RUU KUHP 2010 Penjelasan - Elsam

230Pasal 145Huruf aKetentuan pada huruf a ini berhubungan dengan asas ne bis inidem.Huruf bApabila seorang terdakwa meninggal dunia, maka tidak dapatdilakukan penuntutan terhadap perkara tersebut. Tidakdilakukannya penuntutan karena kesalahan seseorang tidak dapatdilimpahkan kepada orang lain.Apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukumtetap sebelum terpidana meninggal dunia, maka pidana denda,barang yang dirampas, dan biaya perkara dapat dipertanggungjawabkankepada para ahli waris terpidana.Huruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fBagi tindak pidana ringan yang hanya diancam dengan pidanadenda Kategori I atau Kategori II, dinilai cukup apabila terhadaporang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak dilakukanpenuntutan, asal membayar denda maksimum yang diancamkan.Penuntut umum harus menerima keinginan terdakwa untukmemenuhi maksimum denda tersebut.Bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III,jika penuntut umum menyetujui terdakwa dapat memenuhimaksimum denda untuk menggugurkan penuntutan.Huruf gAmnesti dan abolisi adalah hak prerogatif Presiden, setelahmemperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat,sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. Dengan pemberian amnestimaka semua akibat hukum pidana terhadap seseorang yang telahmelakukan tindak pidana menjadi hapus. Dengan pemberianabolisi, maka penuntutan terhadap seseorang yang telahmelakukan tindak pidana ditiadakan.Huruf hCukup jelas.Huruf iTerhadap tindak pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkanaduan, maka apabila pengaduan ditarik kembali dianggap tidakada pengaduan, asalkan dilakukan dalam tenggang waktu yang