12.07.2015 Views

i1 / l-t - KM Ristek

i1 / l-t - KM Ristek

i1 / l-t - KM Ristek

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

., : -:-~ 2 m aan dengan klaim perluasan laut tentorial oleh negara-negara . 53 Sehingga, dapat. ~p ulkan bahwa di dalam laut teritorial 12 mil ya ng ditetapkan dalam Deklarasi Djuanda 1957~~ UU 1\10. 4/ Prp . Tahun 1960, Indonesia memiliki yurisdiksi perikanan . Hal ini dikuatkan_ . - .;:~mpernyataan Robert W . Smith bahwa apabila suatu negara melakukan klaim laut- .:: ai , maka klaim tersebut meliputi pernyataan kedaulatan negara bersangkutan atas semua=-:: ., kepentingan negara di dalam kawasan laut bersangkutan, termasuk klaim atas-=::- . enan. 54 Oleh karena itu, sejak dikeluarkannya Deklarasi Djuanda 1957 dan UU 1\10. 4/Prp.d-':- ..1 1 1960, Indonesia telah melaksanakan yurisdiksi perikanannya di dalam mengatur kapal­~~ 8erikanan asing.Ditetapkannya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai perkernbangan dalam=- ;2turan masalah kelautan erat kaitannya dengan eksplorasi dan eksploitasi, serta-= ; 2 vasan sumber daya alam hayati maupun nonhayati, termasuk sektor perikanan.==~ uran Pokok yang Mengatur Perikanan IndonesiaUndang-Undanga. Undang-Undang (UU) NO. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia/ZEEI (Lembaran Negara 1983 No. 44) .b. UUNo. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara 1985 No. 46) yangkemudian diganti dengan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.c. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, danKehutanan.d. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.e. UU NO.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sepanjang yang berkaitandengan Joint Venture Bidang Perikanan . Peraturan Pemerintah a. Peraturan Pemerintah (PP) No.15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber DayaAlam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara 1984 No. 23).b . PP No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara 1990 No. 19)yang diganti dengan PP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.c. PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.3rownlie, Principles of Public International Law (Oxford UIliversity Press: England, 1979) dalamlbid, him .• Wm. 36.35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!