i1 / l-t - KM Ristek

More documents

Recommendations

Info

:: ~ e ntuan konvensi. Terkait hal ini, menurut pasal 73 KHL 1982, negara pantai memiliki hak~ = 'i egakan hukum, ya itu hak untuk:Menaiki, melakukan inspeksi, menahan, dan mengajukan ke pengadilan kapal-kapalbeserta awaknya.Membebaskan kapal dan awaknya yang ditahan setelah dibayar uangjaminanNegara pantai dalam melakukan penahanan kapal-kapal asing harus segeramemberitahukan perwakilan negara bendera kapal atas tindakan yang diambll dandenda yang dikenakanDalam hal tidak terdapat perjanjian internasional atas pelanggaran hukum danperundang-undangan negara pantai tidak diperkenankan melakukan hukuman penjara- ~a mping itu, negara pantai mempunyai hak untuk penegakan hukum atas dumping limbah-= -J dilakukan pada laut teritorial atau ZEE. Selanjutnya, negara pantai wajib menentukan JTB~ ~ I ah Tangkapan yang Diperbolehkan) pada ZEE-nya dan menentukan kapasitas- ~ ' apannya dari sumber daya alam hayati tersebut. Orang-orang asing yang melakukan- - ::ngkapan ikan di ZEE harus mengindahkan upaya-upaya konservasi sesuai peraturan--_ dang-undangan negara pantai. Dengan UU NO . 5 Tahun 1990 (Lembaran Negara 1990_ 49), Indonesia telah mengatur konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 50vi. UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia-::::- Jaturan hukum negara kepulauan yang ditetapkan dalam UU No . 4/ Prp Tahun 1960= - dian dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum negara~ :: _ auan sebagaimana dimuat dalam Bab IV Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang telah..: : ·,kasi dengan UU NO.1 7 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on:= _aw of the Sea (Lembaran Negara Tahun 1985 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No.~ :: ,. Maka, UU No. 4/ Prp Tahun 1960 kemudian dicabut dan diganti dengan UU yang baru,- ... UU No. 6/ 1996 tentang Perairan Indonesia.Pasal3 UU No. 6/1996 menyatakan bahwa:Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, danperairan pedalaman.Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garispangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.hlm . 163.33
., 3) Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalamgaris pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya daripantai.4) Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat darigaris air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dariperairan yang terletak pada sisi darat da ri suatu garis penutup sebagaimana dimaksuddalam pasal 7.Sementara, pasal 4 menyatakan bahwa:Kedaulatan l\legara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial,: -:-airan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan:- J
Page 1: .. ,i1 / l-tFORMAT LEMBAR JDENTITAS
Page 4 and 5: .. ,LAPORAN RINGKAS PENELITIAN DAN
Page 6 and 7: .. , Sirkuit Terpadu VVaktu Pendaft
Page 8 and 9: ..... PRAKATA=-0 - ::; : en Keamana
Page 10 and 11: ., Daftar Tabel=aia Pelanggaran Pem
Page 12 and 13: BABIPendahuluan_cta r Belakang~. ,
Page 14 and 15: .... ~s 3tan - Selat Malaka, kawasa
Page 16 and 17: ..... Peta 2 Wilayah Sulawesi Selat
Page 18 and 19: ..... 8ab II Tinjauan Pustaka ::ama
Page 20 and 21: .... Meski demikian, walaupun tidak
Page 22 and 23: ,. ...:::: yak kasus illegal fishin
Page 24 and 25: ::eringkali kapal-kapal dari dua ne
Page 26 and 27: .... Unreported adalah kegiatan yan
Page 28 and 29: tanpa ijin= 2005 . 3 • fvlenangka
Page 30 and 31: Bab III Tujuan dan Manfaat - ~ 'uan
Page 32 and 33: ..... ~ - as uk temuan-temuan lapan
Page 34 and 35: I. Deklarasi Djuanda 13 Desember 19
Page 36 and 37: .. -.Penetapan batas-batas laut ter
Page 38 and 39: ::.-: tidak termasuk pengertian lin
Page 40 and 41: .. -= chipelagic state) . Ketentuan
Page 42 and 43: 3. Mengupayakan untuk mendapatkan p
Page 46 and 47: ., : -:-~ 2 m aan dengan klaim perl
Page 48 and 49: 4. Peraturan Menteri Kelautan dan P
Page 50 and 51: .... ~ . Usaha perikanan di wilayah
Page 52 and 53: ::- :: sal 2 UU Perikanan ini juga
Page 54 and 55: - .. - -3'mpunyai tugas mengkoordin
Page 56 and 57: umkan di media. Dalam kaitan ini, h
Page 58 and 59: : tim ini sangat penting bagi ASEA~
Page 60 and 61: e) Pembangunan Kapasitas seperti pe
Page 62 and 63: ., 5.2. Tantangan Keamanan Nontradi
Page 64 and 65: Profil Kabupaten Pangkep yang terdi
Page 66 and 67: ~~ ~---.... "I:!! i :-:: c 214.333
Page 68 and 69: __ ~'Ii ka Kehidupan Masyarakat Pan
Page 70 and 71: · ... yang dilindungi oleh ekosist
Page 72 and 73: ..... penurunan suhu dalam waktu ya
Page 74 and 75: . ... masyarakat yg belum sadar lin
Page 76 and 77: ..... melakukan transfer ikan maupu
Page 78 and 79: kurangnya koordinasi antar-departem
Page 80 and 81: -.. -·liar. 19 Untuk jalur ALKI in
Page 82 and 83: '....memperhatikan nasib nelayan da
Page 84 and 85: Padahal, menurut data kerugian akib
Page 86 and 87: ..... rakyat loka!. Kita membutuhka
Page 88 and 89: ..... 5.3. Tantangan Keamanan Nontr
Page 90 and 91: Manggarabombang, 2) Kecamatan Mappa
Page 92 and 93: 2) Kawasan perikanan budidaya air p
Page 94 and 95:
.... demikian tidak bisa dihindari
Page 96 and 97:
laut di perairan Natuna dibutuhkan
Page 98 and 99:
... Secara fisik pertemuan alur ant
Page 100 and 101:
....Sab VI ' Kesimpulan dan Saran 6
Page 102 and 103:
.... fishing yang menjadi tantangan
Page 104 and 105:
.... pesisir Takalar. Keadaan ini b
Page 106 and 107:
..... DAFTAR PUSTAKA - dhitya, Achm
Page 108 and 109:
.... ~s'J 0Xl.::m'§fmiJl?_:t9J~liJ
show all

i1 / l-t - KM Ristek

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?