RUU KUHP 2010 Penjelasan - Elsam

1938. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur pula rambu-rambu pemidanaan baruyang berkaitan dengan berat ringannya pidana yakni berupa ancaman pidana minimumkhusus yang sebenarnya sebelumnya juga sudah dikenal dalam perundang-undangan pidanadi luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan sistem pemidanaan baru inidilakukan berdasarkan pertimbangan :- untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi tindak pidanayang sama atau kurang lebih sama kualitasnya;- untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidanayang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;- apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana dapat diperberat, maka sebagai analogdipertimbangkan pula bahwa untuk minimum pidana pun dalam hal-hal tertentu dapatdiperberat.Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuktindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkanmasyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.9. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini ancaman pidana denda dirumuskandengan menggunakan sistem kategori. Sistem ini dimaksudkan agar dalam perumusan tindakpidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup denganmenunjuk kategori denda tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasarpemikiran penggunaan sistem kategori ini adalah bahwa pidana denda termasuk jenis pidanayang relatif lebih sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasiperekonomian. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan nilai mata uang, dengan sistemkategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian, sebab yang diubah tidak seluruhancaman pidana denda yang terdapat dalam perumusan tindak pidana, melainkan cukup mengubah pasalyang mengatur kategori denda dalam Buku Kesatu.10. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur pula mengenai jenis pidana, berat ringannyapidana dan cara pelaksanaan pemidanaan secara khusus terhadap anak. Hal ini karena baik dipandangdari perkembangan fisik maupun psikis anak berbeda dari orang dewasa. Selain itu, pengaturan secarakhusus terhadap anak berkaitan dengan kenyataaan bahwa Indonesia telah meratifikasi KonvensiInternasional tentang Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dalam kerangka pemajuandan perlindungan Hak- Hak Asasi Manusia.BUKU KEDUA1. Untuk menghasilkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat kodifikasi dan unifikasi, disamping dilakukannya evaluasi dan seleksi terhadap pelbagai tindak pidana yang ada di dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana lama, apresiasi juga dilakukan terhadap pelbagai perkembangan tindakpidana yang terjadi di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain, berbagai Undang-Undangtentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan Benda Cagar Budaya,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Kesehatan, Sistem PendidikanNasional, dan sebagainya.2. Secara antisipatif dan proaktif, juga dimasukkan pengaturan tentang Tindak Pidana Pornografi danPornoaksi, Tindak Pidana di Dunia Maya dan Tindak Pidana tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Cybercrime), Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking Crime), dan lain-lain.