i1 / l-t - KM Ristek

pad a ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukanpenangkapan ikan di ZEE. 16 Sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban negaraIndonesia berdasarkan persetujuan intemasional atau ketentuan hukum internasional.Kedua, kurang tegasnya penanganan para pelaku illegal fishing . Hal ini bisa dilihat padabanyak kasus illegal fishing, namun para pelakunya dihukum ringan , padahal:)erdasarkan pasal 85 jo pasal 101 UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan,Secara tegas bahwa pelaku illegal fishing. dapat dikenai ancaman hukuman penjarallaksimal 5 tahun. Di samping itu , adanya indikasi para aparat kurang serius dalam:)enanganan pelaku illegal fishing , misalnya pada tahun 2007 terdapat 103 kasus tindak:)idana di bidang perikanan dengan berbagai bentuk pelanggaran. Ironisnya, hanya 77asus yang telah diajukan ke proses pengadilan, sehingga menimbulkan kesan kurangrofesionalnya para aparat dalam penanganannya. Ketiga, pemerintah tidak pernahengagendakan secara serius untuk mengatasi illegal fishing secara komprehensif.3ehingga, masalah yang menyangkut laut dan potensi yang dimilikinya tidak ditangani58cara profesional. Hal ini bisa dilihat pada kasus pelangaran berupa operasi perizinan· apal, misalnya kapal yang dilaporkan sebagai milik perusahaan Indonesia (7.000· apal) , namun ternyata sekitar 70 persen atau 5000 di antaranya, lebih dimiliki oleh-; hak asing terutama Taiwan, Filipina, Thailand dan China. Keempat, banyaknya oknum- etugas yang terkait (sipil dan militer) menjadi backing para pelaku illegal fising.'enurut Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, masih adanya oknum di.:~ partemennya yang melakukan pelanggaran dengan modus memberi izin para pelaku:sngan cara membelotkan aturan yang ada misalnya penangkapan ikan dan ekspor-.asil laut tidak melalui pelabuhan , padahal menurut UUNo.31 /2004 tentang perikanan,:3 iap kapal harus merapat dulu ke pelabuhan Indonesia untuk diolah ikannya.· -:3 lima, kasus illegal fishing tidak mendapat tempat secara proporsional di media- assa . Hal ini bisa dilihat kurangnya media massa mempublikasikan kasus illegal-~ il ing , sehingga masyarakat tidak mendapat informasi yang berimbang (balance) .: :obenarnya media massa dapat dijadikan alat penekan bagi pemerintah untuk lebih_='us menanganinya. Sebagai gambaran kita bisa lihat pada periode November­::':::sember 2007, Mabes Polri telah menangkap 16 kapal penangkap ikan dan 20 warga=-= ng pelaku illegal fishing, di mana kerugian negara mencapai Rp13 triliun. Ironisnya,- :Dia massa tidak memberi ruang yang memadai dalam memberitakannya. Keenam,"': ndang-undang 31 th 2004 ten tang Perikanan" . h.11QJL :'