RUU KUHP 2010 Penjelasan - Elsam

218Apabila dalam menjalani pidana pengawasan terpidana disyaratkanmelakukan pekerjaan tertentu, terpidana mendapat pembayaran ataspekerjaannya yang hasilnya untuk terpidana, korban, atau untuk negara.Pasal 79Cukup jelas.Pasal 80Ayat (1)Pidana denda sebagai salah satu sarana dalam politik kriminaltidak kalah efektif dengan jenis pidana lainnya, oleh karena itudalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini jenis pidanadenda tetap dipertahankan.Ayat (2)Dalam menentukan satuan terkecil pidana denda sebagaimanaditentukan pada ayat ini dipergunakan jumlah besarnya “upahmaksimum harian”.Ayat (3)Dalam ketentuan ayat ini, pidana denda dirumuskan secarakategoris. Perumusan secara kategoris ini dimaksudkan agar:a. diperoleh pola yang jelas tentang maksimum denda yangdicantumkan untuk berbagai tindak pidana; danb. lebih mudah melakukan penyesuaian, apabila terjadiperubahan ekonomi dan moneter.Maksimum kategori pidana denda yang teringan (kategori I)adalah kelipatan 100 (seratus) kali jumlah pidana dendasebagaimana ditentukan pada ayat (2), sedangkan maksimumkategori pidana denda yang terberat (kategori VI) adalah kelipatan200.000 (dua ratus ribu) kali. Kategori lainnya (II, III, IV, dan V)berturut-turut merupakan kelipatan 500 (lima ratus) kali, 2000(dua ribu), 5000 (lima ribu), dan 20.000 (dua puluh ribu) kalijumlah pidana denda sebagaimana ditentukan dalam ayat (2).Ayat (4)Mengingat pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasihanya pidana denda, maka wajar apabila ancaman maksimumpidana denda yang dijatuhkan pada korporasi lebih berat daripadaancaman pidana denda terhadap orang perseorangan. Untuk itutelah dipilih cara menentukan maksimum pidana denda bagikorporasi yang melakukan tindak pidana yaitu kategori lebihtinggi berikutnya.Ayat (5)Dalam hal rumusan tindak pidana dalam suatu peraturanperundang-undangan tidak mencantumkan ancaman pidana dendaterhadap korporasi, maka berlaku ketentuan pada ayat ini, denganminimum pidana denda sebagaimana ditentukan pada ayat (6).