Konferensi dan Dialog Nasional - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Panel 9Judul Panel Memastikan peradilan berpihak pada keadilan bagi si miskindan termarjinalkanPengelola Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) danSthrengtening Access to Justice Indonesia (SAJI)Penanggungjawab Muji Kartika dan Dera EharlinaPage | 23PengantarPersoaaln peradilan telah diatur secara tegas di dalam UUD 1945 yaitu di bab IX yangterdiri dari pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25, yang intinya menyatakan bahwa KekuasaanKehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gunamenegakkan hukum dan keadilan. Sejak amandemen konstitusi, telah terjadi perubahanyang signifikan yaitu terkait dengan lembaga penyelenggara peradilan (Mahkamah Agung,Mahakamah Konstitusi dan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaankehakiman) dan terkait dengan upaya menjamin independensi peradilan (melaluipengawasan internal yang dilakukan oleh MA dan pengawasan eksternal yang dilakukanoleh MA bersama Komisi Yudisial).Reformasi di sektor peradilan dilakukan dengan pembentukan lembaga (MahkamahKonstitusi, Komisi Yudisial) dan revisi UU antara lain UU Mahkamah Konstitusi ‐dari UUNomor 24 Tahun 2003 menjadi UU Nomor 8 Tahun 2011‐, revisi UU Komisi Yudisial ‐dariUU Nomor 22 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 18 Tahun 2011‐, revisi UU KekuasaanKehakiman, UU MA, UU Kejaksaan, UU Kepolisian, dll. Selain itu, reformasi peradilan jugadilakukan melalui program penataan internal kelembagaan, dll.Meski demikian, kita masih menjumpai fakta‐fakta yang menunjukkan bahwa reformsiperadilan belum sepenuhnya sejalan dengan terpenuhinya akses keadilan masyarakat,salah satunya adalah Indeks Rule Of Law yang melaporkan sebagai berikut:
NO FAKTOR 2010 20111 Limited government 0,56 0,66powers2 Absence of corruption 0,44 0,463 Order and security 0,66 0,734 Fundamental rights 0,53 0,655 Open Government 0,41 0,526 Regulatory enforcement 0,51 0,547 Access to civil justice 0,40 0,548 Effective criminal justice 0,55 0,60Sumber: diolah dari www. worldjusticeproject.orgPage | 24Fokus Pembahasan:1. Arah reformasi peradilan : menuju konstitusi atau kebutuhan pasar global?2. Gagasan‐gagasan tentang peradilan yang ideal.3. Gagasan‐gagasan tentang keadilan (retributive, restorative, dll)4. Penggunaan instrumen internasional dalam penanganan kasus trans‐nasional (HAM,Lingkungan Hidup, Korupsi, dll).5. Fenomena pengadilan di bidang ekonomi seperti KPPU, Pengadilan Pajak, Arbitrase, dll.6. Inisiatif masyarakat dalam menyelesaikan sengketa di luar negara.7. Monitoring terhadap performa lembaga peradilan dan aparat penegak hukum.8. Peradilan dalam perspektif korban (perempuan, masyarakat miskin dantermarjinalkan)
Page 1 and 2: Kerangka AcuanKonferensi dan Dialog
Page 3 and 4: Metode PenyelenggaraanKegiatan ini
Page 5 and 6: • Penerimaan makalah lengkap: 5 O
Page 7 and 8: Jadwal KonferensiAgendaPembicara8 O
Page 9 and 10: kegiatan dan pengkajian hukum serta
Page 11 and 12: Bangsa. Sejak awal, semangat perjua
Page 13 and 14: hendaknya dilakukan dengan membukan
Page 15 and 16: President UniversityDidirikan pada
Page 17 and 18: Panel 1Judul panel Pancasila dan Ar
Page 19 and 20: Judul panelPengelolaPenangungjawabP
Page 21 and 22: Dari penjelasan tersebut Simorangki
Page 23 and 24: pengadilan yang belum mampu menjadi
Page 25 and 26: Berdasarkan hal tersebut, maka kita
Page 27 and 28: Panel 5Judul PanelLegislasi dan Leg
Page 29 and 30: Panel 6Judul Panel Perlindungan Hak
Page 31 and 32: Undang‐undang Dasar. Di dalam pra
Page 33 and 34: kebijakan pelepasan kawasan hutan u
Page 35 and 36: Indonesia Kemana Akan Melangkah”
Page 37: untuk menyerang pers. Catatan Lemba
Page 41 and 42: lembaga‐lembaga formal. Kemudian,
Page 43: . Adanya peningkatkan kesepahaman a

Konferensi dan Dialog Nasional - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?