i1 / l-t - KM Ristek

.. -= chipelagic state) . Ketentuan tentang negara kepulauan KHL 1982 ini adaiah merupakan rejim-.s u, karena hal tersebut tidak terdapat dalam Konvensi Geneva tentang Hukum Laut 1958.l\Jegara kepulauan menurut KHL 1982 adalah negara-negara yang terdiri seluruhnya:~ - I satu atau lebih kepulauan (Pasal 46a KHL 1982). Kemudian, ditentukan bahwa yang:.. aksud dengan kepulauan adalah sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling-=-sambung (interconnecting waters) dan karakteristik ilmiah lainnya dalam kaitan yang:=::emikian eratnya, sehingga membentuk suatu kesatuan intrinsik geografis, ekonomis, dan:- :~ i s atau secara historis memang dipandang sebagai demikian (Pasal 46b KHL 1982).Kemudian , untuk menentukan zona maritim dari negara kepulauan hal ini dapat: ~"\ ukan dengan menarik garis pangkal lurus kepulauan (straight archipelagic baseline): ="lpai sejauh 100 millaut yang menghubungkan titik-titik paling luar dari pulau paling luar dan:;::_-batu karang. Hal ini dilakukan selama rasio perbandingan antara air dan daratan tidak=- sb ihi sembilan berbanding satu serta dengan ketentuan bahwa wilayah yang dihasilkan_ memotong negara lain dari laut lepas dan zona ekonomi eksklusif (Pasal47 KHL 1982).Lebar laut teritorial , zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, serta landas kontinen: _" r dari garis-garis pangkal tersebut (Pasal 48 KHL 1982). Kedaulatan dari negara= ~ _ I auan meliputi perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal demikian pula wilayah:3-a di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya (Pasal 49 KHL 1982). Negara=- : lauan di dalam kepulauannya dapat menarik garis penutup untuk penentuan batas dari_ an pedalamannya, dengan memperhatikan sesuai dengan pasal 9, pasal10, dan pasal 111982 (Pasal 50 KHL 1982). Kemudian, juga ditentukan hak-hak penangkapan ikan-=-: .sional daari negara-negara tetangga harus dihormati oleh negara kepulauan, yang hal ini: = '3. diatur dengan perjanjian bilateral atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan-= 5al 51 KHL 1982). Kapal-kapal semua negara memperoleh hak lintas damai (right of- - -::;;ent passage) pad a perairan kepulauan. Hak lintas tersebut dapat untuk sementara waktu- - guhkan pada tempat-tempat tertentu oleh negara kepulauan, apabila hal tersebut. =-- .2gap penting untuk keamanan negara tersebut (Pasal 52 KHL 1982). Negara kepulauan- _~ t menunjuk jalur laut atau rute udara untuk perlintasan melalui atau di atas perairan~- = Ju t oleh kapal-kapal dan pesawat terbang yang berlayar dan terbang dari satu bagian laut- 3 atau ZEE ke bag ian lain laut lepas atau ZEE (Pasal 53 KHL 1982). Dengan demikian,~ _ -an kepulauan berada di bawah kedaulatan dari negara kepulauan dengan memperhatikan-= -tas jalur laut kepulauan.29