RUU KUHP 2010 Penjelasan - Elsam

214Pasal 65Ketentuan dalam Pasal ini memuat jenis-jenis pidana yang dapatdijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana terhadap tindak pidana yangdirumuskan dalam Buku Kedua hanya meliputi jenis pidana penjara,pidana denda, dan/atau pidana mati. Pidana tutupan dan pidanapengawasan pada dasarnya merupakan suatu cara pelaksanaan pidanasebagai alternatif dari pidana penjara. Sedangkan pidana kerja sosial,merupakan jenis pidana baru yang di pelbagai negara sudahdilaksanakan secara luas. Pencantuman jenis pidana ini merupakankonsekwensi diterimanya hukum pidana yang bersifat “daaddaderstrafrecht” yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkanalternatif pidana kemerdekaan. Melalui penjatuhan jenis pidana initerpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapatberperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana denganmelakukan hal-hal yang bermanfaat.Pasal 66Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkanbahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkandengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yangpaling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatifdengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup ataupidana penjara paling lama 20 (tahun).Pasal 67Ayat (1)Pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidanapokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif.Pidana tambahan harus dicantumkan secara jelas dalam rumusantindak pidana yang bersangkutan, sehingga hakim dapatmempertimbangkan untuk dikenakan terhadap terpidana.Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu, apabilaterpidananya adalah korporasi dalam keadaan tertentu mempunyaiefek penangkalan yang lebih efektif. Karena itu hakim dapatmengenakan pidana pencabutan hak yang dimiliki suatu korporasimeskipun dalam rumusan pidana ancaman tersebut tidakdicantumkan.Begitu pula pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat,hakim bebas untuk mempertimbangkan apakah akan menjatuhkanpidana tambahan ini, meskipun tidak tercantum sebagai ancamandalam rumusan tindak pidana. Pemenuhan kewajiban adat yangdijatuhkan oleh hakim diharapkan dapat mengembalikankeseimbangan dalam masyarakat yang terganggu karenadilakukannya suatu tindak pidana.