12.07.2015 Views

RUU KUHP 2010 Penjelasan - Elsam

RUU KUHP 2010 Penjelasan - Elsam

RUU KUHP 2010 Penjelasan - Elsam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

244pembajakan udara tersebut diketemukan di Indonesia, maka Indonesiaberwenang menuntutnya. Oleh karena itu, Indonesia juga wajib membuatketentuan pidana untuk tindak pidana ini.Berbeda dengan pembajakan udara yang diatur dalam Pasal 644, dalamketentuan Pasal ini perbuatan merampas atau mempertahankanperampasan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalambentuk apapun, sehingga pilot berada dalam keadaan daya paksa dan takbisa berbuat lain kecuali menyerahkan pengemudian pesawat udara.Pasal 258Cukup jelas.Pasal 259Perbuatan kekerasan dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidanayang wajib dilarang oleh negara peserta Konvensi Internasionalmengenai The Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of CivilAviation yang diadakan di Montreal-Kanada pada tahun 1971, sebagaipelengkap Konvensi Den Haag tahun 1970.Pasal 260Cukup jelas.Pasal 261Perbuatan kekerasan dalam Pasal ini merupakan tindak pidana yangwajib dilarang oleh negara peserta dari Konvensi Internasional mengenaiThe Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviationyang diadakan di Montreal-Kanada pada tahun 1971, sebagai pelengkapdari konvensi Den Haag 1970.Pasal 262Cukup jelas.Pasal 263Ketentuan yang diatur dalam Pasal ini adalah tindakan berupapemberitahuan palsu, misalnya melalui telepon atau alat komunikasilainnya tentang adanya bom dalam pesawat udara. Denganpemberitahuan palsu tersebut, yang dikenal dengan istilah bomb hoax,sudah dapat menimbulkan kepanikan bagi awak serta penumpang yangdapat menyebabkan bahaya bagi pesawat udara.Pasal 264Tindak pidana penyerangan diri seseorang pada umumnya dapatmerupakan berbagai tindak pidana, seperti penganiayaan atau melakukankekerasan. Karena tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini ditujukankepada diri Presiden atau Wakil Presiden, maka jika ancaman pidanatidak termasuk dalam pidana yang lebih berat, maka berlaku ketentuandalam Pasal ini.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!