i1 / l-t - KM Ristek

Bab VHasil dan Pembahasan5.1. Yurisdiksi Laut Indonesia dan Perkembangan Zona Perikanan Indonesia_- :erensi Hukum Laut (KHL)/ United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) I_e ewa tahun 1958 telah menghasilkan empat konvensi , yaitu Konvensi tentang Laut- .= .;rial dan Jalur Tambahan; Konvensi tentang Landas Kontinen; Konvensi tentang~-- 3ervasi Perikanan; dan Konvensi tentang Laut Lepas. KHL II yang kemudian dilaksanakan1960 tidak menghasilkan satu konvensi pun. Baru pada KHL III yang dllaksanakan 1974­Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil menetapkan suatu Konvensi Hukum Laut~ Daru dan komprehensif, yang mengatur semua aspek laut, termasuk empat konvensi_ mnya yang telah dihasilkan pada KHL I. Konvensi ini telah disetujui dan ditandatangani: - -21 delegasi negara peserta. Bahkan, sudah lebih dari 100 negara meratifikasinya hingga_- '992 , dari syarat minimal 60 negara untuk dapat dinyatakan berlaku secara sah 32Perkembangan hukum laut internasional pascaperang dunia II ini tentu juga disikapi oleh- -~s ia sebagai negara yang terdiri dari kumpulan pulau-pulau besar dan kecil, serta 2/3;. =lnya terdiri atas lautan. Perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan"": ~.asi onal baru terwujud dengan ditandatanganinya UNCLOS III pada 10 Desember 1982 di_ -- =.go Bay, Jamaica, yang kemudian diratifikasi Republik Indonesia (RI) tahun 1985 dengan:: -g-Undang (UU) No. 17 tahun 1985.Bab ini akan menguraikan langkah-Iangkah yang ditempuh Indonesia di bidang hukum- :e rmasuk lahirnya konsepsi negara kepulauan. Yurisdiksi laut yang diperjuangkan- : - O::3ia ini tentu berpengaruh terhadap yurisdiksi perikanan Indonesia di laut wilayah-:- ,=sia. Perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi RI dan Zona Ekonomi- . _s( Indonesia (ZEEI), serta laut lepas berdasarkan ketentuan intemasional, mengandung::;- daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial. Oleh karena itu, zona- .:~an Indonesia ini penting untuk dikupas karena bukan hanya mengandung potensi,- E - "an juga menyimpan peluang ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Bagaimana=- angan zona perikanan Indonesia, peraturan-peraturan yang berkembang terkaitS lperikanan, badan-badan nasional yang berperan dalam keamanan laut, sertaa regional dan intemasional terkait masalah perikanan ini, diuraikan lebih jauh dalam-,~ m ar DaITI, Politik Kelautan (Bumi Aksara: Jakarta, 2010), Wm. 3.22