12.07.2015 Views

RUU KUHP 2010 Penjelasan - Elsam

RUU KUHP 2010 Penjelasan - Elsam

RUU KUHP 2010 Penjelasan - Elsam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

222dijatuhkan terlepas dari pidana pokok dalam hal tindak pidana yangbersangkutan diancam dengan pidana penjara tidak lebih daripada 7(tujuh) tahun atau apabila hakim hanya mengenakan tindakan.Pasal 96Barang dan tagihan yang dikenai perampasan adalah yang eratkaitannya dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh pembuattindak pidana tindak pidana dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan.Barang yang dapat dirampas ditentukan secara limitatif. Hal ini harusdibedakan dengan “perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakpidana”, lihat Pasal 85 ayat (2) huruf b. Dalam hal yang terakhir inihubungan antara tindak pidana dengan keuntungan tidaklah ditentukanbentuknyaPasal 97Ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda, lihat ketentuan Pasal83, Pasal 84, dan Pasal 85.Pasal 98Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dimaksudkan agarmasyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yangdijatuhkan kepada terpidana. Pidana tambahan ini dimaksudkan untukmemberi perlindungan kepada masyarakat.Seperti pada pidana perampasan barang tertentu, apabila terpidana tidakmembayar biaya pengumuman, maka berlaku ketentuan yang samauntuk pidana pengganti untuk pidana denda.Pasal 99Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugianmenunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban suatu tindakpidana. Ganti kerugian harus dibayarkan kepada korban atau ahli wariskorban. Untuk itu, hakim menentukan siapa yang merupakan korbanyang perlu mendapat ganti kerugian tersebut.Seperti pada pidana perampasan barang tertentu atau pengumumanputusan hakim, maka kepada terpidana yang tidak membayar gantikerugian yang ditetapkan oleh hakim, dikenakan ketentuan tentangpidana pengganti untuk pidana denda.Pasal 100Cukup jelas.Pasal 101Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menganut sistem dua jalurdalam pemidanaan (double track system), yaitu di samping pembuattindak pidana tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakanberbagai tindakan.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!