RUU KUHP 2010 Penjelasan - Elsam

191Alasan penghapusan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa secara konseptual perbedaanantara kejahatan sebagai “rechtsdelict” dan pelanggaran sebagai “wetsdelict” ternyata tidakdapat dipertahankan, karena dalam perkembangannya tidak sedikit beberapa “rechtsdelict”dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan sebaliknya beberapa perbuatan yang seharusnyamerupakan “wetsdelict” dirumuskan sebagai kejahatan, hanya karena diperberat ancamanpidananya. Kenyataan juga membuktikan bahwa persoalan berat ringannya kualitas dandampak tindak pidana kejahatan dan pelanggaran juga relatif, sehingga kriteria kualitatifsemacam ini dalam kenyataannya tidak lagi dapat dipertahankan secara konsisten.Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini diakui pula adanya tindak pidanaatas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindakpidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Adalahsuatu kenyataan bahwa di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan-ketentuanhukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yangbersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalamhal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa “Pemenuhan Kewajiban Adat” setempat yangharus dilaksanakan oleh pembuat tindak pidana. Hal ini mengandung arti, bahwa standar,nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi untuk lebihmemenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti ini tidakakan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogiyang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.4. Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan, lebihlebihdi era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifatdomestik maupun transnasional, maka subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya padamanusia alamiah (natural person) tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulanterorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (legal person)maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini korporasi dapat dijadikan sarana untukmelakukan tindak pidana (corporate criminal) dan dapat pula memperoleh keuntungan darisuatu tindak pidana (crimes for corporation). Dengan dianutnya paham bahwa korporasiadalah subyek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badanhukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalamhukum pidana (corporate criminal responsibility). Di samping itu, masih dimungkinkan pulapertanggungjawaban pidana dipikul bersama oleh korporasi dan pengurusnya yang memilikikedudukan fungsional dalam korporasi atau hanya pengurusnya saja yang dapatdipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan diaturnya pertanggungjawaban pidanakorporasi dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pertanggungjawabanpidana bagi korporasi yang semula hanya berlaku untuk tindak-tindak pidana tertentu di luarKitab Undang-Undang Hukum Pidana, berlaku juga secara umum untuk tindak-tindak pidanalain baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi terhadapkorporasi dapat berupa pidana (straf), namun dapat pula berupa tindakan tata tertib(maatregel). Dalam hal ini kesalahan korporasi diidentifikasikan dari kesalahan pengurusyang memiliki kedudukan fungsional (mempunyai kewenangan untuk mewakili korporasi,mengambil keputusan atas nama korporasi dan kewenangan menerapkan pengawasanterhadap korporasi), yang melakukan tindak pidana dengan menguntungkan korporasi, baiksebagai pelaku, sebagai orang yang menyuruhlakukan, sebagai orang yang turutsertamelakukan, sebagai penganjur maupun sebagai pembantu tindak pidana yang dilakukanbawahannya di dalam lingkup usaha atau pekerjaan korporasi tersebut.