RUU KUHP 2010 Penjelasan - Elsam

217Pasal 75Cukup jelas.Pasal 76Pidana tutupan, meskipun merupakan salah satu jenis pidana pokok,namun pada dasarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjarayang bersifat istimewa (bijzondere strafmodaliteit). Karena itu jenispidana ini tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatutindak pidana.Pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif daripembuat tindak pidana tindak pidana yaitu karena terdorong olehmaksud yang patut dihormati. Tindak pidana yang dilakukan karenaalasan ini pada dasarnya tindak pidana politik.Maksud yang patut dihormati dimaksud harus ditentukan oleh hakimdan harus termuat dalam pertimbangan putusannya.Pasal 77Pelaksanaan pidana pengawasan ini dikaitkan dengan ancaman pidanapenjara. Pidana pengawasan bersifat non-custodial, probation, ataupidana penjara bersyarat yang terdapat dalam Kitab Undang-UndangHukum Pidana lama. Pidana ini merupakan alternatif dari pidanapenjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya.Pasal 78Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak padapertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatanterpidana. Pidana pengawasan ini pada umumnya dijatuhkan kepadaorang yang pertama kali melakukan kejahatan (first offender) dan palinglama 3 (tiga) tahun.Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana pengawasan dilakukan olehpejabat pembina yang ada di Balai Pemasyarakatan Direktorat JenderalPemasyarakatan pada departemen yang bertanggung jawab di bidanghukum. Pejabat ini dapat pula meminta bantuan dari pemerintah daerah,lembaga sosial, atau orang tertentu.Mengenai lama pengawasan, pejabat pembina dapat mengusulkankepada hakim pengawas untuk memperpanjang atau memperpendekmasa pengawasannya. Usul untuk memperpanjang apabila selama dalampengawasan terpidana menunjukkan gejala-gejala yang membawadirinya ke arah pelanggaran hukum. Sebaliknya usul untukmemperpendek apabila sikap dan tingkah laku terpidana menunjukkanperbaikan. Perpanjangan masa pengawasan tidak boleh menjadi lebihdari 2 (dua) kali masa pengawasan yang ditetapkan sebagai pidana.Penetapan perubahan jangka waktu pengawasan adalah perubahan ataspidana yang dijatuhkan, karena itu harus didengar pendapat pihakterpidana, pejabat pembina, atau orang lain jika diperlukan.