12.07.2015 Views

i1 / l-t - KM Ristek

i1 / l-t - KM Ristek

i1 / l-t - KM Ristek

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

'....memperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan sumberdaya laut. Bahkan UU tersebut memberi kesempatan sangat besar kepada pihak asing,mengeksploitasi sumber daya ikan di perairan Indonesia, khususnya ZEEI (ZoneEkonomi Eksklusif Indonesia)21 Demikian pula pelaksanaan Permen no 17 tentang::>enangkapan Ikan Berbasis Industri harus dilaksanakan secara konsekuen untuk-elindungi hasi! laut, melindungi nelayan tradisional, menciptakan lapangan kerja , dan- eningkatkan pendapatan negara dari devisa dan pajak, Mempercepat terbentuknya~=en gadilan perikanan yang berwenang menentukan, menyelidiki dan memutuskan: 1dak pidana setiap kasus illegal fishing dengan tidak melakukan tebang pilih: elakunya,Dari gambaran di atas, kita bisa melihat bagaimana potensi laut Indonesia tidak: !kelola secara bijaksana yang mengakibatkan kerug ian dari kasus illegal fishing ,-o nisnya, pemerintah masih menutup mata terhadap dampak yang ditimbulkan, Hal ini:'Jkan saja berimplikasi pada ekonomi berupa kurangnya pendapatan (devisa) negara: ari hasil perikanan yang mencapai triliunan rupiah , tetapi juga dapat merusak-skosistem laut.Pemerintah akan mengambil tindakan tegas hingga penenggelaman kapal,·-hususnya milik asing, yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (i legal fishing)~ l perairan Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi menegaskan,egal fishing yang terjadi di perairan Indonesia mengakibatkan kerugian hingga Rp 30:-iliun setiap tahun, Ini sama dengan sekitar 25 persen dari total potensi perikanan yangsda di Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun,Setiap kapal asing yang beroperasisecara ilegal akan ditenggelamkan, demikian menurut Freddy pada penandatanganan'(esepakatan kerja sama antara Departemen Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan- NI Angkatan Laut di Jakarta, Penandatanganan kesepakatan mengenai standarperasional dan prosedur penanganan tindak pidana perikanan di tingkat penyidikan::an pra penuntutan. Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen Pengawasan dan::>engendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Aji Sularso, Kepala Badan::>embindaan Keamanan (Kaba Binkam) Polri Komjen Pollman Haryatna serta AsistenJ perasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Moekhlas Sidik.22. b tt P:l!Y'/vtYLgep h .§llJlo, i d(OlQdu l e~l?_bQ?Jl.aIl1Q=News& f il e= a rt icle & sid=747 8 Diunduh 12::;eptember 2010 ----------------- -­----b.ttpj/.l:Q l)lm)1"! Q_r1')JliDJ.9{iD_9g~\ PJ1Q:1JgiQ.D.=-yi~.\!.0cid'-"O81 :; 9 &.:mQcl.illS:~1_!~VS l.D9_du l eQ,:'§LC'3id.Q:r.ilJ..lqQlr:t:t

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!