RUU KUHP 2010 Penjelasan - Elsam

211Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedomantersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsionaldan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana.Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakimdapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantumpada ayat (1) ini.Unsur “berencana” sebagaimana ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, tidak dimasukkan dalamrumusan tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal BukuKedua. Tidak dimuatnya unsur ini tidak berarti bahwa unsurberencana tersebut ditiadakan, tetapi lebih bijaksana jikadijelaskan dalam penjelasan ayat (1) ini. Berdasarkan hal ini,maka dalam menjatuhkan pidana hakim harus selalumemperhatikan unsur berencana, kesalahan pembuat tindakpidana, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, caramelakukan tindak pidana, dan sikap batin pembuat tindak pidana.Ayat (2)Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas rechterlijke pardonyang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maafpada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yangsifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini dicantumkandalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwaterbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.Pasal 56Cukup jelas.Pasal 57Dengan memperhatikan bahwa salah salah satu tujuan pemidanaanberorientasi kepada usaha untuk memperbaiki perilaku terpidana, makakepada terpidana yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantumdalam Pasal ini selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan ataupenyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yangdiperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian sepertiini maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan ataspidana hanyalah :a. kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana; danb. perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebihbesar lagi.Setiap perubahan atau penyesuaian harus disetujui oleh terpidanayang bersangkutan agar benar-benar dapat menunjang kemajuan yangtelah dicapai. Perubahan atau penyesuaian ini dilakukan dengan putusanpengadilan atas dasar permohonan yang diajukan ke pengadilan dantidak mengurangi kewenangan yang ada pada Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum untuk memberikan remisi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.