup jelas.Pasal 529
276Ketentuan dalam Pasal ini menunjukkan adanya kewajiban setiap orangmenyelamatkan jiwa orang lain dari bahaya maut, sepanjang pertolonganitu tidak membahayakan dirinya atau orang lain.Pasal 530Ayat (1)Ketentuan dalam pasal ini memuat ketentuan dasar (umum) tindakpidana yang termasuk kategori penghinaan dalam Bab ini. Yangdimaksud dengan perbuatan “penghinaan” adalah menyerangkehormatan atau nama baik orang lain.Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatanpenghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secaralisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerangkehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orangtersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatutindak pidana. Tindak pidana menurut ketentuan dalam Pasal iniobjeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembagapemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuanPasal ini.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ditiadakan karenaadanya alasan pemaaf yaitu jika perbuatan tersebut dilakukanuntuk kepentingan umum atau terpaksa karena membela diri.Pasal 531Dalam hal pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasalini diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran dariapa yang dituduhkan, tetapi ia tidak dapat membuktikan bahwa yangdituduhkan itu benar, maka pembuat tindak pidana dipidana sebagaipemfitnahan.Pembuktian kebenaran tuduhan hanya dibolehkan apabila hakimmemandang perlu untuk memeriksa kebenaran bahwa terdakwamelakukan perbuatan itu untuk kepentingan umum, atau karena terpaksamembela diri. Juga dibolehkan membuktikan kebenaran tuduhan ituapabila yang dituduh adalah seorang pegawai negeri dan yangdituduhkan berkenaan dengan menjalankan tugasnya.Pasal 532Jika orang yang dihina, yaitu yang dituduh telah melakukan sesuatuperbuatan, dan karenanya terserang kehormatan atau nama baiknya,dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapternyata memang bersalah atas hal yang dituduhkan, maka terhadappenuduh tidak boleh dilakukan pemidanaan karena fitnah.
277Jika dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetaporang yang dihina itu dibebaskan dari tuduhan, maka putusan itudianggap sebagai suatu bukti sempurna bahwa apa yang dituduhkantidak benar.Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena halyang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah terhadap yangmenuduhkan itu ditangguhkan sampai perkara pidana yang dihinamendapat putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.Pasal 533Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang penghinaan ringan, yaitupenghinaan yang dilakukan dengan mengeluarkan kata-kata yang tidaksenonoh terhadap orang lain. Penghinaan tersebut dilakukan dimukaumum dengan lisan atau tulisan, atau di muka orang yang dihina itusendiri baik secara lisan, tulisan, maupun dengan perbuatan atau dengantulisan yang dikirimkan kepadanya.Pasal 534Cukup jelasPasal 535Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini disebut pengaduan fitnah.Harus dibuktikan bahwa pembuat mengetahui bahwa pengaduan tersebuttidak benar dan sifatnya menyerang kehormatan atau nama baikseseorang. Pengaduan atau pemberitahuan dilakukan secara tertulis ataumenyuruh orang lain untuk menuliskan, dan tidak diharuskan ada tandatangan pengadu. Dengan demikian, pengaduan atau pemberitahuan palsudengan surat anonim, dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasalini.Pasal 536Tindak pidana dalam ketentuan pasal ini terjadi jika seseorang dengansuatu perbuatan menimbulkan persangkaan bahwa orang lain melakukantindak pidana, sedangkan persangkaan tersebut tidak benar, misalnya, Ameletakkan jam tangan milik C di dalam laci B dengan maksud agar Bdituduh mencuri jam tangan milik C.Pasal 537Cukup jelas.Pasal 538Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang penistaan atau penistaantertulis yang dilakukan terhadap orang yang sudah mati. Jadi perbuatantersebut ditujukan kepada seseorang yang sudah mati, yang sekiranyamasih hidup perbuatan itu merupakan penistaan atau penistaan tertulis.
278Tindak pidana ini merupakan tindak pidana aduan, dan pengaduannyahanya dapat diajukan oleh salah seorang keluarga sedarah maupunsemenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dariorang yang telah mati tersebut, atau oleh suami atau istrinya.Pasal 539Cukup jelas.Pasal 540Cukup jelas.Pasal 541Yang dimaksud dengan "rahasia" adalah segala sesuatu yang hanyaboleh diketahui oleh orang yang berkepentingan sedangkan orang laintidak boleh mengetahuinya. Untuk mengetahui bahwa siapa yangdiwajibkan menyimpan rahasia harus diteliti peristiwa demi peristiwasesuai dengan ketentuan hukum atau kebiasaan yang berlaku dilingkungan di mana terdapat kewajiban semacam itu. Misalnyakewajiban arsiparis untuk menyimpan rahasia berkas yang sifatnyarahasia, kewajiban dokter untuk merahasiakan pasien yangditangani.Tindak pidana ini menjadi tindak pidana aduan jika dilakukanterhadap orang tertentu.Pasal 542Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinyapersaingan tidak sehat dalam dunia usaha.Pasal 543Cukup jelasPasal 544Cukup jelasPasal 545Cukup jelas.Pasal 546Cukup jelas.Pasal 547Cukup jelas.Pasal 548Cukup jelas.
279Pasal 549Cukup jelas.Pasal 550Cukup jelas.Pasal 551Cukup jelas.Pasal 552Cukup jelas.Pasal 553Cukup jelas.Pasal 554Cukup jelas.Pasal 555Cukup jelas.Pasal 556Cukup jelas.Pasal 557Ketentuan dalam Pasal ini bukan merupakan delik penyertaan tetapimerupakan tindak pidana yang mandiri.Pasal 558Cukup jelas.Pasal 559Cukup jelas.Pasal 560Cukup jelas.Pasal 561Penculikan merupakan salah satu bentuk tindak pidana menghilangkankemerdekaan seseorang. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya,perampasan kemerdekaan dalam penculikan tidak dimaksudkan untukmemperdagangkan orang, tetapi secara melawan hukum untukmenempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya atau menyebabkanorang tersebut tidak berdaya.
280Pasal 562Penyanderaan merupakan salah satu bentuk tindak pidanamenghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan penculikan,penyanderaan dilakukan agar orang yang disandera tetap beradaditempat kediamannya atau di tempat lain, dan dilakukan dengankekerasan atau ancaman kekerasan.Pasal 563Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini pada dasarnya bersifatpenipuan, tetapi karena menyangkut perampasan kemerdekaan seseorangmaka ancaman pidananya lebih berat daripada penipuan.Pasal 564Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikanperlindungan terhadap anak yang belum dewasa yang telah mendapatkanperlindungan hukum. Misalnya anak yang ditempatkan di panti asuhan,apabila mereka dilarikan, maka pembuat tindak pidana dapat dipidana.Jika perbuatan tersebut dipergunakan dengan cara tipu muslihat,kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau terhadap anak yang belumberumur 12 (dua belas) tahun maka ancaman pidana diperberat.Pasal 565Ketentuan dalam Pasal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 563 yaituseorang anak yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun telah ditarikdari kekuasaan atau pengawasan yang sah, kemudian disembunyikanatau disembunyikan terhadap kepentingan penyidikan oleh pejabat yangberwenang.Pasal 566Ayat (1)Pengertian "membawa pergi perempuan" atau "melarikanperempuan (schaking)" dalam ketentuan pasal ini berbeda dengan"penculikan" (kidnapping) Pasal 560 dan "penyanderaan" (takinghostage) Pasal 561. Tindakan membawa pergi perempuanumurnya terjadi antara laki-laki (yang melarikan) dan perempuan(yang dilarikan) berkaitan dengan hubungan cinta, dan karena ituperbuatan tersebut dilakukan atas persetujuan pihak perempuan.Unsur tindak pidana pada ayat ini dikaitkan dengan usia yangbelum dewasa dari perempuan yang dibawa pergi. Di sampingunsur di bawah umur, yang perlu diperhatikan yaitu yangbersangkutan masih berada dalam pengawasan orang tua atauwalinya.Ayat (2)Unsur tindak pidana dalam ketentuan ayat ini tidak dikaitkandengan usia perempuan yang dibawa lari, masih belum dewasaatau masih di bawah umur, baik dalam status perkawinan ataupun
281tidak, tetapi jika perempuan tersebut dilarikan dengan tipumuslihat, kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, makaancaman pidananya lebih berat.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelasPasal 567Perampasan kemerdekaan yang dimaksud dalam Pasal ini baik dalambentuk fisik maupun psikis.Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatanmerampas kebebasan seseorang bukan dalam rangka menjalankan tugasdan kewajiban sesuai dengan perintah Undang-Undang. Misalnya,seorang polisi yang menangkap dan menahan seseorang dalam halkedapatan tertangkap tangan melakukan tindak pidana.Pasal 568Cukup jelas.Pasal 569Cukup jelas.Pasal 570Ketentuan tindak pidana dalam Pasal ini diklafikasikan sebagai tindakpidana pemerasan yang menyangkut perampasan kemerdekaan.Pemerasan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagaibentuk ancaman.Pasal 571Cukup jelas.Pasal 572Ayat (1)Pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati, dankematian ini dikehendaki oleh pembuat. Dengan demikianpengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsurkesengajaan. Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak adaniat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudianternyata orang tersebut mati, maka perbuatan tersebut tidak dapatdikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan menurutpasal ini.Dalam ketentuan ayat ini tidak dicantumkan unsur "dengansengaja" atau "dengan berencana", karena kedua hal tersebutsudah diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 55 huruf j. Ditiadakannyatindak pidana berencana dimaksudkan untuk memberi kebebasan
282kepada hakim dalam mempertimbangkan ada tidaknya unsurberencana tersebut dalam setiap kasus yang dihadapi. Dengandemikian hakim akan lebih mengutamakan untukmempertimbangkan motif, cara, sarana, atau upaya membunuh,serta akibat dan dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat.Ayat (2)Pemberatan pidana dalam ketentuan ayat ini didasarkan padapertimbangan adanya hubungan antara pembuat tindak pidana dankorban, yang seharusnya pembuat tindak pidana berkewajibanmemberi perlindungan kepada korban.Ayat (3)Cukup jelasPasal 573Cukup jelas.Pasal 574Ayat (1)Ketentuan pada ayat ini memuat peringanan ancaman pidana yangdidasarkan pada pertimbangan bahwa rasa takut seorang ibu yangmelahirkan diketahui orang lain sudah dianggap suatupenderitaan.Ayat (2)Kerena orang lain yang turut serta dalam pembunuhansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada dalam kondisipsikologik yang sama dengan kondisi seorang ibu yangmelakukan tindak pidana tersebut, maka dalam prinsippenyertaan tidak berlaku dalam ketentuan ayat ini.Pasal 575Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tindak pidana yang dikenal dengan"euthanasia aktif". Bentuk "euthanasia pasif'" tidak diatur dalamketentuan ini karena masyarakat maupun dunia kedokteran tidakmenganggap pembuatan tersebut sebagai perbuatan anti.Meskipun "euthanasia aktif" dilakukan atas permintaan orang yangbersangkutan yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, namunperbuatan tersebut tetap diancam dengan pidana. Hal ini berdasarkansuatu pertimbangan karena perbuatan tersebut dinilai bertentangandengan moral agama. Di samping itu juga untuk mencegah kemungkinanyang tidak dikehendaki, misalnya oleh pembuat tindak pidana justrudiciptakan suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbulpermintaan untuk merampas nyawa dari yang bersangkutan.Ancaman pidana di sini tidak ditujukan terhadap kehidupan seseorang,melainkan ditujukan terhadap penghormatan kehidupan manusia pada
283umumnya, meskipun dalam kondisi orang tersebut sangat menderita,baik jasmani maupun rohani. Jadi motif pembuat tidak relevan untukdipertimbangkan dalam tindak pidana. Pengertian "tidak sadar" dalamketentuan Pasal ini harus diartikan sesuai dengan perkembangan dalamdunia kedokteran.Pasal 576Ketentuan ini merupakan pemberatan dari Pasal 574.Pasal 577Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini maka apabila orang yangdidorong atau yang ditolong untuk bunuh diri tidak mati, maka orangyang mendorong atau memberi pertolongan tersebut tidak dikenakanpidana. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bunuh diri itusendiri bukanlah suatu tindak pidana, karena itu percobaan untukmelakukan bunuh diri juga tidak diancam dengan pidana.Pasal 578Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kandunganseorang perempuan. Apabila yang digugurkan adalah kandungan yangsudah mati, maka ketentuan pidana dalam pasal ini tidak berlaku.Tidaklah relevan di sini untuk menentukan cara dan sarana apa yangdigunakan untuk mengugurkan atau mematikan kandungan perempuanitu. Yang penting dan yang menentukan adalah akibat yang ditimbulkan,yaitu gugur atau matinya kandungan itu.Pasal 579Cukup jelas.Pasal 580Ketentuan dalam Pasal ini secara khusus mengancam pidana yang lebihberat kepada pembuat yang mempunyai profesi sebagai dokter, bidan,atau juru obat, mengingat profesi mereka sedemikian mulya bagikemanusian yang seharusnya tetap dijaga untuk tidak melakukanperbuatan tersebut. Dokter yang melakukan pengguguran kandungankarena alasan media "abortus provocatus" sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan pidana.Pasal 581Cukup jelas.Pasal 582Ketentuan dalam Pasal ini tidak memberi perumusan mengenaipengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakimuntuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuaidengan perkembangan nilai-nial sosial dan budaya serta perkembangan
284dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidakharus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidaksetiap penderitaan pisik selalu diartikan sebagai penganiayaan.Dalam ketentuan Pasal ini juga tidak dicantumkan unsur "dengansengaja" dan "berencana", karena kedua hal tersebut sudah diatur dalamPasal 39 dan Pasal 55 huruf j dalam rangka pemberatan pidana.Pasal 583Cukup jelas.Pasal 584Tindak pidana penganiayaan dalam ketentuan Pasal ini merupakan jenispenganiayaan berat, di samping penganiayaan dalam arti umum (Pasal581) dan penganiayaan ringan (Pasal 582). Batas dan ruang lingkupketiga jenis penganiayaan ini diserahkan kepada pertimbangan hakim,dengan memperhatikan penjelasan Pasal 581.Pasal 585Cukup jelas.Pasal 586Cukup jelas.Pasal 587Cukup jelas.Pasal 588Cukup jelas.Pasal 589Cukup jelas.Pasal 590Cukup jelas.Pasal 591Cukup jelas.Pasal 592Ketentuan dalam Pasal ini tidak memberi perumusan mengenaipengertian kealpaan. Pada umumnya pengertian kealpaan menunjukkanbahwa pembuat tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya,yaitu kematian atau luka-luka. Namun, dalam kejadian konkret terdapatkesulitan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat disebutdengan kealpaan. Misalnya seorang yang sedang mengendarai kendaraansedemikian rupa sehingga membahayakan lalu lintas umum yangkemungkinan besar menimbulkan korban.
285Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut pengertian kealpaandiserahkan kepada pertimbangan hakim untuk melakukan penilaianterhadap kasus yang dihadapi.Pasal 593Dari jabatan atau profesi tertentu diharapkan adanya rasa tanggungjawab dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang dipercayakankepada mereka. Dengan perkataan lain, kealpaan harus dihindarkan olehorang yang menjalankan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab.Oleh karena itu, bila terjadi suatu kealpaan maka ancaman pidananyaditambah dengan 1/3 ( satu per tiga).Pasal 594Pengertian "mengambil" dalam ketentuan Pasal ini tidak hanya diartikansecara fisik, tetapi juga meliputi bentuk-bentuk perbuatan "mengambil"lainnya secara fungsional (nonfisik) mengarah pada maksud "memilikibarang orang lain secara melawan hukum". Misalnya pencurian uangdengan cara mentransfer, atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak.Yang dimaksud "memiliki" adalah mempunyai hak atas barang tersebut.Pasal 595Cukup jelas.Pasal 596Ketentuan dalam Pasal ini mengatur pencurian yang bersifat khusus atauyang biasa dikenal dengan istilah "pencurian dikualifikasi"(gequalificeerdediefstal).Yang dimaksud dengan "rumah" adalah setiap bangunan atau tempatyang sengaja dibuat atau digunakan untuk tempat kediaman atau tempattinggal.Yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah sebidang tanahyang mempunyai tanda-tanda batas tertentu, baik berupa tembok, pagar,tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air, atau sungai.Pasal 597Cukup jelas.Pasal 598Tindak pidana pencurian dalam Pasal ini dikualiffikasi sebagai pencuriandengan pemberatan. Unsur pemberatnya ialah adanya kekerasan atauancaman kekerasan terhadap orang di dalam melakukan pencurian.Kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilakukan sebelum, pada saat,atau setelah pencurian dilakukan.Kekerasan menunjuk pada pengunaan kekuatan fisik, baik dengan tenagabadan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan ancaman kekerasan
286menunjukan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut,cemas, atau khawatir pada orang yang diancam.Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini tidak perlu sematamataditujukan kepada pemilik barang, tetapi juga dapat pada orang lain,misalnya pembantu rumah tangga atau penjaga rumah.Pasal 599Cukup jelas.Pasal 600Ketentuan dalam Pasal ini mengatur pencurian dalam keluarga.Pengertian "penguasaan bersama atas harta" dan "menguasai sendiriharta bendanya" menunjuk pada pengertian "harta kekayaan yangterpisah" dan "harta kekayaan yang tidak terpisah (bersama)"sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidangperkawinan yang berlaku bagi suami dan istri tersebut.Yang dimaksud dengan "keluarga sedarah atau semenda dalam garislurus atau kesamping sampai derajad kedua".Pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap hartakekayaannya yang tidak terpisah, tidak dapat dilakukan penuntutan baiksebagai pelaku maupun pembantu pencurian. Apabila harta kekayaansuami istri terpisah, penuntutan dapat dilakukan apabila ada pengaduanterlebih dahulu dari yang terkena tindak pidana itu.Pengertian "harta kekayaan yang terpisah dan yang tidak terpisah" harusdiartikan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yangberlaku di bidang hukum perkawinan.Pasal 601Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tindak pidana pemerasan. Paksaandalam ketentuan pasal ini lebih bersifat paksaan fisik atau lahiriah,antara lain dengan todongan pisau atau pistol.Kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus ditujukan pada orangyang diminta untuk memberikan barang, membuat utang, ataumenghapuskan piutang, tetapi dapat juga ditujukan pada orang lain,misalnya terhadap anak, atau istri atau suami.Pengertian "memaksa" meliputi pemaksaan yang berhasil (misalnyabarang diserahkan) maupun yang gagal. Dengan demikian, apabilapemerasan tidak berhasil atau gagal, pembuat tindak pidana tetapdituntut berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, bukan dengan ketentuanmengenai percobaan.Pasal 602Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang tindak pidanapengancaman.Unsur utama tindak pidana dalam Pasal ini sama dengan tindak pidanapemerasan yaitu memaksa orang supaya memberikan barang, membuat
287pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Perbedaannya terletakpada sarana pemaksaan yang digunakan. Pada pemerasan, paksaan lebihbersifat fisik dan lahiriah, sedangkan pada tindak pidana pengancamansarana paksaannya lebih bersifat non fisik atau batiniah yaitu denganmenggunakan ancaman penistaan baik lisan maupun tulisan atau denganancaman akan membuka rahasia. Ancaman penistaan atau membukarahasia tidak harus berhubungan langsung dengan orang yang dimintauntuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang,tetapi dapat juga orang lain, misalnya terhadap anak, istri, atau suami,yang secara tidak langsung juga menyerang kehormatan atau nama baikyang bersangkutan.Pasal 603Cukup jelas.Pasal 604Cukup jelas.Pasal 605Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tindak pidana penggelapan. Padatindak pidana penggelapan, barang yang bersangkutan sudah dikuasaisecara nyata oleh pembuat tindak pidana. Hal ini berbeda denganpencurian di mana barang tersebut belum berada di tangan pembuattindak pidana. Saat timbulnya niat untuk memiliki barang tersebut secaramelawan hukum, juga menentukan perbedaan antara penggelapan danpencurian. Apabila niat memiliki sudah ada pada waktu barang tersebutdiambil, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencurian,sedang pada penggelapan, niat memiliki tersebut baru ada setelahbarang yang bersangkutan untuk beberapa waktu sudah berada di tanganpembuat. Unsur tindak pidana penggelapan lainnya adalah bahwapembuat menguasai barang yang hendak dimiliki tersebut bukan karenatindak pidana, misalnya suatu barang yang berada dalam penguasaanpembuat tindak pidana sebagai jaminan utang piutang yang kemudiandijual tanpa izin pemiliknya.Pasal 606Cukup jelas.Pasal 607Cukup jelas.Pasal 608Penyerahan barang dilakukan secara terpaksa, misalnya pada waktuterjadi bencana alam seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lainlain,barang tersebut dititipkan untuk diselamatkan. Atau karena tidak
288mampu mengurus sendiri barang tersebut, sehingga perlu dititipkan padapihak lain.Pasal 609Cukup jelas.Pasal 610Cukup jelas.Pasal 611Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penipuan.Perbuatan materiil dari penipuan adalah membujuk seseorang denganberbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikansesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengandemikian perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan olehpembuat tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri.Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihakyang dirugikan sebagaimana dikehendaki pembuat.Barang yang diberikan, tidak harus secara langsung kepada pembuattindak pidana tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruhpembuat untuk menerima penyerahan itu.Penipuan adalah tindak pidana terhadap harta benda. Tempat tindakpidana (lokus delikti) adalah tempat pembuat melakukan penipuan,walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Saat dilakukannya tindakpidana (tempus delicti) adalah saat pembuat melakukan penipuan.Barang yang diserahkan dapat merupakan milik pembuat sendiri,misalnya barang yang diberikan sebagai jaminan utang bukan untukkepentingan pembuat. Penghapusan piutang tidak perlu dilakukanmelalui cara-cara hapusnya perikatan menurut Kitab Undang-UndangHukum Perdata. Juga termasuk misalnya perbuatan pembuat yangmenghentikan untuk sementara pencatat kilometer (kilometer teller)mobil sewaannya, sehingga pemilik mobil memperhitungkan jumlahuang sewaan yang lebih kecil daripada yang sesungguhnya.Pasal ini menyebut secara limitatif daya upaya yang digunakan pembuatyang menyebabkan penipuan itu dapat dipidana, yaitu berupa nama ataukedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaiankata-kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatanyang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itupercaya dan memberikan apa yang diminta.Pasal 612Cukup jelas.Pasal 613Cukup jelas
289Pasal 614Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumendari perbuatan curang dalam dunia perdagangan yang dilakukan olehpenjual. Dalam dunia perdagangan dapat terjadi penjual memberikanpengakuan palsu tentang sifat atau keadaan barang yang dijualnya atautidak menyatakan dengan sebenarnya sifat atau keadaan barang tersebut,sehingga konsumen membeli suatu barang yang tidak sesuai denganharapan atau tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya.Pasal 615Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi seseorangdari kerugian ekonomis melalui pemberian jasa kepada orang lain yangdilakukan akibat perbuatan curang dari orang lain tersebut. Misalnya,seseorang secara curang memanfaatkan kebaikan orang lainmempergunakan nomor dan saluran telepon dan membebankan biayapembicaraan atau sambungan teleponnya kepada pelanggan telepon.Pasal 616Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi perbuatancurang dalam dunia perdagangan yang dilakukan oleh konsumen,dengan tidak membayar lunas harga barang dibeli. Untuk dapat dipidanaberdasarkan ketentuan ini, perbuatan konsumen tersebut dilakukansecara berulang-ulang yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebutsebagai mata pencaharian atau kebiasaannya. Dalam masyarakat,perbuatan konsumen ini dikenal sebagai tindakan "mengemplang".Pasal 617Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi hak milikintelektual seseorang dari perbuatan curang pihak lain, yang dilakukandengan membubuhkan nama atau tanda palsu atau yang dipalsukan padakarya tersebut.Pasal 618Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi hak milikintelektual khususnya mengenai merek dagang (trade mark) dariperbuatan curang.Pasal 619Ketentuan dalam Pasal ini untuk mencegah perbuatan curang dalamdunia asuransi yang dilakukan oleh pihak tertanggung dalam pembuatanperjanjian asuransi sehingga merugikan pihak penanggung asuransi(assuradeur).Pasal 620Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakan perbuatan curanguntuk memperoleh pembayaran uang asuransi.
290Pasal 621Cukup jelas.Pasal 622Cukup jelas.Pasal 623Cukup jelas.Pasal 624Konosemen asli (lembar pertama) merupakan surat berharga dan dapatdiperjualbelikan (negotiable), sedangkan salinan (copy) atau lembaranlainnya tidak. Hanya konosemen lembar pertama atau asli dapatditukarkan dengan jenis barang yang tercantum di dalamnya.Berhubung konosemen asli merupakan suatu surat berharga, makakonosemen asli itu dapat dibebani dengan segala bentuk hak atas benda,seperti digadaikan, dijual, dipinjamkan, atau ditukarkan. Salinan ataulembaran lainnya yang bukan surat berharga, tidak mempunyai nilai,sehingga apabila dijual, pembelinya tidak akan menerima barangnya,apabila perbuatan membebani salinan atau lembaran lainnya dengan hakhakatas benda merupakan perbuatan penipuan.Pasal 625Cukup jelas.Pasal 626Cukup jelas.Pasal 627Cukup jelas.Pasal 628Cukup jelas.Pasal 629Cukup jelas.Pasal 630Yang dimaksud dengan "batas pekarangan" adalah setiap tanda yangdipergunakan untuk menunjukkan batas-batas suatu pekarangan, sepertitembok, pagar, patok, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air,sungai, atau pematang sawah dengan tujuan memisahkan suatu bidangtanah milik seseorang dari bidang tanah milik orang lain yangberdampingan.
291Pasal 631Kabar bohong yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini tidak hanyapemberitahuan palsu tentang suatu fakta tetapi juga pemberitahuan palsutentang suatu keuntungan yang dapat diharapkan.Pasal 632Cukup jelas.Pasal 633Cukup jelas.Pasal 634Cukup jelas.Pasal 635Cukup jelas.Pasal 636Cukup jelas.Pasal 637Yang dimaksud dengan "menarik barang dari harta benda milikperusahaan" adalah setiap perbuatan untuk menempatkan barang di luarjangkauan kurator sebelum atau pada waktu dijatuhkannya kepailitan,termasuk mendiamkan piutang perusahaan.Yang dimaksud dengan "pailit" adalah sebagaimana dimaksud dalamperaturan perundang-undangan di bidang Kepailitan.Pasal 638Cukup jelas.Pasal 639Cukup jelas.Pasal 640Cukup jelas.Pasal 641Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, pembuat tindak pidana tidakdisyaratkan mempunyai niat untuk merugikan kreditornya. Dianggapcukup apabila ia mengetahui atau mengerti bahwa perbuatannya akanmerugikan hak-hak kreditor. Apabila kreditor lebih dari 1 (satu), tidakperlu perbuatan tersebut merugikan semua kreditor.
292Pasal 642Cukup jelas.Pasal 643Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah suatupersetujuan perdamaian dibuat karena pembuat tindak pidanamemperoleh keuntungan istimewa, padahal menurut Undang-Undang,persetujuan tersebut kalau sudah disahkan berlaku juga untuk kreditoryang semula tidak menyetujuinya. Hal ini juga berlaku untuk pengurusatau komisaris dari suatu korporasi.Pasal 644Yang dimaksud dengan "barang" adalah barang bergerak atau tidakbergerak, berwujud atau tidak berwujud. Hak menahan (hak retensi)timbul berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaituPasal 1616 atau Pasal 1812 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Pasal 645Yang dimaksud dengan "menghancurkan" adalah membinasakan ataumerusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi.Yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat tidak dapat dipakaiuntuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapatdipakai lagi.Pasal 646Cukup jelas.Pasal 647Yang termasuk dalam pengertian "bangunan untuk sarana dan prasaranapelayanan umum" misalnya, bangunan kereta api, bangunan listrik,bangunan telekomunikasi, bangunan untuk komunikasi lewat satelit ataukomunikasi jarak jauh lainnya, stasiun radio atau televisi, bendungan,saluran gas, atau saluran air minum.Pasal 648Cukup jelasPasal 649Cukup jelasPasal 650Cukup jelasPasal 651Cukup jelas
293Pasal 652Cukup jelasPasal 653Yang dimaksud dengan "Komandan Tentara Nasional Indonesia" adalahkomandan Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara.Yang dimaksud dengan "pejabat sipil" adalah pejabat sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokpokokKepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 43 Tahun 1999, dan peraturan pelaksanaannya.Pasal 654Demi penegakan hukum ketentuan dalam peraturan perundangundangan,perintah yang sah dari pejabat yang berwenang dan putusanatau surat perintah pengadilan, harus dilaksanakan. Perlawanan terhadappelaksanaan ketentuan tersebut di atas, berarti melawan penegakanhukum, karena itu pantas untuk dijadikan tindak pidana. Dalam halTentara Nasional Indonesia menolak permintaan yang tidak sah, makatindakan penolakan tersebut tidak dipidana.Pasal 655Yang dimaksud dengan "orang lain yang ditugaskan menjalankan suatujabatan umum" misalnya orang atau pihak swasta yang diserahi tugasoleh Pemerintah untuk melaksanakan tugas, antara lain pembuatan jalan,lembaga pendidikan swasta yang melakukan penelitian ilmiah bagipemerintah, atau pihak bank swasta yang diserahi penyimpanan uangnegara.Pasal 656Cukup jelas.Pasal 657Cukup jelas.Pasal 658Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini disebut sebagai tindak pidanasuap atau penyuapan dalam pengertian pasif. Tindak pidana suap yangbersifat aktif, lihat Pasal 679.Menerima hadiah atau janji tidak hanya berupa barang tetapi juga jasa,kemudahan, atau fasilitas lainnya.Yang dimaksud dengan "gratifikasi" pada ayat ini adalah pemberiandalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount),komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar
294negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atautanpa sarana elektronik.Pasal 659Cukup jelas.Pasal 660Tindak pidana dalam Pasal ini merupakan tindak pidana terhadappenyelenggaraan peradilan (contempt of court). Tindak pidana inidisebut sebagai tindak pidana suap atau penyuapan dalam pengertianpasif. Tindak pidana suap yang bersifat aktif, lihat Pasal 680.Pasal 661Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kekuasaannya" adalahmenggunakan kekuasaan secara tidak sah. Sebagai contoh adalahpenyidik yang dalam melakukan penyidikan memaksa tersangka untukmengaku, atau memaksa saksi memberikan keterangan menurutkemauan dari penyidik. Memaksa dapat juga dilakukan secara fisikmaupun secara psikis dengan jalan menakut-nakuti supaya tertekanjiwanya. Tetapi apabila yang diperiksa itu seorang saksi yangmemberikan keterangan yang nyata-nyata bertentangan dengankenyataan dan penyidik tersebut memberikan peringatan keras ataumenunjukkan akibat yang tidak baik atas keterangan saksi yang bohongtersebut, ketentuan dalam Pasal ini tidak diterapkan.Pasal 662Yang dimaksud dengan “pegawai negeri” dalam Pasal ini adalahpenyelidik, penyidik, atau penuntut umum.Pasal 663Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya menggunakantanah negara adalah pegawai negeri yang mempunyai kewenangandalam hal pengurusan dan penggunaan pemakaian tanah sepertiWalikota, Bupati, Camat, Lurah/Kepala Desa, pejabat, atau pegawaiBadan Pertanahan Nasional.Pasal 664Cukup jelas.Pasal 665Cukup jelas.Pasal 666Tindak pidana dalam Pasal ini lazim dinamakan sebagai permintaanpaksa (knevelarij). Misalnya, seseorang diharuskan membayar atas
295sesuatu yang menyangkut tugas pegawai negeri, padahal keharusansedemikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku tidak ada. Termasuk membayar adalah membayar lebihdaripada yang ditentukan.Pasal 667Cukup jelas.Pasal 668Cukup jelas.Pasal 669Cukup jelas.Pasal 670Demi keamanan dan ketertiban, hal-hal yang berkaitan dengan terpidanaatau orang yang ditahan harus berdasarkan putusan atau surat perintahpenahanan yang sah. Demikian juga anak-anak yang dimasukkan dalamLembaga Pemasyarakatan Anak atau orang yang sakit jiwa yangdimasukkan dalam rumah sakit jiwa harus berdasarkan surat perintahyang sah.Pasal 671Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikanperlindungan terhadap hak asasi seseorang atas rumah tinggalnya, yangmerupakan hak pribadi (privacy) seseorang hingga harus dilindungi,tidak boleh dimasuki orang lain tanpa izin dari penghuni rumah atautanpa memperhatikan cara atau menurut peraturan yang berlaku.Demikian pula memasuki tempat tertutup atau pekarangan tertutup yangdipakai orang. Pasal ini dikenakan hanya terhadap pegawai negeri dalammenjalankan tugasnya.Pasal ini berlaku khusus bagi pegawai negeri dalam melakukanpenggeledahan rumah atau membaca atau menyita surat dalam rangkapenyidikan tindak pidana tanpa memenuhi ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.Pasal 672Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi rahasia suratmenyurat.Tidak termasuk tindak pidana ini, apabila perbuatan itudilakukan oleh penyidik yang berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku memerlukan surat-surat tersebutsebagai alat bukti dalam rangka penyidikan tindak pidana.Pasal 673Cukup jelas.
296Pasal 674Cukup jelas.Pasal 675Pengertian "memberitahukan kepada orang lain berita yang dipercayakankepada kantor telegram atau kantor telepon” termasuk pula memberikesempatan kepada orang lain ikut mendengarkan atau menyadap. Tidaktermasuk tindak pidana ini, apabila perbuatan tersebut dilakukan karenaterdapat kekeliruan atau ketidakjelasan nama atau alamat penerima surattelegram yang ditulis oleh pengirim.Pasal 676Cukup jelas.Pasal 677Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang mengawinkan" adalahpejabat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.Pasal 678Cukup jelasPasal 679Cukup jelas.Pasal 680Ketentuan dalam Pasal ini merupakan tindak pidana suap ataupenyuapan dalam pengertian aktif. Perbuatan yang dipidana menurutketentuan dalam Pasal ini apabila pembuat tindak pidana benar-benarmengetahui bahwa yang diberi sesuatu atau yang dijanjikan sesuatuadalah pegawai negeri.Pasal 681Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal ini merupakan salahsatu tindak pidana terhadap penyelengggaraan peradilan (contempt ofcourt). Yang dimaksud dengan “hakim” adalah hakim pada semualingkungan pengadilan.Pasal 682Cukup jelas.Pasal 683Ayat (1)Cukup jelas.
297Ayat (2)Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan iniadalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidanabagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidanatersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagipenanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional,penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas,penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangantindak pidana korupsi.Pasal 684Cukup jelas.Pasal 685Cukup jelas.Pasal 686Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalamPasal 682 dan Pasal 683 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud,maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomiannegara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidanatersebut.Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negarahanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.Pasal 687Cukup jelas.Pasal 688Cukup JelasPasal 689Cukup JelasPasal 690Cukup jelas.Pasal 691Cukup jelas.Pasal 692Cukup jelas.Pasal 693Ketentuan dalam Pasal ini mengenai perompakan atau pembajakan dilaut bebas, artinya di luar wilayah negara Republik Indonesia atau diluar laut teritorial.
298Yang dimaksud dengan “perompakan” adalah melakukan tindakankekerasan terhadap orang atau barang yang berada di atas kapal.Pasal 694Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 692, Pasal 720 sampai denganPasal 722 merupakan tindak pidana internasional, berarti pelaku tindakpidana tersebut dapat dituntut di negara manapun pelaku ditemukan asalnegara tersebut menganut asas universalitas. Dengan demikian tidakdipersoalkan kewarganegaraan pelaku, demikian juga locus delicti dannasionalitas kapal tersebut, karena tindak pidana tersebut dianggapmengganggu ketertiban dunia.Dalam hal ini nakhoda atau pemimpin itu sendiri tidak melakukankejahatan perompakan atau pembajakan, tetapi hanya menyerahkankapal kepada bajak laut, untuk dipergunakan membajak. Meskipunmerupakan tindak pidana yang berupa membantu, namun dijadikantindak pidana tersendiri dengan pidana yang sama dengan tindak pidanaperompakan itu sendiri.Apabila yang menyerahkan bukan nakhoda atau pemimpin akandipidana dengan pidana lebih rendah.Pasal 695Yang dimaksud dengan "orang yang berlayar" adalah semua orang yangturut berlayar dengan kapal Indonesia, kecuali nakhoda atau pemimpin.Pasal 696Yang dimaksud dengan "mengambil alih dari pemiliknya" adalahmengambil kapal dari kekuasaan pemiliknya secara tidak sah, misalnyadengan melarikan kapal tersebut dan mempergunakannya untukkepentingan diri sendiri.Pasal 697Yang dimaksud dengan "surat keterangan kapal" adalah surat tentangpendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah danmemberantas kecurangan terhadap surat keterangan kapal yangdilakukan oleh nakhoda atau pemimpin kapal atau awak kapal.Pasal 698Cukup jelas.Pasal 699Cukup jelas.
299Pasal 700Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan mencegah pembuatan laporanpalsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, misalnyaseorang nahkoda kapal dengan sengaja menenggelamkan kapalnya,tetapi dalam laporannya dikatakan bahwa kapalnya telah mendapatkecelakaan dan tenggelam, karena itu mereka mendapat kesempatanuntuk menerima pembayaran uang asuransi bagi kapal dan/ataumuatannya.Pasal 701Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan,ketertiban, dan keselamatan pelayaran.Pasal 702Cukup jelas.Pasal 703Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai pemberontakan di kapal,yaitu perbuatan pembangkangan yang tercantum dalam Pasal 683, tetapidi sini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. DalamPasal ini juga ditentukan pemberatan pidana, mengingat akibat yangditimbulkan.Pasal 704Cukup jelas.Pasal 705Cukup jelas.Pasal 706Yang dimaksud dengan "mengubah haluan kapal" adalah mengubahtujuan perjalanan atau menyinggahi pelabuhan yang tidak termasukrencana pelayaran semula, atau tidak langsung menuju pelabuhan yangtelah ditentukan sebelumnya sebagai pelabuhan tujuan.Pasal 707Kapal dapat diambil alih, dihentikan, atau ditahan oleh pejabat yangberwenang setempat, apabila melanggar ketentuan blokade, peraturankarantina, atau membawa barang terlarang (penyelundupan).Pasal 708Yang dimaksud dengan "tidak memberi sesuatu yang wajib diberikan"misalnya memberikan makanan atau ransum kepada orang yangberlayar.
300Pasal 709Yang dimaksud dengan "keadaan terpaksa" adalah sesuatu keadaan yangsedemikian rupa sehingga nakhoda atau pemimpin kapal terpaksamelakukan suatu tindakan untuk menjaga keselamatan pelayaran,misalnya karena kelebihan muatan yaitu untuk menjaga jangan sampaikapal tenggelam atau karena penyakit menular.Pasal 710Ketentuan Pasal ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mencegahpenyalahgunaan bendera Indonesia.Pasal 711Yang dimaksud dengan "kapal pemerintah selain kapal perang yangbertugas dalam bidang keamanan dan ketertiban di laut" antara lainkapal polisi perairan dan kapal Bea dan Cukai.Pasal 712Ketentuan dalam Pasal ini berkaitan dengan adanya suatu kewajibanuntuk melakukan pencatatan setiap kelahiran atau kematian. Hal iniuntuk kepentingan administrasi kependudukan. Apabila kelahiran ataukematian terjadi di laut kewajiban melakukan pencatatan dibebankankepada nakhoda kapal.Pasal 713Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal ini dapat dikatakan merupakanperbuatan yang menghambat penegakan hukum.Pasal 714Cukup jelasPasal 715Cukup jelas.Pasal 716Cukup jelas.Pasal 717Tanda pengenal untuk kapal rumah sakit atau sekoci adalah tanda PalangMerah. Maksud pemakaian tanda tersebut untuk melindungi kapal atausekoci rumah sakit dari serangan.Pasal 718Cukup jelas.
301Pasal 719Cukup jelas.Pasal 720Cukup jelas.Pasal 721Cukup jelas.Pasal 722Cukup jelas.Pasal 723Cukup jelas.Pasal 724Termasuk dalam pengertian "perwira kapal" antara lain mualim dandokter kapal.Pasal 725Cukup jelas.Pasal 726Cukup jelas.Pasal 727Cukup jelas.Pasal 728Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang perbuatan menguntungkandiri sendiri atau orang lain dengan merugikan penanggung asuransi ataspesawat udara, dengan cara membakar, menyebabkan ledakan, dansebagainya atas pesawat udara tersebut.Yang dimaksud dengan "pembakaran" dalam ketentuan Pasal ini tidakperlu harus menimbulkan bahaya umum atau kematian, tetapi cukupapabila terjadi suatu kebakaran, karena tujuannya untuk mendapatkankeuntungan diri sendiri dengan merugikan penanggung asuransi.Apabila yang dicelakakan adalah pesawat udara yang sedang dalampenerbangan, maka pidananya diperberat. Demikian juga apabila terjadiluka berat atau mengakibatkan matinya orang.Pasal 729Perbuatan yang nyata-nyata dapat membahayakan keamanan pesawatudara dalam penerbangan, misalnya membuka pintu utama atau pintudarurat, merusak alat-alat pelampung, atau alat-alat penyelamat lainnya.
302Pasal 730Perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib atau disiplindalam pesawat udara misalnya dengan sengaja mabuk, membuat onar,atau kegaduhan.Pasal 731Benda dalam ketentuan Pasal ini adalah benda yang berasal dari tindakpidana, misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, atau penipuan.Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal ini disebut sebagaitindak pidana proparte dolus proparte culpa.Pasal 732Orang yang secara berulang-ulang melakukan perbuatan pidanasebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 730, tidak perludibuktikan bahwa pembuat tindak pidana melakukan tindak pidana iniuntuk mengejar keuntungan. Dikategorikan “menjadikan kebiasaan"karena perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang meskipunjangka waktunya agak lama.Pasal 733Cukup jelas.Pasal 734Cukup jelas.Pasal 735Cukup jelas.Pasal 736Cukup jelas.Pasal 737Cukup jelas.Pasal 738Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini lazim disebut dengan delikpers. Pada dasarnya dalam delik pers pembuat tindak pidana adalahorang yang membuat tulisan, akan tetapi apabila syarat-syaratsebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipenuhi, makapenerbit yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut.Pasal 739Ketentuan dalam Pasal ini ditujukan kepada pencetak.Pasal 740Cukup jelas.
303Pasal 741Cukup jelas.Pasal 742Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …TAHUN …
Change language