i1 / l-t - KM Ristek

.... demikian tidak bisa dihindari oleh para nelayan karena beban hutang nelayan yang harusdibayar dengan penjualan hasil tangkapan ke para punggawaKetika ditanyakan kepada para narasumber bagaimana sebaiknya satu hubungankemitraan dibangun demi kepentingan bersama, baik punggawa/pemilik modal danmasyarakat pesisir dan pemerintah, adalah dengan membangun satu model kemitraan yangmenyertakan punggawa - dana pemerintah - perguruan tinggi sebagai fasilitator ­pengawas (dari unsur LSIVI) - nelayan. H~asil yang diharapkan bisa berwujud terjalinhubungan sinergis antara punggawa, nelayan dan pemerintah sehingga ini bisameningkatkan posisi tawar nelayan di sarnping keuntungan ekonorni.Ancaman Keamanan Nontradisional Selat Makassar pada Masyarakat Pesisir Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), yang mengakibatkan maraknya aktivitas IUU-Fishing di Indonesia adalah : (1) rentang kendali dan luasnya daerah pengawasan tidak sebanding dengan kemampuan pengawasan yang ada saat ini; (2) terbatasnya kemampuan sarana dan armada pengawasan di laut; (3) lemahnya kemampuan SDM nelayan Indonesia dan banyaknya dlangan pengusaha bermental pemburu rente ekonomi atau broker; (4) masih lemahnya penegakkan hukum; dan (5) iemahnya koordinasi dan komitmen antar aparat penegak hukum. IIlega/ Fishing Yang dimaksud dengan IUU Fishing adalah merujuk pada beberapa hal berikut 1) Denangkapan ikan tanpa ijin; 2) penangkapan ikan dengan ijin palsu; 3) penangkapan kan dengan alat tangkap terlarang (pair traw); 4) penangkapan ikan di luar wilayah yang diijinkan; 5) penangkapan ikan dengan bom atau potassium; 6) penangkapan ikan yang iidak dilaporkan ke pelabuhan pangkalan; 7) penangkapan ikan yang langsung dibawa :