Konferensi dan Dialog Nasional - Elsam

lembaga‐lembaga formal. Kemudian, keengganan untuk menyelesaian persoalan melalui Page | 26jalur formal, juga seringkali dipicu oleh kekuatiran kaum miskin dan perempuan akanmahalnya biaya untuk itu, terlebih bagi mereka yang hidup di wilayah‐wilayah terpencil.Pada titik inilah, revitalisasi hokum dan peradilan adat sebagai solusi penguatan aksesterhadap keadilan menjadi sangat signifikan. Terlebih lagi, pelaksanaan sistem hukum adatdi berbagai daerah di Indonesia, terutama di daerah‐daerah terpencil, memang masihmenjadi pilihan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan, terutama untuk kasuskasusperdata dan pidana ringan. Lagi pula, hal ini adalah bagian dari amanat konstitusikhusunya Pasal 18 B ayat (2) yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara mengakui danmenghormati kesatuan­kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak­hak tradisionalnyasepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negarakesatuan republik indonesia, yang diatur dalam undang­undang”. Selain itu, berbagai aturanperundangan seperti UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang‐undang No41 Tahun 1999 tentang Pokok‐pokok Kehutanan, dll, juga telah mengatur secara tegastentang keharusan untuk menghormati masyarakat dan hukum adat. Bahkan UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok‐pokok Agraria secara tegasmenyatakan bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat tentang tanah,yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.Namun, walaupun hukum/peradilan adat telah memiliki posisi sosiologis dan juridisyang kuat, Negara dan pemerintah cenderung mengabaikan atau jikapun ada terlalu sedikitmemberikan perhatian pada peningkatan pelayanan hukum/peradilan adat. Akibatnya,hukum/peradilan adat belum mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat miskinsecara paripurna. Selain itu, kritik dari berbagai kalangan mengungkapkan bahwa dibanyak tempat, system hukum adat, pada derajat tertentu, belum sejalan dengan prinsipprinsipdasar HAM serta diskriminatif terhadap perempuan. Selanjutnya, belum adanyajurisdiksi yang jelas antara hukum adat dengan hukum formal, mengkibatkan orang yangtidak puas dengan putusan hukum adat, bisa saja membawa lagi perkaranya melaluihukum formal. Hal‐hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada kualitas keadilan danakuntabilitas peradilan adat.Oleh karena itu, SAJI Project bekerja sama BPHN dan EPISTEMA akan mengambilbagian dalam Konferensi dan Dialog Nasional dalam rangka Satu Dasawarsa Amandemen