i1 / l-t - KM Ristek

::- :: sal 2 UU Perikanan ini juga menegaskan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan_::--jasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan,- -~ ensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.. ~ .ansi Pemerintah Terkait Pelaksanaan Pengamanan di Laut- c:: ,, 11 implementasinya, terdapat berbagai lembaga atau instansi yang turut terlibat dalam..o.-~g akan hukum dan keamanan laut, meskipun tidak terkait langsung dengan laut.~:- 7-::asarkan satuan tugas (satgas) patroli laut yang dimiliki setiap instansi, maka ada dua- '=~ori instansi yang menangani laut, yaitu instansi yang memiliki dan tidak memiliki satgas:;, _sout.Tabel 2Instansi Pemerintah Yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pengamanan di Laut~ l si Terkait dengan Satgas Patroli Laut- ~ =-(atan Laut- ~ -at Polisi Perairan - Kepolisian Republik.. :::: a~=- SAR Nasional dan Ditjen Perhubungan Laut ­-:--:2rian Perhubungan::- =-cngawasan dan Pengendalian Sumber Oaya- . -::: - dan Perikanan - Kementerian Kelautan dan- T "l~ : sa dan Cukai Kementerian Keuangan =. - /oordinasi Keamanan Laut Instansi Terkait tanpa Satgas Patroli LautKementerian Lingkungan HidupKementerian PertanianDitjen Pengendalian dan Konservasi Sumber DayaHutan - Kementerian KehutananKementerian KesehatanDitjen Imigrasi . Kementerian KeuanganKementerian PerdaganganKementerian Hukum dan HAM (Imigrasi)KejaksaanPengadilanPemerintah Daerah.- :=. olah dari Koesworo Setiawan, dkk, Buku Putih Keamanan Laut (BAKORKAMLA: Jakarta,200?), hlm.33.~ =gai upaya telah dilakukan pemerintah terkait masalah pengamanan laut di Indonesia serta- :'2 c daya hayati dan nonhayati yang terkandung di dalamnya. Namun, upaya dan inisiatift masih belum memadai dalam menjawab tantangan keamanan laut yang ada.bangan lingkungan strategis tersebut akhirnya mengharuskan penataan kembali 8adanasi Keamanan Laut (8akorkamla) untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai- ~ I pemerintah di bidang keamanan laut serta pembentukan Kementerian Kelautan dan- . = an pada 1999.41