i1 / l-t - KM Ristek

:: ~ e ntuan konvensi. Terkait hal ini, menurut pasal 73 KHL 1982, negara pantai memiliki hak~ = 'i egakan hukum, ya itu hak untuk:Menaiki, melakukan inspeksi, menahan, dan mengajukan ke pengadilan kapal-kapalbeserta awaknya.Membebaskan kapal dan awaknya yang ditahan setelah dibayar uangjaminanNegara pantai dalam melakukan penahanan kapal-kapal asing harus segeramemberitahukan perwakilan negara bendera kapal atas tindakan yang diambll dandenda yang dikenakanDalam hal tidak terdapat perjanjian internasional atas pelanggaran hukum danperundang-undangan negara pantai tidak diperkenankan melakukan hukuman penjara- ~a mping itu, negara pantai mempunyai hak untuk penegakan hukum atas dumping limbah-= -J dilakukan pada laut teritorial atau ZEE. Selanjutnya, negara pantai wajib menentukan JTB~ ~ I ah Tangkapan yang Diperbolehkan) pada ZEE-nya dan menentukan kapasitas- ~ ' apannya dari sumber daya alam hayati tersebut. Orang-orang asing yang melakukan- - ::ngkapan ikan di ZEE harus mengindahkan upaya-upaya konservasi sesuai peraturan--_ dang-undangan negara pantai. Dengan UU NO . 5 Tahun 1990 (Lembaran Negara 1990_ 49), Indonesia telah mengatur konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 50vi. UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia-::::- Jaturan hukum negara kepulauan yang ditetapkan dalam UU No . 4/ Prp Tahun 1960= - dian dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum negara~ :: _ auan sebagaimana dimuat dalam Bab IV Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang telah..: : ·,kasi dengan UU NO.1 7 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on:= _aw of the Sea (Lembaran Negara Tahun 1985 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No.~ :: ,. Maka, UU No. 4/ Prp Tahun 1960 kemudian dicabut dan diganti dengan UU yang baru,- ... UU No. 6/ 1996 tentang Perairan Indonesia.Pasal3 UU No. 6/1996 menyatakan bahwa:Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, danperairan pedalaman.Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garispangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.hlm . 163.33