tetapi harus menjadi kenyataan yang membumi. Pada waktu bersamaan mahasiswa diberbagai daerah mahasiswa melakukan unjuk rasa memperingati hari Pancasila.Pancasila dianggap masih relevan, tetapi bagaimana relevansinya dalam diskursusfilosofis tentang negara hukum yang berlandaskan pancasila? Bagaimana pan<strong>dan</strong>gan pakarhukum Indonesia terhadap konsep negara hukum Indonesia. Apakah negara hukum yangberlandaskan Pancasila memiliki kesamaan dengan konsepsi negara hukum yangdikembangkan di barat (rule of law/rechtsstaat)? Bagaimana implementasi nilai‐nilaiPancasila dalam perwuju<strong>dan</strong> negara hukum Indonesia <strong>dan</strong> membangun negara hukumIndonesia. Bagaimana pula tantangan untuk mewujudkan Pancasila dalam mewujudkannegara hukum yang berkeadilan sosial <strong>dan</strong> ekologis. Itulah sekelumit pertanyaan yanghendak dibahas dalam panel ini.Page | 3Fokus permasalahan1. Diskursus filosofis <strong>dan</strong> relevansi negara hukum yang berlandaskan Pancasila2. Pan<strong>dan</strong>gan pakar hukum Indonesia terhadap konsep negara hukum3. Impelementasi nilai‐nilai Pancasila dalam perwuju<strong>dan</strong> negara hukum di Indonesia4. Pancasila, negara hukum serta keadilan sosial <strong>dan</strong> ekologis
Judul panelPengelolaPenangungjawabPanel 2Negara Hukum <strong>dan</strong> Hak Asasi ManusiaLembaga Studi <strong>dan</strong> Advokasi Masyarakat (ELSAM)Wahyudi DjafarPage | 4PengantarDalam teori‐teori klasik tentang negara hukum, perlindungan hak asasi manusiaditempatkan menjadi salah satu pilar utama dari negara hukum. Secara umum,sebagaimana telah banyak dikemukakan oleh para sarjana, dalam teori negara hukum,dikenal a<strong>dan</strong>ya dua macam konsepsi tentang negara hukum, yakni konsep negara hukumdalam arti rechtsstaat, <strong>dan</strong> negara hukum dalam pengertian sebagai the rule of law. Istilahrechtsstaat dikenal dalam negara‐negara Eropa Kontinental, paham ini dikembangkanantara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, <strong>dan</strong> Fichte. Se<strong>dan</strong>gkan the rule oflaw, dikembangkan oleh para penganut common law, yang dipelopori oleh A.V. Dicey diInggris. Namun demikian, pada dasarnya kedua konsepsi tersebut memiliki satu maksudyang serupa, yaitu kehendak untuk melindungi hak asasi manusia, <strong>dan</strong> penghormatan atasmartabat manusia—the dignity of man.Dalam pengertian rechtsstaat, dengan merujuk pada pemikiran yang dikemukakan olehJulius Stahl, setidaknya terdapat empat pondasi yang harus dimiliki oleh sebuah negarahukum, yaitu: a<strong>dan</strong>ya perlindungan terhadap hak asasi manusia—grondrechten, a<strong>dan</strong>yapembagian kekuasaan—scheiding van machten, pemerintahan yang berdasarkan un<strong>dan</strong>gun<strong>dan</strong>g—wetmatigheidvan bestuur, <strong>dan</strong> a<strong>dan</strong>ya peradilan tata usaha negara—administratieve rechspraak (Ashiddiqie, 2003: 52). Sementara dalam tradisi Anglo Saxon,seperti diungkapkan oleh A.V. Dicey, suatu negara hukum dalam pengertian the rule of lawsetidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu: tegaknya supremasi hukum—supremacy of law, persamaan di depan hukum—equality before the law, <strong>dan</strong> a<strong>dan</strong>yajaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak—due process of law.Supremasi hukum berarti warganegara diatur oleh hukum, <strong>dan</strong> dengan hukum itusendiri seseorang dapat dihukum karena melanggar hukum, bukan dihukum karenasesuatau alasan yang lain. Tentang persamaan di depan hukum, Dicey menerangkan, semuakelompok masyarakat memiliki ketertundukan yang sama di mata hukum umum negara,