i1 / l-t - KM Ristek

umkan di media. Dalam kaitan ini, hak lintas transit dari kapal perikanan asing dari negara­--; :::ra penangkap ikan jarak jauh (NPIJ) juga dapat dimanfaatkan untuk penangkapan ikan-= " a tidak sah pada ZEE salah satu atau beberapa negara ASEAN. Panjangnya garis pantai- : l a dan terbatasnya kemampuan surveillance dan pengawasan penjaga pantai,= irakan bahwa penangkapan ikan secara tidak sah oleh kapal perikanan asing jumlahnya- ebih besar.Clark dan Slatyer, masing-masing Oeputy Director dan Legal Officer dari FFA-=-- _,atakan bahwa dalam kaitan dengan keadaan negara pulau di Pasifik, illegal fishing padanya terjadi dalam hal kapal perikanan asing bersangkutan tidak memperoleh lisensi untuk7 - ~ gkap ikan atau jika negosiasi tentang perpanjangan atau pembaruan perjanjian akses_ an menjadi gagal. Dalam keadaan lain , hal yang sama mungkin terjadi jika pemilik kapal_ bukan warga negara dari suatu organisasi yang dengan negara atau organisasi tersebut::. _ oerjanjian perikanan telah disetujui.Salah satu bidang dari kerjasama di lingkungan ASEAN yang dapat dilakukan ialahJnisasi perundang-undangan perikanan tentang penanganan illegal fishing oleh kapal­~ perikanan dari regional atau di luar regional ASEAN. Bidang lain dapat pula meliputi~ - : ardisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan teknis penangkapan ikan, seperti- -= .Jran tentang besarnya mata jala penangkap ikan (mesh size regulation). Cara lain dalam_ _ ukan harmonisasi ini adalah melalui perjanjian bilateral.Perselisihan perbatasan, hak perikanan tradisional , dan masalah akses sumberan menunjuk kepada penyelesaian melalui perjanjian bilateral. Perjanjian-perjanjian= ; I empunyai implikasi perikanan adalah:Perjanjian antara Indonesia dan Malaysia tentang batas landas kontinen di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan (1969). Perjanjian antara Thailand , Malaysia, dan Indonesia tentang batas landas kontinen di bagian utara Selat Malaka (1971). Perjanjian antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk melindungi lingkungan kelautan dari Selat Malaka dan terhadap polusi minyak (1975). -= 1975, negara-negara ASEAN menandatangani Perjanjian untuk Bantuan Pencarian= : ~ ~ ' apal Kena Musibah dan Pencarian Korban-Korban Kecelakaan Kapal. Perjanjiana:eral ini dapat merupakan model bagi kerjasama ASEAN untuk upaya-upaya surveillance.Perjanjian tentang Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam telah ditandatangani-; ,;~ -negara ASEAN pada 9 Juli 1985. Selanjutnya, dalam Joint Press Statement atas Sidang45