i1 / l-t - KM Ristek

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2008 tentangPenggunaan Alat Penangkap Ikan Jaring Insang (Gill Net) di Zona EkonomiEksklusif Indonesia.: 'nsip-Prinsip Pengaturan Perikanan Indonesia':' ::: 1 peraturan-peraturan pokok tersebut di atas, selanjutnya prinsip-prinsip yang dianut oleh_,:,-tJndang-undangan tentang perikanan Indonesia dalam pengaturan perikanan adalah:55.Aa. Zona Eksklusif Indonesia adalah wilayah perikanan Indonesia. Pasal2 UU NO.9 Tahun1985 menyatakan bahwa wilayah perikanan Indonesia meliputi:1. Perairan Indonesia2. Sungai, danau, waduk, rawa , dan genangan air lainnya di dalam wilayah RepublikIndonesia3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia:) ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimanaditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yangmeliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 millaut diukur dari garis pangkallaut wilayah Indonesia (Pasal 2 UU NO.5 Tahun 1983).Di ZEEI, Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulatnya atas pengelolaandan konservasi sumber daya alam hayati (Pasal 4 UU NO. 5 Tahun 1983).ZEEI adalah penting untuk mendukung perwujudan Wawasan Nusantara dalam rangkameningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dengan memanfaatkan segenap sumberdaya alam baik hayati maupun nonhayati yang terdapat di ZEEI._ZEEI merupakan potensi yang memberikan kemungkinan sangat besar untuk dapatdimanfaatkan secara langsung dan sekaligus berfungsi sebagai pendukung sumberdaya perikanan di seluruh perairan Indonesia (Konsiderans PP No. 15 Tahun 1984).Pemanfaatan yang sebesar-besamya daripada sumber alam hayati di ZEEI harusdiarahkan untuk mengembangkan usaha perikanan Indonesia (Konsiderans PP No. 15Tahun 1984).Hak berdaulat tentang pengelolaan dan konservasi sumber daya atam hayatidilaksanakan menurut persetujuan-persetujuan antara Indonesia dengan negara-negaratetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku (Pasal 4 ayat (2)UU NO.5 Tahun 1983)._ ~_ Chairul Anwar,op. cit, him. 168-170.38