i1 / l-t - KM Ristek

.. ,i1 / l-tFORMAT LEMBAR JDENTITASFORM 1LAPORAN AKHIR PROGRAM INSENTIF PENELITI DAN PEREKAYASA L1PI TAHUN 2010 Keamanan di Selat Makassar sebagai ALKI II: Tantangan dan Peluang [~_________L_id_y_a_C_h_r_is_t_in__S_in_a_g_a_,_S_I_P________~][~________JE_N_'_S_'_NS_E_N_T_'_F_: _R_'S_E_T_T_E_R_A_P_A_N______~ll[~__________ BJDA_N_G_F_O_K_U_S_;______ , DI NAM. ____S I KA os ._ _n_IA1______[~__________P_U_SA__T_P_E_N_E_Ll_T_'A_N_P_O_L_J_T_'K__________l

.... FORM 1LEMBAR PENGESAHANSATUAN KERJA PENANDA TANGAN KONTRAK1 . Judul Kegiatan/Penelitian2JBidang FokusPeneliti Pengusul• Nama Lengkap• Jenis Kelamin;!Surat Perjanjian• Nomor• Tanggal=- Biaya Total 2010: Keamanan di Selat Makassar sebagai ALKI II:T'il-ntangan dan Peluang:1)hnmika 8.2.1a1: Lidya Christin Sinaga, SIP: ~idya Christin Sinaga: Perempuan: 21 ISU/SP/lnsf-Ri stekllV/1 0: 6 April 2010: Rp. 105.405.000,­=ISETUJUI:-

.. ,LAPORAN RINGKAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN1rielltitas:Xama SatuaJ}}(erjaPimpinan.\Iamat-­PUSAT PENELITIAN POLITIKProf Dr. Syamsuddin Haris_, MsiGedung Widya Graha LIPI LtXI JI Jend. GatotSubroto No. 10 Jakarta Selatan 12710 Telp. 5251542Fax 52071 18 Website: \Y ~Y~\J~ Qli l!1 . ii.!2icgQ .ld/dell lilas KegiatallJudul Keamanan di Selat Makassar sebagai ALKl IITantangan dan PeluangSeJat Makassar memiliki posisi sangat strategis yaknisebagai lintas nasionaL regional, dan internasionaLKedalaman laut yang dimilikinya [2000-3000 meter].apabiJa dibanding dengan Selat Malaka yangmengaJaml pendangkalan, amat laik dan aman bagilalu lintas kapal-kapal bertonase berat bahkan untukkapal selam negara besar. Sejumlah peJuang tersediadi sepanjang selat yang bersentuhan dengan wilayahtepiJ pesisir SeJat Makassar iill, mulai dari sebagaijalur altematif bagi pelayaran kapal-kapalIinternasional, hingga banyaknya kekayaan alam, baikyang bersifat renewable maupun yang nonrenewable,yang tersimpan di dalamnya.Dengan peta sumber daya alam yang begitu melimpahserta fungsinya sebagai Alur Laut KepulauanIndonesia, Selat Makassar bisa memberi dampakpositif maupun negatif terhadap wilayah-wilayahpesisir yang ada di Sulawesi Selatan. Potensi sektorkelautan selain menjadi dampak positif, di sisi lainbisa menjadi negatif jika tidak dikelola dengan baik,salah satunya adalah illegal fishing yang menjaditantangan keamanan yang masih belum tertanganidengan baik hingga kini di wilayah pesisir SelatMakassar. Faktor pemicu te~jadinya illegal fishing ini

cukup kompleks, mulai dari lemahnya sumber dayamanUSla nelayan, lemahnya penegakan hukum,lemahnya koordinasi antar instansi terkait, sertamlntmnyia sarana dan armada penguasaan lautditambah luasnya \\ilayah yang harus diawasi. Studikasus yano akan diangkat adalah Kabupaten- ""PangkaJene Kepulauan dan Kabupaten Takalar yangTim Peneliti; . L!d ~ · a Christin Sinaga, 1. Perum Taman Narogong Indah Jembatan 1 JL- IP Dahlia Blok D-98 No.2 Bekasi TimurSrudi Asia Tenggara) 2. JL Lawu 145 B Komplek Jakasampurna Blok::: Ratna Shofi Inayati, MBA A Bekasi Barat(Srudi Asia Tenggara, 3. Permata Duta C 3 No.7 Sukmajaya, DepokR 2~;onalisme)3 Dra Awani Irewati, MA(Analisa Perbatasan)\\ah-tu PeJaksanaan 1 Februari 2010 ­ 30 November 20]0PublikasiIdentitas KekayaanIntelektual I Hasil LitbangUika ada)----------------------~--~berperan penting sebagai "pintu gerbang" dari dan keSelat Makassar.Penelitiao tnl bertujuan menganalisis tantangankeamanan yang dlhadapi Selat Makassar dalamposisinya sebagai ALKI II. Sebuah karya penelittanilmiah tentang Keamanan Selat Makassar SebagaiALKI II bagi Pembangunan Masyarakat PesiSlfI diharapkan sebagai keluaran yang bisa diberikankepada para pembuat kebijakan.Metode penelitian bersifat analisa kualitatif denganpenekanan pada studi pustaka dan studi Japangan gunamelakukan survel langsung terhadap kondisi dandinamika wilayah melaJui wawancara mendalamdengan sejumlah narasumber (pemerintah/nonpemerintah) yang terkait dengan penelitian ini.A. Perlindungan Kekayaan Intelektual1.2.3.4.5.PatenHak CiptaMerekDisain IndustriDisain Tata LetakWaktu Pendaftaran : -Waktu Pendaftaran : -Waktu Pendaftaran : -Waktu Pendaftaran : ­

.. , Sirkuit Terpadu VVaktu Pendaftaran : ­6. Varietas Tanaman VVaktu Pendaftaran : ­­­­­­­B. Nama Penemuan Baru:C. Nama Penemuan Baru Non Komersial:D. Cara Alih Teknologi1 Lisensi,o KerJasama,3. Pelayanan Jasa Iptek,(4) PublikasiH , it Penelitian dan 1. Hasil Penelitian dan PengembanganP 'llg m banganKeberadaan Selat Makassar sebagai ALKI II bisamemb~ri dampak positif maupun negatif terhadap\vilayah-\:o.,ilayah pesisir yang ada di Sulawesi Selatan.Potensi sektor kelautan selain menjadi dampak positif,di SI SI lain bisa menjadi negatif Jika tidak dikeloladengan baik, salah satunya adalah illegal jishing yangmenjadi tantangan keamanan yang masih belumtenangani dengan baik hingga kini di wilayah pesisirSelat Makassar. Faktor pellllcu terjadinya illegalfishing 101 cukup kompleks, mulai dari lemahnyasumber daya manusia nelayan, lemahnya penegakanhukurn, lemahnya koordinasi antar instansi terkait,serta mininmya sarana dan armada penguasaan lautditambah luasnya \vilayah yang harus diawasi.2. Produk, spesifikasi, dan pembuatannya Bukulaporan hasil penelitian dengan judul "Keamanan SelatMakassar Sebagai ALKIII Tantangan dan Peluang"3. Gambar/Photo Produk Hasil Penelitian danPengembangan --Sumber Pembiayaan Penelitian dan Mitra Kerja1. APBN : Rp. 105405.000,­2. APBO : Rp.3. Mitra Kerja : Rp- Mitra Dalam Negeri : Rp- Mitra Luar Negeri : RpPe lanfaatan Sarana dan 1. Sarana : Kendaraan yang digunakan untukP rasarana Penelitianpenelitian lapanganPend oh.-u mentasian2. Prasarana : Komputerl Laptop, PrinterHasil penelitian didokumentasikan dalam bentuk CD yangberisi transkrip wawancara dengan narasumber, transkripFGD, dan laporan penelitianJakarta, 22 November 2010PJh. KepaJa Pusat Penelitian Politik LIPIDr. Muridan Satrio WidjojoNIP : 19670404.1 99503.1001

RINGKASANSe/at Makassar memiliki posisi sangat strategis yakni sebagai lintas nasiona/,.=.: ~ -::; I dan internasional. Kedalaman laut yang dimilikinya [2000-3000 meter], apabila:. :: :: -~ ~ o·engan Selat Malaka yang mengalami pendangkalan , amat laik dan am an bagi:; _ -~2S kapal-kapal bertonase berat bahkan untuk kapal selam negara besar. Sejumlah-::. :: ~= -] .e fsedia di sepanjang se/at yang bersentuhan dengan wilayah tepil pesisir Selat;:'-':5 33' ii i mulai dari sebagai ja/ur attematif bagi pelayaran kapal-kapal internasional,- - ; .~2 oanyaknya kekayaan alam, baik yang bersifat renewable maupun yang- ~ -7:~= ...·ab!e, yang tersimpan di dalamnya.== 1gan peta sumber daya alam yang begitu melimpah serta fungsinya sebagai Alur__ -,: :::- _ 2uan Indonesia, Selat Makassar bisa memberi dampak positif maupun negatif- -.::::.,,:. I . ayah-wilayah pesisir yang ada di Sulawesi Selatan . Potensi sektor kelautan-: ;; - -~- .::;CJ ' dampak positif, di sisi lain bisa menjadi negatif jika tidak dikelola dengan baik,-.:::- ;;: . _ ~ ' 3. adalah illegal fishing yang menjadi tantangan keamanan yang masih belum:--:-- - ::- ::3ngan baik hingga kini di wilayah pesisir Selat Makassar. Faktor pemicu-=-.=: .: -:: egal fishing ini cukup kompleks, mulai dari lemahnya sumber daya manusia-:- = "E - .s ahnya penegakan hukum , lemahnya koordinasi antar instansi terkait, serta- - - . -5 sarana dan armada penguasaan laut ditambah luasnya wilayah yang harus_ _ __• :: - _:~-: = '1_ di kasus yang akan diangkat adalah Kabupaten Pangkajene Kepulauan danTakalar yang berperan penting sebagai "pintu gerbang " dari dan ke Selat- ~ elitian ini bertujuan menganalisis tantangan keamanan yang dihadapi Selat::. ::: ~3c ; ::lalam posisinya sebagai ALKI II . Sebuah karya penelitian ilmiah tentang.-==-,,-a'1 Selat Makassar Sebagai ALKI " bagi Pembangunan Masyarakat Pesisir_ :: c an sebagai keluaran yang bisa diberikan kepada para pembuat kebijakan.etode penelitian bersifat analisa kualitatif dengan penekanan pada studi pustaka.::::- s di lapangan guna melakukan survei langsung terhadap kondisi dan dinamika wilayah-,: a UI wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber (pemerintah/non pemerintah):: -,;) terkait dengan penelitian ini.III

..... PRAKATA=-0 - ::; : en Keamanan di Selat Makassar Sebagai ALKI II: Tantangan dan Peluang=.= :: ::: - salah satu penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu~ ~ - ; ~- " ... an Indonesia (P2P LlPI). Kegiatan ini termasuk dalam Program Insentif=- =- - ~"- 2 : 2 n Kemampuan Peneliti dan Perekayasa Tahun Anggaran 2010 yang: ::.-:: ~ ::: s an oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi.=-7-3- :::- nI dllaksanakan dengan personalia sebagai berikut:_ =; 2 Christin Sinaga, SIP (Koordinator)=- ,," a Shofi Inayati, MBA (Ang~ota)- ,', 2n l Irewati, IVIA (Anggota)- - =2-2 .i ALKI II dengan komitmen tinggi hingga bulan November 2010 telah melakukan: :: -r ;· .2 an kegiatan terkait penelitian ini, mulai dari menyiapkan rancangan penelitian,-2 - ; _ - _ulkan bahan literatur, diskusi tim secara regular, penelitian lapangan, dan-;.- _ 5c l laporan.-=-~-_::. ' a gi atan yang berkaitan dengan penyusunan laporan ini tidak dapat berjalan tanpa:c:~ - _::: 'J ... kungan dari berbagai pihak. Berkenaan dengan itu, kami mengucapkan terima--=. = - = C -I p8nghargaan kepada para peneliti dan staf administrasi P2P LlPI..=- -2- ,adari bahwa laporan ini tidak lepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu,~ - : zr -;a menghargai adanya saran dan kritik demi penyempurnaan laporan penelitian ini: - -=x .ong akan datang.Jakarta, 22 November 2010Plh. Kepala Pusat Penelitian Politik LlPIDr. Muridan Satho Widjojo[\IIP: 19670404 199503 1 001IV

FORM 1LAPORAN AKHIRDAFTAR lSI _= . BAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .................. .Halaman . ........................ i = ' ,~ ' ASAN ...................... .... ........ .. .... .............. . ........ ... ........ .. ... ...... iii ::~ .:. A A . . ................... iv .=- =--':'R lSI ........ .... ..... ... ... ............ ...... ....... ..... ..... ..... .... ........... v :' -=- .:. ~ TABEL ... ......... ...... ..... ...' ..... .... ." .. .".,.', ., " ,.,.".,., ..... ....... .. .... vi .:::. - =-.:~ GAMBAR ......... .. , . ......... .. ...... ""..... ... " .......... "" ....... .. .. .. ...... .... vii ~- ~ PENDAHULUAN , .. , ,, ... ,, . . ,,... ,, ....... ... ... ..... " ..... """ .... ",, ... 1 1.1 Latar Belakang ... .. ...... ... .... .. .. .. .. ... ............. .... ............ .. ............... 1 1.2 Perumusan Masalah ..... .. ... . .................... .. ......... .. .. " ........... " 6 "UAN PUSTAKA .. ,", ... . , . ......... ..... ... .. .. .. .......... .,,", ... ...... .. ,.",7 - _UAN DAN MANFAAT , " ....... " ...... " .. " .......... . .... ........, 19 ·: =~ODOLOGI "."."., ... ,",.,"',.,' .... , ....... ,.. ... ... .. ....... ' ,., ..... ... ,', ..... 20 4,1 Metode Pengumpulan Data ... " " .............. .. .......... .......................... 20 4.2 Daerah Penelitian .. ... .. " .. "."."... .... .. ...... "." .. " ....... .. . .. , .... .... , 21 -> ., SiL DAN PEMBAHASAN ,.""""""."".""... "."""",, ........... " ,, ... ".. 22 5.1 Yurisdiksi Laut Indonesia dan Perkembangan Zona Perikanan Indonesia '''".........."."................ , .............. .... .. ........... .. ...5.2 Tantangan Keamanan Nontradisional di Kabupaten Pa ngkep .. ""." ".".,"""""" . ""'".", ... , ... "."..5.3 Tantangan Keamanan Nontradisional di Perairan Sekitar Kabupaten Takalar ................ " .. .. ....... ........ .. ......... " .... ... ,., .. ..... ... ,',..'=.-= . 1' ESIMPULAN DAN SARAN ." .. "."." .. ....... " .. " ....... .. ... " .... ..... .. ... .... .... 90 6,1 Kesimpulan ., ..... ,.. .. ,.,.,.,.".,"'.'... " .. ,., .. '.' .... ........ " ... ... . , ....... 90 6.2 Saran ." ........ ........ .......... ... " .. . , ............. , .... " .. .... .. . " ....... 94 -- r PUSTAKA ... .. , ... ".,.' """'" '.' ... .......... ,. ,.' .... ' ... , , ... .. ............ , ..... ,.,. ,. 96 22 51 78 v

., Daftar Tabel=aia Pelanggaran Pemanfaatan Ekosistem Terumbu Karang-3 un 2001-2009...... .. ... .... ... ..... ... ....... ... .... ... .. ... ......... .. ..... ... ... .... 16 __ _ =- - 3": 3 ~ si Pemerintah Yang Berkaitan dengan Pelaksanaan :::~- :c :.: , anan di Laut .. ...... ... ... ..... ... ..... .... .. ... .. ....... .... ..... ..... ... ...... ...... . 41 - = --:: .' = "51Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota::: -: , si Sulawesi Selatan ... .... .. .. ...... .. ..... . . ... ...." .." ..." ... .... ..... ....... .. 54 s -: eo si Kepadatan Penduduk Kabupaten da n Kota:::-:. lsi Sulawesi Selatan .... ... ...... .. ...... .. .. ... ... ... ..... .. .... ...... .. .... .... .. ... ... ... ...... ...... . 55 vi

Daftar Gambar::::": ' ,': 1 r Laut Kepulauan Indonesia ..... .. ... .... . . .... ...... ..... .. ... ....... ....... ..... ...... . 2 ==-= .... . . Jlayah Sulawesi Selatan .... .... . . ..... ....... ... ........... .... .... ....... ......... ... .... 5 =~ . : -: \egiatan Ilegal di Wilayah "Kak( Sulawesi Selatan .. ..... ......... ....... .... ... ... ... .. ... 12 : . -=.;. ~ _3 ' J ' yang Dilalui Kapal AS dan Australia di ALKI . .... ... ... .......... ......... .. ... ... 13 ==- - .:.. : • . ayah Pengelolaan Perikanan ;.... .... .... .... .... ... ............... .. ... ... .... ................. AD - - =: - : ."Iayah Kabupaten Pangkep .............. . ..... ...... ...... ...... . ... .. .. .......53 - -:. .0' - :." a ah Liukang Tangangayya Kabupaten Pangkep ........ ........ ... ..................58 = :=. -= c ;. 3 ' ah Kabupaten Takalar ......... .... ..... .. ...... .. ,... .... ....................... ... .............. 79 vii

BABIPendahuluan_cta r Belakang~. , ensi ketiga PBB (United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS)::::..,. menjadi awal lahirnya hukum laut yang mengakui adanya konsep Negarakonsep Zone Ekonomi ~kslusif (ZEE). Setelah diratifikasi, maka sejak tahun_. _-_aut Internasional resmi berlaku dan mulai saat itu bangsa Indonesia mempunyai=:;: _ ~ -::: I ntuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk yang ada di dasar laut dan di:3 n 1996, Pemerintah Indonesia mengusulkan kepada International Maritime0) tentang penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1 beserta cabang­_ _ :erairan Indonesia, yaitu: 2 ALKI I meliputi Selat Sunda, Selat Karimata, Laut=-=-- _= _. China Selatan; ALKI " meliputi Selat Lombok, Selat Makasar, dan LautII A meliputi Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda (Barat Pulau Buru)-Laut- ~- :: J au Mongole)-Laut Maluku, Samudra Pasifik; ALKI III B meliputi Laut Leti, Laut.- ,~- ~ _~ ~:: da, (Barat pulau Buru ) dan terus ke ALKI III A; dan ALKI III C meliputi Laut~___ ~ _: ~3 n da (Barat Pulau Buru) terus ke utara ke ALKI III A.~ ?asal 1 ayat 8 UU No. 6/ 1996 tentang Perairan Indonesia, Alur Laut Kepulauan adalah alur laut _ - . :" kapal atau pesawat udara asing di atas alur tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan ~=~:;_ =- ':'~ 5 :ll1 eara normal semata-mala untuk transit yang terus menerus, langsill1g dan seeepat mllllgkin sertar::::::~1:I::::::"':= :- . cl alui alau ill alas perairall kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut- --..: E "onomi Eksklusif Indonesia dan di bagian laut lepas alau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia~:=:;;~ - _"_ : 1 ." Indonesia Bangkit Le\vat Laul" ,University of Leiden, Netherlands, NIOO - KNA W, Yerseke,. hlm.I.1

· ...Peta 1. Alur Laut Kepulauan Indonesia '., :: srikanan-bud idaya.dkp.go.id/- :,---;: --= ~.L K I I, II , dan III , ALKI II merupakan lintasan laut dalam yang ekonomis dan• .: 3 ui. ALKI II yang melewati Selat Makassar - Selat Lombok membelah sisi~_~.- _~ :: =.: ; 3 n Barat dan Indonesia Bagian Timur. Penelitian sebelumnya tahun 2009 yang.' ~ika Geo-Ekonomi Politik Alur Laut Kepulauan Indonesia II [ALKI II] Selatbangun Oaya Saing Wilayah Tepi" telah menguraikan makna strategis Selat;'ai u 1] Selat terbesar di Indonesia; 2] Selat dengan 27 pelabuhan di sisi SulawesiBoih dari 3 pelabuhan di sisi Kalimantan Timur, 3] Selat dengan bobot kegiatan: ~ .., :::nan di sisi Timurnya [di Sulawesi Selatan] dan dengan kegiatan pengeboran-.=.. an gas di sisi Barat [di Kalimantan Timur; 4] Alur Laut Kepulauan IALK yangSamudera Hindia dan Samudera Pasifik dan Benua Asia dan Benua Australia.angkalan yang terjadi akhir-akhir ini di Selat Malaka menyebabkan kapal-kapal-:-_ ·:: -.,a kapal tangki, memindahkan trayek pelayarannya melalui Selat Lombok-Selat_ ~karena itu , nilai strategis Selat Makassar, baik di tingkat nasional maupun_~_- _ . - ..= J.i ambah keberadaannya sebagai ALKI " membuat Selat Makassar menjadi selat: - ~- ~ = baik di masa kini maupun di masa yang akan datang, sekaligus menyimpan- .:.c -an, terutama bagi keamanannya. Bahkan, L. B. Moerdani sudah pernah:: ' -= dalam ceramah di depan peserta Susparlu XI di Jakarta, 19 Januari 1989, di- ~- _ ngkapkan tingkat kerawanan yang tinggi di wilayah Indonesia berdasarkan==-'.:=mbangan keadaan 5-10 tahun mendatang secara berturut-turut adalah kawasan2

.... ~s 3tan - Selat Malaka, kawasan Laut Sulawesi - Selat Makassar, kawasan Laut~ _ - :::::-2 'awasan Laut Timor - Laut Arafuru 3-'e - ~ ~s gangguan keamanan dan keselamatan pelayaran di ALKI pada dasarnya-=- - --- - c penurunan yang berarti. Berbagai tindak kriminal seperti penyelundupan__ _ =e- .- to undupan manusia, pembajakan kapal kargo, illegal fishing, illegal logging,_ :-:: - 2 lintas perdagangan narkoba masih sering terjadi.=::. =;31 di laut hingga kini me.rnang merupakan masalah besar bagi Pemerintah:-_ _: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), seluruh aktivitas~ _- ~ ::-~S ~ t telah merugikan negara sebesar USD 16 miliar setiap tahunnya. 4- "=-2 s.a yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2004,=.::-' - 23 : erugian ekonomi akibat illegal fishing oleh kapal pukat ikan per tahun- -~ iar/kapal/tahun; kapal pukat udang sebesar 3,4 miliar/kapal/tahun; kapal~ e: = S2 - Rp 1,4 miliar/kapal/tahun 5 Angka yang cukup fantastis ini apabila dapat'=- ' _ 2-(an sangat membantu peningkatan perekonomian Indonesia._ ::: ::>agai upaya penanganan tindak kriminal di laut, seperti misalnya illegal- :'-;-2 i shing, telah dilakukan dan membuahkan hasil dengan dibongkarnya----.-- =- -- _ _ balakan liar dan pencurian ikan , baik dalam skala kecil maupun skala_.;:.~ _~ ~- .::::;. ::: - _ - 2005 sampai dengan semester I tahun 2008, sedikitnya terdapat 4.382 kasus- :: . 2-g berhasil diungkap. Selanjutnya, untuk illegal fishing dalam rentang tahun~~:::anyak100 kasus berhasil diungkap. Operasi terpadu Badan Koordinasi_2_: (8akorkamla) yang digelar pada tahun 2007 dan awal 2008 melalui Operasi: =' -asil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp,471,45 miliar. Sebuahasihjauh dari harapan jika dibandingkan dengan kerugian negara akibatdi laut sebesar USD 16 miliar per tahun. Selain itu, penanganan if/egal fishingKKP selama Januari-Juli 2008, telah berhasil meng-adhoc 171 kapal ikankasus yang ditangani sebanyak 60 kasus. Untuk peningkatan koordinasi-=: ::. -' pada tanggal 4 Februari 2008 telah ditandatangani Surat Keputusan Bersama- - =e:-- _, ~ i an Bidang Perikanan antara KKP, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan=- _._ aut (AL) .6.........""-'-~- - .' fenegakkan Persatl.lan dan Kesatuan Bangsa Pandangan dan Ucapan Jenderal TN! (purn) L. B.: . - j 991 (Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudinnan: Jakarta, 1991), hlm. 236.~,,----,7.,,-, --;

Sampai saat ini problem illegal fishing di perairan Indonesia sulit diberantas, walaupun:-:- srintah sudah menyediakan anggaran sebesar Rp 271 miliar tahun 2008. Terbukti baruidiperairan Tual, Maluku Tenggara, aparat keamanan kembali menangkap 7 kapal ikan- = s d. Pemerintah telah mengeluarkan UU perikanan No 31 tahun 2004 dan Peraturan.: - ~s i No 17 tahun 2006 yang mengatur ketentuan mata jaring alat tangkap diperairan- :: -esia. Akan tetapi, kegiatan illegal fishing tetap saja berlangsung. Ada apa di balik semua- =encurian ikan diperairan Indonesia sud ..ah berlangsung sejak tahun 1970-an. Akibatnya,lVilayah pengelolaan perikanan di Indonesia mengalami tingkat penangkapan berlebih- :Sc - ~ " p loitation).Selat Makassar merupakan salah satu wilayah di perairan Indonesia yang mengalamiasus Illegal fishing . Illegal fishing yang banyak terjadi di perairan Selat Makassar, di- =2 -at maupun di sisi Timur Selat, kebanyakan dilakukan oleh masyarakat lokal dengan~- ;;_ ""'akan "handak". Padahal, cara penangkapan ikan dengan pengeboman ini [Handak]- :: ~ sGarkan karena banyak berdampak pada rusaknya biota dan ekosistem laut. Isu il/egal- -; - menjadi salah satu isu yang akan diuraikan secara lebih mendalam di Bab III dan IV_ ~ ~ -s:udi kasus di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) yang terletak di pesisir= ~ ~ ra t Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Takalar yang terletak di selatan kota Makassar-- ~ :.s:>agian wilayahnya merupakan daerah pesisir pantai. Kabupaten Pangkep memiliki 117:= _ • ~cil yang lokasinya tersebar hingga terjauh mencapai perbatasan propinsi Bali, Nusa-:.-;;::-a Barat, dan Jawa Timur. Sekitar 94 buah pulaunya telah dihuni. Luas daratan wilayah:::: ~ . S D 1112 km per segi dan lautan mencapai 71.000 km per segi. 7 Hampir semua wilayah-~ _ ~ ~ :e n Pangkep merupakan wilayah tangkapan ikan laut dengan ikan tangkapan seperti- _.~ ~ g , tembang, layang, cakalang , tuna, kerapu, teripang, lobster hingga rumput laut yang- =- : -ekspor ke manca negara. 8 Namun dalam praktiknya, banyak nelayan yang menjual hasil- __ . :: di tengah laut dan banyak nelayan dari luar Pangkep yang beroperasi dengan"- - .;; _ akan bom ikan di perairan Pangkep. Padahal, untuk pulau seluas dan sebanyak iniah Kabupaten Pangkep cukup kesulitan melakukan pengawasan_:;.~erah Kabupafen dan Kofa (K01vlP AS Jakarta, 2005), hIm. 493 -494.-=..""--_=_-.:...:."""Dr. (!.ll~_l~I!!~ Qi£1S_QP.)/:tLt:~Y_J?hP.?i(lc:::l]lQ, diakses 14 Juni 20 10.4

..... Peta 2 Wilayah Sulawesi Selatan - IL:~ .... ~ _:...' "" l - ~. it -. 1,.,.... ~ , 1_ .•. _~ 1-1 :> :' ~;.:::.\\. , .--­ - '\. - :.­• '" . at dinamika di Selat Makassar dan guna menjaga keamanan selat tersebut, adaal yang harus diperhatikan atas kemungkinan munculnya ancaman keamanan bagi:':' -: C:J Ut. Pertama, meningkatnya volume perdagangan dunia melalui jalur laut dari 21.480: - ::>ada 1999 dan diperkirakan menjadi 35.000 milyar ton tahun 2010, serta 41.000pada tahun 2014, akan berimbas pad a semakin padatnya aktifitas pelayaran= . KI II - Selat Makasar. Konsekuensinya, kepadatan ini bisa menimbulkan sejumlahingkungan dan keamanannon-tradisional. Kedua, adanya "keharusan" bagiLn tuk lebih menekankan pada upaya peningkatan pertahanan laut sebagai akibat~e ri negara-negara besar yang tidak ingin kepentingannya (ekonomi perdagangan_-=---=-' ; melawan terorisme) terganggu di kawasan perairan Indonesia. Apabila Indonesia- - -: J memenuhi jaminan keamanan ALKI II secara memadai, ada kemungkinan negara­-=-=-- = :,=s-ar akan "memanfaatkan" ketidakmampuan ini dengan melakukan penggelaran.....;:;;::..-.o:-~- - ~ 3ritimnya di jalur ini. ~Iika hal ini terjadi akan mengancam kedaulatan wilayah lautetiga, masalah perdagangan gelap seperti manusia, senjata ringan, dan narkotika- ~engancam keamanan wilayah Indonesia secara keseluruhan. Sebagai gambaran,5

.. , - _ ~ - J pucuk senjata ringan (Smal/ Arm and Light Weapon) selundupan telah beredar di--: ~ ':".sia Tenggara setiap tahunnya dan lebih dari 80% penyalurannya dilakukan melewati=~ - _an begitu , gambaran ini tidak menafikan kemungkinan merambah juga ke ALKI IImasuk bagi perdagangan ilegal ini. Wilayah-wilayah tepi ALKI II ini akan menjadi! 2. 9 rentan terhadap kegiatan-kegiatan kejahatan internasional, penyelundupan:- ::: :21 senjata, dan infiltrasi mengingat banyak jalan-jalan "tikus" yang belum dilengkapi- ;=- - :: ~ :em pengamanan (infrastruktur) y}ng memadai 9 .~ =- s :Ian ini merupakan penelitian tahun kedua yang difokuskan pada Tantangan:; Selat Makassar terutama oleh adanya gangguan keamanan, khususnya iI/ega Iusan Masalah-='--'-'-~- . ~- _-aian pada latar belakang tersebut, beberapa pertanyaan penelitian bisa___~.'-"'"_ -~='::2 ;;ai berikut:=-2gaimana kebijakan keamanan nasional dalam menangani masalah keamanan: SeJat Makassar?', engapa kegiatan ilegaJ di Selat Makassar begitu marak terjadi? Faktor- endasar apa yang memicu kegiatan itu terjadi?Sejauh ini bagaimana upaya penanganan yang sudah dilakukan terhadapegiatan ilegaJ tersebut?~ ~ i dakan apa yang dibutuhkan untuk mengurangi maraknya kegiatan ilegal:ersebut?6

..... 8ab II Tinjauan Pustaka ::amanan tradisional dan nontradisional.:::.=-- 3 keamanan secara tradisional terbatas pada dimensi militer dalam hubungan antar-=: =-= .: Keamanan tradisional diartikan sebagai keamanan dari ancaman militer luar.- - - -::~a n tradisional menganggap negara lain sebagai pesaing di mana interaksi antaraselalu bersifat zero sum game, yaitu kemenangan satu negara harus dibayar olehai . 11Namun dalam perkembangannya, entitas keamanan tidak lagi terbatas pada- - - sgara dan pertahanannya dari serangan militer luar, tetapi juga mencakup kelompok- =-c at dan manusianya. Dengan demikian, isu-isu seperti penyakit menular, perusakan_ - ; =1 perdagangan gelap narkoba, dan penyelundupan manusia menjadi isu-isu yang- =- -=,'. atirk an karena berimplikasi terhadap keamanan yang lebih luas. Isu-isu nonmiliter ini: :::- dalam literatur studi keamanan dikategorikan sebagai tantangan keamananal. 12 Yang juga termasuk dalam tantangan keamanan nontradisional ini adalah apaal dengan kejahatan transnasional atau kejahatan transnasional terorganisir-:-:: -= ~ -::nal Organized Crime/ TOC), yaitu kejahatan yang dilakukan individu atau kelompok=- : ':srasinya melampaui batas-batas negara._• =.su keamanan tradisional cenderung bersifat zero sum game dan menyebabkan.::....: it tercapai, maka isu keamanan nontradisional cenderung bersifat positive sum-a pu mendorong negara-negara untuk bekerjasama. ASEAI\J menetapkan delapan- = -..=:an transnasional yang akan ditangani dalam kerjasama ASEAN, yaitu terorisme,- : :: '.3 ~ (keamanan laut, khususnya di Selat Malaka), penyelundupan manusia,- ;:=-- ;=1 gelap narkoba, penyelundupan senjata, kejahatan ekonomi internasional, money=",an cyber crime.Masalah-masalah keamanan transnasional ini jauh lebiharena sifatnya yang melampaui batas-batas negara, sehingga membutuhkan." ektif untuk menanganinya. Untuk itu, kerjasama dalam lingkup regional di bawah~ -.\nlhony dan Ralf Emmers, "Understanding the Dynamics of Securitization in the Asia-Pacific",~ -2 llero-Anthony, Ralf Emmers dan Amitav Acharya (ed.), Non-Traditional Security in Asia:- ~.Jri {zation (Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2006), hlm. 115 daJam Yasmin Sungkar (ed.),.::n Sirategis dalam Kmvasan ASEAN (LIPI Press: Jakarta, 2008), Wm. 15.-~ isease and the Complex Processes of Securitization in the Asia-Pacific" dalam Mely Cabaliero­. '=: :TImers dan Amitav Acharya (ed.), op.cit, dalam Yasmin Sungkar (ed.), op.cit._---'''-.--.:-.•' .c,ny, op.cit.7

·, - SEAN sang at dibutuhkan untuk penanganan masalah ini, termasuk masalah-masalah. samanan nontradisional.Kejahatan transnasional ini dilakukan melalui jalur darat, laut, maupun udara. Namun,:,l disi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadi tantangan tersendiri- i upaya penanganan kejahatan transnasional ini. Sebagai eontoh, tantangan tersulit dalam__ anganan kasus penyelundupan senjata ringan dan kaliber keeil , salah satu penyebabnya:: :3Iah karena dilakukan melalui jalur laut, sementara Indonesia adalah negara kepulauan yang_ iri dari ribuan pulau.~Kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari 17.504 pulau- tersebar di wilayah NKRI di mana +/- 1000 pulau berpenghuni dan belasan ribu tidak: ~ ~ e nghuni. Wilayah kedaulatan NKRI seluas 5.193.250 km per segi, dengan luas daratan~ ooo km per segi dan luas lautan 3.166.163 km per segi yang jika ditambah hak-:- ~-;J asaan ZEE, maka luas lautan menjadi 5.866.163 km per segi , serta panjang garis pantai- - ': ). 791 km per segi.Posisi geografis NKRI yang terbuka dari segala penjuru memungkinkan masuknya- :Zllan dari luar berupa ideologi , pol itik, ekonomi, sosial , budaya, dan pertahanan keamanan- =.- :=; meningkatnya kegiatan-keg iatan ilegal yang merugikan NKRI dan kejahatan transnasional..=:-.; memanfaatkan posisi strategik pulau-pulau terluar dan tidak berpenghuni ataupun melalui- -'= -3l-daerah perbatasan. Kondisi geografis NKRI yang terdiri dari pulau-pulau tersebar dan- _~-ca r , sehingga terdapat sejumlah daerah dan pulau-pulau yang jauh dari pemerintah___ . juga menyebabkan daerah dan pulau-pulau tersebut belum terjangkau oleh-=- :::ngunan nasional dan berujung pad a kesenjangan yang semakin lebar dan keeemburuan_= :: Hal ini menyebabkan penyelenggaraan negara, khususnya di bidang pertahanan dan- :: - ::nan , baik di darat, laut, dan udara dengan negara tetangga, tidak mudah dilaksanakan. 13-- anan Maritim-~ sp keamanan maritim pada dasarnya bukanlah suatu konsep yang rigid, tetapi suatu-=J yang pada tataran internasional tengah dibangun. Meski tidak rigid, namun terdapat-~ ""- erungan kuat bahwa konsep keamanan maritim itu sang at dipengaruhi oleh pandangan- -:c- - azhab nontradisional. 14- . h Kajian tentang "Pencegahan dan Penanggulangan Ancaman Disintegrasi Bangsa", BaJitbang Departemen~.-;.-~ Rl, Desember 2008, hIm . 30 dan 44.ur Keliat, "Keamanan Maritim dan ImpJikasi Kebijakannya bagi Indonesia" , MakaJah disampaikan pada5::::;~::: ..fengelola Po tensi Kelautan Demi Masa Depan: Alenyongsong World Ocean Conference (WOC), Asosiasi8

.... Meski demikian, walaupun tidak terdapat definisi tentang keamanan maritim di tataran-:2rnasional, namun terdapat kesepakatan tentang beberapa komponen ancaman yang: :: ggap membahayakan keamanan maritim tersebut. Oalam dokumen The Present- ::::endum to the Report of the Secretary General on Oceans and The Law of the Sea-. 3/63), keamanan maritim dikaitkan dengan penanganan terhadap tiga isu ancaman, yaitu:akan teroris terhadap pelayaran kapal dan instalasi lepas pantai (terrorist acts against: ~ :;ping and offshore installations); pembajakan dan parampokan bersenjata (piracy and armed..-: :.:.ery against ships); dan lalu lintas obat terlarang dan narkotik yang ilegal dan zat-zat=_ .~ ' ropik (illicit trafic in narcotic drugs and psychotropic substances). Oi samping itu, terdapatesepakatan bahwa lingkup ancaman terhadap keamanan maritim bersifat global, oleh::."

- er daya laut (pencemaran dan perusakan ekosistem laut) , dan laut bebas dari ancaman: -: :: ~g garan hukum (il/egal fishing/ logging/ migrant/ mining dan penyelundupan)HSementara, Michele Ameri dan Michael Shewchuk (2007) menyatakan ancaman besarap keamanan maritim adalah:18Ancaman atau penggunaan kekuatan melawan kedaulatan , integritas teritorial atau kebebasan politik dari suatu negara. Aksi teroris terhadap kapal, instalasi lepas laut dan kepentingan maritim lainnya, ~transportasi ilegal WMO, dan aksi melawan hukum lainnya. Pembajakan dan perampokan bersenjata di laut. Kejahatan transnasional terorganisir, seperti penyelundupan migran, narkotika , dan senjata. :::Ancaman terhadap keamanan sumber daya, misalnya penangkapan ikan il/egal,unregulated and unreported (IUU).~ ncaman lingkungan, misalnya polusi dan il/egal dumping.mencegah dan menekan ancaman terhadap keamanan maritim, masih menurut--_-=: - , a, diperlukan kerangka hukum berupa: 19::>iagam PBBJ NCLOS 1982 .Konvensi Global °engaturan dan Konvensi Regional :::Jengaturan dan Perjanjian BilateralKebijakan Nasional:: :: kerangka ini kita bisa lihat bahwa upaya penanganan terhadap gangguan keamanan di=_. membutuhkan kerjasama, baik di tingkat internasional, regional, maupun nasional.Melihat berbagai konsep keamanan maritim yang dijelaskan sebelumnya dan melihatenyataan yang ada di Selat Makassar, kita dapat melihat bahwa Selat Makassar:= - ah laut yang terbebas dar; ancaman terhadap keamanan maritimnya. Selat Makassar- a masih menghadapi ancaman, khususnya terhadap keamanan sumber daya lautnya,- :: -3 Selat Makassar merupakan salah satu wilayah di perairan Indonesia yang mengalami--,#_~ .:-eJleh dari presentasi Letkol Laut (KH) Z. A. Irwan, Kepala Seksi Hukum Intemasional Diskum TNI AL"Hukum Laut Intemasional", 2009.: l-ele Ameri dan Michael Shewchuk, "Maritime Security and Safety" presentasi disampaikan dalam~:t DOALOS Briefing, 17 Oktober 2007.- _!,10

,. ...:::: yak kasus illegal fishing yang kerap terJadi di perairan Selat Makassar, baik di sisi Barat- 2 pun di sisi Timur Selat.: Keamanan Maritim di Selat Makassar= ~ "" ardjo Adisasmita, yang dikenal dengan konsep "Kawasan Pembangunan Semeja,,20-nya ,- :::-gemukakan bahwa di masa depan Selat Lombok-Selat Makassar memegang peran kunci:.=- : 2gai jalur pelayaran dunia, di mana jlka garis jalur pelayaran vertikal dan garis jalur_ ~ s. aran horizontal ditarik pada bola dunia akan beririsan pada titik yang berada tepat di Selat::- 2ssar. Adisasmita juga menyatakan bahwa Selat Makassar-Selat Lombok yang memotong~ _: Jawa-Banda-Arafura menjadi penghubung dari Utara [Philipina] ke arah Selatan=- ~ - dera Hindia] adalah sebagai alur utama transportasi laut intemasional [international sea:::. - 5:Jortation highway].21 Oi samping itu, data yang diperoleh dari COREMAP di kota Maros,:::': _Jaten Pangkajene, Sulawesi Selatan berupa peta di bawah memperlihatkan betapa~ ch di Kepulauan Pangkajene [disingkat Pangkep] dihiasi dengan pulau-pulau kecil--:: ~Jaran di Selat Makassar sebelah Selatan. Artinya, secara ekonomis wilayah/kepulauan-;- ; -ajene ini memiliki makna strategis yang amat tinggi yaitu berada di bibir Selat Makassar,- . :: ..esi Selatan. Sementara kalau kita lihat sebaran lingkar-lingkar biru [yang berdasarkan- - j ari Lantamal VI] pada Peta 3 di bawah menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan ilegal [baik-~ = fishing maupun il/egal logging] yang begitu marak terjadi di wi/ayah "kaki" Sulawesi- - '''':1 amat jelas bisa mengurangi makna strategis dari Selat Makassar ini jika ditinjau dari- ; -eamanannya....-.:::---:Jsan Pembangunan SEMEJA" adalah konsep yang khas dan diformuJasikan untuk kawasan kepulauan.: pengembangan SEMEJA ini clapat berbentuk selat, tel uk, dan laut yang berfungsi lmtuk memfasilitasi"jangnya kegiatan perdagangan dan transportasi antar daerah yang berada di sekelilingnya dengan berdasar-­...nsip saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling menguntungkan, di mana kota yang lebih kuat,- ::m maju wajib mendorong dan menarik kota yang lebih "keci]".. - jo Adisasmita, "Alur Utarna TRansportasi Laut Mempakan Life Line Pengembangan Ekonomi" dalam~ yang berjudul Kawasan Pembangunan "SElvIElA ", Jogyakarta, Graha llmu, 2008, hlm. 104.11

Peta 3 Kegiatan lIegal di Wilayah "Kaki" Sulawesi Selatan ~j,H rJ5 i VJ ii,lYd h- _~ n ~ ddll Kepulall en::-:'. S,.,~L"F• _f ~" .:,j\$' "' iv ":' ::~ EMAP di Maras, Pangkajene, Sulawesi Selatan, Agustus 2009 dan digabung dengan data posisi"" ~= yang diperoleh dari LANTAMAL VI di Makassar, Sulawesi Selatan 2009.-'"-=-'-----"-''--::: !)ot Biru 7gangguan keamanan ; ILF =/llegal Fishing; II . Log= Illegal Logging.: 2:aS menunjukkan adanya gangguan ataupun ancaman keamanan yang kebanyakan-=-~-=- : ~ estik. Namun tidak itu saja, Keamanan Selat Makassar ini juga menyimpan potensi- ::: - J ang datangnya dari luar domestik. Jika kita melihat pada Peta 4 memperlihatkan- Jonesia berdasarkan UNCLOS 1982 sudah menyediakan 3 Alur Laut Kepulauan=-0 := _tama yaitu ALKI I; ALKI II ; ALKI III [sebagaimana ditunjukkan dengan garis tegak- .::- -=='" ama merah] sebagai alur laut intemasional yang bisa dilewati oleh kapal-kapal- "'::=: : 2 gkan garis-garis horisontal dan vertikal berwarna kuning merupakan alur laut yang;: ,: =,' ati oleh kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat (AS). Garis-garis berwarna- -:,-- _ jukkan alur laut yang dilewati oleh kapal-kapal dari Australia. Kedua garis kuningi i memang bukan merupakan ALKI, namun demikian kenyataan di lapangan12

::eringkali kapal-kapal dari dua negara besar ini m91anggar dan menyimpang dari jalur ALKI. 3ng sudah disepakati Indonesia bagi pelayaran intemasional. Di sinilah letak potensi;21gguan keamanan bagi Selat Makassar ketika jalur laut horisontal dari arah kiri ke kanan: =3n sebaliknya] atau dari arah vertikal kemudian berbelok ke arah horisontal bisa menurunkan:: ~'bagai persoalan mulai dari pencemaran lingkungan laut hingga pelanggaran kedaulatanRI.Pet a 4~Jalur yang Dilalui Kapal AS dan Australia di ALKIIJIA!... AYSII, - ....·,. ;.,.. ~ · ::O~ I .;:. ·I 5" :~,"", :': ::~~~

- slewati sepanjang Laut Jawa adalah bukan Lintas Oamai [innocent passage] sebagaimana: """'aknai oleh AS, melainkan wi/ayah laut Indonesia.• Illegal Fishing dan Urgensi Makassar:: ah Indonesia yang dua pertiganya berupa laut memang memiliki potensi perikanan yangngkinkannya menjadi salah satu pemasok utama hasil perikanan dunia. Potensi sumberikan laut Indonesia diperkirakan sebes~r 6,410 juta ton per tahun, yaitu dari perairan:: ah laut teritorial sekitar 4,625 juta ton per tahun dan perairan ZEE Indonesia sekitar 1,785:: :on per tahun. Tingkat pemanfaatan Sumber Oaya Ikan Laut tertinggi ada di Laut FloresSelat Makassar sebesar 88,12%.22 Namun demikian, permasalahan dan kendala yang. ..::. :api sektor ini cukup besar. Pertama, struktur usaha perikanan tangkap masih didominasi- ~ :: skala keciL Kedua, tingginya tingkat kehilanganl losses dari hasil perikanan. Ketiga,~ _- 'erjadi keseimbangan dari sisi pemanfaatan surnber day a ikan, baik antara satu Wilayah::. _- ; ::dolaan Perikanan (WPP) dengan WPP lainnya. Keempat, kondisi lingkungan sumber- :=. - an di beberapa perairan laut telah mengalami degradasi. Akumulasi dari permasalahan=.:.::!ah rendahnya produktifitas dan pendapatan nelayan sehingga menyebabkan maraknya"' IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) fishing 2 3Menurut Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF-FAO), IIU (Illegal,__ rted, Unregulated) Fishing didefinisikan sebagai berikut:2 4Illegal adalah kegiatan penangkapan ikan yang: (1) dilaksanakan oleh kapal-kapalbendera nasional dan asing di dalam yurisdiksi perairan negara tanpa ijin atau didaerah konservasi sesuai peraturan negara tersebut; (2) dilaksanakan oleh kapalkapalsuatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikananregional namun beroperasi bertentangan dengan aturan pengelolaan yang diadopsioleh organisasi tersebut dan aturan pengelolaan yang diadopsi oleh organisasitersebut atau aturan internasional; (3) melanggar peraturan nasional atau keharusaninternasional, termasuk negara-negara yang bekerjasama dengan organisasipengelolaan regional yang relevan.:.:_ Sutisna, "Strategi Penanggulangan IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing) MelaluiEkonomi (Stucti Kasus di Perairan Lalit Arafura),,---=-=--,-n=t l (~!..:.\ S;L£.QP1!T'ESIQ}c.J12QN2Jl~'.!.f~

.... Unreported adalah kegiatan yang tidak dilaporkan, atau yang salah laporan kepadainstansi berwenang dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.Unregulated adalah kegiatan penangkapan: (1) di daerah organisasi pengelolaanregional yang dilakukan oleh kapal tanpa kebangsaan, atau oleh kapal yangmenglbarkan bendera bukan negara anggota organisasi, atau kelompok perikananyang bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi yang dianut oleh organisasitersebut; atau (2) di daerah stok ikan yang tidak diterapkan prinsip-prinsip konservasiAdi mana kegiatan penangkapan dilaksanakan dengan cara yang tidak konsistendengan tanggung jawab negara terhadap konservasi atau hukum internasional.- ~ - ~ ai, dampak negatif dari kegiatan IUU Fishing ini sang at besar. Pertama, terjadinya_ ::an terhadap sumber daya ikan dan lingkungan karena ketidaktaatan terhadap aturan- 7- ;2 l olaan dan juga kemungkinan terjadinya over exploitation (penangkapan berlebih). Kedua,- =: ''1ya penurunan tingkat produktifitas hasil tangkapan kapal-kapal yang legal. Ketiga,- :::- ;~ k ibatkan kerugian negara dari pemasukan biaya Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB),. _ ~ id ak tercatatnya dalam statistik perikanan dan nilai ekonomis karena tidak mendarat di-= == ~ h an. Keempat, seandainya kegiatan perikanan tangkap Indonesia masuk dalam kategori- 3ka sanksinya terkait dengan perdagangan intemasional, di mana hasil perikanan tangkap-: - olboikot secara internasional 25Secara spesifik, ada beberapa jenis illegal fishing di Indonesia. Pertama, penangkapan_ :anpa ijin. Kedua, penangkapan ikan dengan ijin palsu. Ketiga, penangkapan ikan tidak=: -'Kan di pelabuhan pangkalan. Keempat, penangkapan ikan dengan alat tangkap= ~-~ n g. Kelima, penangkapan ikan di area yang tidak sesuai ijin. Keenam, penangkapan ikan=r; 31 alat tangkap yang tidak sesuai ijin. Pada umumnya, pelanggaran tersebut hampir terjadi__ ruh WPP RI dengan tingkat pelanggaran yang berbeda-beda. 26Beberapa faktor pendorong terjadinya kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia::. :": Z ' : kebutuhan ikan dunia yang terus meningkat namun di sisi lain pasokannya menu run;;-- .:; i overdemand); perbedaan (disparity) harga ikan di Indonesia dengan negara lain; fishing--=_r-d (wilayah penangkapan) negara-negara tetangga yang mulai habis namun di sisi lain- ::::t. a harus tetap mempertahankan pasokan ikan dan produksi pengolahannya; luasnya laut: : -esia dan masih lemahnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.- ::.. ~ - _il modus operandi kegiatan illegal fishing, khususnya oleh Kapal Ikan Asing (KIA) antara. '_ :-s i 2009 & Outlook 2010, op.cit, hlm. 5.15

3in: tanpa dokumen ijin (tidak berijin) , memiliki ijin tapi melanggar ketentuan (pelanggaran alat~:: n gkap, fishing ground), pemalsuan dokumen, manipulasi persyaratan (antara lain: Deletion~ ertificate dan Bill of Sale), transhipment di laut, dan double flagging. Berdasarkan hasil: 2lacakan VMS (Vessel Monitoring System), rekam jejak (track record) kapal-kapal eks asing-enunjukkan bahwa modus utama adalah menyalahi fishing ground, transhipment ikan di laut. apal angkut posisinya dekat perbatasan ZEEI) 27Selat Makassar merupakan salah satu wilayah di perairan Indonesia yang mengalami~_ _ yak kasus illegal fishing. Illegal fishing yang banyak terjadi di perairan Selat Makassar, di:. 51 Barat maupun di sisi Timur Selat, kebanyakan dilakukan oleh masyarakat lokal dengan-:3 : tangki:.1p yang te i'i8 tang. Cara penangkapan ikan yang dilakukan adalah dengan:. -:: geboman [dikenal dengan "Handak"]. Cara ini jelas tidak dibenarkan karena banyak~ =~d ampak pada rusaknya biota dan ekosistem laut. Pada tahun 2009, Kementerian Kelautan: ,,1 Perikanan melakukan kegiatan pengawasan terumbu karang yang diprioritaskan di 3lokasi,::'u Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat. Hasil dari-.:. gawasan tersebut dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.Tabel1 Data Pelanggaran Pemanfaatan Ekosistem Terumbu Karang Tahun 2001-2009 ,.Tahun JumlahPelanggaranJenis PelanggaranTindak Lanjutf12001 3• Men angkap ikan dengan P.21bom• Penampungannapoleon lanpa ijinIkanE 2002 5 • Menangkap ikan denganbom• Menangkap ikan dengansianida• Penyimpanan dan penjualanbahan bomB. 2003 9 •Menangkap ikan denganslrum• Penyimpanan dan penjualan•bahan bomMenangkap ikan denganLokasiSulawesiSelalan,P.21 - Sulsel- NTT- GorontaloSP. 3, P. 18, P.19, P. 21- Sulsel- NTT- Gorontalotrawl'.' 2004 8 • Menangkap ikan dengan Vonis 2 lahun 4 - Sulselbombulan- Kupang-Id, hIm. 6-7.16

tanpa ijin= 2005 . 3 • fvlenangkapborn• Merakit born,~2006 18 • Menangkapborn• Penangkapan ikan napoleon Pembinaan - Gorontaloikan dengan P21Penyidikan- Sulsel- Sumselikan dengan - Vonis 4 bulan- P. 21- Sulsel- Kupang• Merakit born - Pembinaan -Sumsel• Menangkap ikan dengantrawl ..2007 1 • Menangkap ikan dengan P.21 Sulselborn• Penampungan IkanNapoleon tanpa ij in- .."..2) 08 3 • Menangkap ikan dengan P.21 Sulselborn• Menangkap ikan dengansianida"::.2009 2 • Menangkap ikan dengan Pembinaan Sultraborn• Menangkap ikan dengansianida• Penampungan ikanI napoleon tanpa ijin-'2: - = s:r~ Refleksi 2009 & Outlook 2010, op.cit, him. 28-29.Sulsel: :,=8el dapat kita lihat bahwa setiap tahun, sejak tahun 2001-2009, pelanggaran pemanfaatan- s~em terumbu karang terus terjadi di Selat Makassar. Pengawasan terumbu karang di-si Sulawesi Selatan mendapatkan: 28_ Oi Pulau Kadingoreng dan Barang Lompo masih ada kegiatan penangkapan ikandengan cara yang merusak, dengan menggunakan bom dan sianida. Hal ini didorongoleh masih banyaknya bahan peledak dan bah an beracun yang diperjualbelikan secarailegal, dan ikan hasil tangkapan dengan cara ilegal ini ditemukan dan diperjualbelikansecara bebas di TPI Paotere dan TPI Rajawali Makassar.Tingkat kerusakan terumbu karang di kedua pulau tersebut akibat destructive fishingdiperkirakan mencapai 70%. Hal ini berdampak pada kerusakan habitat ikan, sehingganelayan di Kotamadya Makassar, Kabupaten Pangkep, dan sekitamya harus melakukanpenangkapan ikan sampai ke perairan NTT.. hIm. 28.17

Lemahnya kemampuan negara untuk mengamankan wilayah pelayaran dan kekayaan= tnya , selain dilatarbelakangi oleh keterbelakangan teknologi , peralatan dan profesionalisme:: ) aratnya, juga masih tajamnya silang pendapat terhadap lingkup kewenangan antar institusi': :3n aktor 2 9 Dalam suatu Focus Group Discussion (FGD) yang difasilitasi ProPatria Institute,: :: ah seorang perwira TNI Angkatan Laut menyatakan bahwa kekacauan pengamanan laut-sadi akibat ketidakpahaman pemerintah Indonesia akan Hukum Intemasional yang mengatursamanan laut. Sebagai contoh, penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE),~.: :::: yak pihak yang kurang memahami bahwa wilayah ZEE bukanlah wilayah kedaulatan- ::!onesia tetapi merupakan hak untuk berdaulat. Hak tersebut diberlakukan untuk- 3 geksploitasi sumber-sumber hayati dan nonhayati yang ada di dalamnya . Kenyataannya, di- ::onesia seringkali terjadi pencurian ikan di wilayah terse but. Dalam kasus tersebut, yang=2nggar bukanlah wilayah Indonesia sebagai sebuah kedaulatan, tetapi pencurian ikan_ ~_ agai hak Indonesia untuk mengeksploitasi sumber day a hayatinya 30Selain itu, peraturan mengenai siapa yang berwenang menindaklanjuti perkara menjadi::: su r. Hal ini dikarenakan pada satu sisi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasalan UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan menyatakan bahwa Kepolisian Republik- ::onesia (Polri) merupakan penyidik di wilayah terse but. Sementara di sisi lain, pembaruan:. adap UU No.9, yakni UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mengatur Polri~ ,;!)agai penyidik. Hal ini diperumit dengan adanya ketentuan intemasional yang mengatur: ~ wa di wilayah ZEE hanya kapal militer lah yang dapat menghentikan kapal asing di wilayah_=--airannya. 31IUU Fishing memang menjadi salah satu tantangan keamanan yang harus dihadapi~ ~ .'or kelautan dan perikanan Indonesia, khususnya di wilayah Selat Makassar yang cukup: -::~ar menyimpan potensi perikanan . Apalagi, Selat ini berada di jalur pelayaran dunia yang_ akin strategis akhir-akhir ini. Maka, untuk menanggulangi IUU Fishing ini selain_ ggunakan pendekatan keamanan, yang terpenting adalah juga melalui pendekatan:' rromi, yaitu memberikan manfaat ekonomi baik kepada nelayan skala kecil, industri, dan: =,erintah di wilayah sekitamya melalui pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan=:: berkesinambungan.-=- :-tari Prihatono (Koord. ), Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun PerspektifIntegratif Versus Pemb iaran:11,: dan Keb ijakan (proPatria Institute: Jakarta, 2007), hIm. 59 . •-'11. • -,d 18

Bab III Tujuan dan Manfaat - ~ 'uan Kegiatan=) atan penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:1. Melanjutkan penelitian sebelumnya yang berjudul "Oinamika Geo-Ekonomi Politik Alur.Laut Kepulauan Indonesia II [ALKI II] Selat Makassar: Membangun Oaya Saing WilayahTepi", di mana tahun ini mengambil judul " Keamanan di Selat Makassar Sebagai ALKIII: Tantangan dan peluang"2 Mengidentifikasi faktor pemicu munculnya kegiatan ilegal di Selat Makassar danmengulas upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi kegiatan tersebut3. Menganalisis peta keamanan di Selat Makassar sebagai ALKI II.~ - f aat Kegiatan7; 31an penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:Sehubungan penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian pada tahun sebelumnyadi mana banyak melibatkan narasumber di daerah [Makassar dan sekitarnya di SulawesiSelatan], hasil penelitian ini tentu sangat diharapkan oleh mereka sebagai masukan bagipengembangan daerah.Hasil penelitian ini sangat bermakna bagi penajaman pengetahuan dan daya analisispeneliti tentang makna Selat Makassar dari perspektif ekonomi, politik dan keamanan.19

BablV Metodologi Penelitian 3.1. Metode Pengumpulan Data=enelitian ini akan menggali dan menganalisis keamanan Selat Makassar sebagai ALKI II serta-engkaji tantangan dan peluang dalam peningkatan keamanannya. Melihat tujuan yang ingin: :apai dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertumpu pada 2 teknik penelitian yaitu.. : 3nelitian pustaka dan penelitian lapangan. Studi pustaka meliputi:1. Studi pustaka umum, studi pustaka melalui buku, jurnal, jaringan internet .Studi melaluikumpulan hasil seminar, studi dengan pemanfaatan narasumber terbatas dalam ForumGroup Discussion (FGD) yang dilakukan di Makassar dengan pemerintah daerah,nonpemerintah (pelaku ekonomi), dan akademisi.2. Pengumpulan data geografis, keamanan, potensi kerawanan wilayah dari berbagaisumber (Badan Koordinasi Keamanan Lautl Bakorkamla, TNI Angkatan Laut,Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan).::. di lapangan yang akan dilakukan adalah dengan cara melakukan wawancara mendalam- jepth inteNiew) berikut kelompok diskusi dengan sejumlah narasumber yang terkait dengan- 3salah penelitian, terutama di daerah penelitian. Ada dua level responden yang dijumpai oleh- peneliti yaitu level pemerintah seperti TNI-AL, Bakorkamla, Dinas Kelautan dan Peri kanan,= as Perhubungan, Dinas Perdagangan dan level nonpemerintah seperti dunia akademisi,_3\11 "Mitra Bahari", COREMAP, Koperasi Nelayan, tokoh masyarakat, pengusaha setempat.:: ~sponden dengan level pemerintah dimaksudkan untuk mengetahui langkah-Iangkah apa~ l g sudah diambil dalam mengatasi/ menekan kegiatan-kegiatan ilegal yang marak terjadi dan;; dala utama apa yang dihadapi mereka serta bagaimana koordinasi yang sudah dilakukan~ - ~ ar instansi di dalam mengatasi kegiatan ilegal ini. Pad a level kedua dimasudkan untuk- =ngetahui dan menangkap nuansa masalah secara langsung di masyarakat dengan merekam::- a yang dikemukakan oleh mereka serta melalui pengamatan lapangan yang bersentuhan_= l gan wilayah-wilayah kegiatan ilegal. Mereka ini bisa masyarakat nelayan, tokoh masyarakat-, ~ :empat , pengurus koperasi nelayan, LSM, media massa, pengusaha. Di antara dua level itu,:s;3ungguhnya ada responden yang fungsinya berada antara pemerintah dan nonpemerintah:: :u para penyuluh dari DKP yang tugasnya memberikan penyuluhan secara langsung kepada- 3syarakat lokal sehingga kadangkala mereka ini sesungguhnya yang lebih memahami antara=: :3 tidaknya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan implementasi di lapangan20

..... ~ - as uk temuan-temuan lapangan yang tidak sinkron atau tidak sesuai dengan kondisi dan-:c.tan kebutuhan hakiki masyarakat di daerah. Peran mereka inilah yang juga akan menjadi=-.3 : :mden pokok dari tim peneliti.3.2. Daerah Penelitian__ ua daerah penelitian yang menjadi sandaran dalam kegiatan penelitian yaitu DKI Jakarta. akassar sebagai basis penelitian bese~a daerah-daerah di Selatan kota Makassar, yaitu".:. _:)aten Takalar dan Kabupaten Pangkep yang disinyalir menjadi pintu-pintu masuk bagi- =- ::an ilegal dari laut di kaki Sulsel. Pemilihan DKI Jakarta dan Makassar sudah jelas;.,- J 19at perannya sebagai Ibukota dari Republik Indonesia dan ibukota Sulawesi Selatan.=- :..=~g kan daerah-daerah di Selatan kaki Sulawesi Selatan merupakan daerah yang tepat::: ~ : 3 di pinggir pulau dekat Selat Makassar maupun Laut Sawu. Kedekatan atau titik-= -~ .uan antara Selat Makassar dengan Laut Sawu yang tidak termasuk wilayah Propinsi:: .ss i Selatan bisa menjadi akses tinggi bagi peluang terjadinya transaksi kegiatan ilegal ini-' =;:aimana bisa di lihat pad a peta 2 di atas.21

Bab VHasil dan Pembahasan5.1. Yurisdiksi Laut Indonesia dan Perkembangan Zona Perikanan Indonesia_- :erensi Hukum Laut (KHL)/ United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) I_e ewa tahun 1958 telah menghasilkan empat konvensi , yaitu Konvensi tentang Laut- .= .;rial dan Jalur Tambahan; Konvensi tentang Landas Kontinen; Konvensi tentang~-- 3ervasi Perikanan; dan Konvensi tentang Laut Lepas. KHL II yang kemudian dilaksanakan1960 tidak menghasilkan satu konvensi pun. Baru pada KHL III yang dllaksanakan 1974­Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil menetapkan suatu Konvensi Hukum Laut~ Daru dan komprehensif, yang mengatur semua aspek laut, termasuk empat konvensi_ mnya yang telah dihasilkan pada KHL I. Konvensi ini telah disetujui dan ditandatangani: - -21 delegasi negara peserta. Bahkan, sudah lebih dari 100 negara meratifikasinya hingga_- '992 , dari syarat minimal 60 negara untuk dapat dinyatakan berlaku secara sah 32Perkembangan hukum laut internasional pascaperang dunia II ini tentu juga disikapi oleh- -~s ia sebagai negara yang terdiri dari kumpulan pulau-pulau besar dan kecil, serta 2/3;. =lnya terdiri atas lautan. Perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan"": ~.asi onal baru terwujud dengan ditandatanganinya UNCLOS III pada 10 Desember 1982 di_ -- =.go Bay, Jamaica, yang kemudian diratifikasi Republik Indonesia (RI) tahun 1985 dengan:: -g-Undang (UU) No. 17 tahun 1985.Bab ini akan menguraikan langkah-Iangkah yang ditempuh Indonesia di bidang hukum- :e rmasuk lahirnya konsepsi negara kepulauan. Yurisdiksi laut yang diperjuangkan- : - O::3ia ini tentu berpengaruh terhadap yurisdiksi perikanan Indonesia di laut wilayah-:- ,=sia. Perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi RI dan Zona Ekonomi- . _s( Indonesia (ZEEI), serta laut lepas berdasarkan ketentuan intemasional, mengandung::;- daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial. Oleh karena itu, zona- .:~an Indonesia ini penting untuk dikupas karena bukan hanya mengandung potensi,- E - "an juga menyimpan peluang ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Bagaimana=- angan zona perikanan Indonesia, peraturan-peraturan yang berkembang terkaitS lperikanan, badan-badan nasional yang berperan dalam keamanan laut, sertaa regional dan intemasional terkait masalah perikanan ini, diuraikan lebih jauh dalam-,~ m ar DaITI, Politik Kelautan (Bumi Aksara: Jakarta, 2010), Wm. 3.22

I. Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957: Lahirnya Konsepsi Nusantara~ ==: 2:lum diumumkannya Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, laut teritorial Indonesia_=. r oleh Territoria/e Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (Staatsblad 1939 No. 22).-::,- ut pasal 1 Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim tahun 1939 tersebut, lebar- . :entorial Indonesia adalah 3 mil. Penetapan 3 mil tersebut merupakan lebar laut teritorial~ ':' =;J.ai hukum kebiasaan internasional pada masa sebelum Konferensi Kodifikasi Den Haag.: · ~ -1930 .Alkisah, Cornelius Van Bynkershoek dalam bukunya De Dominio Maris tahun 1702== :::akkan dasar-dasar dari laut teritorial dengan mengatakan bahwa kedaulatan suatu negara-_ ::: diperluas ke luar sampai kepada kapal-kapal di laut sejauh jangkauan tembakan meriam-ana pada abad ke-18 jangkauan tembakan meriam rata-rata sejauh 3 mil. Doktrin laut-- ': -ial 3 mil ini kemudian diterapkan oleh Amerika Serikat tahun 1793 dalam menghadapi- . ~ li sihan antara Jerman dan Perancis. Amerika Serikat mengirimkan nota kepada kedua-~ :: -a yang berselisih dan menentukan batas 3 mil untuk keperluan kedudukan yang netral.Di samping batas laut teritorial 3 mil yang diterima sebagai hukum kebiasaan.:..~ asional oleh negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat, negara-negara Skandinavia~-: :; i Denmark pada tahun 1745 menetapkan batas 4 mil sebagai jarak perluasan kedaulatan~; ::ra tersebut ke laut lepas. Hal ini kemudian diikuti oleh Swedia tahun 1779 dan oleh_ . egia tahun 1812 yang menetapkan batas 4 mil untuk laut teritorialnya . Sementara, Spanyol':c~::lortugal melakukan klaim sejauh 6 mil pada abad ke-18 dan Tsar Rusia melakukan klaim-- Jai sejauh 12 mil.Pada akhir abad ke-18, negarawan dan ahli hukum internasional mulai meragukan_-an jangkauan tembakan meriam sebagai kriteria perluasan negara ke laut lepas. Hal ini-- Jdian mendorong munculnya pemikiran-pemikiran baru untuk ukuran batas kedaulatan_ ;~ a ke laut menggantikan doktrin jangkauan tembakan meriam yang dianggap sudah usang.:- ~: :: tahun 1930, di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) diadakan konferensi=~ asional yang membahas masalah laut teritorial. Konferensi Kodifikasi Den Haag ini-?diri oleh 47 negara, namun tidak mencapai persetujuan tentang batas luar dari laut teritorial- - ak penangkapan ikan pad a Zona Tambahan. Sebanyak 20 negara menyetujui batas laut- .J ri al 3 mil, sementara 12 negara mendukung lebar laut teritorial 6 mil dan negara-negara~ dinavia menginginkan batas 4 mil. Konferensi ini akhirnya hanya menyetujui rancangan= -:: '-pasal yang disetujui sementara dan tidak menghasilkan konvensi. Dengan demikian,23

.... .. Konferensi Kodifikasi Den Haag , satu-satunya konferensi tentang hukum laut yangdiselenggarakan LBB, ini telah gagal menetapkan batas laut teritorial.Pada 13 Desember 1957, Pemerintah Indonesia secara sepihak mengeluarkanPengumuman Pemerintah Mengenai Wllayah Perairan Indonesia atau yang dikenal denganDeklarasi Djuanda 1957 yang berbunyi:"Bahwa segal a perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulauatau bag ian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia,dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripadawilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagiandaripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada NegaraRepublik Indonesia.Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dansekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia.Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yangmenghubungkan titik-titik yang terluar pada pu lau-pulau Negara Republik Indonesiaakan ditentukan dengan Undang-Undang.,,33Jeklarasi ini mengubah ketentuan-ketentuan tentang perairan Indonesia sebagaimana diaturdalam Pasal1 Ordonansi Laut Teritorial 1939, yaitu sebagai berikue 41. Lebar laut teritorial diubah dari 3 mil menjadi 12 mil2. Lebar laut teritorial diukur dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik paling luardari pulau-pulau Indonesia yang paling luar3. Jaminan atas lalu lintas damai selama tidak bertentangan dengan kedaulatan dankeamanan IndonesiaDengan diumumkannya Deklarasi Djuanda 1957 lahirlah konsepsi nusantara yang menjadisimbol persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.Pertimbangan-pertimbangan yang mendorong pemerintah Republik Indonesiamengeluarkan Deklarasi Djuanda tersebut adalah :35a. Bentuk geografi Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuanpulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri.b. Bagi kesatuan wilayah (teritorial) Negara Republik Indonesia, semua kepulauan sertalaut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat.33 Diumumkan tanggal 14 Desember 1957. Lihat s.k. KENG PO tanggaJ 14 Desember 1957. Dalam Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut internasionol (Bina Cipta: Bandung, 1978) hIm. 25-26. 34 Pusat Studi Wawasan Nusantara dan Badan Litbang Departemen Luar Negeri, 1988, hlm. 49 dalam DR. Chainll Anwar, SH, ZEE di Dalam Hukum i nternasional (Sinar Graftka: Jakarta, 1995) hIm. 154 . 35 Mochtar Kusumaatmadja, op.cit. 24

.. -.Penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial sebagaimanatermaktub dalam 'Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939" pasal 1 ayat 1tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan l'Jegara Republikndonesia.Setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakantindakanyang dipandangnya perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatannegaranya.: - ;:..skuensi dari Deklarasi Djuanda 1957 ini adalah status perairan yang berada di antara~ .... -:Julau Indonesia, yang semula terdapat bagian-bagian yang merupakan laut lepas,=- ';: ::1 pengumuman tersebut berubah menjadi perairan pedalaman Indonesia. Deklarasi ini=- ~engan tegas menyebutkan bahwa hak lintas damai dari kapal-kapal asing melalui== -:::n Indonesia dijamin selama tidak merugikan keamanan dan keselamatan negara- =-: _: 11 Indonesia.Sejumlah negara-negara maritim, seperti Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, dan"" ~- ~a, akan tetapi tidak mengakui klaim Indonesia atas perairan di sekitar pulau-pulaunya.- : - _2 Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet yang mengakui klaim Indonesia tersebut. Karena~. : negatif yang timbul tersebut, akhirnya pengundangan wilayah perairan Indonesia-=--- ~~ hkan, di samping tiga bulan kemudian, yaitu Februari 1958 akan dilangsungkan United:-5 Convention on Law of Sea (UNCLOS) I.-

·, I. UU No. 41 Prp. Tahun 196018 Februari 1960, Deklarasi Djuanda 1957 ditetapkan menjadi UU melalui prosedur- ~ -:: . ran Pemerintah Pengganti UU Konferensi Hukum Laut PBB ke-2 yang akan~- ]sungkan singkat dari tanggal 17 Maret-26 April 1960 seakan-akan menjadi faktor pemicu_ - :angkannya secara resrni konsep wilayah perairan Indonesia ini, Dengan adanya UU ini- - bahwa Indonesia telah siap dengan pengundangan dari Deklarasi Djuanda 1957,- . sama seperti UNCLOS I, UNCL0;S II ini juga tidak menghasilkan dukungan yang- " :: ' atas konsep negara kepulauan,Rumusan UU No, 41 Prp, Tahun 1960 ini cukup sederhana, hanya terdiri dari 4 pasal.- =.":':: mengubah penetapan laut wilayah 3 mil yang diukur dari garis pasang surut menjadi 12" 2'lg diukur dari garis pangkal lurus (straight baseline) yang ditarik dari ujung ke ujung- = _:: ::at seluruhnya 200 titik pangkal yang dihubungkan oleh 196 buah garis pangkal lurus,- ::=-= • ayat 3 menetapkan bahwa semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis~ ·:: I terse but adalah perairan pedalaman Indonesia, Hal ini menyebabkan perairan yang.:. - pada sebelah dalam garis pangkal berubah statusnya dari laut wilayah atau laut lepas- - :::i perairan pedalaman, Agar perubahan ini tidak mengganggu hak lintas kapal-kapal;: .lang sudah ada sebelum penetapan batas laut wilayah, maka pasal 3 mengatur jaminan-: -:: K lintas damai di dalam perairan pedalaman Indonesia bagi kapal-kapal asing yang akan-= _" :engan Peraturan Pemerintah 37Sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No, 4/ Prp, Tahun 1960, pada 28 Juli 1962:: _::" anlah Peraturan Pemerintah No , 8 Tahun 1962 yang mengatur hak lintas damai kapal­'=3sing di perairan Indonesia, Hak lintas damai kapal asing di perairan pedalaman::-~ sj a yang sebelum berlakunya UU No, 4/ Prp, Tahun 1960 merupakan laut lepas, dijamin- - _U ini. Ketentuan ini tidak berlaku untuk teluk, anak laut, muara sungai yang lebar_a kurang dari 24 mil.ak lintas damai adalah pelayaran dengan maksud damai yang melintasi laut wilayah:: ~ c a:ran pedalaman Indonesia yang diatur oleh Pasal 2 ayat 1, yaitu:Jari laut lepas ke suatu pelabuhan Indonesia atau sebaliknya,Jari laut lepas ke laut lepas lainnya,_ - :as dianggap damai selama tidak bertentangan dengan keamanan, ketertiban umum,;:- : -gan dan/atau tidak mengganggu perdamaian Negara Republik Indonesia (Pasal 3),. :fl. 33-34.26

::.-: tidak termasuk pengertian lintas damai ialah berhenti membuang jangkar dan/atau::a r-mondir tanpa alasan yang sah di perairan Indonesia (Pasal 2 ayat 3).Kapal perikanan asing yang melintasi perairan pedalaman Indonesia dari laut lepas ke- - ~ D as lainnya harus berlayar melalui alur-alur yang telah atau akan ditetapkan oleh Menteril::.-::.:=- a Stat Angkatan Laut (Pasal 5) . Kapal asing untuk penelitian ilmiah pada laut wi/ayah atau-= :::. - 21 pedalaman Indonesia hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari Presiden- - ~ :: 6). Hak lintas damai dari kapal perang dan kapal pemerintah asing (bukan kapal niaga)~- _ '0 :erlebih dahulu memperoleh ijin dari Kepala Stat Angkatan Laut dan kapal selam waktu0=. ­ :as i perairan Indonesia harus berada di permukaan air (pasal 7)38Perubahan oleh pasal 1 UU No. 41 Prp Tahun 1960 berdampak pad a luas wilayah-:- -ssia yang bertambah dari semula 2.027087 km2 (daratan) menjadi kurang lebih 5.193.250::. : erat dan laut). Jadi, terjadi penambahan wilayah berupa pera iran nasional (Iaut) sebesar:::- ] leb ih 3.166.163 km2. 39Pengumuman Pemerintah tentang Landas Kontinen Indonesia'7 Februari 1969, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan suatu pengumuman-=-=-rtah tentang Landas Kontinen Indonesia, yang memuat: 40• Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalahllilik eksklusif negara Indonesia.Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengannegara tetangga melalui perundingan.• Ji ka tiada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia adalah suatugaris yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan titik terluar,'/ilayah negara tetangga.Klaim di atas tidak mempengaruhi sitat serta status daripada perairan di atas LandasKontinen Indonesia, maupun ruang udara di atasnya.- -;~ uman yang dilakukan pemerintah ini didasari oleh kebutuhan untuk mengeksplorasi--:- -daerah bawah permukaan laut di Laut China Selatan di luar batas-batas perairan::. :: ) Indonesia, di samping kondisi geogratis Indonesia yang dikelilingi negara-negara; ;3 yang berhak pula atas landas kontinen yang sama 41- ::::hairul Anwar, op. cit, Wm. 158.-, Kusumaatmadja, op.cit, Wm. 34.-' Kusumaatmadja, op. cit, Wm. 38,27

Konvensi Hukum Laut III tahun 1982 kemudian memasukkan Landas Kontinen dalam- - VI (Continental Shelf) . Pasal 76 KHL III menyatakan bahwa landas kontinen dari suatu- -=~ 3 ' a pantai terdiri atas dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorial-=.. - ] seluruhnya merupakan kelanjutan alarniah dari wllayah daratannya sampai batas tepi luar- inggiran kontinennya atau sampai sejauh 200 mil dari laut yang diukur dari garis dasar~bar laut teritorial atau tepi luar dari pinggiran kontinen itu tidak mencapai jarak 200 mil428erdasarkan UU No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, landas kontinen~- .:= 3h dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sampai~- == aman 200 meter atau lebih di mana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan~ :: i asi kekayaan alam. Landas kontinen bersifat eksklusif bagi negara yang memiliki:.=s kontinen artinya ada hak eksklusif bagi negara yang memiliki landas kontinen untuk~ ::: ukan eksploitasi dan eksplorasi atas kekayaan alam 4 3. Wawasan Nusantara dan Konsepsi Negara Kepulauan~ ;3n ditetapkannya wawasan nusantara sebagai konsep kesatuan wilayah yang--gndang negara dan bangsa Indonesia sebagai suatu kesatuan adalah merupakan tahapan- =. " ir dari perkembangan konsep nusantara dari tahun 1957. Arti konsep nusantara sebagai::c- :estasi pemikiran politik Republik Indonesia dimantapkan dengan ditetapkannya Wawasan:::lara di dalam Ketetapan MPRS No. IV Tahun 1973.Konsepsi Nusantara adalah konsep wilayah nasional, sedangkan wawasan nusantarakonsep kesatuan politik dari bangsa dan negara yang didasarkan atas konsep= 3yahan tersebut. Arti wawasan nusantara sebagai landasan pembangunan nasional_ :::-barkan di dalam Ketetapan MPR, yang terakhir dalam TAP MPR No.1 Tahun 1993, yang- ti semua bidang kehidupan, yaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan ketahanan';:_: al.Setelah mengalami kegagalan dalam Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930, Konferensilaut PSS ke-1 tahun 1958 serta UNCLOS II tahun 1960, rejim negara kepulauanya berhasil dimasukkan ke dalam Konvensi Hukum Laut (KHL) 1982. Dengan demikian= -: ..3 '1 IV KHL 1982, mulai dari pasal 46 sampai 54 mengatur perihal negara kepulauan-umar Dam, op.cit, hIm. 24.Eddy Santoso, "Membangun Sistem Keamanan Laut Dalam Bingkai Wawasan Nusantara", Makalah::. -: clkan pad a Seminar Mengelola Potens; Kelautan Oem; Masa Oepan. Menyongsong World Ocean Conference::: Asosiasi IImu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Asoslasi-tah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Manado, Hotel Swiss Bell, 13 Maret 2009.28

.. -= chipelagic state) . Ketentuan tentang negara kepulauan KHL 1982 ini adaiah merupakan rejim-.s u, karena hal tersebut tidak terdapat dalam Konvensi Geneva tentang Hukum Laut 1958.l\Jegara kepulauan menurut KHL 1982 adalah negara-negara yang terdiri seluruhnya:~ - I satu atau lebih kepulauan (Pasal 46a KHL 1982). Kemudian, ditentukan bahwa yang:.. aksud dengan kepulauan adalah sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling-=-sambung (interconnecting waters) dan karakteristik ilmiah lainnya dalam kaitan yang:=::emikian eratnya, sehingga membentuk suatu kesatuan intrinsik geografis, ekonomis, dan:- :~ i s atau secara historis memang dipandang sebagai demikian (Pasal 46b KHL 1982).Kemudian , untuk menentukan zona maritim dari negara kepulauan hal ini dapat: ~"\ ukan dengan menarik garis pangkal lurus kepulauan (straight archipelagic baseline): ="lpai sejauh 100 millaut yang menghubungkan titik-titik paling luar dari pulau paling luar dan:;::_-batu karang. Hal ini dilakukan selama rasio perbandingan antara air dan daratan tidak=- sb ihi sembilan berbanding satu serta dengan ketentuan bahwa wilayah yang dihasilkan_ memotong negara lain dari laut lepas dan zona ekonomi eksklusif (Pasal47 KHL 1982).Lebar laut teritorial , zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, serta landas kontinen: _" r dari garis-garis pangkal tersebut (Pasal 48 KHL 1982). Kedaulatan dari negara= ~ _ I auan meliputi perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal demikian pula wilayah:3-a di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya (Pasal 49 KHL 1982). Negara=- : lauan di dalam kepulauannya dapat menarik garis penutup untuk penentuan batas dari_ an pedalamannya, dengan memperhatikan sesuai dengan pasal 9, pasal10, dan pasal 111982 (Pasal 50 KHL 1982). Kemudian, juga ditentukan hak-hak penangkapan ikan-=-: .sional daari negara-negara tetangga harus dihormati oleh negara kepulauan, yang hal ini: = '3. diatur dengan perjanjian bilateral atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan-= 5al 51 KHL 1982). Kapal-kapal semua negara memperoleh hak lintas damai (right of- - -::;;ent passage) pad a perairan kepulauan. Hak lintas tersebut dapat untuk sementara waktu- - guhkan pada tempat-tempat tertentu oleh negara kepulauan, apabila hal tersebut. =-- .2gap penting untuk keamanan negara tersebut (Pasal 52 KHL 1982). Negara kepulauan- _~ t menunjuk jalur laut atau rute udara untuk perlintasan melalui atau di atas perairan~- = Ju t oleh kapal-kapal dan pesawat terbang yang berlayar dan terbang dari satu bagian laut- 3 atau ZEE ke bag ian lain laut lepas atau ZEE (Pasal 53 KHL 1982). Dengan demikian,~ _ -an kepulauan berada di bawah kedaulatan dari negara kepulauan dengan memperhatikan-= -tas jalur laut kepulauan.29

., Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia:;: :: ' - nomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan perluasan yurisdiksi Republik Indonesia'':: ''. asan laut 200 mil yang diukur dari garis pangkal. ZEEI diatur oleh UU NO. 5 Tahun- - _= baran Negara Tahun 1985 No. 44) yang diundangkan tanggal 18 Oktober 1983.- ~:=belumnya, tanggal 21 Maret 1980, Indonesia mengeluarkan Pengumuman tentang- 3 ss ai dengan praktik di Indonesia, suatu pengumuman pemerintah selalu mendahului~- :; menetapkan yurisdiksi Indonesia seperti halnya dengan Pengumuman Pemerintah- - ; ::::'eralran Indonesia 13 Desember 1957 dan Pengumuman Pemerintah tentang Landasdonesia 17 Februari 1969.:: sDagai salah satu faktor pendorong dikeluarkannya Pengumuman ZEEI tanggal 21-;.. ' :: 0 adalah bahwa ZEE telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Pada waktu.=:: 3 mengumumkan ZEEI sudah ada sekitar 90 negara yang juga telah mengumumkan- - s-s " a Diakuinya ZEE dalam hukum internasional dengan demikian tidak tergantung dari- ::~ yang dicapai UNCLOS III , oleh karena ZEE telah merupakan hukum kebiasaan- ~= ::; l al , sebelum UNCLOS III berhasil menyelesaikan KHL 1982. Sebagai akibat dari__-..::_c-__ -! a hukum kebiasaan internasional baru tentang ZEE, pada waktu KH L 1982 mulaietentuan-ketentuan ZEE dari KHL 1982 yang telah memperoleh status dari hukummtemasional akan tetap mengikat semua negara, apakah negara tersebut peserta:' ~ ' :: n peserta dari konvensi bersangkutan. 44sensus umum tentang ZEE terbentuk setelah menempuh jalan yang panjang.:: =:. ZEE telah memperoleh dukungan yang besar dan dengan demikian telah merupakan:3 i praktik intemasional. Dalam kenyataannya, negara-negara besar atau kecil, negara::: -;. negara berkembang dari pelbagai penjuru dunia telah mengikuti praktik ini. Jelas,;: ~asyarakat internasional telah siap untuk menyetujui ZEE 200 mil dari negara pantai.~ - ~ s mengenai hal ini pun akhirnya muncul dengan cepat pad a UNCLOS III.::: engan ditetapkannya wilayah ZEEI sejauh 200 mil laut, membawa konsekuensi- -'= - 2 peta wilayah Indonesia dan beberapa aspek lainnya, seperti: 45.' enambah luas wilayah Indonesia kurang lebih 1,5 juta mil per segi.',' enambah intensifnya pengawasan wilayah laut, baik secara preventif maupun represif,:smadap pelanggaran wilayah dalam arti terjadinya pencurian hasil sumber daya alam- ayati, khususnya ikan maupun penyalahgunaan atas kelonggaran yang diberikan.~ Anwar, op.cil, hIm 160. - - ~ ub agy o , Hukum Lou/Indonesia (funeka Cipta : Jakarta, 2002), hIm. 65. 30

3. Mengupayakan untuk mendapatkan perluasan kemampuan dalam menunjang potensialam yang harus diusahakan dan diimbangi.4. Mengupayakan untuk melakukan pencegahan terhadap kegiatan-kegiatan yangmengakibatkan terjadinya pencemaran laut, bahkan sampai mempengaruhi ekosistemlaut.Pada prinsipnya, batas wilayah kedaulatan suatu negara yang menyangkut masalah-= =1 tidak mempunyai pengaruh di luar ke9iatan pendayagunaan sumber daya alam hayati__ un nonhayati. Untuk kegiatan pelayaran dan penerbangan, misalnya, masih dapatkan secara bebas (freedom of navigation and over flight) . Selain itu, juga ada kebebasanpemasangan kabel-kabel dan pipa di bawah laut (freedom of the laying of submarine=. ..:. ::?s and pipelines). ZEE terbatas di bidang ekonomi saja tanpa mempengaruhi kegiatan di_ ":' :: 19 lainnya secara langsung, mengingat di wilayah tersebut Indonesia tidak mempunyai=:2.Jlatan secara penuh. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 UU NO.5 Tahun 1983 bahwa ZEEI_ -:: jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia, sebagaimana ditetapkan,=, _",sarkan UU yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di- = nya dan air di atasnya dengan batas terluar sejauh 200 mil laut diukur dari garis pangkal_-" ilayah Indonesia. Sedangkan, laut dalam jarak 200 mil lebih di luar wilayah ZEEI-= -_Ja kan laut bebas di mana wilayah ini hanya terjangkau oleh hukum internasional sehingga- • 5da kedaulatan suatu negara pun yang meliputi wilayah tersebut. 46- . 3erdaulat dan Yurisdiksi Republik Indonesia di ZEEI- _==1, Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat 47 untuk: 48elakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya a/amhayati dan nonhayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dankegiatan-kegiatan /ainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut,seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin. Adapun yang dimaksudkandengan hak berdaulat Indonesia tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan:"'edaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah danJerairan pedalaman Indonesia.:11 . 66-67.- ~ - , ak berdaulat" atau "sovereign rig ht" di ZEE ini berasal dari konsep ha k berda ulat untu k keperluan~ (andas kontinen yang dicantumkan di dalam pa sal 2 ayat 1 dari Konve nsi Geneva tentang landas kontinen....:: gyo, op.cit, h.lm. 69-70. 31

.... 2. Melaksanakan penegakan hukum oleh aparat yang menangani secara langsung, dalamupaya menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian. Berdasarkan poin1 di atas maka sanksi-sanksi yang diancamkan di ZEEI berbeda dengan sanksi-sanksiyang diancamkan di perairan yang berada di bawah kedaulatan penuh Indonesia.3. Melaksanakan "hot pursuit" terhadap kapal-kapal asing yang melanggar ketentuanketentuanperundang-undangan ZEE!. Menurut pasal 111 ayat 1 dan 2 KHL 1982, "hotpursuit" dimulai pada waktu kapal asing yang dicurigai berada di dalam perairan yang~berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi dari negara yang melakukan pengejaran,seperti laut teritorial dan perairan pedalaman. Pengejaran hanya boleh diteruskan di luarlaut teritorial apabila pengejaran tersebut tidak terhenti-henti. Hak "hot pursuit" berhentisegera setelah kapal memasuki laut teritorial negara bendera kapal atau negara ketiga.4. Membangun, mengijinkan, dan mengatur pembangunan, pengoperasian danpenggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi , dan bangunan-bangunannya.5. Menentukan kegiatan ilmiah berupa penelitian-penelitian ilmiah mengenai kelautanKonsep dari KH L 1982 telah diperluas, yaitu bahwa konsep tersebut tidak hanya=-oatas pada dasar laut dan tanah di bawahnya seperti halnya dengan pengaturan Konvensi=" tang Landas Kontinen 1958, tetapi juga meliputi sumber daya alam daari kawasan laut.:= sangkutan dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi dari ZEE.~ :: am penjelasan UU l\Jo. 5 Tahun 1983 dinyatakan bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa­:: =lgsa (PBB) tentang hukum laut memberikan kepada Indonesia sebagai negara pantai hak'~-d aulat_~ sdiksiuntuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di ZEEI danyang berkaitan dengan pelaksanaan hak tersebut. 49 Hak-hak yang melekat di ZEE itu- 2iupakan realisasi dari perlindungan dan pengawasan negara pantai di bidang pertahanan_ -= ~ keamanan, sekaligus memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada negara pantai::Jk membenahi serta memelihara lingkungan laut.- ~ dan Kewajiban Republik Indonesia di ZEEI-= _EEl , Indonesia mempunyai hak-hak sekaligus kewajiban yang harus dilaksanakan. Menurut• - _ 1982, dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya di ZEE, setiap negara pantai wajib- -= perhatikan hak-hak dan kewajiban negara lain serta bertindak sesuai dengan ketentuan-Chairul Anwar, op.cit, hlm. 162.32

:: ~ e ntuan konvensi. Terkait hal ini, menurut pasal 73 KHL 1982, negara pantai memiliki hak~ = 'i egakan hukum, ya itu hak untuk:Menaiki, melakukan inspeksi, menahan, dan mengajukan ke pengadilan kapal-kapalbeserta awaknya.Membebaskan kapal dan awaknya yang ditahan setelah dibayar uangjaminanNegara pantai dalam melakukan penahanan kapal-kapal asing harus segeramemberitahukan perwakilan negara bendera kapal atas tindakan yang diambll dandenda yang dikenakanDalam hal tidak terdapat perjanjian internasional atas pelanggaran hukum danperundang-undangan negara pantai tidak diperkenankan melakukan hukuman penjara- ~a mping itu, negara pantai mempunyai hak untuk penegakan hukum atas dumping limbah-= -J dilakukan pada laut teritorial atau ZEE. Selanjutnya, negara pantai wajib menentukan JTB~ ~ I ah Tangkapan yang Diperbolehkan) pada ZEE-nya dan menentukan kapasitas- ~ ' apannya dari sumber daya alam hayati tersebut. Orang-orang asing yang melakukan- - ::ngkapan ikan di ZEE harus mengindahkan upaya-upaya konservasi sesuai peraturan--_ dang-undangan negara pantai. Dengan UU NO . 5 Tahun 1990 (Lembaran Negara 1990_ 49), Indonesia telah mengatur konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 50vi. UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia-::::- Jaturan hukum negara kepulauan yang ditetapkan dalam UU No . 4/ Prp Tahun 1960= - dian dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum negara~ :: _ auan sebagaimana dimuat dalam Bab IV Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang telah..: : ·,kasi dengan UU NO.1 7 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on:= _aw of the Sea (Lembaran Negara Tahun 1985 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No.~ :: ,. Maka, UU No. 4/ Prp Tahun 1960 kemudian dicabut dan diganti dengan UU yang baru,- ... UU No. 6/ 1996 tentang Perairan Indonesia.Pasal3 UU No. 6/1996 menyatakan bahwa:Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, danperairan pedalaman.Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garispangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.hlm . 163.33

., 3) Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalamgaris pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya daripantai.4) Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat darigaris air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dariperairan yang terletak pada sisi darat da ri suatu garis penutup sebagaimana dimaksuddalam pasal 7.Sementara, pasal 4 menyatakan bahwa:Kedaulatan l\legara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial,: -:-airan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan:- J

., : -:-~ 2 m aan dengan klaim perluasan laut tentorial oleh negara-negara . 53 Sehingga, dapat. ~p ulkan bahwa di dalam laut teritorial 12 mil ya ng ditetapkan dalam Deklarasi Djuanda 1957~~ UU 1\10. 4/ Prp . Tahun 1960, Indonesia memiliki yurisdiksi perikanan . Hal ini dikuatkan_ . - .;:~mpernyataan Robert W . Smith bahwa apabila suatu negara melakukan klaim laut- .:: ai , maka klaim tersebut meliputi pernyataan kedaulatan negara bersangkutan atas semua=-:: ., kepentingan negara di dalam kawasan laut bersangkutan, termasuk klaim atas-=::- . enan. 54 Oleh karena itu, sejak dikeluarkannya Deklarasi Djuanda 1957 dan UU 1\10. 4/Prp.d-':- ..1 1 1960, Indonesia telah melaksanakan yurisdiksi perikanannya di dalam mengatur kapal­~~ 8erikanan asing.Ditetapkannya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai perkernbangan dalam=- ;2turan masalah kelautan erat kaitannya dengan eksplorasi dan eksploitasi, serta-= ; 2 vasan sumber daya alam hayati maupun nonhayati, termasuk sektor perikanan.==~ uran Pokok yang Mengatur Perikanan IndonesiaUndang-Undanga. Undang-Undang (UU) NO. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia/ZEEI (Lembaran Negara 1983 No. 44) .b. UUNo. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara 1985 No. 46) yangkemudian diganti dengan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.c. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, danKehutanan.d. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.e. UU NO.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sepanjang yang berkaitandengan Joint Venture Bidang Perikanan . Peraturan Pemerintah a. Peraturan Pemerintah (PP) No.15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber DayaAlam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara 1984 No. 23).b . PP No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara 1990 No. 19)yang diganti dengan PP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.c. PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.3rownlie, Principles of Public International Law (Oxford UIliversity Press: England, 1979) dalamlbid, him .• Wm. 36.35

.... d. PP No. 30 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan PengembanganPerikanan.Peraturan Menteri3eberapa Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian , di antaranya :1. SK Menteri Pertanian NO. 475/Kpts/IK.120/711985 tentang Perijinan Bagi OrangAsing untuk Menangkap Ikan di ZEEI tanggal 1 Juli 1985.2. SK Menteri Pertanian No. 476/Kpts/IK.120/7/1985 tentang Penetapan TempatMelapor Bagi Kapal Perikanan Asing yang Mendapat Ijin Penangkapan Ikan diZEEI tanggal 1 Juli 1985.3. SK Menteri Pertanian No. 477/Kpts/IK.120/7/1985 tentang Pungutan Perikananyang Dikenakan kepada Orang atau Badan Hukum Asing yang MelakukanPenangkapan Ikan di ZEEI tanggal1 Juli 1985.4 . SK Menteri Pertanian No. 277/Kpts/1K .120/5/1987 tentang Perijinan Usaha diBidang Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia dan ZEEI tanggal 6 Mei 1987.5. SK Menteri Pertanian No. 417/Kpts/1K.250/6/1988 tentang Perijinan Usaha diBidang Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia dan ZEEI tanggal 6 Mei 1987.6. SK Menteri Pertanian No. 477/Kpts /1K.120/7/1988 tentang Perubahan BesarnyaPungutan Penangkapan Ikan Bagi Orang atau Badan Hukum Asing yangMelakukan Penangkapan Ikan di ZEEI tanggal 16 Juli 1988.7. SK Menteri Pertanian No. 900/Kpts/1K.250/12/1988 tentang KewajibanMengekspor atau Menjual di Dalam Negeri Ikan Hasil Tangkapan KapalPerikanan Asing tanggal 16 Desember 1988.8. SK Menteri Pertanian No . 816/Kpts/1K.120/11/1990 tentang Penggunaan KapalPerikanan Berbendera Asing dengan Cara Sewa untuk Menangkap Ikan di ZEEItanggal1 November 1990.-=~ : s r apa yang muncul setelah terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah:Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO.13/MEN/2005 tentang ForumKoordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No . PER.14/M EN/2005 tentang KomisiNasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2005 tentangPenangkapan Ikan Danl Atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia Yang Bukan Untuk Tujuan Komersial.36

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER11/MEN/2006 tentangPerubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER13/MEN/2005tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER161 MEN/2006 tentangPelabuhan Perikanan.6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.181 MEN/2006 tentang SkalaUsaha Pengolahan Hasil Perikanan.A7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.01/MEN/2007 tentangPengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.02/MEN/2007 tentangMonitoring Reside Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologis, dan Kontaminan PadaPembudidayaan Ikan.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.03/MEN/2007 tentang SuratLaik Operasi Kapal Perikanan.10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.05/MEN/2007 tentangPenyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER06/MEN/2007 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan.12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.10/MEN/2007 tentangPemberian Uang Insentif kepada Aparat Penegak Hukum dan Pihak-Pihak yangBerjasa Oalam Penyelesaian Tindak Pidana Perikanan.~ 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER12/MEN/2007 tentang PerijinanUsaha Pembudidayaan Ikan.14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER14/MEN/2007 tentang KeadaanKritis Yang Membahayakan atau Oapat Membahayakan Sediaan Ikan, Spesies Ikanatau Lahan Pembudidayaan.15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.05/MEN/2008 tentang UsahaPerikanan Tangkap.-: 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.06/MEN/2008 tentangPenggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan TimurBagian Utara.37

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2008 tentangPenggunaan Alat Penangkap Ikan Jaring Insang (Gill Net) di Zona EkonomiEksklusif Indonesia.: 'nsip-Prinsip Pengaturan Perikanan Indonesia':' ::: 1 peraturan-peraturan pokok tersebut di atas, selanjutnya prinsip-prinsip yang dianut oleh_,:,-tJndang-undangan tentang perikanan Indonesia dalam pengaturan perikanan adalah:55.Aa. Zona Eksklusif Indonesia adalah wilayah perikanan Indonesia. Pasal2 UU NO.9 Tahun1985 menyatakan bahwa wilayah perikanan Indonesia meliputi:1. Perairan Indonesia2. Sungai, danau, waduk, rawa , dan genangan air lainnya di dalam wilayah RepublikIndonesia3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia:) ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimanaditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yangmeliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 millaut diukur dari garis pangkallaut wilayah Indonesia (Pasal 2 UU NO.5 Tahun 1983).Di ZEEI, Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulatnya atas pengelolaandan konservasi sumber daya alam hayati (Pasal 4 UU NO. 5 Tahun 1983).ZEEI adalah penting untuk mendukung perwujudan Wawasan Nusantara dalam rangkameningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dengan memanfaatkan segenap sumberdaya alam baik hayati maupun nonhayati yang terdapat di ZEEI._ZEEI merupakan potensi yang memberikan kemungkinan sangat besar untuk dapatdimanfaatkan secara langsung dan sekaligus berfungsi sebagai pendukung sumberdaya perikanan di seluruh perairan Indonesia (Konsiderans PP No. 15 Tahun 1984).Pemanfaatan yang sebesar-besamya daripada sumber alam hayati di ZEEI harusdiarahkan untuk mengembangkan usaha perikanan Indonesia (Konsiderans PP No. 15Tahun 1984).Hak berdaulat tentang pengelolaan dan konservasi sumber daya atam hayatidilaksanakan menurut persetujuan-persetujuan antara Indonesia dengan negara-negaratetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku (Pasal 4 ayat (2)UU NO.5 Tahun 1983)._ ~_ Chairul Anwar,op. cit, him. 168-170.38

.... ~ . Usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia (RI) hanya boleh dilakukanoleh warga negara RI atau badan hukum Indonesia. Pengecualian terhadap hal inihanya dapat diberikan di bidang penangkapan ikan sepanjang hal tersebut menyangkutkewajiban RI berdasarkan ketentuan persetujuan intemasional atau hukum internasionalyang berlaku (Pasal 9 UU No . 9 Tahun 1985).Dalam rangka meningkatkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya alamhayati di ZEEI, orang atau badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usahaIperikanan Indonesia dapat mengadakan kerjasama dengan orang atau badan hukumaSing dalam bentuk usaha patungan atau bentuk kerjasama lainnya menurut peraturanperundangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (3) PP No. 15 Tahun 1984).Orang atau badan hukum asing dapat diberi kesempatan melakukan penangkapan ikandi ZEEI sepanjang orang atau badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usahaperikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan JTB (Pasal 3 PP No. 15Tahun 1984).Pemberian Ijin kepada orang atau badan hukum asing untuk menangkap ikan di ZEEIdapat diberikan setelah diadakan persetujuan antara Pemerintah RI dengan pemerintahnegara asing bersangkutan. Ijin hanya diberikan apabila kebangsaan kapal perikananatau yang dipergunakan sama dengan kebangsaan orang atau badan hukum asingyang bersangkutan .Ijin penangkapan ikan bagi orang atau badan hukum asing di ZEEI diberikan dalambentuk Surat Ijin Penangkapan Ikan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian ataupejabat yang ditunjuk olehnya (Pasal11 PP No. 15 Tahun 1984).Orang atau badan hukum asing yang telah mendapat ijin menangkap ikan di ZEEImenu rut ketentuan Peraturan Pemerintah ini wajib menunjuk perusahaan yangberbadan hukum Indonesia yang disetujui oleh Menteri Pertanian atau pejabat yangditunjuk olehnya untuk mewakili kepentingan-kepentingannya (Pasal 15 PP l\lo. 15Tahun 1984).- Penegakan Hukum:Pasal 16 UU NO.5 Tahun 1983:a. Melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa ijin dipidana dengan pidana dendasetinggi-tingginya Rp. 225.000,-.b. Melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidupatau tercemarnya lingkungan hidup dalam ZEEI diancam dengan pidana sesuai39

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkunganhidup.,ayah Pengelolaan Perikanan Indonesia_£ ~.,.,pasal 5 UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan disebutkan bahwa wilayah: ;elolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan=~ lleliputi perairan Indonesia, ZEEI , dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air.- 1a yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah RI.Untuk kepentingan pengelolaan sumber daya ikan di wilayah perikanan Indonesia,-= can Indonesia dibagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Penkanan (WPP), yaitu: WPP 571=-= ::: Malaka dan Laut Andaman), WPP 572 (Samudera Hindia Barat Sumatera dan Selat- :-3 ), WPP 573 (Samudera Hindia Selatan Jawa dan Nusa Tenggara), WPP 711 (Selatan..= -3ta, Laut Natuna, dan Laut China Selatan) , WPP 712 (Laut Jawa), WPP 713 (Selat::~sar ,Laut Flores, Teluk Bone, dan Laut Bali), WPP 714 (Laut Banda), WPP 715 (Laut Aru,_ ': rafuru, dan Laut Timor), WPP 716 (Laut Maluku, Teluk Tomini , dan Laut Seram), WPP- _au t Sulawesi dan Laut Halmahera), dan WPP 718 (Samudera Pasifik).Peta 5 Wilayah Pengelolaan Perikanan \-. ,.,.'\- ",- ::leraturan Menteri No. PER.01/MEN/2009 mengenai Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia,- - _:: ' 2009 dalam Indonesian Fisheries Book 2009 (Ministry of Marine Affairs and Fisheries and Japan=: al Cooperation Agency: Jakarta, 2009), him. 13.40

::- :: sal 2 UU Perikanan ini juga menegaskan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan_::--jasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan,- -~ ensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.. ~ .ansi Pemerintah Terkait Pelaksanaan Pengamanan di Laut- c:: ,, 11 implementasinya, terdapat berbagai lembaga atau instansi yang turut terlibat dalam..o.-~g akan hukum dan keamanan laut, meskipun tidak terkait langsung dengan laut.~:- 7-::asarkan satuan tugas (satgas) patroli laut yang dimiliki setiap instansi, maka ada dua- '=~ori instansi yang menangani laut, yaitu instansi yang memiliki dan tidak memiliki satgas:;, _sout.Tabel 2Instansi Pemerintah Yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pengamanan di Laut~ l si Terkait dengan Satgas Patroli Laut- ~ =-(atan Laut- ~ -at Polisi Perairan - Kepolisian Republik.. :::: a~=- SAR Nasional dan Ditjen Perhubungan Laut ­-:--:2rian Perhubungan::- =-cngawasan dan Pengendalian Sumber Oaya- . -::: - dan Perikanan - Kementerian Kelautan dan- T "l~ : sa dan Cukai Kementerian Keuangan =. - /oordinasi Keamanan Laut Instansi Terkait tanpa Satgas Patroli LautKementerian Lingkungan HidupKementerian PertanianDitjen Pengendalian dan Konservasi Sumber DayaHutan - Kementerian KehutananKementerian KesehatanDitjen Imigrasi . Kementerian KeuanganKementerian PerdaganganKementerian Hukum dan HAM (Imigrasi)KejaksaanPengadilanPemerintah Daerah.- :=. olah dari Koesworo Setiawan, dkk, Buku Putih Keamanan Laut (BAKORKAMLA: Jakarta,200?), hlm.33.~ =gai upaya telah dilakukan pemerintah terkait masalah pengamanan laut di Indonesia serta- :'2 c daya hayati dan nonhayati yang terkandung di dalamnya. Namun, upaya dan inisiatift masih belum memadai dalam menjawab tantangan keamanan laut yang ada.bangan lingkungan strategis tersebut akhirnya mengharuskan penataan kembali 8adanasi Keamanan Laut (8akorkamla) untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai- ~ I pemerintah di bidang keamanan laut serta pembentukan Kementerian Kelautan dan- . = an pada 1999.41

Bakorkamla 56: :: :.an Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) pada awalnya telah dibentuk tahun 1972- ~ 31ui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan~ -= -senjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung,or KEP/B/45/X11/1972; SKl901/M/1972 ; KEP/779/MKl111/12/1972; J.S.8/72/1; KEP­- ~A/ 12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando:: S 3" sana Operasi Bersama Keamanan di Laut. Tahun 2003 melalui Keputusan Menteri- : - inator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 maka,,: s tuklah kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di-:. : Melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, maka pada tanggal 29: '='''cmber 2005, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan--jinasi Keamanan Laut ( BAKORKAMLA ).Susunan keanggotaan BAKORKAMLA terdiri dari :~ - s:ua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan- - - ggota:1. Menteri Luar Negeri2. Menteri Dalam Negeri3. Menteri Pertahanan4. Menteri Hukum dan HAM5. Menteri Keuangan6 . Menteri Perhubungan7 . Menteri Kelautan dan Perikanan8. Jaksa Agung Republik Indonesia9. Panglima Tentara Republik Indonesia10. Kepala Kepolisian Negara RI11 . Kepala Badan Inteljen l\Jegara12. Kepala Staf TN I Angkatan Laut- = retaris : Kepala Pelaksana Harian BAKORKAMLA. Merangkap Anggota._ =s aksanaan Harian Bakorkamla terdiri atas :1. Tim Koordinasi Keamanan Laut (Ex Office Eselon 1 mewakili anggotaBAKORKAMLA)2. Sekretaris Pelaksanaan Harian3. Pusat Penyiapan Kebijakan Keamanan Laut4. Pusat Koordinasi Operasi Keamanan Laut5. Pusat Informasi, Hukum dan Kerja Sama Keamanan Laut6. Satuan Tugas Koodinasi Keamanan Laut (ad hoc)- _::sarkan PP No. 81 Tahun 2005 ini, maka Bakorkamla merupakan lembaga nonstruktural~ ::lerkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bakorkamla- \\\vw. bakorkamla.go.iclfstrukturorg.php42

- .. - -3'mpunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan_:-erasi keamanan laut secara terpadu.- Kementerian Kelautan dan Perikanan 57~ enterian Kelautan dan Perikanan baru terbentuk pada masa pemerintahan Presiden--: Jurrahman Wahid (Gusdur) dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26: . :ober 1999. Dalam Kabinet Periode 1999-2004, Gusdur mengangkat Ir. Sarwono_::Jmaatmaja sebagai Menteri Eksploras1 Laut. Pengangkatan tersebut kemudian diikuti-7-;Jan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya=31ui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang==Jdukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.Ternyata,::;- ]gunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan~--::: agai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi::; - :eri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun:~ :- tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur=_menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden_- or 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidangan MPR tahun 2000, dimana terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen: ~ tan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23_= ber 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan- = =-i dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi- =nterian Negara, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan_.lengalami perubahan.Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,- ;::l. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,:: Jaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, makaorganisasi KKP menjadi :a. Menteri Kelautan dan Perikananb. Sekretaris Jenderalc. Inspektorat Jenderald. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkape. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya-\,\w.dkp. go. idJdata/directoryl 1 I43

f. Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan danPerikanang. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikananh. Direktorat Jenderal Kelauta n, Pesis ir dan Pulau-Pulau KecilI. Badan Riset Kelautan dan PerikananJ. Badan Pengembangan Sumberdaya Manus ia Kelautan dan Perikanank. Staf Ahli .asalah Bersama ASEAN di Bidang Perik.anan=1 antara kesepuluh negara ASEAN , dua negara kepulauan yaitu Indonesia dan Filipina,- empunyai wilayah laut terbesar di kawasan ini. Negara ASEAN lainnya, seperti Singapura,- ailand , Malaysia, dan Brunei Darussalam, Kamboja , Vietnam , Laos , dan Myanmar,- ernperoleh tambahan terbatas dari kawasan laut di bawah rejim ZEE.Aktifitas dan keinginan negara-negara ASEAN dalam akses terhadap lautan di~ s k itarnya yang menonjol, salah satunya adalah di bidang perikanan, di samping bidang: .... mber daya alam nonhayati. Indonesia dan Filipina digolongkan sebagai negara produsen ikan: snting di ASEAN , sedangkan Singapura dan Bru nei ti dak dipandang sebagai negara penghasil. -3n karena jumlah tangkapan ikan mereka yang sangat kecil. Masalah umum bersama dari: srikanan di ASEAN adalah bagaimana mengatasi pengurasan potensial dari sumber_sri kanan. Pengurasan perikanan pantai, pengurangan produktifitas dari populasi ikan,: ~;n angkapan ikan yang berlebihan atas spesies komersial pada kawasan laut yurisdiksi- 3sional , mengharuskan diadakannya assesment terhadap stok perikanan, termasuk mencari-:J sat kelompok-kelompok ikan yang baru di luar penangkapan di tempat-tempat yang telah- akukan secara tradisional.Pemeliharaan stok perikanan bersama merupakan kepentingan bersama negara-negara- SEAN. Penangkapan ikan di Laut China Selatan dilakukan baik oleh negara-negara di Asia=-::ratan dan negara-negara pantai ASEAN, kecuali Myanmar dan Laos. Kawasan laut- gkapan ikan bersama lainnya ialah Selat Ma laka oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura;_3ut Andaman oleh Malaysia, Thailand, dan Myanmar; Teluk Thailand oleh Thailand , Kamboja,:3n Vietnam. Perikanan menjadi sangat dominan dalam prioritas negara-negara perikanan_-:ama di wilayah ini.Salah satu hal yang merupakan kepentingan bersama negara-negara ASEAN adalah- asalah penangkapan ikan secara tidak sah (illegal fishing) yang menjadi keluhan umum yang:: ap dilontarkan . Hal ini terjadi akibat rendahnya tingkat surveillance di mana jawaban yang: Jerikan terhadap hal ini biasanya melalui penahanan , note verbale diplomatic, dan44

umkan di media. Dalam kaitan ini, hak lintas transit dari kapal perikanan asing dari negara­--; :::ra penangkap ikan jarak jauh (NPIJ) juga dapat dimanfaatkan untuk penangkapan ikan-= " a tidak sah pada ZEE salah satu atau beberapa negara ASEAN. Panjangnya garis pantai- : l a dan terbatasnya kemampuan surveillance dan pengawasan penjaga pantai,= irakan bahwa penangkapan ikan secara tidak sah oleh kapal perikanan asing jumlahnya- ebih besar.Clark dan Slatyer, masing-masing Oeputy Director dan Legal Officer dari FFA-=-- _,atakan bahwa dalam kaitan dengan keadaan negara pulau di Pasifik, illegal fishing padanya terjadi dalam hal kapal perikanan asing bersangkutan tidak memperoleh lisensi untuk7 - ~ gkap ikan atau jika negosiasi tentang perpanjangan atau pembaruan perjanjian akses_ an menjadi gagal. Dalam keadaan lain , hal yang sama mungkin terjadi jika pemilik kapal_ bukan warga negara dari suatu organisasi yang dengan negara atau organisasi tersebut::. _ oerjanjian perikanan telah disetujui.Salah satu bidang dari kerjasama di lingkungan ASEAN yang dapat dilakukan ialahJnisasi perundang-undangan perikanan tentang penanganan illegal fishing oleh kapal­~ perikanan dari regional atau di luar regional ASEAN. Bidang lain dapat pula meliputi~ - : ardisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan teknis penangkapan ikan, seperti- -= .Jran tentang besarnya mata jala penangkap ikan (mesh size regulation). Cara lain dalam_ _ ukan harmonisasi ini adalah melalui perjanjian bilateral.Perselisihan perbatasan, hak perikanan tradisional , dan masalah akses sumberan menunjuk kepada penyelesaian melalui perjanjian bilateral. Perjanjian-perjanjian= ; I empunyai implikasi perikanan adalah:Perjanjian antara Indonesia dan Malaysia tentang batas landas kontinen di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan (1969). Perjanjian antara Thailand , Malaysia, dan Indonesia tentang batas landas kontinen di bagian utara Selat Malaka (1971). Perjanjian antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk melindungi lingkungan kelautan dari Selat Malaka dan terhadap polusi minyak (1975). -= 1975, negara-negara ASEAN menandatangani Perjanjian untuk Bantuan Pencarian= : ~ ~ ' apal Kena Musibah dan Pencarian Korban-Korban Kecelakaan Kapal. Perjanjiana:eral ini dapat merupakan model bagi kerjasama ASEAN untuk upaya-upaya surveillance.Perjanjian tentang Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam telah ditandatangani-; ,;~ -negara ASEAN pada 9 Juli 1985. Selanjutnya, dalam Joint Press Statement atas Sidang45

.,

: tim ini sangat penting bagi ASEA~J karena sebagian besar negara-negara anggotanya-:miliki perbatasan maritim, dan hampir 80% dari wilayah ini terdiri dari laut. Sumber daya-= 3utan yang penting untuk ketahanan pangan dan jalur laut, juga sangat penting untuk- -= ;lingkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan . Sementara,- : k menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan maritim yang ada tentunya=2rlukan suatu kerjasama . Oleh karena itu, ada kebutuhan yang besar untuk- ~ gembangkan kerjasama maritim ASEAN ini lebih lanjut dan mengelolanya secarac:.-:: adu. 58- :~ AN Maritime Forum: ~I ple k sitas isu-isu maritim di Asia Tenggara sudah sejak lama menjadi perhatian utama bagi- - =-~ N . Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II) yang ditandatangani di Bali , 7 Oktober~~ 3 menegaskan bahwa isu maritim dan semua yang terkait dengannya adalah isu yang";; -~:at lintas batas, karenanya harus dibahas dalam forum regional melalui suatu pendekatan.:.. - ;. menyeluruh dan integral. Lebih jauh disebutkan bahwa kerjasama maritim antar dan di-~;;: -a negara anggota ASEAN akan memberikan kontribusi bagi pembentukan Komunitas;- :: I anan ASEAN (ASEAN Security Community/ ASC) .Dalam Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN (ASC PoA) dan Vientiane Action- _;ra m (VAP), yang merupakan tindak lanjut dari Bali Concord II berupa kegiatan konkret- = a menengah periode 2004-2010, pada bag ian 1.2.7 elemen ASC dari VAP terdapat pasal::--genai promosi kerjasama keamanan maritim ASEAN. Selanjutnya, bag ian 1.2.7.1 dari- _,; 'am dan Langkah-Iangkah Kawasan menetapkan bahwa ASEAN akan menjajaki- - entukan ASEAN Maritime Forum (AMF).ASEAN Summit ke-14 di Cha-am Hua Hin, Viet Nam, 1 Maret 2009, kemudian-:;- ] adopsi cetak biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN di mana paragraf A ayat 2.5 cetak_ :srsebut mengacu pada pembentukan AMF. Piagam ASEAN yang mulai berlaku pada 15=':' :; T1ber 2008 juga antara lain menggarisbawahi kebutuhan untuk memastikan sentralitas_=..:. , khususnya dalam mengembangkan pemahaman dan pendekatan yang sama secara- : -ehensif terhadap isu-isu kelautan.- ;t o~j0'.!~Y.'!~L1~Q]Ql .ciglPJ orna ~ i. oralg!:LC(tED.t-J~_~!:LQ§I:.?_~.l~LtED.l en..::.?_~§A[lL~~~:kQ[1s~:jJ.sJI!9_~D.llik§_Il::?_~~s L1..:.Q]A@Q] Q.:;;....;.:..._-_. ....:)j, ' diunduh pada 8 November 2010.47

AMF merupakan forum dialog instansi-instansi yang terkait dengan isu-isu maritim-- 3m kerangka ASEAN dan ASEAN Regional Forum (ARF). AMF ini memiliki tujuan spesifik-=:3gai berikut 593) Kerjasama maritim melalui dialog dan konsultasi konstruktif mengenai isu-isu maritimyang menjadi kepentingan dan perhatian bersama, sejalan dengan ketentuan KonvensiPSS tahun 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan perjanjian serta konvensiinternasional yang relevan .J) Mempromosikan dan mengembangkan pemahaman dan pandangan umum antaranegara-negara aggota ASEAN mengenai isu-isu maritim regional dan global.: ) Berkontribusi pada upaya-upaya menuju Confidence Building Measures (CBM) danPreventive Diplomacy (PO) .j ) Meningkatkan kemampuan negara anggota untuk mengelola masalah maritim melaluikonsultasi tanpa mengganggu hak-hak, kedaulatan dan integritas teritorial.:?J Me/akukan penelitian kebijakan yang berorientasi pada masa/ah-masa/ah maritimregional yang spesifik serta mempromosikan pembangunan kapasitas , meningkatkanpelatihan dan kerjasama teknis keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkunganmaritim..-Berkontribusi pada pembentukan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN sebagaimanadimaksud dalam Bali Concord II .; -=- da AMF adalah mencakup:60_ Pertukaran pandangan dan informasi tentang isu-isu lintas sektoral yang menjadiperhatian bersama seperti degradasi lingkungan, keselamatan navigasi, dan keamananmaritim.Mengembangkan perangkat dan prinsip-prinsip nilai sosial-politik dan mempromosikanpenyelesaian sengketa melalui cara damai.: 1 Memfasilitasi dialog mengenai isu-isu maritim yang berkaitan dengan kejahatantransnasional, seperti perdagangan manusia, penyelundupan, illegal fishing, illegallogging, perampokan bersenjata dan pembajakan._) Menjajaki kemungkinan pengembangan model hukum yang berkaitan dengan masalahmasalahmaritim dan mengidentifikasi isu-isu regional untuk tunduk pada referensiUNCLOS 1982 pada masa mendatang.48

e) Pembangunan Kapasitas seperti pendidikan dan program pelatihan melalui kerjasamadengan Mitra Dialog ASEAN dan organisasi teknis maritim yang relevan , sepertiOrganisasi Maritim Internasional (International Maritime Organizationl lMO) yangmemiliki sumber daya teknis dan keahlian untuk melakukan program peningkatankapasitas.:,.I Mempromosikan kerjasama antar lembaga penegak hukum maritim .g) Mempromosikan kerjasama pengawasan dan pengendalian maritim .I) Pertukaran pandangan mengenai langkah-Iangkah teknis dan operasional.i) Mempromosikan pemahaman umum tentang isu-isu internasional yang muncul terkaitdengan kerjasama maritim, seperti keanekaragaman hayati dan bio-prospecting sumberdaya hayati ..I Mengidentifikasi platform pelatihan/pendidikan maritim antara AMSs.:':lesia mengadakan pertemuan pertama AMF tanggal 28-29 Juli 2010 di Surabaya. Forum..:: _"a secara resmi oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI , Bapak Triyono Wibowo. Diskusi yang=-3ngsung dalam forum dipimpin dan dimoderatori oleh antara lain: Direktur Jenderal Kerja-: a ASEAN, Duta Besarl Wakll Tetap RI untuk ASEAN dan Direktur Politik-Keamanan,:. := '\torat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI 6 1=- utup7_: memang menyimpan potensi sumber daya alam , baik hayati maupun nonhayati, yang- ,:!at besar. Nilai strategis laut inilah yang tentu mendorong diupayakannya pengaturan laut,~ 31ui serangkaian konferensi hukum laut intemasional, karena hal ini pasti akan berpengaruh_~ 3 dap hak penguasaan masing-masing negara terhadap sumber daya alam yang terkandung:lut, terutama kepentingan perikanan. Indonesia pun melakukan demikian, mulai dari-'=--arasi Djuanda 1957, UU No. 41 Prp. Tahun 1960 hingga Pengumuman Pemerintah tentangJas Kontinen tahun 1969, merupakan usaha sepihak Indonesia menentukan laut-= / ahnya, sebagaimana juga dilakukan negara-negara lain.Pada UNCLOS I dan UNCLOS II , klaim atas laut teritorial yang lebih luas pada dasarnya- -, 3itan dengan kepentingan perikanan 62 Kegagalan UNCLOS I tahun 1958 dan ke-2 tahun- Chairul Anwar, op. cit, him. 31.49

-' menetapkan batas lebar laut teritorial sangat erat kaitannya dengan permasalahan- _ ~n tingan perikanan negara-negara.Selain menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar, laut juga menyimpan_ si ancaman yang besar pula, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Hingga saat ini , laut- tak lepas dari ancaman, terutama terhadap sumber daya alam yang terkandung di__ nya. II/ega/ fishing dan perusakan ekosistem biota laut, terutama terumbu karang,"::.-_Dakan tantangan keamanan yang masih harus dihadapi laut terkait sumber daya alam~ .erkandung di dalamnya. Hal ini dapat ditemukan di Selat Makassar yang merupakan jalurI. Dua bab selanjutnya akan membahas kasus illega/ fishing dan perusakan biota laut di~ . ah pesisir Selat Makassar.50

., 5.2. Tantangan Keamanan Nontradisional di Kabupaten Pangkepabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) terletak di pesisir pantai barat Sulawesi:3Blatan. Kabupaten Pangkep ini memiliki 117 pulau kecil yang lokasinya tersebar hinggaz -jauh mencapai perbatasan propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur.:'ekitar 94 buah pulaunya telah dihuni. Luas daratan wilayah Pangkep 1112 km per segi= :? lautan mencapai 71 .000 km per segi. 1 Hampir semua wilayah kabupaten Pangkep- =ru pakan wilayah tangkapan ikan laut dengan ikan tangkapan seperti barukang,6:: bang, layang, cakalang , tuna, kerapu, teripang, lobster hingga rumput laut yang telah: =1spor ke manca negara 2 Namun dalam praktiknya , banyak nelayan yang menjual-::: sil lautnya di tengah laut dan banyak nelayan dari luar Pangkep yang beroperasi:-='l gan menggunakan bom ikan di perairan Pangkep. Padahal, untuk pulau seluas dan: ~ _a nyak ini Pemerintah Kabupaten Pangkep cukup kesulitan melakukan pengawasan.Maraknya IIU (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing oleh masyarakat baik-= luar maupun dalam negeri karena berbagai isu yaitu, 1) Isu Lingkungan • Terjadinya_= gikisan atau abrasi air laut • Masih adanya kegiatan ilegal fish ing· Adanya kegiatan=- ambangan Batu karang dan pasir; 2) Isu Ekonomi • Rendahnya tingkat pendapatan2syarakat. • Belum adanya kegiatan mata pencaharian alternatif yang efektif bagi3syarakat Isu Kesehatan • Kualitas kesehatan masyarakat masih rendah, • Masih_-angnya sarana MCK; 3) Isu Pemanfaatan Sumber Daya Alam Laut • Terjadinya_. : oloitasi sumberdaya perikanan utamanya pada komoditas-komoditas yang memiliki;: Jual tinggi. • Sebagian pendatang dari luar berupaya memperoleh hasil tangkapan-="\simal dengan menggunakan alat tangkap yang tidak lestari 3Data yang diperoleh dari COREMAP di kota Maros, Kabupaten Pangkajene,: _::wesi Selatan betapa wilayah di Kepulauan Pangkajene dihiasi dengan pulau-pulau=- I bersebaran di Selat Makassar sebelah Selatan. Artinya secara ekonomis,=yah/kepulauan Pangkajene ini memiliki makna strategis yang amat tinggi yaitu-= ""'2 a di bibir Selat Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ilegal [baik Illegal fishing- ~ ~:: n illegal logging] yang begitu marak terjadi di wilayah "kaki" Sulawesi Selatan_ .slas bisa mengurangi makna strategis dari Selat Makassar ini jika ditinjau dari segi"' nannya. Adanya gangguan ataupun ancaman ke~mananyang kebanyakan-:;"" fat domestik, di sam ping juga menyimpan potensi ancaman yang datangnya dari?rojil Daerah Kabupaten Pangkep , 2009, Wrn. 493-494.: .2!1Pj!~·fJjJ?[Lu.l~ImG(/j

luar domestik. Indonesia berdasarkan UI\JCLOS~ 1982 sudah menyediakan 3 Alur LautKepulauan Indonesia utama yaitu ALKI I; ALKI II; ALKI III sebagai alur laut internasionalyang bisa dilewati oleh kapal-kapal asing. Kenyataan di lapangan seringkali kapal-kapaldari negara-negara besar melanggar dan menyimpang dari jalur ALKI yang sudahdisepakati Indonesia bagi pelayaran intenasional. Oi sinilah letak patensi gangguankeamanan bagi Selat Makassar bisa menurunkan berbagai persoalan mulai daripencemaran lingkungan laut hingga pelanggaran kedaulatan NKRI.Profil Pangkepisi pembangunan Kab. Pangkep 2005-2010 adalah "Pangkep Yang Unggul IjajU./andiri Dan Lebih Religius Pada Tahun 2010", untuk mewuJudkan visi tersebuteberapa misi yang diemban, adalah: mengembangkan potensi sumber daya ma s c .'Iengelola potensi sumber daya alam, membangun struktur perekonomian yang: idukung infrastruktur, good governance dan pelayanan publik prima, mengembangkan-

Profil Kabupaten Pangkep yang terdiri dari banyak pulau tersebut, memiliki 31) esa Sebaran di 4 Kecamatan [Liungtakaya, Liungkangmas, Tapakbiring , Maros]. Dari-1 4 pulau itu sebanyak 80 pulau berbatasan dengan NTB, NTT, Bali , Madura dan

.... k.abupaten terbanyak berturut-turut adalah Kota Mak,.assar, Kabupaten Bone, Kabupaten/~owadan Bulukumba, lihat Tabel 3.1. Sedangkan kota dan atau kabupaten terpadat::>enduduknya secara berturut-turut adalah Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo,.:'abupaten Takalar dan Kabupaten Bantaeng,5 lihat Tabel 3.2. Pembangunan di wilayah~rovinsiSulsel sudah pada taraf dewasa, sehingga diduga dalam kurun waktu 20 tahunendatang arah alokasi pengembangan kependudukan masih melanjutkan fenomena5ebelumnya. Prediksi jumlah penduduk ini dapat digunakan untuk perhitungan jumlah. sbutuhan fasilitas sosial seperti perumahan, fasilitas pendidikan, fasilitas sekolah,'2silitas ibadah, fasilitas belanja dan sebagainya. Secara kuantitatif jumlah kebutuhan~sili tas-fasilitastersebut akan diperhitungkan dan dialokasikan pad a tataran rencana'2:a ruang wilayah kota dan atau kabupaten.Tabel3 Proyeksi jumlah penduduk kabupaten dan kota Provinsi Sulsel 2008 2013 2018 2023 2028~::- ! ayar 114.212 122.048 130.422 139.370 148.933: Jukumba 388.285 411.499 436.100 462.172 489.803-: 3 taeng 172.855 182.606 192.907 203.790 215.286.:neponto 336.529 348.523 360.944 373.808 387.1313kalar 254.160 272.405 291.158 311.203 332.627":. Jwa 598.059 658.986 726.121 800.096 881.606= jai 226.319 242.535 259.911 278.533 298.490, 'aros 305.084 328.199 352.853 379.473 408.101:'angkep 285.825 301.460 317.949 335.340 353.683: arru 161.405 168.903 176.749 184.960 193.552: )ne 712.118 758.633 808.187 860.977 917.216:.J'ppeng 233.567 244.608 256.170 268.278 280.959,ajo 366.943 373.659 380.498 387.463 394.555:: j rap 250.296 258.746 267.483 276.514 285.850- rang 345.411 371.340 399.215 429.183 461.400':lrekang 188.022 203.477 220.203 238.303 257.891_ vu 327.023 358.292 392.550 430.083 471.206::::ilawesi dalam angka, 200754

~~ ~---.... "I:!! i :-:: c 214.333 231.416 249.860 269.775~ _ ~ ~ 3 231.415 264,328 30 1,921 344.861..::.:: :'- :;:::-::Y'"' ~WI ~ '291.277393.908297,965 326.405 357.560 391.688 429.074213.837234,248 256.606 281.099307.929;, ' --:'~:;: :'i 1.225.550 1.309.625 1.399.468 1.495.474 1.598.066'. -.e-a :o~X;C117.844131.327 141 .198124.664 131 .880 139.513147.588151 .811 163.222 175.490'.~7.698,384 8.237.803 8.818.526 9.445.178 10.121 .621-'aS11 proyeksi berdasarkan BPS Sulsel, 2007.Tabel4Proyeksi kepadatan penduduk kabupaten dan kota Provinsi Sulsel2008 2013 2018 2023 2028~~:;;- 142,14 151 ,90 162,32 173,45 185,36.;--'+ ._ -;:;--=-­- - -" 336,22 356,32 377,62 400,19 424,12:..r:=~-; 436,69 461,32 487,35 514,84 543,89- ~,- .:: ,;-, : ) 456,22 472,48 489,32 506,76 524,82-32-::', 448,64 480,85 513,95 549,33 587,15..~ . ,~ -317,56 349,91 385,55 424,83 468,11~ 276,01 295,79 316,98 339,69 364,03L-r~ 188,44 202,72 217,95 234,39 252,07:'.:= ­; ~ = 256,97 271,03 285,85 301,49 317,98:a::'137,40 143,78 150,46 157,45 164,77~= 156,20 166,40 177,27 188,85 201,19"!:~~= rrQ 171,81 179,93 188,44 197,34 206,67.~ , 146,41 149,09 151,82 154,60 157,43~';' :' 132,91 137,39 142,03 146,83 151,79: - -=:;-g 175,98 189,19 203,39 218,66 235,08=:--::. ::~g 106,47 115,22 124,69 134,94 146,03"':;;.1_ 109,00 119,42 130,84 143,35 157,06r- ::- :: or aja 107,69 116,28 125,54 135,55 146,35': ::~ =-_ 3 Utara 190,38 217,46 248,38 283,71 324,06...:: ~ lJ tara 39,72 43,51 47,66 52,21 57,19- - '-­55

- -- - - - - - - - -'p,','J Timur 30,79 33,73 36,95 I 40,4844,34~ .;:.assar 6.972 ,46 7,450,79 7 961 ,93 I 8.508,13 9.091,80- '~-3 p are 1,186,39 1.255,05 1,327,70 1.404,54 1,485,84IJ-::':DO 530,57 570,45 613,33 659,43 708,99l.;...._ 3'"sl 169,15 180,69 220,65!193,06 206,36 J- : sr: hasil proyeksi berdasarkan BPS Sulsel, 2007=:::::3 tahun 2007 jumlah Penduduk Kabupaten Pangkep adalah 302.874 jiwa, di mana:=c' :ar 58.864 jiwa atau 19,44% berada di wilayah kepulauan. Oi antara ketiga':.::amatan yang berada di kepulauan, Kecamatan Liukang Tupabbiring merupakan-: :cmatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 50,42%. Jumlah penduduk-- ~ mendiami kecamatan ini pada tahun 2007 tercatat mencapai 29.680 jiwa yang.-::,-,:: ,ri atas etnis yang Bugis dan Makassar. Sedangkan Liukang Kalmas sebesar 12.4713 dan Liukang Tangaya 16.713 jiwa.=-~g gelutiPenduduk Kabupaten Pangkep yang menetap di pulau-pulau kecil umumnyausaha pemanfaatan sumberdaya laut, baik sebagai nelayan penangkap- 2;.- Jun pembudidaya. Lokasi penangkapan mereka berupa areal yang disebut taka.:.,' - I terumbu karang yang hidup di perairan yang relatif dangkal (reef patch). Nelayan=~ daerah lain seperti Makassar, Sulawesi Barat, Bali, NTB, NTT, Madura, Sinjai,-.:. Ollar, seringkali beroperasi di wilayah kepulauan Liukang Tangngayya. Para nelayan- .:c -::atang tersebut rnenggunakan berbagai macam alat tangkap seperti rumpon, gae,~- ':i n g, bom, bius dan pukat untuk mendapatkan hasillaut. 6 Sementara itu, jumlah alat-=-; -

__ ~'Ii ka Kehidupan Masyarakat Pangkep- - 3 dan prasarana sosial ekonomi merupa kan salah satu faktor yang mempengaruhi- :.engunan ekonomi suatu daerah , di kabupaten Pangkep secara umum meliputi-::-3 pendidikan, kesehatan dan , ekonom i. Sarana pendidikan, secara umum!S:; '_: aten Pangkep memiliki fasilitas pendidikan foemal yang lengkap, mulai dari tingkatSO) sampai dengan perguruan tinggi Fasilitas pendidikan terkonsentrasi di Kota-> ; .Eje ne , pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Pangkep. Jumlah SO:::. _- ..t. SMP berjumlah 34 unit dan SMA berjumlah 19 unit, yang tersebar di seluruh-' ~ - a t andan kabupaten Pangkep, sedangkan tingkat yang lebih tinggi seperti7-·s.tas hanya terdapat di pusat kecamatan daratan l?erbedaan antara masyarakat di Liukang Tangngayya dan Liungkang Kalmas-=- eli Li ukang Tangngayya lebih berorientasi pada bisnis , untuk Liungkang Kalmas-; : erpi kir ke arah pendidikan. Yang dekat dengan lokasi penjualan yang berharga=_ S otomatis adalah Liukang Tangngayya. Mereka dibiasakan dengan kehidupan~ sehingga masalah pendidikan kurang menjadi prioritas. Untuk yang dekat dengan:; """"S 3 karena dia lebih dekat dengan Kal imantan yang aktivitas pendidikannya lebih=:= ~ 3tikan , maka masyarakat di sini lebih berorientasi pada pendidikan. Jadi oaring­~ ; yang melanjutkan ke pendidikan itu lebih banyak dari Liungkang Ka lmas ini,-;- ~ :2 u k pejabat-pejabat ban yak yg datang dari daerah ini.Oari segi ekonomi, masyarakat pesisir di Tangngayya relatif lebih makmur,:; }'8 an alam memang luar biasa di daerah ini, sehingga masyarakat sangat mudahTlenangkap ikan dan menjualnya dengan mudah. 8eda dengan Kalmas yang~ g annya kondisi alamnya luar biasa keras, sehingga dengan demikian mereka- \e pendidikan . Masyarakat di sini lebih ditentukan dengan Public Awareness yangukan bahwa dunia pendidikan lebih penting . Maka perhatian terhadap; . ~ ganpun juga bagus, bagaimana mereka menjaga lingkungan sampai bagaimana:e -,:,

••Peta 7 Wilayah Liukang Tangangayya Kabupaten Pangkep '-?'­·'t .­. •':::.::i.r;;t ;'1 p: ~ ~;J .'·I'J-:! · -->:·· ..1i~r.';";II__-i 1•Stastun Peng.JmatanZon asl Wi:ayahKe ter CJ1 gan RiwaydtNDa tnh eksp'O'"osl dlperclm dar; WaWdll:dra0 - 5(lOm .. ,~. ".Oo"'lgan n8d Y:Jn Se!i.ap PJ1au (ibukOlJ dBa).5f(l . !OOO m i"J.,·· .,1000·3000 m w ~"""'t4- :~ EPasir ,(~::.'/Sumter Peta:Daratan Pu lauTc rumbu Kurang1. Pew lPI BAKOSURTANAl Skala 1 : 50.000L......J ceerah Penar.gkapan I4nlun s2. Pe~ Ad"ni,.istr asi Kabupaten PlIngkep TIl.2 00S-j Dae-ahBudiw ya VegcrnsiSka la Peta 1 : 800.000 3. Sl.:rvey t..

· ... yang dilindungi oleh ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun danekosistem mangrove. Indonesia merupakan salah satu Negara terpenting di duniasebagai penyimpan keanekaeagaman hayati laut tertinggi. Oi Indonesia terdapat 2,500spesies of molluska, 2,000 spesies krustasea, 6 spesies penyu laut, 30 mamalia laut,dan lebih dari 2,500 spesies ikan laut.Luas ekosistem terumbu karang Indonesiadiperkirakan mencapai 75.000 km2 yaitu sekitar 12 sampai 15 persen dan luas terumbuoo(arang dunia. Oengan ditemukannya 3624 spesies scleractinia (karang batu) yang:ermasuk dalam 76 genera, Indonesia merupakan episenter dari sebaran karang batu_unia . Ekosistem pesisir (padang lamun, mangrove dan terumbu karang) memainkaneranan penting dalam industri wisata bahari, selain memberikan pelindungan padaawasan pesisir dari hempasan ombak dan gerusan arus. Selain itu ekossistem pesisirli merupakan tempat bertelur, membesar dan mencari makan dari beaneka ragam biota:;ut yang kesemuanya merupakan sumber produksi penting bagi masyarakat pesisir.Oi samping peranannya yang penting, ekosistem terumbu karang Indonesia: percaya sedang mengalami tekanan berat dari kegiatan penangkapan ikan dengan~ empergunakan racun dan bahan peledak. Selain itu penangkapan berlebihan~=dimentasidan pencemaran juga merupakan ancaman yang tak kalah beratnya.=elakangan ini diperkirakan hamper 25 persen dari kehidupan di ekosistem terumbu. 3rang telah mati, antara lain akibat dari peningkatan suhu mencapai sebesar 40 C.=ada tahun 1994 L1PI mengadakan survei pada 371 buah station transek nasional:engan menggunakan prosedur standar pemantauan internasional. Hasilnya- enunjukkan bahwa kondisi ekosistem terumbu karang Indonesia telah mengalami=fusakan yang sangat serius.Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem yang mengandung sumber daya2, :;om yang dapat memberi manfaat besar bagi manusia. Oari itu diperlukan kearifan- anusia untuk mengelolanya, yang bisa menjadikan sumber daya alam ini menjamin=sejahteraan manusia sepanjang zaman. Tanpa menghiraukan masa depan dan terus­--.snerus merusak, ekosistem terumbu karang akan menjadi semacam padang gurun- - jus di dalam laut yang hanya dipenuhi oleh patahan-patahan karang dan benda mati;:: nya. Karena itu pengelolaan sangat diperlukan untuk mengatur aktivitas manusia=-:a mengurangi dan memantau cara-cara pemanfaatan yang merusak. Pengelolaan=- mbu karang harus berbasis pada keterlibatan masyarakat, sebagai pengguna- ;)sung sumber daya laut ini. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber~ . a terumbu karang sangat penting mulai dalam tahap perencanaan, pelaksanaan,60

.... pemantauan sampai pada tahap evaluasi dari suatu cara pengeloaan . Indonesia yangterletak di sepanjang katulistiwa, mempunyai terumbu karang terluas di dunia tersebarmulai dari Aceh sampai Irian Jaya . Dengan jumlah penduduk 200 juta jiwa, yang 60persennya tinggal di daerah pesisir, maka terumbu karang merupakan tumpuan sumberpenghudupan utama .Di samping sebagai sumber perikanan, terumbu karang memberikanpenghasilan antara lain industri ikan h i a~ sampai pada tingkat nelayan pengumpul.Terumbu juga merupakan sumber devisa bagi negara, termasuk usaha pariwisata yangdikelolah oleh masyarakat nelayan. Sayangnya terumbu karang di Indonesia semakinmemburuk kondisinya, yang secara langsung dapat dibuktikan dari hasil tangkapan ikanoleh nelayan yang semakin menurun. Selain jumlah hasil tangkapan ikan semakinmenurun, juga ukuran ikannya semakin kecil disamping itu nelayan memerlukan waktuyang lebih lama untuk mencari ikan. Peningkatan jumlah penduduk dan pembangunandi daerah pesisir yang semakin meluas, menyebabkan meningkatnya tekanan terhadapekosistem terumbu karang. 9Hutan bakau, padang lamun dan terumbu karang merupakan tiga ekosistempenting di daerah pesisir perairan tropika. Hutan bakau dan padang lamun berperanpenting dalam melindungi pantai dari arus dan hempasan ombak, selain itu juga~erperan penting sebagai tempat memijah, membesar dan mencari makan dariberbagai biota , termasuk yang menghuni ekosistem terumbu karang. Diketahui bahwaekosistem terumbu karang dihuni oleh lebih dari 93.000 spesies, bahkan diperkirakanebih dari satu juta spesies mendiami ekosistem ini. Ekosistem terumbu karang yangsangat kaya akan' plasma nutfah ini , kendati tampak sangat kokoh dan kuat, namun:ernyata sangat rentan terhadap perubahan lingkungan.Ekosistem terumbu karang sang at dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan lautseperti tingkat kejernihan air, arus, salinitas dan suhu. Tingkat kejemihan air dipengaruhiJleh partikel tersuspensi antara lain akibat dari pelumpuran dan ini akan berpengaruh:erhadap jumlah cahaya yang masuk ke dalam laut, sementara cahaya sangat: iperlukan oleh zooxanthella yang fotosintetik dan hidup di dalam jaringan tubuh.: ' atang pembentuk terumbu karang. Arus membawa oksigen yang dibutuhkan hewan­-ewan terumbu karang. Kekuatan arus mempengaruhi jumlah makanan yang terbawa: engan demikian mempengaruhi juga kecepatan pertumbuhan binatang karang. Suhu:: ut optimum bagi kehidupan terumbu karang adalah antara 26o-28oC, kenaikan atau61

..... penurunan suhu dalam waktu yang relatif lama dapat mengakibatkan kematian hewankarang. 10Ekosistem terumbu karang merupakan gudang persediaan makanan dan bahanobat-obatan bagi manusia di masa kini maupun di masa mendatang. Selain itukeindahannya juga menjadi daya tarik yang bisa menjadi sumber devisa bagi negaramelalui kegiatan pariwisata. Wisata bahari Indonesia tengah berkembang pesat danekosistem terumbu karang merupakan salah aset utamanya. yang banyak diantaranya~memiliki nilai ekonomi tinggi. Berbagai jenis binatang mencari makan dan berlindung diekosistem ini. 8erjuta penduduk Indonesia bergantung sepenuhnya pada ekosistemterumbu karang sebagai sumber pencaharian. Jumlah produksi ikan, kerang dan-

.., ...Secara politis, wilayah-wilayah yang tersebar itu juga sangat sulit untukmela kukan pengawasannya. Salah satu terobosan dengan membina "Pengawasan8erbasis Masyarakar. Ada LPSTK [Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang]di setiap desa. Proses awal dari program ini adalah diadakan Sosialisasi, bahwa adaprogram COREMAP seperti in i dan menenkankan ini sangat penting bagi mereka. Yangkedua adalah pembentukan Kelembagaannya dengan pertama-tama memilih Motivatorj esa . Mereka ini harus dipilih oleh mereka sendiri . Yang hendak dibangun adalah agarIlereka tebiasa dengan proses mufakat d~ln bermusyawarah lewat demokrasi. Ada 2:)rang , satu laki dan satu perempuan. Dua orang inilah yang akan mennetukan jalanJrogram di lapangan. Me reka in i termasuk penyuluh ke masyarakat, mereka ini yang:ahu siapa-siapa yang perlu didekati, lalu penguasaan daerah juga. 11Di bawah LPSTK ada Ketua, Sekretaris, Bendahara. Di bawah pengurus inti ada:JOKMAS , ya itu POKMAS Konservasi, P Produksi , P Gender/wanita. P. Produksi ini2bih pada penngelolaan ikan, budidaya rumput laut Mereka ini punya Tupoksi masing­- ;asing. Di dalam LPSTK ini ada LKM [Lembaga Keuangan Mandiri] di setiap desa"';1!ereka punya LKM . Dananya LKM ini berasal dari program sebagai stimulus. Ini yangereka kelola . LKM yang dibina dari audit BPK pusat yang telah menjadi percontohan·.arena tingkat keberhasilannya yg boleh dibilang mencapai 90% berhasiL Lembaga3eperti ini, di tempat lain banyak yang macet, karena disini dana bergulir. Selain merekaJiberi dana 50- 100 juta, ini tergantung dari prestasi mereka yang dihasilkan,:engurusnya juga dilatih. Ada pelatihan2, pembinaan, pendampingan kepada mereka::ehingga bisa berjalan secara baik.Kendala yang terjadi adalah masalah pendanaan yang masih terbatas, karena:ersaingan dengan permintaan yang lain. Untuk sementara masih dalam bentuk: injaman. Kedepan diupayakan berbentuk simpan pinjam. Dan harapannya ini bisa- enjadi Bank di setiap desa. Dari penemuan di lapangan semangat mereka untuk- erorganisasi sangat tinggi sekali. MPA [mata pencaharian alternatif] yang dimaksud inisbih dari LKM nya di mana mereka kelola send iri itu Keunggulan Mandirinya. Ini- enjadi stimulus secara langsung bagi mereka. Sehingga jika mereka berpikir ingin- embangun usaha maka dana yang dipinjam harus dkembalikan . Di samping itu3slama ini mereka lebih diarahkan pada lingkungan . Kendalanya adalah masih banyakHasil wawancara ctengan DKP-Sekretari at COREMAP DI Pangkep pacta tanggal15 Agustus 200963

. ... masyarakat yg belum sadar ling kung an . Ada mereka yang main dengan oknum-oknumaparat, sementara di sini pembicaraannya lebih pada pemeliharaan tenaga kerja.Mereka main dengan aparat, dan yang membuat juga kewalahan bagi pengelola. Tapibeberapa lokasi di mana semangat mereka sangat luar biasa, tidak ada masalahj engan mereka yang main dengan backing laparat. Oi beberpa tempat sering ada.:; ~rakan massal yang menentang. Oi lokasi -Iokasi yang sadar lingkungan maka_ Ihat jelas hasil kemajuan mereka.Pendekatan ke masyarakat untuk sadar lingkungan, serta penjagaan lingkungan.: _. dari kerusakan dan kegiatan ilegal. Juga sebagai sumber informasi bagi AL adanya. ~ iatan-kegiatan yang dicurigai untuk segera dllaporkan ke AL. Binaannya dalam_sn tuk pelatihan pengupasan rajungan yang ditangkap dari perairan sekitar yang-emang masih melimpah SOA nya . Hasil dari pengupasan rajungan ini dikemas dalam: 3ket-paket yang kemudian di masukkan ke fiber dan diberi es untuk akhirnya dikirim ke:;'are-Pare di mana di sana ada PT. Philips Seafood Indonesia di Kelurahan Bojo, pare­: 3re.Biasanya kami mempekerjakan di atas 100 pekerja . Saat ini hanya 60 orang. 3rena stock penangkapan akhir-akhir ini memang agak menurun di sam ping harga:: - ar yang mahal [ 1 liter= 6000 rp] . Mereka biasa kerja jam 8.00 sampai jam 15.00 sore:engan upah rata-rata Rp . 70.000 yang dibayarkan setiap minggu. Ini tergantung pada:.erapa juga pekerja yang dipekerjakan dan tergantung pasokan kepiting yang berhasil: :angkap. Sehari bisa menghasilkan 100 kg jika sedang booming, tetapi jika tidak hanya-snghasilkan 60 kg. Pekerja banyak datang dari pulau-pulau sekitar. Termasuk suplai;: .'/ material nya juga dari pulau-pulau sekitar.Oesa ini sudah menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya di kepulauan lain.=3sanya kami mengadakan pendidikanl training ke 3 orang dari masing-masing desaoJtuk kemudian mereka terapkan di desa masing-masing. Jadi suda menjadi desa:ercontohan. Kulit rajungan yang terbuang itu dikeringkan lalu akan dijual dengan hargaI kg =Rp 1200- Rp. 1400.- Memang harga tidak terlalu mahal tetapi jika bisamenghasilkan 100 kg akan lumayan juga hasil penjualannya. Oleh pengolah kulit-kulit~ ering ini akan digiling untuk menjadi pakan ternak atau biasa disebut tepung dedak.Setelah diolah dalam bentuk makanan kaleng, produk olahan ini diekspor ke-\merika. PT. Philip ini benar-benar mengutamakan kendali mutu. Tanggal 17 ini akan8atang ke pulau Sougi ini untuk melihat seberapa mutu diterapkan di koperasi ini.Jangan sampai mereka ini kemudian memutuskan untuk menghentikan pengupasan ini64

karena masalah higienis dan mutu yang tidak memenuhi standar. Memang kami masihterus meningktakan tempat kerja dan standar pekerja seperti harus terus-menerusmemakai masker. Ini penting karena ketika tidak memakai masker lalu para pekerjasedang berbicara dikhawatirkan titik ludah akan mengena pada rajungan kupas. Nah inipernah diteliti oleh PT Philip dengan cara perasan daging rajungan diperiksa di bawahmikroskop untuk mengetahui apakah terkandung bakteri [salmonella] atau yang lainnyaatau tidak .12Dengan adanya desa binaan ini menjadi jelas bahwa masyarakat pesisir-nelayandi sini di tepi Selat Makassar menjadi terserap dalam penyediaan lapangan pekerjaansebagai MPA, dan tidak hanya menangkap ikan kemudian dijual. Ini menerapkanEkonomi Rakyat di Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. Karena menjadiJercontohan, maka ini memberi multiplier effect ke desa-desa lainnya dalam art;-::eberlangsungan mata rantai suplai rajungan ke desa pengupasan ini. Kesimpulannya,:::konomi Rakyat di PANGKEP [Pangkajene Kepulauan] yang terdiri dari 114 pulau ini,ususnya di Pulau Sougi yang menjadi Desa Binaan dan menjadi desa Percontohanagi di Kepulauan telah mencerminkan adanya peran-peran yang cukup besar antara-NI AL, DKP-COREMAP, Pengusaha [PT. Philip Seafood Indonesia]. Ini menjadi satuJentuk pemberdayaan masyarakat pesisir. Kaitannya dengan Selat Makassar bisaJrl iaht dari persentuhannya dengan masalah lingkungan laut yang masih terpelihara"arena kesadaran publik [public awareness] akan hal tersebut.. ncaman Keamanan Nontradisional terhadap Masyarakat Pangkepementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta agar negara-negara di dunia tidak~enerimaproduk perikanan yang berasal dari illegal fishing. PBB agar memikirkan-strumen baru, apabi/a ikan-ikan yang masuk ke Amerika dan Eropa, terutama yang:erasal dari Asia, harus dicek legalitasnya. Contohnya, jika produk tersebut berasal dari= ina harus ditanyakan ikan ditangkap di mana, jika ditangkap di Indonesia perlu: :anyakan apakah ada kerja sama, kalau memang tidak ada berarti produk terse but=9al dan tidak boleh diterima. Lebih lanjut, Fredy Numberi mengatakan, akan- engevaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008, di mana=pal-kapal ex-asing tidak boleh diberikan ijin lebih dari dua pelabuhan baik untuk- Hasil wawancara dengan Koperasi "Baji Ati" (desa binaan LANT AMAL, PT Philip) di puJau Sougi,_. Matiro, Kecamatan Lillkangtupabiring, pacta tanggal15 Agusrus 200965

..... melakukan transfer ikan maupun bongkar muatan. Dari pengalaman yang didapatselama ini memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia telah ditipu dan ijin yangdiberikan telah disalahgunakan. 13Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan bagi pertahanan dan keamanannegara, meliputi: Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsikhusus pertahanan dan keamanan; Mendukung kegiatan budidaya secara selektif didalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan danAkeamanan; Mendukung pengembangan kawasan lindung dan atau kawasan budidaya~ i dak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang'llemisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun 14Praktek-praktek pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan secara ilegal yangj ilakukan oleh kapal-kapal domestik tanpa izin maupun pencurian oleh kapal asing diZEEI masih tinggi intensitasnya.Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi peneriamaan~ egara dan tidak termonitomya realisasi hasil tangkapan ikan yang berdampak padastock sumber daya laut yang diakibatkan oleh terbatasnya sarana dan alat penegak-ukum di laut sehingga intensitas dan efektifitas pengawasan menjadi berkurang. 15legal Fishinguncul pertanyaan, mengapa illegal fishing sejak tahun 1970-an sampai sekarang,: egitu marak terjadi di Indonesia dan sulit diberantas, bahkan ada kecenderungan terus- engalami peningkatan setiap tahunnya dengan modus operandi yang semakin.: eragam pula. Hal ini disebabkan: Pertama, terdapatnya celah pada aturan (hukum)sng ada, sehingga rilemberikan peluang bagi pelaku untuk memasuki wilayah perairanonesia.Hal ini bisa dilihat pada Undang-Undang Perikanan Nomor:31 Tahun 2004 yang- smungkinkan nelayan asing mempunyai kesempatan luas untuk mengeksploitasi_ ber daya perikanan Indonesia, khususnya di Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE). Pada:~ s al 29 ayat (1), misalnya, dinyatakan bahwa usaha perikanan di wilayah pengelolaane. rikanan, hanya boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum- : onesia. Namun, pada ayat (2), kecuali terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud-empointeraktif, 2008c '\. Eddy Santoso, "Membangun Sistem Keamanan Laut Dalam Bingkai Wawasan Nusantara" dalamgelola Potel1si Kelautan Demi Afasa Depal1:Jvlel1yongsol1g World ASIAN Conference, (AlPl, Menado), "3 Maret 2009, hlm 6-14old66

pad a ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukanpenangkapan ikan di ZEE. 16 Sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban negaraIndonesia berdasarkan persetujuan intemasional atau ketentuan hukum internasional.Kedua, kurang tegasnya penanganan para pelaku illegal fishing . Hal ini bisa dilihat padabanyak kasus illegal fishing, namun para pelakunya dihukum ringan , padahal:)erdasarkan pasal 85 jo pasal 101 UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan,Secara tegas bahwa pelaku illegal fishing. dapat dikenai ancaman hukuman penjarallaksimal 5 tahun. Di samping itu , adanya indikasi para aparat kurang serius dalam:)enanganan pelaku illegal fishing , misalnya pada tahun 2007 terdapat 103 kasus tindak:)idana di bidang perikanan dengan berbagai bentuk pelanggaran. Ironisnya, hanya 77asus yang telah diajukan ke proses pengadilan, sehingga menimbulkan kesan kurangrofesionalnya para aparat dalam penanganannya. Ketiga, pemerintah tidak pernahengagendakan secara serius untuk mengatasi illegal fishing secara komprehensif.3ehingga, masalah yang menyangkut laut dan potensi yang dimilikinya tidak ditangani58cara profesional. Hal ini bisa dilihat pada kasus pelangaran berupa operasi perizinan· apal, misalnya kapal yang dilaporkan sebagai milik perusahaan Indonesia (7.000· apal) , namun ternyata sekitar 70 persen atau 5000 di antaranya, lebih dimiliki oleh-; hak asing terutama Taiwan, Filipina, Thailand dan China. Keempat, banyaknya oknum- etugas yang terkait (sipil dan militer) menjadi backing para pelaku illegal fising.'enurut Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, masih adanya oknum di.:~ partemennya yang melakukan pelanggaran dengan modus memberi izin para pelaku:sngan cara membelotkan aturan yang ada misalnya penangkapan ikan dan ekspor-.asil laut tidak melalui pelabuhan , padahal menurut UUNo.31 /2004 tentang perikanan,:3 iap kapal harus merapat dulu ke pelabuhan Indonesia untuk diolah ikannya.· -:3 lima, kasus illegal fishing tidak mendapat tempat secara proporsional di media- assa . Hal ini bisa dilihat kurangnya media massa mempublikasikan kasus illegal-~ il ing , sehingga masyarakat tidak mendapat informasi yang berimbang (balance) .: :obenarnya media massa dapat dijadikan alat penekan bagi pemerintah untuk lebih_='us menanganinya. Sebagai gambaran kita bisa lihat pada periode November­::':::sember 2007, Mabes Polri telah menangkap 16 kapal penangkap ikan dan 20 warga=-= ng pelaku illegal fishing, di mana kerugian negara mencapai Rp13 triliun. Ironisnya,- :Dia massa tidak memberi ruang yang memadai dalam memberitakannya. Keenam,"': ndang-undang 31 th 2004 ten tang Perikanan" . h.11QJL :'

kurangnya koordinasi antar-departemen yang terkait dalam mengatasi masaiah yangmenyangkut illegal fishing di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari tumpang tindihnya dalampenanganan antara Oepartemen Kelautan dan Perikanan, Oepartemen Perhubungan ,Departemen Luar Negeri , Oepartemen Pertahanan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI,dan Pemerintah Oaerah.Oi samping itu, Indonesia tidak memaksimalkan kerja sama antamegara dalamllengatasi masalah illegal fishing, terutama~dalam menangani pelaku illegal fishing asal=il ipina, Thailand , Taiwan, dan RRC . Akibatnya, bila terjadi kasus illegal fishing pihak­:.ihak terkait saling melempar tanggung jawab. Ketujuh, kurangnya sarana dan.1rasarana yang dimiliki dalam penanganan illegal fishing. Sampai tahun 2007 Indonesia-anya memiliki kapal pengawas sejumlah 16 buah. Oengan luas wilayah laut yang: ~gitu besar, seharusnya Indonesia membutuhkan paling sedikitnya 90 kapal untuk- engawasi perairan Indonesia. Hanya dengan begitu, kasus illegal fishing yang tidak'srkendali dapat diminimalkan. 17Oepartemen Keiautan dan Perikanan (OKP) meminta agar negara-negara di: Jnia tidak menerima produk perikanan yang berasal dari illegal fishing. PBB agar- emikirkan instrumen banJ, apabiJa ikan-ikan yang masuk ke Amerika dan Eropa,='l.1 tama yang berasal dari Asia, harus dicek legalitasnya. Contohnya, jika produk:. sebut berasal dari China harus ditanyakan ikan ditangkap di mana, jika ditangkap di- j onesia perlu ditanyakan apakah ada kerja sama, kalau memang tidak ada berarti~ 'Jduk terse but ilegal dan tidak boleh diterima, demikian Menteri Kelautan dan=2rikanan , Freddy Numberi. Freddy juga mengatakan PBB juga harus menetapkan,: ' ula dari uang yang dihasilkan dari penjualan produk perikanan yang berasal dario3gal fishing sebagai uang ilegal atau money laundring. Hal tersebut dilakukan untuk:. 'ciptanya good govemance dalam rangka penangkapan ikan yang bertanggung jawab,3 tidak Indonesia menjadi pihak yang paling dirugikan. Hasil curian dari Indonesia- = eka proses di negara mereka seolah-olah legal dan dijual dan diterima negara lain.-:'larusnya mereka (negara pengimpor) menolak itu. Oari hasil survei yang dilakukan~ P kerugian yang diderita Indonesia akibat kegiatan ekspor ikan di tengah laut-= nshipment) dan illegal fishing mencapai Rp30 triliun. Tetapi jumlah tersebut belumasuk dari jumlah kegiatan ilegal yang tidak dapat terdata. Atas alasan itu pula, dia-Ilegal Fishing, Kejahatan Transnasional yang Terlupakan".~!Y.\!Y.l?lq.u;; o .191m2'yy'~QbJ!lDe\"£§JQ=;i39 0Q Diunduh 3 Oktober 20 1068

..... mengatakan, diterbitkan peraturan yang mengharuskan hasil tangkapan diturunkan kedarat sehingga dapat dihitung secara benar berapa jumlah ikan yang selama ini berhasilditangkap. Freddy menyayangkan tindakan perusahaan perikanan yang tidak'llelaporkan hasil tangkapan mereka karena selama ini pemerintah telah berbaik hati:idak mengenakan biaya untuk ekspor perikanan . Kegiatan ini namanya Fish La undring ,asil cuci uang dari menjual produk illegal fishing , dan itu ilegal juga. Jadi ke depan5eharusnya banyak instrumen yang kita kom1unikasikan kepada negara tetangga dalam. :mteks bilateral maupun lainnya, sehingga ini dapat diperbaiki kalau tidak Indonesia3ng akan merugi. Lebih lanjut, OKP akan mengevaluasi Peraturan Menteri Kelautan: 3n Perikanan Nomor 5 Tahun 2008, di mana kapal-kapal ex-asing tidak boleh diberikanlebih dari dua pelabuhan baik untuk melakukan transfer ikan maupun bongkar- ~ atan. Oari pengalaman yang didapat selama ini memperlihatkan bahwa pemerintah- ~o n esia telah ditipu dan ijin yang diberikan telah disalahgunakan . Hal ini harus: -: erbaiki , kalau ada penyalahguaanan harus direvisi peraturannya. 18Kepolisian Oaerah (poIda) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyatakan perairan==~g kep paling rawan illegal fishing . Selama 2008, polisi menangani 10 kasus , antara::. - illegal logging, penyelundupan BBM , dan illegal fishing. Kasus terbanyak adalah=-;al fishing . Kepala Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum Oirektorat Polairudj a Sulsel, Komisaris Polisi Takdir, di kantor Polairud Makassar mengatakan , po/isi:: - menangkap enam warga China yang terlibat illegal fishing di perairan Masalima.- paten Pangkep, Sulawesi Selatan. Oari 10 kasus yang ditangani polisi, empat di--anya sudah tuntas atau sudah di P21, masing-masing tiga kasus illegal fishing dan_ asus penyelundupan BBM.Oi samping itu , Oirektur Polair Sulselbar, Kombes Pol Agus Sutikno didampingi- a Sub Unit (Kasubdit) Pembinaan Operasional (Ops) AKBP I Made Sunarta di~ s sar , juga telah menangkap pelaku pengeboman ikan sa at anggota Polair~ ep melakukan patroli diperairan Pangkep. Anggota Polair Pangkep dipimpin Ipdaang melakukan patroli di perairan menangkap nelayan yang sedang melakukan:""Joman ikan di perairan Balang Lampo, Kecamatan Liukang Tupabiring,: aten Pangkep. Menurutnya, pelaku yang sudah lama berprofesi sebagai nelayan- 3t me/akukan aksi pengeboman ikan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang--a I.-== itu, kata Agus, mereka dengan sengaja menggunakan cara tersebut untuk69

-.. -·liar. 19 Untuk jalur ALKI ini khususnya di ALKI 2 ini kami meminta untuk tidak dilakukanmendapatkan keuntungan tanpa melihat dan memperhatikan efek dari pengebomanikan tersebut. Mereka tergiur dengan hasil tangkapan ikan makanya menggunakan caracarailegal seperti itu untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri. Sementara itu,pelaku mengaku jika aktivitas pengeboman ikan dilakoninya untuk menghidupik.ebutuhan rumah tangganya karena terdesak apalagi tingginya ombak membuatsebagian nelayan enggan untuk melaut dan biasanya hasil tangkapan ikan punberkurang.Selain menangkap tersangka , polisi juga berhasil mengamankan perahu nelayan:anpa nama, satu kompresor, dua rol selang ukuraan 50 meter. Tiga kacamata selam,jua dakor regulator, dua pasang sepatu bebek, lima botol berisi pupuk amonium nitrate,smpat sumbu api yang terangkai dengan detonator serta setengah jaring ikan hasil-.:engeboman. Semua barang terlarang yang digunakannya itu dibelinya di atas kapal~ elayan yang sesekali mendatangi para nelayan. Satu kantung yang berukuran satu" logram pupuk amonium nitrate dibelinya dengan harga Rp50 ribu belum termasuk:; Jmbu api. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan Pasal 84 (1) Subisdair::asal 85 Undang Undang No. 31/2004 Jo pasal 55 Subsidair pasal 53 KUHP tentang=erikanan dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan denda senilai Rp2sgiatan penangkapan ikan. Terpengaurh oleh kecepatan arus sehingga banyak- slayan2 kita terbawa arus ke daerah ALKI ini. Kami cukup banyak memberi informasi: ::n himbauan ke nelayan2 agar mereka ini tidak lakukan kegiatan ilegal. Di Selat'akassar ini memang kaya akan ikan2 besar dan mahal. Nelayan2 ini berada pada jalur: slangkapan II dan III. Keputusan Menteri Pertanian memang sudah ada ketentuan='""2a penangkapan ikan. Pada umumnya nelayan tidak tahu jalur nelayan, dimana kapal­,:: :)al biasa lewat para nelayan ini menghindar namun ketika kapal2 itu sudah lewat,""a nelayan ini lewat lagi di jalur ini [kedalam 1000 m]. Dan memang ini adalah jalur-:.p insi yang memang sudah jauh dan juga banyak faktor [seperti illegal fishing, sudah--:;emarnya laut]. 20..2l!J!~'.!D£.5ll]~s:11lQ1rigQjg&iCritC1Lcl~t.illlLLl~ljtRQJ(lir-b:en",-QEli-D_m~k.lls-=p_e Jaku-iIlffi.1.t:::tis hiD.g.:-ptember 2010--m skrip Hasil FGD H otel Clarion, Ruang Orchid, Makassar, tanggal19 Agustus 2009Diunduh70

..... Kerjasama AL dan POLAIRUD, telah melakukan pembinaan ke nelayan2Jenangkap. Diusahakn sedemikian rupa agar nelayan2 ini tidak menangkap di jalur· ang dilarang. Ikan2 di laut dalam harganya sangat mahal di Jepang dan ini ada di jalur~ KI. Karena ada kedalam 500 - 1500 meter. Ada rencana uji coba penangkapan ikan· ang tidak masuk ke area ALKI tetapi di pinggir ALKI. Rencananya diadakan uji coba:.enangkapan di laut dalam pinggir ALKI pada bulan Desember ini. SDA ikannya di areaI memang mirip dengan ikan Kerapu, baik yang hitam maupun yang merah, di mana di· epang harganya sangat mahal.Selanjutnya, ada sedikit data2 yang mungkin berguna. Jalur penangkapan ikan_ 9 dianjurkan DKP itu ada 3 yaitu ; 0-4 mil , 4-12 mil, di atas 12 mil. Tentang ilegal · s ing, dalam 4 tahun terakhir ini memang mengganggu dengan menggunakan Handak. - ami melakukan pendekatan agar tidak menggunakan Handak ini dalam menangkap -:oln Ini tugas utama dari UPT, dan kita mencoba carikan solusi. Kami kerjasama :. ,=ngan TNI AL di mana kita ciptakan Rumpon yang di bagi dalam 3 sektor sebagai ~ s 1g ganti alat tangkap Handak. Dengan rumpon yang kita berikan 3 tahun yl, nelayan2 0 " sudah mulai berhenti. Kita beri mereka pompong untuk menangkap ikan. Memang: "buthkan suatu opendekatan trsendiri. Dan pendekatan ini memang tidak mudah,:ahkan mereka pernah mengatakn ke kami "kalau bapak datang dengan menggunakansenjata, akan susah" lalu kami bilang "kami tidak datang dengan membawa senjata".-

'....memperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan sumberdaya laut. Bahkan UU tersebut memberi kesempatan sangat besar kepada pihak asing,mengeksploitasi sumber daya ikan di perairan Indonesia, khususnya ZEEI (ZoneEkonomi Eksklusif Indonesia)21 Demikian pula pelaksanaan Permen no 17 tentang::>enangkapan Ikan Berbasis Industri harus dilaksanakan secara konsekuen untuk-elindungi hasi! laut, melindungi nelayan tradisional, menciptakan lapangan kerja , dan- eningkatkan pendapatan negara dari devisa dan pajak, Mempercepat terbentuknya~=en gadilan perikanan yang berwenang menentukan, menyelidiki dan memutuskan: 1dak pidana setiap kasus illegal fishing dengan tidak melakukan tebang pilih: elakunya,Dari gambaran di atas, kita bisa melihat bagaimana potensi laut Indonesia tidak: !kelola secara bijaksana yang mengakibatkan kerug ian dari kasus illegal fishing ,-o nisnya, pemerintah masih menutup mata terhadap dampak yang ditimbulkan, Hal ini:'Jkan saja berimplikasi pada ekonomi berupa kurangnya pendapatan (devisa) negara: ari hasil perikanan yang mencapai triliunan rupiah , tetapi juga dapat merusak-skosistem laut.Pemerintah akan mengambil tindakan tegas hingga penenggelaman kapal,·-hususnya milik asing, yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (i legal fishing)~ l perairan Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi menegaskan,egal fishing yang terjadi di perairan Indonesia mengakibatkan kerugian hingga Rp 30:-iliun setiap tahun, Ini sama dengan sekitar 25 persen dari total potensi perikanan yangsda di Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun,Setiap kapal asing yang beroperasisecara ilegal akan ditenggelamkan, demikian menurut Freddy pada penandatanganan'(esepakatan kerja sama antara Departemen Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan- NI Angkatan Laut di Jakarta, Penandatanganan kesepakatan mengenai standarperasional dan prosedur penanganan tindak pidana perikanan di tingkat penyidikan::an pra penuntutan. Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen Pengawasan dan::>engendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Aji Sularso, Kepala Badan::>embindaan Keamanan (Kaba Binkam) Polri Komjen Pollman Haryatna serta AsistenJ perasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Moekhlas Sidik.22. b tt P:l!Y'/vtYLgep h .§llJlo, i d(OlQdu l e~l?_bQ?Jl.aIl1Q=News& f il e= a rt icle & sid=747 8 Diunduh 12::;eptember 2010 ----------------- -­----b.ttpj/.l:Q l)lm)1"! Q_r1')JliDJ.9{iD_9g~\ PJ1Q:1JgiQ.D.=-yi~.\!.0cid'-"O81 :; 9 &.:mQcl.illS:~1_!~VS l.D9_du l eQ,:'§LC'3id.Q:r.ilJ..lqQlr:t:t

.... Freddy sendiri menepis anggapan bahwa tindakan menenggalamkan kapal asingtersebut akan memunculkan penilaian negatif karena melanggar hak asasi manusia.Langkah penenggelaman yang akan diambil pemerintah terhadap pelaku illegal fishingmerupakan tindakan tegas yang harus ditempuh. "Mereka telah masuk ke Indonesiatanpa izin dan melakukan pelanggaran. Pemerintah Australia, lanjut Freddy, jugamengambil kebijakan yang sama. Terlebih lag; untuk penanganan kapal asing yangmasuk ke perairan negara tersebut seC§ra i/ega/ "Hingga saat ini tidak ada yang'l1emprotes tindakan Australia tersebut. Jadi kenapa diprotes jika dilakukan di Indonesia,sebagai langkah awal untuk melakukan tindakan tegas terhadap kapal asing pelakuUegal fishing tersebut, pemerintah akan melakukan revisi terhadap Undang-Undanglomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun yang penting , penerapan tindakan:egas terhadap kapal as ing pelaku illegal fishing memerlukan koordinasi yang baik,::ntara instansi terkait seperti Departemen kelautan dan Perikana (DKP), TNI-AL dan:::;'olri.Saat ini upaya penegakan hukum berjalan kurang optimal, sehingga perlu~ ' r umuskan kiat pengawasan yang lebih efektif, efisien , rasional , dan terintegrasi. Kita- 'anfaatkan berbagai sistem pengawasan yang ada . Kesepakatan bersama: maksudkan untuk memberikan keseragaman dan kepastian hukum bagi penyidik: alam menangani tindak pidana di bidang perikanan ..::- lain pihak, DKP belum akan membuka izin penangkapan ikan terhadap kapal asing~ perairan Indonesia. Selama ini Indonesia hanya melakukan kerja sama penangkapan. an dengan China , Thailand , dan Filipina. Namun , kerja sama penangkapan ikan:engan ketiga negara itu telah ditutup, yakni Filipina pada pertengahan 2006, Thailand: ertengahan 2007, dan China akhir 2007.Intinya tidak ada kemungkinan kapal asing bisa masuk ke Indonesia jika tak mau. =~a sama. Bagi aparat ada yang aneh mengapa mereka tidak mau melakukan kerja:.:: ma tersebut. Kami sudah meminta Polri untuk melakukan penyelidikan?3 Isu tentang:- obal warming (pemanasan global), climate change (perubahan cuaca), drug trafficking:erdagangan obat terlarang), political violence out control (kekerasan politik) mendapat_ rsi yang cukup besar di media massa, khususnya di Indonesia.Sebaliknya, masalah: =lcurian ikan (illegal fishing) tampaknya kurang mendapat porsi yang cukup memadai.- Jllil~llYY.Y.Y_Yi~?ntara .cold!aJ(')£9_~!2/4.LfL~9.9"y.:Jl ur'Q.t?QIi:t~.illge!a m ~a 1}:,[\8 pai:9~l!l9:-jlL~:£la.Lfjshj.!lgL= nduh 19 Oktober 201073

Padahal, menurut data kerugian akibat dari aktivitas illegal fishing di seluruh duniamencapai 9 miliar dolar per tahun.Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga 2 miliar dolar AS atau sekitarRp19 triliun per tahun. Dengan kata lain , 22 persen produksi illegal fishing di seluruhdunia berasal dari Indonesia. Bahkan, menurut sumber lainnya menyebutkan kerugianIndonesia jauh lebih besar, yakni antara Rp30-40 triliun setiap tahunnya akibat illegalfishing tersebut. Indonesia sebagai negara l

.... 2004 tentang Perikanan . Jadi ada 7 peraturan bahwa AL diwajibkan untuk melakukantindak keamanan di laut dan penyidikan di Laut. Apabila bapak2 menganggap bahwaTNI hanya melakukan pertahanan,ini di AL justru melakukan Pertahanan danKeamanan. Pertahanan memang tugas TNI tetapi keamanan di Laut itu juga tugas dariAL. Ini sesuai dengan UU No. 34 tentang Pertahanan. Bahwa untuk melakukan operasiTempur Laut itu memang dibawahnya MABES TNI , tetapi untuk melakukan operasikeamanan di Laut itu menjadi kewenangan TNI AL dengan 7 UU nya 254Kira-kira 3 bulan yang lalu, AL mengusir kapal niaga Jepang karena dia berlayartidak melalui ALKI . Kita diprotes oleh negara Jepang karena dia biasanya memangmelalui jalur tersebut. Tapi ini memang tigas kita untuk mengusir mereka untuk melewati.-\ LKI. Oi dalam ALKI pasti akan terjadi penyalahguinaan ALKI. Ini ada negara yang tidaklleratifikasi UNCLOS seperti AS yang sering melalui Laut Jawa dari Austra lia mau keJ tara atau ke timur Tengah ini memang lebih dekat. Nah kita belum mempunyai,emampuan untuk mencegah agar kapal-kapal asing melewati di luar ALKI.Kemudian , AS mempunyai FON [ Freedom of Navigation] Jadi kalau dia berlayarse suai dengan navigasi asal tidak membuat huru hara negara pantai atau negara yangjilaluiya buat dia tidak ada masalah. Sebenarnya kalau menurut UNCLOS ini kan,erupakan pelanggaran. Apalagi jika dikaitkan dengan SLOCs dan SLOT [Sea line of~ II Trade]. Kemudian, di Balikpapan kan banyak perusahaan2 AS yang dilindungi::Jengan program AS bernama Non Combatant EVOC. Kemudian Oi ALKI ini juga sering:erjadi kegiatan survei dimana sifatnya ilegal berkedok ilmiah. Survei2 di Laut ini , yang-;ami terima, itu datanya dan ijin surveinya datang dari Oepartemen Pertahanan, satusaja. Ini pun yang sampai ke kami kadang2 surveinya sudah selesai, suratnya barusampai ke tangan kami.Tentang keamanan ALKI , MABES TNI sudah menegaskan untuk mengamankan-\LKI dengan nama PANGALKI [pengamanan ALKI] . Yang melaksanakan di lapangan3dalah TNI AL dalam hal in; adalah Armada Timur untuk ALKI 2 dan ALKI 3 yangj ibebankan kepada Gugus Keamanan Laut [Guskamla}. Setiap hari kapal2 AL kita yangllelakukan pengamanan itu. Jadi di ALKI ini kita bagi sektor-sektornya, masing-masingapal sudah diberi sektor pengamanannya. Kegiatan2 yang melanggaran seperti illegal:lshing dengan menggunakan bom, potassium seringkali ditemui. Ini dilakukan oleh:5 Hasil FGD Hotel Clarion, Ruang Orchid, Makassar, tanggal19 Agustus 200975

..... rakyat loka!. Kita membutuhkan kapal-kapal selam agar bisa melakukan pengintaiantehadap semua kegiatan yang merugikan. Tapi yang penting adalah penyadaranmasyarakat lokal atas lingkuangan laut. Seperti COREMAP cukup mempunyai danatetapi tidak mempunyai kewenangan hukum sementara kita TNI AL mempunyai~ ewenangan penuh tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk menjaga kelestarianngkungan maritim.Untuk itu, TNI AL di Makassar ini s~dah sejak lama melakukan "Desa Binaan"':ahun 2000] di Maros dan Pangkep [Pangkajene Kepulauan] sebelum Pare-Pare.Naktu tempuhnya kurang lebih 1,5-2 jam dari kota Makassar. Ini merupakan bentukterobosan dari Lantamal VI ini untuk membina kesadaran masyarakat pesisir untukIlenjaga lingkungan lautnya Karena dengan menjaga seperti ini berarti akan memberioengaruh kuat dan berkorelasi terhadap keberlangsungan melirnpahnya SDAhususnya ikan. Bentuk binaan berupa peningkatan petani rumput laut dan upayaJenangkapan dan pengupasan kepiting rajungan, khususnya di P. Sougi - Pangkep.-ial yang penting tidak saja pelaksanaan "Desa Binaan" ini tetapi ada satu hal yang bisaimanfaatkan adalah mengalirnya informasi dari masyarakat atas kemungkinaan adanya:

daerah Pangkep. Oampak dari k.erusakan terumbu karang, tidak hanya terhadapekosistim (Iaut), akan tetapi juga berpengaruh negatif terhadap kesejahteraanmasyarakat karena banyak penduduk mempunyai mata pencaharian yang terkaitdengan sumber daya laut. Oi sam ping itu juga disebabkan karena: 1. terbatasnyasarana dan alat penegakan hukum di laut yang menyebabkan intensitas dan efektivitasmonitoring serta pengawasan berkurang; 2. pengendalian pemanfaatan sumber dayakelautan dan perikanan masih ditangani ol~h beberapa instansi sehingga kondisinyalemah ; 3 terbatasnya petugas keamanan dan pengawasan yang belum di dayagunakanpetugas pengawasan secara optimal, termasuk sistem pengawasan berbasismasyarakat.Tidak tertanganinya masalah illegal fishing secara proporsional oleh pemerintah:nenjadikan masalahnya menjadi kompleks dan rumit seperti benang kusut. Kondisi iniiJun dimanfaatkan pelaku illegal fishing dari negara lain. Sebagai gambaran, bisa kita",hat Filipina yang merupakan negara mengekspor tuna terbesar di dunia. Ironisnya, 70Jersen tuna yang mereka ekspor itu berasal dari Indonesia. Oemikian pula denganThailand sebagai negara mengekspor ikan kaleng, namun banyak nara sumberlleyakini bahwa ikannya juga berasal dari perairan Indonesia yang ditangkap secara·IIegal. Oi samping itu, para pelaku illegal fishing menggunakan BBM bersubsisdi, dimana kerugian negara akibat menggunakan BBM bersubsidi mencapai Rp500 miliar.Untuk meminimalkan illegal fishing, sudah saatnya pemerintah membuat UU Anti illegal:jshing karena UU Nomor 31 tahun 2004 pasal 29 dan 30 tentang Perikanan kurangilemperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan sumberjaya laut. Bahkan UU tersebut memberi kesempatan sang at besar kepada pihak asing,llengeksploitasi sumber daya ikan di perairan Indonesia, khususnya ZEEI (Zone:::konomi Eksklusif Indonesia).Dalam rangka membangun sistem keamanan dan keselamatan di laut, yangJerlu mendapat perhatian adalah kelengkapan infrasruktur dengan basis teknologi··nggi. Tanpa infrastruktur dengan teknologi tinggi, penjagaan tugas keamanan dan

..... 5.3. Tantangan Keamanan Nontradisional di p'erairan Sekitar Kabupaten TakalarDaerah Sulawesi Selatan bagian selatan seperti mulai dari Takalar, Jeneponto,Bantaeng hingga Bulukumba merupakan daerah-daerah kantung/penyangga pentingbagi perekonomian di "kaki" Sulawesi Selatan. Daerah ini memiliki lokasi yang amatstrategis jika dilihat dari persinggungannya dengan Selat Makassar. Selat Makassarmerupakan salah satu wilayah perairan di mana konsentrasi pemanfaatan sumberdaya ikan banyak dilakukan di sini, selain Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Bali. Hal ini\erjadi karena wilayah perairan ini berbatasan dengan daerah-daerah yang padatpenduduknya. Sedangkan daerah perairan lepas pantai dan seluruh perairan ZEE diIndonesia kecuali Laut Arafura secara umum belum dimanfaatkan secara optimal. 27Karena letaknya yang begitu dekat dengan Selat Makassar, daerah "kaki"Sulawesi Selatan ini sesungguhnya rentan dengan kegiatan yang bersifat ilegal, sepertiIlega/, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing). Jika melihat pada peta 3 di babI terlihat keamanan Selat lV1akassar rentan dengan kegiatan IUU fishing maupun illegalogging. Untuk daerah "kaki" Sulsel marak dengan kegiatan IUU fishing. Pad a bagian:Jlisan ini hendak melihat mengapa di daerah ini khususnya di perairan Selat Makassar_ang berbatasan dengan wilayah "kaki" marak terjadi IUU fishing? Lalu apaengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat selatan ini, bagaimana kehidupanllasyarakat pesisir di daerah ini? Untuk mengurai pertanyaan tersebut, tulisan iniciarahkan berdasarkan beberapa bagian sebagai berikut: 1) Profil Sulawesi Selatan; 2)Jinamika Kehidupan Masyarakat di "kaki' Sulawesi Selatan; 3) Pengaruh Keamanan3elat Makassar pada masyarakat pesisir; 4) Penutup.- Oirektorat Jenderal Perikanan. 1994. Evaluasi Pemanfaatan Sumber daya Ikan dalam Rangka.' engembangan dan Pengendaliarmya. Departemen Pertani,1TI. Jakarta. 1994~ L'pQ.ljlik1

Peta 8 Wilayah Kabupaten Takalar 'II I ',~•I . ... =-...... -- , -" .\ .\I••~I. ." --:'.'~."" '_:.. • 1 _ :.. 0:- .Sumber: Peta Jeneponto, Su lawesi Selatan,Provinsi_ Sulawesi_ Sel ata n?rofil Wilayah Pesisir Kabupaten TakalarPosisi Kabupaten Takalar berada diantara 5.3 - 5.33 derajat Lintang Selatan dan?ntara 119.22 - 118.39 derajat Bujur Timur. Kabupaten Takalar yang berjarak 29 km ke8rah selatan dari Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki ibukota bemama:Jattalasang. ah selatan dari Kota Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas.'lilayah Kabupaten Takalar adalah sekitar 566.51 km2. dimana 240,88 km2 diantaranyal1erupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 74 km. 28Sebelah utara Kabupaten Takalar berbatasan dengan Kota MakassarJan Kabupaten Gowa. Sebelah timurnya berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto dan. Jga Kabupaten Gowa, dan disebalah selatan berhadapan langsung dengan Laut=Iores, sedangkan di sebelah timur berhadapan dengan Selat Makassar. Wilayah

Manggarabombang, 2) Kecamatan Mappakasunggu, 3) Kecamatan PolombangkengSelatan, 4) Kecamatan Polombangkeng Utara, 5) Kecamatan Galesong Selatan, 6)Kecamatan Galesong Utara, 7) Kecamatan Pattalassang, 8) Kecamatan Galesong, 9)Kecamatan Sanrobone.Topografi Kabupaten Takalar sebagian besar merupakan daerah pantai.3erdasarkan letaknya geografisnya, Kabupaten Takalar dapat dibagi menjadi 3 (tiga)bagian yaitu :a. Kabupaten Takalar bagian Timur (meliputi wilayah Palombangkeng Utara danPalornbangkeng Selatan) adalah merupakan sebagian dataran rendah yangcukup subur dan sebagian merupakan daerah berbukit-bukit (GunungBawakaraeng). Wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian danperkebunan.b. Kabupaten Takalar bag ian Tengah (wilayah Pattalassang , ibukota Takalar)merupakan dataran rendah dengan tanah relatif subur, sehingga di wilayah inimenjadi daerah yang cocok untuk pertanian , perkebunan dan pertambakan.c. Kabupaten Takalar bagian Barat ( meliputi Mangarabombang, GalesongUtara, Ga\esong Se\atan, Ga\esong Kota, Mappakasunggu dan Sanrobone)merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur untuk pertanian danperkebunan, sebagian merupakan daerah pesisir pantai yang cocok untukpertambakan dan perikanan laut. Potensi ikan terbang , te\ur ikan terbang , danrumput laut di wilayah ini diduga cukup potensia\ untuk dikembangkan.Kabupaten Takalar memiliki sumber daya alam yang dihasilkan dari sektorperikanan laut, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Luas areal budidaya ikan padatahun 2006 sekitar 4.856 ha, budidaya tambak dengan luas 4.343 ha yang tersebar dihampir setiap kecamatan. Produksi ikan laut di Kabupaten Takalar pada tahun 2006mencapai 26.776 ton. 29 Selain itu Kabupaten Takalar dikenal sebagai penghasil ikanterbang dan rumput laut. Dalam Program Gerbang Emas Kabupaten Takalar sangatpotensial dijadikan sebagai pusat inkubator pengembangan rumput laut.Jika melihat pada peta di atas di mana letak Kabupaten Takalar yang tidak begitujauh dari Kota Makassar, Kabupaten Takalar bisa menjadi "gerbang" alternatif setelahKota Makassar untuk masuk ke wilayah Sulawesi Selatan. Posisinya sebagai salahsatu wilayah penyanggah ekonomi Kota Makassar, yang menjadi dinamika ekonomiSulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur, menjadi peluang untuk meraih:9 Ibid80

keuntungan ekonomis . Sebagai salah satu wilayah penyanggah, Kabupaten Takalartentunya harus sudah siap dalam mengantisipasi perkembangan kegiatan industri diKota Makassar. Mengingat Kabupaten Takalar sebagian besar wilayahnya merupakanwilayah pesisir dengan panjang garis pantai 74 km dan luas 591 km2 , makapembangunannya juga harus diarahkan ke perekonomian berbasis industri maritim, danbukan berbasis darat.Status Kota Makassar dengan pelabuhan dan bandara udaranya yang bersifatinternasional akan membutuhkan pengembangan wilayah ke arah selatan. KabupatenTakalar yang tidak seberapa jauh dari pelabuhan laut Soekarno - Hatta Makassarmerupakan bisa menjadi pilihan pertama bagi Kota Makassar dalam menentukan arahpengembangan wilayah di berbagai sektor yang berorientasi nasional, regional, dan(nternasional. Perbatasan baratnya yang berhadapan langsung dengan Selat Makassarmemberi makna strategis tersendiri. Karena alasan mendasar inilah Kabupaten Takalarrnenjadi pilihan dalam penulisan penelitian ini.Dinamika Kehidupan Masyarakat di "kaki' Sulawesi Selatan: Wilayah TakalarWilayah pesisir dan laut didefinisikan sebagai daerah pertemuan (interface)antara lingkungan daratan dan laut yang ke arah laut sampai sejauh pengaruhingkungan darat masih dijumpai dan sebaliknya ke arah darat sampai sejauh pengaruhlingkungan laut masih dijumpai/dirasakan. Pada Undang-undang nomor 22 tahun 1999-entang Pemerintahan Daerah secara mendasar menegaskan bahwa wilayah laut yangoerada dibawah otoritas pemerintah propinsi adalah wilayah laut yang berada antara 4hingga 12 mil dari da'ratan.Dikaitkan dengan konsep dasar pengelolaan wi/ayah pesisir dan laut Daerah PropinsiSulawesi Selatan, mekanisme pengelolaannya berorientasi pada Pengelolaan WilayahPesisir dan Laut yang Terpadu dan Berkelanjutan (Integrated Coastal Zone Managementand Planning) . Pengelolaan yang diterapkan ini diarahkan pada keinginan untukmewujudkan keserasian, kolaborasi harmonis, dan sinergis, antara kepentingan ekonomi!economic sighO, pemberdayaan masyarakat (community empowermenO sertaoemeliharaan lingkungan hidup (enviromental conservation) dalam suatu kelembagaan yang:erpadu (institution integrated),Untuk daerah Sulawesi Selatan penetapan kawasan sentra perikanan dibagi ke::lalam empat macam tipe, yaitu 1) kawasan perikanan tangkap di kabupaten Polewali'

2) Kawasan perikanan budidaya air payau di kabupaten Pinrang, Polewali Mamasa, Mamuju,Takalar, Bulukumba, Wajo, Luwu, Bone, Luwu Utara, Maros, Pangkajene Kepulauan danJeneponto; 3) kawasan perikanan air tawar diarahkan ke kabupaten Gowa, Tana Toraja,Enrekang, Soppeng, Sidenreng Rappang dan Wajo; 4) kawasan perikanan budidaya Jautdiarahkan ke kabupaten Barru, Pare-Pare, Takalar, Jeneponto, Selayar, Mamuju danPolewali Mamasa. 30Khusus untuk kawasan perikanan di Kabupaten Takalar, Kementerian Kelautan danPerikanan (KKP) memusatkan kegiatan perikanan pad a budidaya air payau dan budidayalaut. Meski demikian ini tidak berarti di Kabupaten ini masyarakat nelayannya sudahmeninggalkan mata pencaharian tradisional sebagai nelayan tangkap. Pekerjaan merekasebagai nelayan tangkap masih dilakukan meski tidak lagi dalam prosentase dominan. Halni terjadi terutama karena situasi dan kondisi fishing ground semakin menu run kuantitasjiota lautnya sehubungan dengan semakin maraknya kegiatan penangkapan ikan denganJenggunaan peralatan yang tidak semestinya, seperti pengeboman dengan sianida,Jenangkapan kapal trawl dan sebagainya. SeJain itu , semakin tercemamya perairan disekitar Kabupaten Takalar juga telah memicu semakin sulitnya para nelayan untukllenangkap ikan di wilayah mereka, seperti dikemukakan oleh seorang nelayan"banyak limbah perusahaan-perusahaan besar di Galesong ini sudah mencemarilaut. Sehingga tidak cocok untuk budidaya rumput laut karena kondisi air laut yangkurang sempuma. Apalagi menangkap ikan di laut. Kami di sini banyak andalkanpenangkapan kepiting. Tapi itupun, jaring-jaring kami sering rusak terkena kapalbesar dengan pukat harimau,,31..(ehidupan masyarakat pesisir di desa Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi,Sulawesi Selatan banyak tergantung pada nelayan tangkap rajungan. Mereka biasanya pergimelaut (mulai pk 03.00 - 10.00) untuk memasang jaring-jaring yang diikat dengan tali yangjibentang dalam beberapa meter yang setiap jarak tertentu dipasang boto/-boto/ plastik agarJentangan tali-ta/inya dapat mengapung. Hasi/ penjaringan kepiting ini biasanya dipero/ehJada keesokan harinya. 32 Apabi/a jaring-jaring ini tidak rusak akibat aktivitas i/ega/, merekaJisa mempero/eh tangkapan rajungan da/am jum/ah banyak. Namun apabila sebaliknya,http://www.scribd.comldoc13 7721154/Buku-RTR WP-SulselHasil FGD di Balai Budidaya Air Payau, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, tanggal19 Oktober:::0 10, pk. 13.00-14.30 ",ita:Dari narilswnber eli Galesong SeJatml, Kabupaten Takalar, Sulawesi SelatilD diperoleh keterangan bilhwa-:l ta-rata sehari mereka memperoleh hasil tangkapan rajungan V2 kg sampai 1 kg dimana harga I kgnya:"besar Rp. 24.000. Dibandingkan dengan 5 talmn yang lalu, rata-rata perolehan tangkap nelayan seju1l11ah; kg sampai 10 kg perhari. Sekali melaut mereka membutuhkan ball311 bakar bensin 5 liter dengan hargap. 5.500 per liter untuk perahu dengan 5-6 PK.82

... mereka hanya memperoleh rajungan dalam jumlah yang menurun di sam ping kerugian atasrusaknya jaringan yang harus mereka tanggung.Oi daerah mereka ini pemah dilakukan proses "restocking" bibit rajungan pada 4hingga 5 tahun yang lalu. Namun hasilnya tidak sebagaimana yang diinginkan. Hal initerkendala dengan sistem pengawasan yang minim yang harus berhadapan pula dengankegiatan illegal fishing. Keadaan ini tentu mernbawa dampak pada menurunnya tingkatpenghasilan mereka.Untuk menopang kebutuhan sehari-hari dari para nelayan di daerah ini, merekasangat terikat sekaligus terbantu dengan peran punggawa (pemilik modal/tengkulak).Sehingga di daerah ini pada umumnya sudah terbiasa dengan hubungan seperti "patronclient"antara pemilik modallpunggawa dengan nelayan (saw/) 33 Hubungan seperti ini:ampaknya tidak bisa dihindari karena situasi dimana ketiadaan peran perbankan hadir didaerah ini, dan juga sebagaimana kondisi umum terjadi di beberapa daerah di Indonesia,diisi dengan kehadiran peran para punggawa. Ketika ditanyakan kepada beberapanarasumber di daerah, apakah mereka masih mengharapkan kehadiran sistem perbankan diNilayah ini, mereka menjawabnya bahwa peran perbankan sesungguhnya lebih diharapkan.Bahkan keinginan untuk membentuk sebuah koperasi nelayan juga sangat didambakan'l1 ereka. Namun dibalik keinginan itu, mereka juga mengharapkan adanya pendampinganberkala kepada mereka apabila sebuah koperasi berhasil dibentuk.Ada satu kegalauan yang mengusik mereka bahwa apabila sebuah perbankan telahhadir di daerah mereka, kekayaan apa yang akan bisa dijadikan jaminan ke bank, sementaramereka tidak memiliki barang atau kekayaan yang bisa digunakan sebagai jaminan. Padaakhirnya, mereka akan lebih memilih peran punggawa sebagai bagian dari kebutuhanmereka sehari-hari karena persyaratannya yang a) cepat dan mudah, b) tanpa potongan, c):anpa prosedur administrasi, d) dapat dilanjutkan selama agunan masih sesuai taksiran.Satu hal penting bagi nelayan bahwa mereka sang at membutuhkan kehadiran:empat peJeJangan ikan (TPI). Sehingga hasil jual dari semua tangkapan laut bisamemperoleh patokan harga yang memadai dan terbuka. Margin keuntungan yang akandiperoleh nelayan relatif lebih besar daripada margin keuntungan dari para punggawa,', arena mereka ini bisa memainkan harga sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Hal:3 Ancli Adri Arief, "Pol a Kemitraan dan Jaringan Sosiai Pembudidaya Rumput Laut",.!M:Q~!D!~~~\:.\5.;:!i.t..t1Y-QD!Lg.QSll.}13 5_~na2L::i.\.r~cJi::~ _(lfi:. h!1 ~[:l.~-,:L:1:r-;c;lmlZ

.... demikian tidak bisa dihindari oleh para nelayan karena beban hutang nelayan yang harusdibayar dengan penjualan hasil tangkapan ke para punggawaKetika ditanyakan kepada para narasumber bagaimana sebaiknya satu hubungankemitraan dibangun demi kepentingan bersama, baik punggawa/pemilik modal danmasyarakat pesisir dan pemerintah, adalah dengan membangun satu model kemitraan yangmenyertakan punggawa - dana pemerintah - perguruan tinggi sebagai fasilitator ­pengawas (dari unsur LSIVI) - nelayan. H~asil yang diharapkan bisa berwujud terjalinhubungan sinergis antara punggawa, nelayan dan pemerintah sehingga ini bisameningkatkan posisi tawar nelayan di sarnping keuntungan ekonorni.Ancaman Keamanan Nontradisional Selat Makassar pada Masyarakat Pesisir Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), yang mengakibatkan maraknya aktivitas IUU-Fishing di Indonesia adalah : (1) rentang kendali dan luasnya daerah pengawasan tidak sebanding dengan kemampuan pengawasan yang ada saat ini; (2) terbatasnya kemampuan sarana dan armada pengawasan di laut; (3) lemahnya kemampuan SDM nelayan Indonesia dan banyaknya dlangan pengusaha bermental pemburu rente ekonomi atau broker; (4) masih lemahnya penegakkan hukum; dan (5) iemahnya koordinasi dan komitmen antar aparat penegak hukum. IIlega/ Fishing Yang dimaksud dengan IUU Fishing adalah merujuk pada beberapa hal berikut 1) Denangkapan ikan tanpa ijin; 2) penangkapan ikan dengan ijin palsu; 3) penangkapan kan dengan alat tangkap terlarang (pair traw); 4) penangkapan ikan di luar wilayah yang diijinkan; 5) penangkapan ikan dengan bom atau potassium; 6) penangkapan ikan yang iidak dilaporkan ke pelabuhan pangkalan; 7) penangkapan ikan yang langsung dibawa :

Kedua, pendekatan operasional yaitu a) . Pengawasan rutin berkala, b)kerjasama operasional dengan TNI AL, TNI AU , POLAIR, c) melibatkan masyarakatdalampengawasan melalui SISWASMAS, d) pemantau dengan menggunakanteknologi untuk pengawasan seperti alat komunikasi (ALKOM), vessel monitoringsystem (VMS), integrasi radar dan kapal pengawas.Khusus untuk di perairan Selat Makassar pihak TNI AL (Lantamal VI) diMakassar secara rutin melakukan pengawasan dengan peralatan yang cukup memadai.4Akan tetapi, apabila dibandingkan deng an teknologi pengawasan yang melekat padakapal-kapal asing negara maju, peralatan yang dimiliki TNI AL masih jauh dibawahmereka. Dalam konteks pengawasan terhadap keg iatan IUU fishing yang marak diselatan Selat Makassar di "kaki" Sulawesi Selatan, masyarakat pesisir atau pulau-pulau~ecilinilah yang sesungguhnya menjadi "ujung tombak" dalam sistem pengawasan.Kabupaten Takalar yang mern11lki 10 pulau kecil sebaiknya juga menciptakan hubungankemitraan antara masyarakat pulau dan TNI AL dan membangun hubungan kerja samaantara aparat keamanan dengan masyarakat dalam bentuk binaan desa mandiri yangsekaligus bisa dijadikan "informan" adanya kegiatan-kegiatan illegal yang bisaditeruskan ke aparat keamanan bersangkutan.Untuk sepanjang Selat Makassar nampaknya ada perkecualian untukmembiarkan adanya //legal Fishing dengan menggunakan kapal dengan alat tangkapterlarang. Ini sebagaimana terjadi di daerah perairan Ambalat yang merupakan perairan-ada tanggal16 Nopember 20 10, Pk 1100 - 12.00.85

laut di perairan Natuna dibutuhkan tidak kurang dari 16 KRI jenis Fregat dan 8 pesawatudara patroli maritim, minimal 5 KRI jenis Fregat dan 4 pesawat udara maritim.35Apabila dihitung secara keseluruhan, maka kebutuhan standar untuk meliput danmengamankan laut yuridiksi nasional yang luasnya -I 6 juta kilometer persegi, tidakkurang dari 239 KRI dan 114 pesawat udara patroli maritim berbagai jenis. Oenganpengaturan jadwal olah guna dan olah pemeliharaan (employment cycle) sebesar 50 % :50 %, maka dibutuhkan 478 KRI berbag~ jenis dan 228 pesawat udara. Adapunkebutuhan minimal adalah =:J 160 KRI berbagai jenis dan 64 pesawat udara. Untukmewujudkan kemampuan yang dimaksud, dibutuhkan dukungan anggaran yang sangatbesar.TNI-AL sangat memahami bahwa dalam kondisi krisis nasional yang sang atmemprihatinkan dewasa Inl, tidaklah memungkinkan bagi pemerintah untukmenyediakan dukungan sumberdaya sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena itu,walaupun dalam kondisi yang serba terbatas (114 KRI dan 53 pesawat berbagai jenis),TNI-AL tetap berupaya untuk terus berinovasi mengembangkan berbagai langkah agardapat menyelenggarakan tugas pokoknya secara optimal sejalan dengan dinamikatantangan tugas.Oalam konteks ini, TNI-AL telah mengembangkan berbagai upaya : Pertama,memfokuskan patroli laut di perairan perbatasan dan jalur-jalur laut strategik sertaperairan rawan selektif didukung oleh operasi intelijen. Untuk menunjang upayapengawasan dan pengamanan ini TNI-AL telah mengembangkan pola operasi lautdengan meningkatkan kemampuan pangkalan dan pos-pos TNI-AL terdekat sertamenghadirkan unsur-unsur laut dan udara T~II-AL dalam rangka mewujudkanpengendalian laut di wilayah tersebut. Pangkalan-pangkalan T~II-AL dengan saranapatroli laut yang ada, di samping menunjang operasi unsur-unsur laut dan udara Tt\II-AL,juga melaksanakan patroli keamanan laut di wilayah sekitarnya; Kedua, bersama-samaInstansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut, melalui wadah BadanKoordinasi Keamanan Laut melaksanakan pola operasi laut sehari-hari, yangdilaksanakan sepanjang tahun secara terpadu atau dilaksanakan secara fungsional35Laksamana Aclunad Sutjipto (Kepala StafTNT AL), "Peran TNT AL dalam Mendukung IndustriKelautan dan Perikanan", 30 Desember 2007, lmR;i!ily·:mlDJtm!1_'-'-9JgRI~?5-,-C:()J.L1{LQ~21n.Y2QlP~L'ln-tni-_:}L~:b l~Ug.::l}~~Il

-. sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku; Ketiga, melaksanakan operasi laut terpilih, yang digelar dalam rangkamenanggulangi peningkatan intensitas kerawanan keamanan di wilayah dan pada waktutertentu.PenutupSelat Makassar memiliki makna strategis ~ebagai jalur yang menggerakkan ekonomiantarpulau, antarprovinsi, antarregional, dan internasional. Sejumlah peluang tersediadisepanjang selat yang bersentuhan dengan wilayah tepilpesisir Selat Makassar.Sebagai jalur alternatif bagi pelayaran kapal-kapal internasional, keberadaan SelatMakassar yang dilalui ALKI II memungkinkan kapal-kapal dengan bobot 300 metrix tonuntuk melaluinya. Ini menjadi selat terbesar di Indonesia dengan jarak terlebar 40 mil(Majene-Pulau Kabaladua), dan tersempit 30 mil (Pulaulima-Pulau Kalukalukuang)yang terletak di Selat Makassar. 36 Selat ini bisa memiliki kedalaman lebih dari 3.000 m(bahkan kedalaman Palung di daerah Majene mencapai 4 .000 m) . Oi samping itu,kekayaan alam di wi/ayah tepi Selat Makassar, khususnya di sisi Timur ini amat berbedadari kekayaan yang dimiliki oleh wilayah yang ada di sisi Sarat Selat Makassar. Oi sisiTimur Selat Makassar lebih banyak diwarnai dengan ekonomi perikanan di sepanjangpesisir Sulawesi Selatan . Oi luar itu, hanya ada beberapa blok minyak saja seperti diMamuju dan Majene yang status kegiatannya masih dalam tahap eksplorasi saja. 37Adapun di sisi Sarat Selat Makassar (sepanjang tepi Kalimantan Timur), kegiatan blokblokminyak mendominasi wilayah ini. Jika dilihat dari kedua sisi ini, Selat Makassarmenyimpan banyak kekayaan alam, baik yang bersifat renewable maupun yangnonrenewable, di samping fungsinya sebagai jalur ALKI itu sendiri.Oengan peta SOA yang begitu melimpah serta fungsinya sebagai ALKI, SelatMakassar bisa memberi dampak positif maupun dampak negatif terhadap wilayahwilayahpesisir yang ada di Sulawesi Selatan . Kabupaten Takalar, sebagai contohnya,adalah wilayah kabupaten sebelah selatan Kota Makassar, yang potensi menjadiwilayah penyangga bagi pengembangan ekonomi Kota Makassar. Wilayah Kabupatenini berlokasi persis diujung sebelah kiri bawah dari "kaki" Sulawesi Selatan, yangbersinggungan dengan Selat Makassar di satu sisi, dan dengan Laut Flores di lain sisi.: 6 Sebagaimana dinyatakan oleh Asintel Lantamal VI dalam wawancara dengan peneliti pada 14 A gustu s, 2009 di Makassar, Sulawesi Selatan . ci Hasil Diskusi dengan tim peneliti tentang Keamanan di Selat Makassar, di Hotel Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan pada tgl 19 Agustus 2009, Pk. 10.00 - 13.00 WITA. 87

... Secara fisik pertemuan alur antara Selat Makassar dengan Laut Flores akan memilikikeberagaman SOA yang berbeda. Keadaan fisik ini akan menjadi titik persimpanganstrategis bagi jalur komunikasi pelayaran (niaga maupun nelayan) yang datang dari LautFlores maupun dari Selat Makassar. Namun keadaan inipun akan dengan mudahmenjadi tempat "persinggahan" atau jalan masuk bagi aktivitas ilegal dari dua arah itu.Karena itu, Kabupaten Takalar sesungguhnya amat membutuhkan satu sistemkeamanan yang jika bisa dibangun di lokasi ini akan bermanfaat sebagai "teropong"yang bersudut di antara dua laur, yakni Selat Makassar dan Laut Flores.Bagaimana dengan kehidupan masyarakat pesisirnya di bawah kondisi geografisseperti ini? Ada dua sisi, keuntungan dan kerugian, yang bisa diperoleh, yaitu pertama,masyarakat sekaligus wilayahnya bisa menjadi "bridging" antara wilayah Kota Makassardan wilayah kabupaten-kabupaten sebelah timur Kabupaten Takalar (seperti Jeneponto,Bantaeng, Bulukumba) sepanjang dirinya bisa berperan penting. Peran ekonomi denganhasil budi daya rumput lautnya yang amat terkenai, dan penghasil jagung yang jugaterkenal dengan kualitasnya yang baik , menjadi sandaran kehidupan ekonomikabupaten. Sementara kegiatan nelayan penangkap kepiting menjadi andalan juga bagimasyarakat pesisir di daerah ini di mana hasil pengupasan kepiting dipasok ke PT PhilipSeafood Indonesia, yang se\aniutnya dio\ah meniadi mal

Takalar. Keadaan ini belum ditarnbah dengan kondisi musim laut di mana bulan-bulantertentu mereka tidak bisa melaut.89

....Sab VI ' Kesimpulan dan Saran 6.1. KesimpulanLaut memang menyimpan potensi sumber daya alam yang luar biasa, baik potensiperikanan, ekosistem biota laut, energi, pariwisata bahari hingga transportasi laut.Namun demikian, semua potensi laut.rJi atas tidak akan berarti apa-apa jika suatunegara tidak memiliki hak untuk memanfaatkan dan mengelola wilayah lautnya.Hal inilah yang terus diatur, mulai dari UNCLOS I hingga UNCLOS III tahun 1982yang akhirnya menghasilkan hak suatu negara untuk memanfaatkan sumber daya alamdi laut, sebagaimana ditunJukkan pada tabel di bawah ini.Tabel 3 Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berdasarkan UNCLOS 1982 fJo Bagian Laut Status Hukum Pemanfaatan Sumber Daya AlamHakKewajiban1Perairan Pedalaman Kedaulatan Pemanfaatan Penuh Konservasi2. Perairan Kepulauan Kedaulatan Pemanfaatan Penuh Konservasi danmengakui hakperikanan tradisionalnegara tetangga3. Laut Teritorial KedaulatanPemanfaatan Penuh Konservasi~ Zona Tambahan Yurisdiksi Terbatas Pengawasan (Sepa~angberkaitan):' Zona Ekonomi Hak-hak berdaulat Pemanfaatan eksklusif Konservasi memberiEksklusif "dan yurisdiksikesempatan negaralain terhadap surplusperikanan.::-. LautLepas KebebasanKebebasan Konservasi danmenghormati hakkepada negara lain7. Landas Kontinen Hak-hak berdaulat Pemanfaatan eksklusif Memberi sumbangandari hasil produksi di-luar 200 milKawasan Dasar Warisan Bersama Pemanfaatan Bersama Laut Internasional Umat ManusiaSumber: Dedi M. M. Rlyadl, him. 61 dalam Koesworo Setiawan, dkk, op.clf, him. 11.Sebagai sebuah negara kepulauan (archipelagic state), Indonesia mempunyai hak atas3umber daya alam laut yang mencakup wilayah ZEEI dan Landas Kontinen.Selanjutnya, berdasarkan pasal 3 ayat 1 UU No. 6/1996 tentang perairan Indonesia90

ahwa yang dimaksud perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairankepulauan, dan perairan pedalaman, maka di wilayah tersebut Indonesia berhakmelakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam laut. Berbagai landasan hukumtersebut akhirnya mendorong bidang kelautan, terutama hasil tangkapan ikan, mulaidiperhitungkan perannya dalam pembangunan nasional, setelah hampir tiga dekadeterpinggirkan. 1 Satu tahun kemudian, tepatnya tahun 1999, bahkan PresidenAbdurrahman Wahid membentuk Oepartemen Eksplorasi Laut, yang kemudian kinibermetamorfosis menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.Meskipun demikian, bidang kelautan masih menghadapi berbagai masalah,terutama masalah penangkapan ikan secara ilegal (il/egal fishing). Hal ini juga terjadi diSelat Makassar yang merupakan jalur ALKI II. Selat Makassar pada dasarnya memilikimakna strategis sebagai jalur yang menggerakkan ekonomi antarpulau, antarprovinsi,antarregional, dan internasional. Sejumlah peluang tersedia di sepanjang selat yangbersentuhan dengan wilayah tepil pesisir Selat Makassar. Sebagai jalur alternatif bagipelayaran kapal-kapal internasional, keberadaan Selat Makassar yang dilalui ALKI IImemungkinkan kapal-kapal dengan bobot 300 metrix ton untuk melaluinya. Ini menjadiselat terbesar di Indonesia dengan jarak terlebar 40 mil (Majene-Pulau Kabaladua), dantersempit 30 mil (Pulaulima-Pulau Kalukalukuang) yang terletak di Selat Makassar.Selat ini bisa memiliki kedalaman lebih dari 3.000 m (bahkan kedalaman Palung didaerah Majene mencapai 4.000 m).Oi samping itu, kekayaan alam di wilayah tepi Selat Makassar, khususnya di sisiTimur ini amat qerbeda dari kekayaan yang dimiliki oleh wilayah yang ada di sisi BaratSelat Makassar. Oi sisi Timur Selat Makassar lebih banyak diwarnai dengan ekonomiperikanan di sepanjang pesisir Sulawesi Selatan. Oi luar itu, hanya ada beberapa blokminyak saja seperti di Mamuju dan Majene yang status kegiatannya masih dalam tahapeksplorasi saja. Adapun di sisi Barat Selat Makassar (sepanjang tepi Kalimantan Timur),kegiatan blok-blok rninyak mendominasi wilayah ini. Jika dilihat dari kedua sisi ini, SelatMakassar menyimpan banyak kekayaan alam, baik yang bersifat renewable maupunyang nonrenewable, di samping fungsinya sebagai jalur ALKI itu sendiri.Oengan peta SOA yang begitu melimpah serta fungsinya sebagai ALKI, SelatMakassar bisa memberi dampak positif maupun negatif terhadap wilayah-wilayah pesisiryang ada di Sulawesi Selatan. Potensi perikanan selain menjadi dampak positif, di sisilain bisa menjadi negatif jika tidak dikelola dengan baik, salah satunya adalah il/egal: Koesworo Setiawan, cikk, op.cit, hlm.l7 .91

.... fishing yang menjadi tantangan keamanan ycmg masih belum tertangani dengan baikhingga kini. Jika merujuk Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF-FAO), IIU(II/egal, Unreported, Unregulated) Fishing, maka apa yang terjadi di Selat Makassaradalah jenis kegiatan penangkapan ikan yang dllaksanakan dengan cara yang tidakkonsisten dengan tanggung jawab negara terhadap konservasi atau hukuminternasional, yaitu penangkapan ikan yang justru bersifat merusak (destructive fishing)dengan menggunakan bom dan sianida (handak). Dua kabupaten di wilayah pesisirtimur Selat Makassar yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan indikasi demikian.Kabupaten Pangkajene KepulauanKabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) mencakup wilayah daratan dankepulauan yang dikelilingi oleh perairan . Letak geografisnya yang sebagian dikelilingioleh perairan menyebabkan kabupaten ini mempunyai potensi sumber daya laut yangberlimpah , baik dari variasi jenis maupun volumenya. Potensi sumber daya tersebutmemiliki beragam jenis ikan , di samping terumbu karang yang berfungsi sebagai tempathidup berbagai biota laut, termasuk ikan. Namun potensi terumbu karang sudahmengalami penurunan , terutama akibat banyaknya tutupan karang yang dalam kond isirusak. Kerusakan terumbu karang ini terutama disebabkan oleh ulah manusia yangmelakukan kegiatan eksploitasi sumber daya laut dengan menggunakan handak(penggunaan bom dan sianida) . Kegiatan ini terutama dilakukan oleh nelayan di luardaerah Pangkep.Dampak dari kerusakan terumbu karang, tidak hanya terhadapekosistem (Iaut), akan tetapi juga berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan,masyarakat karena banyak penduduk mempunyai mata pencaharian yang terkaitdengan sumber daya laut. Kerusakan itu juga disebabkan karena terbatasnya saranadan alat penegakan hukum di laut yang menyebabkan intensitas dan efektifitasmonitoring serta pengawasan berkurang; pengendalian pemanfaatan sumber dayakelautan dan perikanan masih ditangani oleh beberapa instansi sehingga kondisinyalemah; serta terbatasnya petugas keamanan dan pengawasan yang belum didayagunakan secara optimal, termasuk sistem pengawasan berbasis masyarakat.Kabupaten TakalarKabupaten Takalar adalah wilayah kabupaten sebelah selatan Kota Makassar yangberpotensi menjadi wilayah penyangga bagi pengembangan ekonomi Kota Makassar.Wilayah Kabupaten ini berlokasi persis diujung sebelah kiri bawah dari "kaki" Sulawesi92

..... Selatan, yang bersinggungan dengan Selat Makassar di satu sisi , dan dengan LautFlores di lain sisi. Secara fisik pertemuan alur antara Selat Makassar dengan LautFlores akan memiliki keberagaman SDA yang berbeda. Keadaan fisik ini akan menjadititik persimpangan strategis bagi jalur komunikasi pelayaran (niaga maupun nelayan)yang datang dari Laut Flores maupun dari Selat Ma kassar. Namun keadaan inipun akandengan mudah menjadi tempat "persinggahan" atau jalan masuk bagi aktivitas ilegal daridua arah itu. Karena itu , Kabupaten Ta~alar sesungguhnya amat membutuhkan satusistem keamanan yang jika bisa dibangun di lokasi ini akan bermanfaat sebagai"teropong" yang bersudut di antara dua alur, yakni Selat Makassar dan Laut Flores.Bagaimana dengan kehidupan masyarakat pesisirnya di bawah kondisi geografisseperti ini? Ada dua sisi , keuntungan dan kerugian, yang bisa diperoleh, yaitu pertama,masyarakat sekaligus wilayahnya bisa menjadi "bridging" antara wilayah Kota Makassardan wllayah kabupaten-kabupaten sebelah timur Kabupaten Takalar (seperti Jeneponto,Bantaeng , Bulukumba) sepanjang dirinya bisa berperan penting. Peran ekonomi denganhasil budi daya rumput lautnya yang amat terkenal, dan penghasil jagung yang jugaterkenal dengan kualitasnya yang baik, menjadi sandaran kehidupan ekonomikabupaten. Sementara kegiatan nelayan penangkap kepiting menjadi andalan juga bagimasyarakat pesisir di daerah ini di mana hasil pengupasan kepiting dipasok ke PT PhilipSeafood Indonesia, yang selanjutnya diolah menjadi makanan kaleng untuk diekspor keAmerika Serikat. Penangkapan kepiting serta budi daya rumput laut menjadi andalanpokok bagi kehidupan ekonomi masyarakat pesisir di Takalar ini.Kedua, ,kegiatan tersebut di atas seringkali menjadi terkendala dengan adanyakegiatan-kegiatan ilegal seperti menangkap ikan dengan kapal trawl atau denganmenggunakan bom (sianida) yang termasuk illegal fishing. Kegiatan semacam ini jelasmerusak kesimbangan biota laut termasuk terumbu karang, yang akhirnya akanmenurunkan jumlah ikan untuk bertelur. Kegiatan illegal fishing di wilayah inimenandakan bahwa diperairan ini, pertemuan dua arus, Selat Makassar dan LautFlores, mengandung banyak varitas ikan laut, sehingga bagi nelayan-nelayan di luarwilayah ini yang menggunakan kapal dengan alat tangkap dan navigasi yangberteknologi tinggi akan dengan mudah mendeteksi keberadaan kelompok ikan untukdijaring. Di sam ping itu , adanya kegiatan pembuangan limbah dari kapal-kapal niagayang melintas berdampak negatif terhadap kelangsungan budi daya kepiting maupunrumput laut. Sehingga apabila kegiatan ini tidak dicegah, ini akan berdampak padapendapatan mereka setiap hari. Inilah kendala yang dihadapi oleh para nelayan di93

.... pesisir Takalar. Keadaan ini belum ditambah dengan kondisi musim laut di mana bulanbulantertentu mereka tidak bisa melaut.Permasalahan yang memicu maraknya kegiatan illegal fishing ini karena beberapa hal.Pertama, luasnya wilayah pengawasan yang tidak sebanding dengan kemampuansarana dan armada pengawasan di laut yang begitu terbatas. Kedua, lemahnyakemampuan sumber daya manusia ne.layan Indonesia dan banyaknya kalanganpengusaha bermental pemburu rente ekonomi atau broker. Ketiga, masih lemahnyapenegakan hukum. Keempat, lemahnya koordinasi antarinstansi terkait dan komitmenantaraparat penegak hukum. Bahkan hingga kini , Bakorkamla sebagai badan koordinasikeamanan laut belum memiliki kebijakan keamanan laut yang seharusnya menjadipayung pelaksanaan keamanan laut secara nasional. Hal ini dikarenakan masih adanyatarik menarik antar 12 stakeholder yang ada di Bakorkamla 2Tidak tertanganinya masalah illegal fishing secara proporsional oleh pemerintahmenjadikan masalahnya menjadi kompleks dan rumit seperti benang kusut. Kondisi inipun dimanfaatkan pelaku illegal fishing dari negara lain. Sebagai gambaran, bisa kitalihat Filipina yang merupakan negara mengekspor tuna terbesar di dunia. Ironisnya, 70persen tuna yang mereka ekspor itu berasal dari Indonesia. Oemikian pula denganThailand sebagai negara mengekspor ikan kaleng, namun banyak nara sumbermeyakini bahwa ikannya juga berasal dari perairan Indonesia yang ditangkap secarailegal. Oi samping itu, para pelaku illegal fishing menggunakan BBM bersubsisdi, dimana kerugian , negara akibat menggunakan BBM bersubsidi mencapai 500 miliarrupiah. Lebih jauh dampak dari tidak tertanganinya illegal fishing ini adalah bukan tidakmungkin hasil perikanan tangkap Indonesia akan diboikot secara internasional terkaitsanksi perdagangan internasional dan ini jelas akan merusak citra sektor perikananIndonesia di dunia internasional.6.2. SaranUntuk meminimalkan illegal fishing, sudah saatnya pemerintah membuat UU Anti illegalfishing karena U U Nomor 31 tahun 2004 pasal 29 dan 30 tentang Perikanan kurangllemperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan sumberjaya laut. Bahkan UU tersebut memberi kesempatan sangat besar kepada pihak asing,: WawanC

-.. mengeksploitasi sumber daya ikan di perairan Indonesia, khususnya ZEEI (ZoneEkonomi Eksklusif Indonesia).Oalam rangka mernbangun sistem keamanan dan keselamatan di laut, yangperlu mendapat perhatian adalah kelengkapan infrasruktur dengan basis teknologitinggi. Tanpa infrastruktur dengan teknologi tinggi, penjagaan tugas keamanan dankeselamatan laut pelaksanaannya tidak mungkin diproses secara cepat. Oi sam ping itu,pemerintah sudah saatnya memperkuat .fliat transportasi dan komunikasi di laut sepertikapal-kapal niaga diperkuat, kapal-kapal Angkatan Laut ditingkatkan dan jaringantransportasi lainnya juga perlu diperkuat. 8egitu banyak masalah pada laut jugaditentukan oleh masih lemahnya sistem transportasi laut ini.95

..... DAFTAR PUSTAKA - dhitya, Achmad, "Indonesia Bangkit Lewat Laut" (University of Leiden: Netherlands, 2008).- Jisasmita, Rahardjo, Kawasan Pembangunan "SEMEJA " (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2008).-'Ieri, Michele dan Michael Shewchuk, "Maritime Security and Safety" presentasi disampaikan..: :: Iam UNITAR/DOALOS Briefing, 17 Oktober 2007.- ~w ar , Chairul, ZEE di Oalam Hukum Intemasional (Sinar Grafika: Jakarta, 1995).::: ::m , Syamsumar, Politik Kelautan (Bumi Aksara: Jakarta, 2010).-:onesian Fisheries Book 2009 (Ministry of Marine Affairs and Fisheries and Japan-·.ernational Cooperation Agency: Jakarta, 2009).-:: iat, Makmur, "Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya bagi Indonesia", Makalah~ 3ampaikan pada Seminar Mengelola Potensi Kelautan Oemi Masa Oepan: MenyongsongJrld Ocean Conference (WaC), Asosiasi IImu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan=-:: merintah Provinsi Sulawesi Utara dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia- ::JpSI), Manado, Hotel Swiss Bell, 13 Maret 2009.~n disi Sosial Ekonomi Masyarakat Oi Lokasi COREMAP II: Kasus Kabupaten Pangkajene dan3pulauan, COREMAP-LlPI, Pusat Penelitian Kependudukan-LlPI, (LiPI Press: Jakarta, 2008) ....sumaatmadja, Mochtar, Bunga Rampai Hukum Laut Internasional (Bina Cipta: Bandung,:: 8) ._-=:kol Laut (KH) Z. A. Irwan, "Hukum Laut Internasional", 2009.: erdani, L. B., Menegakkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pandangan dan Ucapan=7deral TNI (Purn) L. B. Moerdani 1988-1991 (Yayasan Kejuangan Panglima Besar~ ~d irman: Jakarta, 1991).96

... askah Kajian tentang "Pencegahan dan Penanggulangan Ancaman Oisintegrasi Bangsa"3alitbang Oepartemen Pertahanan RI: Jakarta, Oesember 2008).~' i hatono, T. Hari (Koord.) , Keamanan Nasional. Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif. ersus Pembiaran Politik dan Kebijakan (ProPatria Institute: Jakarta, 2007).::; ofil Oaerah Kabupaten dan Kota (KOMPAS: Jakarta, 2005).=sfleksi 2009 & Outlook 2010 (Oirektorat Jenderal Pengawasan Sumber Oaya Kelautan dan: =fikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan: Jakarta, 2010).__ loso , F.X. Eddy, "Membangun Sistem Keamanan Laut Oalam Bingkai Wawasan_santara", Makalah disampaikan pada Seminar Mengelola Potensi Kelautan Oemi Masa- s- Jan: Menyongsong World Ocean Conference (WOC) , Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)'=' erjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Asosiasi Pemerintah Provinsi• = ruh Indonesia (APPSI), Manado, Hotel Swiss Bell , 13 Maret 2009. : =-'awan, Koesworo, dkk, Buku Putih Keamanan Laut (BAKORKAMLA: Jakarta,2007). - agyo, P. Joko, Hukum Laut Indonesia (Rineka Cipta: Jakarta, 2002). ~ _ gkar, Yasmin (ed.), Isu-Isu Keamanan Strategis da/am Kawasan ASEAN (LI PI Press: :: arta, 2008).__- sna, Oedy H, "Strategi Penanggulangan IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated- - ing) Melalui Pendekatan Ekonomi (Studi Kasus di Perairan Laut Arafura),-1!wl[VVv.rud yct.conJiPPS70.1~/09145 /deddy h 9uti~.!J~Qf, diunduh pada 28 September__ O.97

.... ~s'J 0Xl.::m'§fmiJl?_:t9J~liJlJltcc~1, diunduh pada 8 November 2010_ldang-undang 31 th 2004 tentang Perikanan" .- ~ : i kanan/, diunduh 26 Oktober 2010.- J/!\Nvvw. coremap.or .igLlQKaslLwb/p~JQ~gpiar1l~L~J2ho? id=415 , diunduh 29 September 2010,-=gal Fishing, Kejahatan Transnasional yang Terlupakan". _·p :/Iwww.fajar.co.id/news.php?newsid=53900 , diunduh 3 Oktober 2010 -:;) • ! i'!!:.!o!YY..,-?lll s~LQ 0 1JigQjsJ/QQCliWsl e ta iI!J~lgitQQ.@jI:'~enlli.?1i -[LQUk u_~.:Q_E::19Kld:i11egsHlshLog, - _ · ~dl:.LI:L~JL~eptemb5Z.L2Q1Q. --=---1L~~~y.d~Qh§LLg9j9!modld~"'?J!11Qln~Jl1e=NQ\tL~~JjlQ:::a[Ucle_~§.L9.=111~: =otember 2010 , diunduh 12 _3utan Ladang Penjara han" ,2008_ _. / (~2nJ§nha rla rLLoJ9.!jD9~XJ2hp-.2£t;:_~_o n.:: vi?.Y'!§ id~e .:L£?_~.2

..... - { t !?.i(Y.l:{V:W-,-