RUU KUHP 2010 Penjelasan - Elsam

210dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya,atau pengurusnya saja.Pasal 51Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 tanggung jawab korporasidalam hukum pidana telah diterima sebagai suatu prinsip hukum. Namunkorporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidanaterhadap semua obyek, kecuali jika secara khusus telah ditentukanbahwa perbuatan tersebut masuk dalam lingkungan usahanya. Hal iniharus secara tegas diatur dalam Anggaran Dasar atau ketentuan lain yangberlaku sebagai Anggaran Dasar dari korporasi yang bersangkutan.Pasal 52Dalam hukum pidana, penjatuhan pidana selalu harus dipandang sebagaiultimum remedium. Oleh karena itu, dalam menuntut korporasi harusdipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikanperlindungan yang lebih berguna dibandingkan dengan tuntutan pidanadan pemidanaan. Jika memang telah ada bagian hukum lain yang mampumemberikan perlindungan yang lebih berguna, maka tuntutan pidanaatas korporasi tersebut dapat dikesampingkan.Pengenyampingan tuntutan pidana atas korporasi tersebut harusdidasarkan pada motif atau alasan yang jelas.Pasal 53Cukup jelas.Pasal 54Ayat (1)Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan,peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidanayang terdapat dalam peraturan perundang-undangan denganmenjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu.Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan,yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, danresosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspekpsikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yangbersangkutan.Ayat (2)Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namunpemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidakmerendahkan martabat manusia.Pasal 55Ayat (1)Ketentuan pada ayat ini memuat pedoman pemidanaan yangsangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atauberat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.