Konferensi dan Dialog Nasional - Elsam

kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk penyediaan lahan pertanian juga dilakukan Page | 18tanpa mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dampakdari proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar misalnya, proyek raksasa yang merubah bentangalam kawasan gambut menjadi lahan pertanian ini menuimbulkan kerugian ekologs yangsignifikan. Penegakan hukum yang lemah turut melengkapi buruknya kebijakan‐kebijakanpengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut. Berbagai pelanggaranaktivitas usaha yang memberikan dampak merusak dan mencemari lingkungan seolahtidak tesentuh jika dilakukan oleh kroni yang dekat dengan lingkar kekuasaan di masa itu.Setelah tumbangnya Orde Baru yang menandai lahirnya era reformasi, muncul harapanpada pembaruan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebihdesentralitis sehingga diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih nyata bagidaerah dan masyarakatnya. Sayangnya desentralisasi pengelolaan sumber daya alam justrumenjadi bumerang bagi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Desentralisasi di sektorkehutanan misalnya, sejak daerah diberikan kewenangan untuk memberikan izinpengelolaan hutan dalam skala kecil, yang awalnya diperuntukan bagimasyarakat/koperasi ternyata diberikan secara sporadis dan justru disiasati olehperusahaan besar untuk memperoleh kayu dari operasi pengelolaan kayu yang dilakukanoleh masyarakat/koperasi tersebut. Desentralisasi kehutanan yang diberlakukan padatahun 1999‐2002 tersebut tak pelak justru menjadi faktor pendorong deforestasi dandegradasi hutan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari paradigma otonomi daerah yang keliruyang menyebabkan daerah berpacu untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Pelaksanaan desentralisasi yang keliru juga menyebabkan paradigma pengelolaanlingkungan hidup tidak memperhatikan kenyataan bahwa lingkungan hidup merupakansatu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan oleh batas‐batas wilayahadministratif.Era reformasi juga ditandai dengan penyusunan regulasi dan kebijakan yang tidakdapat dilepaskan dari konstelasi ekonomi‐politik global. Berbagai regulasi dan kebijakanberkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang dihasilkan psaca reformasi banyakdidorong oleh kepentingan lembaga‐lembaga keuangan internasional dalam rangkaprogram penyesuaian structural (structural adjustment program) seperti Undang‐undangKehutanan, Migas, and Ketenagalistrikan (berdasarkan LoI pemerintah dengan IMF),