RUU KUHP 2010 Penjelasan - Elsam

1925. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) tetap merupakan salah satuasas utama dalam hukum pidana. Namun demikian dalam hal-hal tertentu sebagaiperkecualian dimungkinkan penerapan asas “strict liability” dan asas “vicarious liability”.Dalam hal yang pertama, pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telahdipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya, sedangkan yang keduatanggungjawab pidana seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakanbawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batasperintahnya.6. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini diatur mengenai jenis pidana berupapidana pokok, pidana mati, dan pidana tambahan.Jenis pidana pokok terdiri atas :a. pidana penjara;b. pidana tutupan;c. pidana pengawasan;d. pidana denda; dane. pidana kerja sosial.Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidanakerja sosial. Kedua jenis pidana ini bersama dengan pidana denda perlu dikembangkansebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (short prisonsentence) yang akan dijatuhkan oleh hakim, sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana initerpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, di samping untukmenghindari efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pulamasyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalammenjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.Urutan jenis pidana pokok tersebut di atas menentukan berat ringannya pidana (strafmaat).Hakim bebas memilih jenis-jenis pidana (strafsoort) yang akan dijatuhkan di antara kelimajenis tersebut, walaupun dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini hanyadirumuskan tiga jenis pidana yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Sedangkanjenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada hakikatnyamerupakan cara pelaksanaan pidana (strafmodus) sebagai alternatif pidana penjara.Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasaltersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagaiupaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling beratdan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidanapenjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat,dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaantersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perludilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan.7. Dalam pemidanaan dianut sistem dua jalur (double-track system), sebab di samping jenisjenispidana tersebut di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pula jenis-jenistindakan (maatregelen). Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan tindakan kepada merekayang melakukan tindak pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya yang disebabkan karena menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa atauretardasi mental. Di samping itu dalam hal tertentu tindakan dapat pula diterapkan kepadaterpidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan maksud untukmemberi perlindungan kepada masyarakat dan menumbuhkan tata tertib sosial.