RUU KUHP 2010 Penjelasan - Elsam

203untuk dapat dipidana, selain perbuatan yang dituduhkan adalah perbuatan yang dilarang dandiancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perbuatan tersebutharus juga bertentangan dengan hukum.Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah semua peraturan yang dikeluarkanoleh badan yang diberi wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan dalam bataswewenang yang diberikan kepadanya.Pasal 32Ketentuan dalam Pasal ini merupakan ketentuan yang berkaitan dengan alasan pembenar yaitualasan yang menghapuskan sifat melawan hukum tindak pidana, karena melaksanakan perintahjabatan. Dalam hal ini, harus ada hubungan yang bersifat hukum publik antara yang memberikanperintah dan yang melaksanakannya. Ketentuan ini tidak berlaku untuk hubungan yang bersifatkeperdataan.Pasal 33Secara teoritis ada yang berpendapat bahwa antara daya paksa dan keadaan darurat (keadaan dimana suatu kepentingan hukum dalam keadaan bahaya dan untuk mengindarkan bahaya tersebutterpaksa dilanggar kepentingan hukum yang lain) ada yang tumpang tindih dan dalam praktek sulitdibedakan dan dipisahkan.Dalam menentukan adanya unsur keadaan darurat, unsur psikis bukan merupakan pertimbanganyang utama. Yang menjadi pertimbangan utama adalah bahwa dalam keadaan darurat pembuattindak pidana telah mengambil sikap lebih mengutamakan melindungi kepentingan hukum. Denganperkataan lain, pembuat tindak pidana tindak pidana lebih mengutamakan kewajiban sosial yangdiharapkan daripadanya untuk dilakukan. Ini berarti, bahwa dalam menentukan apa yang dilakukanpembuat tindak pidana tindak pidana perlu diteliti apakah perbuatan tersebut wajar dan dapatdipertanggungjawabkan secara etis dan sosial.Jika hakim menyetujui atau menolak adanya alasan suatu keadaan darurat, maka penolakan ataupersetujuan tersebut dinyatakan dalam putusan dengan menyertakan alasan yang jelas.Pasal 34Pembelaan terpaksa juga merupakan unsur alasan pembenar. Untuk menentukan pembelaanterpaksa diperlukan tiga keadaan, yaitu:a. perbuatan yang dilakukan haruslah terpaksa sebagai suatu pembelaan yang perlu;b. pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatifyaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain baik yang menyangkut kehormatan,kesusilaan, atau harta benda; danc. harus ada serangan seketika atau segera yang bersifat melawan hukum.Dalam hal pembuat tindak pidana tindak pidana melakukan pembelaan yang perlu, tetap harus adakeseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima. Jadi asaskeseimbangan merupakan salah satu asas yang harus diperhatikan. Asas lainnya adalah asassubsidiaritas, artinya suatu kekerasan yang dipakai atau pembelaaan yang dilakukan pembuat tindakpidana haruslah terpaksa dilakukan.Pasal 35Cukup jelas.