'....memperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan sumberdaya laut. Bahkan UU tersebut memberi kesempatan sangat besar kepada pihak asing,mengeksploitasi sumber daya ikan di perairan Indonesia, khususnya ZEEI (ZoneEkonomi Eksklusif Indonesia)21 Demikian pula pelaksanaan Permen no 17 tentang::>enangkapan Ikan Berbasis Industri harus dilaksanakan secara konsekuen untuk-elindungi hasi! laut, melindungi nelayan tradisional, menciptakan lapangan kerja , dan- eningkatkan pendapatan negara dari devisa dan pajak, Mempercepat terbentuknya~=en gadilan perikanan yang berwenang menentukan, menyelidiki dan memutuskan: 1dak pidana setiap kasus illegal fishing dengan tidak melakukan tebang pilih: elakunya,Dari gambaran di atas, kita bisa melihat bagaimana potensi laut Indonesia tidak: !kelola secara bijaksana yang mengakibatkan kerug ian dari kasus illegal fishing ,-o nisnya, pemerintah masih menutup mata terhadap dampak yang ditimbulkan, Hal ini:'Jkan saja berimplikasi pada ekonomi berupa kurangnya pendapatan (devisa) negara: ari hasil perikanan yang mencapai triliunan rupiah , tetapi juga dapat merusak-skosistem laut.Pemerintah akan mengambil tindakan tegas hingga penenggelaman kapal,·-hususnya milik asing, yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (i legal fishing)~ l perairan Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi menegaskan,egal fishing yang terjadi di perairan Indonesia mengakibatkan kerugian hingga Rp 30:-iliun setiap tahun, Ini sama dengan sekitar 25 persen dari total potensi perikanan yangsda di Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun,Setiap kapal asing yang beroperasisecara ilegal akan ditenggelamkan, demikian menurut Freddy pada penandatanganan'(esepakatan kerja sama antara Departemen Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan- NI Angkatan Laut di Jakarta, Penandatanganan kesepakatan mengenai standarperasional dan prosedur penanganan tindak pidana perikanan di tingkat penyidikan::an pra penuntutan. Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen Pengawasan dan::>engendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Aji Sularso, Kepala Badan::>embindaan Keamanan (Kaba Binkam) Polri Komjen Pollman Haryatna serta AsistenJ perasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Moekhlas Sidik.22. b tt P:l!Y'/vtYLgep h .§llJlo, i d(OlQdu l e~l?_bQ?Jl.aIl1Q=News& f il e= a rt icle & sid=747 8 Diunduh 12::;eptember 2010 ----------------- -----b.ttpj/.l:Q l)lm)1"! Q_r1')JliDJ.9{iD_9g~\ PJ1Q:1JgiQ.D.=-yi~.\!.0cid'-"O81 :; 9 &.:mQcl.illS:~1_!~VS l.D9_du l eQ,:'§LC'3id.Q:r.ilJ..lqQlr:t:t
.... Freddy sendiri menepis anggapan bahwa tindakan menenggalamkan kapal asingtersebut akan memunculkan penilaian negatif karena melanggar hak asasi manusia.Langkah penenggelaman yang akan diambil pemerintah terhadap pelaku illegal fishingmerupakan tindakan tegas yang harus ditempuh. "Mereka telah masuk ke Indonesiatanpa izin dan melakukan pelanggaran. Pemerintah Australia, lanjut Freddy, jugamengambil kebijakan yang sama. Terlebih lag; untuk penanganan kapal asing yangmasuk ke perairan negara tersebut seC§ra i/ega/ "Hingga saat ini tidak ada yang'l1emprotes tindakan Australia tersebut. Jadi kenapa diprotes jika dilakukan di Indonesia,sebagai langkah awal untuk melakukan tindakan tegas terhadap kapal asing pelakuUegal fishing tersebut, pemerintah akan melakukan revisi terhadap Undang-Undanglomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun yang penting , penerapan tindakan:egas terhadap kapal as ing pelaku illegal fishing memerlukan koordinasi yang baik,::ntara instansi terkait seperti Departemen kelautan dan Perikana (DKP), TNI-AL dan:::;'olri.Saat ini upaya penegakan hukum berjalan kurang optimal, sehingga perlu~ ' r umuskan kiat pengawasan yang lebih efektif, efisien , rasional , dan terintegrasi. Kita- 'anfaatkan berbagai sistem pengawasan yang ada . Kesepakatan bersama: maksudkan untuk memberikan keseragaman dan kepastian hukum bagi penyidik: alam menangani tindak pidana di bidang perikanan ..::- lain pihak, DKP belum akan membuka izin penangkapan ikan terhadap kapal asing~ perairan Indonesia. Selama ini Indonesia hanya melakukan kerja sama penangkapan. an dengan China , Thailand , dan Filipina. Namun , kerja sama penangkapan ikan:engan ketiga negara itu telah ditutup, yakni Filipina pada pertengahan 2006, Thailand: ertengahan 2007, dan China akhir 2007.Intinya tidak ada kemungkinan kapal asing bisa masuk ke Indonesia jika tak mau. =~a sama. Bagi aparat ada yang aneh mengapa mereka tidak mau melakukan kerja:.:: ma tersebut. Kami sudah meminta Polri untuk melakukan penyelidikan?3 Isu tentang:- obal warming (pemanasan global), climate change (perubahan cuaca), drug trafficking:erdagangan obat terlarang), political violence out control (kekerasan politik) mendapat_ rsi yang cukup besar di media massa, khususnya di Indonesia.Sebaliknya, masalah: =lcurian ikan (illegal fishing) tampaknya kurang mendapat porsi yang cukup memadai.- Jllil~llYY.Y.Y_Yi~?ntara .cold!aJ(')£9_~!2/4.LfL~9.9"y.:Jl ur'Q.t?QIi:t~.illge!a m ~a 1}:,[\8 pai:9~l!l9:-jlL~:£la.Lfjshj.!lgL= nduh 19 Oktober 201073
- Page 1:
.. ,i1 / l-tFORMAT LEMBAR JDENTITAS
- Page 4 and 5:
.. ,LAPORAN RINGKAS PENELITIAN DAN
- Page 6 and 7:
.. , Sirkuit Terpadu VVaktu Pendaft
- Page 8 and 9:
..... PRAKATA=-0 - ::; : en Keamana
- Page 10 and 11:
., Daftar Tabel=aia Pelanggaran Pem
- Page 12 and 13:
BABIPendahuluan_cta r Belakang~. ,
- Page 14 and 15:
.... ~s 3tan - Selat Malaka, kawasa
- Page 16 and 17:
..... Peta 2 Wilayah Sulawesi Selat
- Page 18 and 19:
..... 8ab II Tinjauan Pustaka ::ama
- Page 20 and 21:
.... Meski demikian, walaupun tidak
- Page 22 and 23:
,. ...:::: yak kasus illegal fishin
- Page 24 and 25:
::eringkali kapal-kapal dari dua ne
- Page 26 and 27:
.... Unreported adalah kegiatan yan
- Page 28 and 29:
tanpa ijin= 2005 . 3 • fvlenangka
- Page 30 and 31:
Bab III Tujuan dan Manfaat - ~ 'uan
- Page 32 and 33: ..... ~ - as uk temuan-temuan lapan
- Page 34 and 35: I. Deklarasi Djuanda 13 Desember 19
- Page 36 and 37: .. -.Penetapan batas-batas laut ter
- Page 38 and 39: ::.-: tidak termasuk pengertian lin
- Page 40 and 41: .. -= chipelagic state) . Ketentuan
- Page 42 and 43: 3. Mengupayakan untuk mendapatkan p
- Page 44 and 45: :: ~ e ntuan konvensi. Terkait hal
- Page 46 and 47: ., : -:-~ 2 m aan dengan klaim perl
- Page 48 and 49: 4. Peraturan Menteri Kelautan dan P
- Page 50 and 51: .... ~ . Usaha perikanan di wilayah
- Page 52 and 53: ::- :: sal 2 UU Perikanan ini juga
- Page 54 and 55: - .. - -3'mpunyai tugas mengkoordin
- Page 56 and 57: umkan di media. Dalam kaitan ini, h
- Page 58 and 59: : tim ini sangat penting bagi ASEA~
- Page 60 and 61: e) Pembangunan Kapasitas seperti pe
- Page 62 and 63: ., 5.2. Tantangan Keamanan Nontradi
- Page 64 and 65: Profil Kabupaten Pangkep yang terdi
- Page 66 and 67: ~~ ~---.... "I:!! i :-:: c 214.333
- Page 68 and 69: __ ~'Ii ka Kehidupan Masyarakat Pan
- Page 70 and 71: · ... yang dilindungi oleh ekosist
- Page 72 and 73: ..... penurunan suhu dalam waktu ya
- Page 74 and 75: . ... masyarakat yg belum sadar lin
- Page 76 and 77: ..... melakukan transfer ikan maupu
- Page 78 and 79: kurangnya koordinasi antar-departem
- Page 80 and 81: -.. -·liar. 19 Untuk jalur ALKI in
- Page 84 and 85: Padahal, menurut data kerugian akib
- Page 86 and 87: ..... rakyat loka!. Kita membutuhka
- Page 88 and 89: ..... 5.3. Tantangan Keamanan Nontr
- Page 90 and 91: Manggarabombang, 2) Kecamatan Mappa
- Page 92 and 93: 2) Kawasan perikanan budidaya air p
- Page 94 and 95: .... demikian tidak bisa dihindari
- Page 96 and 97: laut di perairan Natuna dibutuhkan
- Page 98 and 99: ... Secara fisik pertemuan alur ant
- Page 100 and 101: ....Sab VI ' Kesimpulan dan Saran 6
- Page 102 and 103: .... fishing yang menjadi tantangan
- Page 104 and 105: .... pesisir Takalar. Keadaan ini b
- Page 106 and 107: ..... DAFTAR PUSTAKA - dhitya, Achm
- Page 108 and 109: .... ~s'J 0Xl.::m'§fmiJl?_:t9J~liJ